Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penyuntingan Artikel oleh pengguna baru atau anonim untuk saat ini tidak diizinkan hingga penyuntingan dipertentangkan terselesaikan. Pelindungan ini bukan merupakan bentuk dukungan terhadap versi saat ini. Lihat kebijakan pelindungan dan log pelindungan untuk informasi selengkapnya. Jika Anda tidak dapat menyunting Artikel ini dan Anda ingin melakukannya, Anda dapat memohon permintaan penyuntingan, diskusikan perubahan yang ingin dilakukan di halaman pembicaraan, memohon untuk melepaskan pelindungan, masuk, atau buatlah sebuah akun.

Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lambang Polri
Lencana Polri
Bendera Polri
Singkatan	POLRI
Motto	Rastra Sewakottama (Bahasa Sanskerta: "Pelayan utama Bangsa")
Ikhtisar lembaga
Dibentuk	Juli 1, 1946;80 tahun lalu (1946-07-01)
Personel	579.000 (2022)[1]
Anggaran	Rp 112,1 triliun (APBN 2021)[2] Rp126,62 triliun (2025) Rp20,58 triliun (Efisiensi) Rp106,04 triliun (APBN 2025)[3]
Struktur yurisdiksi
Lembaga negara	Indonesia
Wilayah hukum	Indonesia
Yurisdiksi hukum	Nasional
Dasar hukum	UUD 1945 UU No. 2 Tahun 2002 UU No. 6 Tahun 2023 UU No. 5 Tahun 2026
Struktur operasional
Markas besar	Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Pejabat eksekutif	Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kepala Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat, Wakil Kepala
Hal terkemuka
Operasi terkenal	Revolusi Nasional Indonesia Peristiwa Madiun Operasi Trikora Konfrontasi Indonesia-Malaysia Operasi Pagar Betis Operasi Seroja Konflik Aceh Konflik Ambon Operasi Madago Raya Konflik Papua Operasi Nemangkawi Operasi Tinombala Serangan Umum 1 Maret
Situs web
polri.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah kepolisian nasional dan lembaga penegak hukum di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagai kepolisian nasional, Polri merupakan satu kesatuan (Pasal 5).^[4]

Polisi Republik Indonesia Dibentuk pada tanggal 21 Agustus 1945^[5] menyatakan bahwa Kepolisian Indonesia tidak lagi di bawah pemerintahan kekaisaran Jepang yang pada saat itu mayoritas anggota sebagian besar adalah Polisi Istimewa. Kepolisian ini bernama Polisi Republik Indonesia yang terdiri atas polisi istimewa dan polisi umum. Pada tanggal 1 Juli 1946 Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri, Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini karena pada saat itu untuk memperingati sejarah Pasukan Bhayangkara di bawah Pimpinan Maha Patih / Perdana Menteri Gajah Mada.^[6][7]

Polri mempunyai moto Rastra Sewakottama (bahasa Sanskerta: "pelayan utama bangsa"). Tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia (Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 13). Rincian tugas itu diatur dalam Pasal 14, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026.^[4][8]

Polri berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 8).^[4]

Dasar hukum

Kedudukan, tugas, dan wewenang Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2002 dan mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997.^[4] Undang-undang ini telah tiga kali diubah, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026.^[8]

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2026. Perubahan ketiga ini antara lain:^[8]

• menegaskan bahwa Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian (Pasal 9);
• menambah tugas Polri, termasuk penanggulangan tindak pidana siber serta perlindungan dan pengamanan objek vital nasional (Pasal 14 ayat (1) huruf h dan huruf o);
• mewajibkan anggota Polri berpegang pada prinsip profesional, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas, yang dijaga melalui fungsi inspektorat, pengawasan penyidikan, serta profesi dan pengamanan (Pasal 19A);
• mengatur jabatan di luar organisasi Polri yang dapat diisi anggota Polri (Pasal 28A) serta batas usia pensiun menurut jenjang kepangkatan (Pasal 30); dan
• memperluas tugas dan mengatur keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional (Pasal 37 sampai dengan Pasal 39D).

Peraturan pelaksanaan UU 2/2002 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 5/2026 (Pasal II angka 2).^[8]

Arti lambang

Lambang dan motto Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berbunyi Rastra Sewakottama ("राष्ट्र सेवकोत्तम"), yang merupakan dari bahasa Sansekerta yang berarti "Pelayan utama Bangsa". Dalam bahasa Sansekerta, Rastra ("राष्ट्र") berarti "bangsa" atau "rakyat",^[9] dan sevakottama ("सेवकोत्तम") berarti "pelayan terbaik",^[10] maka disimpulkan bahwa Rastra Sewakottama berarti "pelayan terbaik bangsa/rakyat", dan dipahami sebagai "Polri sebagai pelayan dan abdi utama negara dan bangsa". Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954.^[11]

Sejarah

Sebelum kemerdekaan Indonesia

Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan.^[12][13]

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.^[14]

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur general (Jaksa Agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stads politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hoofd agent (bintara), inspecteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.^[15]

Pada akhir tahun 1920-an atau permulaan tahun 1930 pendidikan dan jabatan hoofd agent, inspecteur, dan commisaris van politie dibuka untuk putra-putra pejabat Hindia Belanda dari kalangan pribumi.

Pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatra yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Bandjarmasin.^[12]

Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. Pada Tahun 29 April 1943 , Di indonesia di bentuk Kepolisian bernama Tokubetsu Keisatsutai / Pasukan Polisi Istimewa

Periode 1945–1950

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan PETA dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Inspektur Polisi Kelas I Moehammad Jasin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.^[16] Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).^[17]

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.^[18]

Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.^[19] Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakan dirinya “combatant” yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain.

Pada masa kabinet presidential, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1 Tahun 1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri/wakil perdana menteri.

Pada masa revolusi fisik, Kapolri Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Pada Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafroeddin Prawiranegara berkedudukan di Sumatra Tengah, Djawatan Kepolisian dipimpin Komisaris Besar Polisi Umar Said (tanggal 22 Desember 1948).^[20]

Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta.

Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Djawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggung jawabkan pada menteri dalam negeri.

Umur RIS hanya beberapa bulan. Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Djawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris.

Demokrasi

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden.

Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor, digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan bangun kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Kantor Pusat Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.

Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak termasuk dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut berpartisipasi dalam Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, tetapi P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).

Masa Demokrasi Terpimpin

Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, tetapi dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio.

Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI/1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).

Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, Komisaris Jenderal Polisi R.S. Tjokrodiatmodjo menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo mengundurkan diri setelah menjabat Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karier Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959.

Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional.

Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri/KASAK, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KASAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak).

Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut:

1. Alat Negara Penegak Hukum.
2. Koordinator Polsus.
3. Ikut serta dalam pertahanan.
4. Pembinaan Kamtibmas.
5. Kekaryaan.
6. Sebagai alat revolusi.

Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara pada tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.

Masa Orde Baru

Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.

Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab diserahkan kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.

Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Staf Angkatan Kepolisian, tetapi singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.

Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD, AL, AU, dan AK diganti menjadi Kepala Staf Angkatan.

Masa reformasi

Sejak bergulirnya reformasi pemerintahan 1998, terjadi banyak perubahan yang cukup besar, ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde baru yang kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi di bawah pimpinan presiden B.J. Habibie di tengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi, muncul pada tuntutan agar Polri dikeluarkan dari ABRI dengan harapan Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum.

Sejak 5 Oktober 1998, muncul perdebatan di sekitar presiden yang menginginkan pemisahan Polri dan ABRI. Dalam tubuh Polri sendiri sudah banyak bermunculan aspirasi-aspirasi yang serupa. Isyarat tersebut kemudian direalisasikan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie melalui instruksi Presiden No. 2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI.

Upacara pemisahan Polri dari ABRI dilakukan pada tanggal 1 April 1999 di lapangan upacara Mabes ABRI Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara pemisahan tersebut Panglima ABRI/Menhankam Jenderal TNI Wiranto sebagai pimpin upacara ditandai dengan penyerahan Panji-panji Tribata Polri dari Kepala Staf Umum ABRI Letjen TNI Sugiono kepada Sekjen Dephankam Letjen TNI Fachrul Razi, kemudian diberikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi.^[21]

Maka sejak tanggal 1 April, Polri ditempatkan di bawah Dephankam. Setahun kemudian, keluarlah TAP MPR No. VI/2000 serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI, kemandirian Polri berada di bawah Presiden secara langsung dan segera melakukan reformasi birokrasi menuju Polisi yang mandiri, bermanfaat dan professional.^[22] Pemisahan ini pun dikuatkan melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-2, dengan Polri bertanggung jawab dalam bidang keamanan dan ketertiban, sedangkan TNI bertanggung jawab dalam bidang pertahanan. Pada tanggal 8 Januari 2002, diundangkanlah UU No. 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Isi dari Undang Undang tersebut selain pemisahan tersebut, Kapolri bertanggung jawab langsung pada Presiden dibanding sebelumnya di bawah Panglima ABRI, pengangkatan Kapolri yang harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional untuk membantu Presiden membuat kebijakan dan memilih Kapolri. Kemudian Polri dilarang terlibat dalam politik praktis serta dihilangkan hak pilih dan dipilih, harus tunduk dalam peradilan umum dari sebelumnya melalui peradilan militer. Internal kepolisian sendiri pun memulai reformasi internal dengan dilakukan demiliterisasi Kepolisian dengan menghilangkan corak militer dari Polri, perubahan paradigma angkatan perang menjadi institusi penegak hukum dan keamanan yang profesional, penerapan paradigma Hak Asasi Manusia, penarikan Fraksi ABRI (termasuk Polri) dari DPR, perubahan doktrin, pelatihan dan tanda kepangkatan Polri yang sebelumnya sama dengan TNI, dan lainnya. Reorganisasi Polri pasca reformasi diatur dalam Perpres No. 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia.

Selain Kepolisian, pada masa Reformasi juga banyak dibentuk lembaga baru yang bertugas untuk penegakan hukum dan pembuatan kebijakan keamanan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (2002), Badan Narkotika Nasional (2009), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (2010), Badan Keamanan Laut (2014). Perwira aktif Polri dapat menjabat dalam lembaga ini, baik menjadi penyidik, pejabat struktural sampai pimpinan. Lembaga-lembaga ini nantinya berkoordinasi dengan Polri sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Selain dari paradigma dan organisasi, sampai saat ini polisi pun berbenah perlahan-lahan mendisiplinkan dan meningkatkan integritas anggotanya. Mengingat pada masa reformasi tidak sedikit anggota Kepolisian yang terungkap ke publik melanggar kode etik profesi bahkan terjerat hukum seperti korupsi, suap, rekening gendut, narkoba, dll. Selain kasus hukum, saling serang antara anggota Polri dan TNI dilapangan dan ketegangan antar lembaga penegak hukum masih mewarnai perjalanan reformasi Kepolisian.

Tugas dan wewenang

Tugas pokok Polri adalah (Pasal 13 UU 2/2002):^[4]

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok itu, Pasal 14 ayat (1) sebagaimana diubah dengan UU 5/2026 menetapkan bahwa Polri bertugas:^[8]

Wewenang Polri diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16. Pasal 15 ayat (1) memuat wewenang umum, antara lain menerima laporan dan/atau pengaduan, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, serta mencari keterangan dan barang bukti. Pasal 15 ayat (2) memuat wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan lain, antara lain registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pemberian surat izin mengemudi, izin dan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam, serta Perizinan Berusaha dan pengawasan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Ketentuan yang terakhir itu berasal dari perubahan oleh UU Cipta Kerja.^[4][23] Pasal 16 memuat wewenang dalam proses pidana, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan orang sebagai saksi atau tersangka, dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.^[23]

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota Polri senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 19 ayat (1)). Dalam keadaan mendesak yang mengancam keselamatan diri, nyawa, atau kepentingan umum, anggota Polri dapat mengambil tindakan yang diperlukan secara terukur dan sebanding dengan ancaman yang datang (Pasal 19 ayat (2)).^[8]

Organisasi

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah berdasarkan daerah hukum. Susunannya terdiri atas Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) di tingkat pusat, Kepolisian Daerah (Polda) di provinsi, Kepolisian Resor (Polres) di kabupaten/kota, dan Kepolisian Sektor (Polsek) di kecamatan (Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010).^[24] Di wilayah tertentu, Polsek membawahi Kepolisian Subsektor (Polsubsektor).^[25]

Pimpinan

Polri dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang berpangkat Jenderal Polisi, dibantu oleh seorang Wakil Kapolri (Wakapolri) yang berpangkat Komisaris Jenderal Polisi. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 ayat (1) UU 2/2002).^[4] Pada tanggal 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, menggantikan Listyo Sigit Prabowo, serta Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.^[26]

Markas Besar

Sejak perubahan kelima Perpres 52/2010 pada tanggal 15 Oktober 2024, Mabes Polri terdiri atas empat unsur (Pasal 4):^[27]

• unsur pimpinan: Kapolri dan Wakapolri;
• unsur pengawas dan pembantu pimpinan: Inspektorat Pengawasan Umum, Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi, Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Asisten Kapolri Bidang Logistik, Divisi Profesi dan Pengamanan, Divisi Hukum, Divisi Hubungan Masyarakat, Divisi Hubungan Internasional, Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Staf Ahli Kapolri;
• unsur pelaksana tugas pokok: Badan Intelijen Keamanan, Badan Pemelihara Keamanan, Badan Reserse Kriminal, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korps Lalu Lintas, Korps Brigade Mobil, dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror; serta
• unsur pendukung: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Keuangan, Pusat Kedokteran dan Kesehatan, dan Pusat Sejarah.

Satuan kewilayahan

Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri. Polres menjalankan tugas dan wewenang itu di wilayah kabupaten/kota di bawah Kapolda, sedangkan Polsek di wilayah kecamatan di bawah Kapolres (Pasal 34, 36, dan 38 Perpres 52/2010).^[24] Polda terbagi atas tipe A Khusus, tipe A, dan tipe B. Polres terbagi atas Polres Kota Besar (Polrestabes), Polres Metropolitan (Polres Metro), Polres Kota (Polresta), dan Polres. Polsek terbagi atas Polsek Metro, Polsek Urban, Polsek Rural, dan Polsek Prarural.^[28]

Uraian rinci susunan tiap jenjang, termasuk satuan Kepolisian Wilayah (Polwil) yang sudah dihapus, ada di artikel Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Alutsista

Masa mendatang

Dalam negeri, Polisi Republik Indonesia juga menghadapi banyak tantangan yang semakin kompleks seperti pemberantasan narkoba, korupsi dan pencucian uang, terorisme, cybercrime, perdagangan orang, kelompok-kelompok radikal dan intoleran. Kejahatan-kejahatan tersebut sudah bersifat transnasional dan memiliki jaringan global.

Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan global, Polri bukan hanya mengurusi keamanan dan ketertiban di dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun antarabangsa, sebagaimana yang ditempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan Kamboja (Asia). Begitu juga dengan mengirimkan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB yaitu Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam / Formed Police Unit (FPU) ke misi UNAMID di Sudan dan MINUSCA di Afrika Tengah.^[29][30]

Dalam budaya populer

Film

• Arie Hanggara (1985) - diangkat dari kisah nyata kematian seorang anak berumur 8 tahun oleh ibu tirinya, dibintangi oleh Deddy Mizwar
• Singa Lodaya (1978) - Singa Lodaya, sebuah film laga yang berlatar sejarah berdurasi 1,5 jam. Disutradarai Yudhi DH dan Soeparmin film Singa Lodaya dirilis pada tahun 1978. Sederet aktor dan aktris seperti Ami Jaya, S Naryo Hadi, WD Mochtar, Pipiet Sandra dan Soeyoedi Ananta Yudha ikut membintangi film ini. Film Singa Lodaya menceritakan tentang kisah pasukan Mobrig (Mobile Brigade) yang berjuang untuk kemerdekaan melawan penjajah Belanda dan penumpasan pemberontakan PKI Muso di Madiun 1948.
• Menumpas Teroris (1986) - dibintangi oleh Barry Prima dan El Manik
• The Raid (2011) - dibintangi oleh Iko Uwais, Joe Taslim, dan Donny Alamsyah
• Java Heat (2013) - dibintangi oleh Kellan Lutz, Ario Bayu, T. Wifnu Wikana, dan Mickey Rourke
• Sang Prawira
• 22 Menit (2018) - dibintangi oleh Ario Bayu
• Sayap Sayap Patah (2022) - dibintangi oleh Ariel Tatum dan Nicholas Saputra
• EAGLE IN ACTION (2023) - Pemeran Utama Polri dan Brimob

Televisi

• 86 (2014—2024) - terinspirasi oleh acara televisi AS Cops, ditayangkan di NET.
• The Police - ditayangkan di Trans7 setiap hari pada pukul 23.00 WIB
• Cleansing Kalijodo (2016) - dibintangi oleh Ario Bayu yang memerankan Kapolres Penjaringan Kapten Krishna Murti, dan Fauzi Baadila yang memerankan Daeng Aziz dalam saluran TV Australia Crime + Investigation

Lihat pula

• Tanda Kepangkatan Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Badan Reserse Kriminal
• Korps Brigade Mobil
• Detasemen Khusus 88 Anti Teror
• Korps Lalu Lintas
• Badan Pemelihara Keamanan
• Badan Intelijen Dan Keamanan
• Divisi Profesi Pengamanan
• Lemhanas
• Sespimti
• Staf Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia
• Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Kepolisian Daerah
• Kepolisian Resor
• Tentara Nasional Indonesia
• Komisi Kepolisian Nasional

Referensi

Sumber

Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Police of Indonesia.

• (Indonesia) Situs web resmi
• (Indonesia) Situs web Divisi Humas Polri
• (Indonesia) Situs web Indonesia Police Watch

l b s Topik Indonesia
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia)	Garis waktu Prasejarah Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Islam Kerajaan Kristen Era kolonial Portugis Era VOC Era Hindia Belanda Era pendudukan Jepang
Sejarah Indonesia	Sejarah nama Proklamasi Era transisi Revolusi nasional KMB Pengakuan Belanda Era RIS Era demokrasi liberal Dekret Presiden 5 Juli 1959 Pemilihan Umum 1955 Era demokrasi terpimpin Politik Mercusuar Trikora Konfrontasi ke Malaysia G30S Era orde baru Supersemar Pendudukan di Timor Timur Gerakan 1998 Era reformasi Referendum Timor Timur
Geografi	Air terjun Bendungan dan waduk Danau Pegunungan Gunung berapi Pulau dan kepulauan menurut provinsi abjad A-L M-Z Perairan Laut Pantai Selat Sungai Teluk Tanjung Tempat Titik-titik garis pangkal Wilayah
Politik dan pemerintahan	Ibu kota negara Lembaga negara Pemerintah Presiden Kementerian MPR DPR DPD Kekuasaan kehakiman MA MK KY BPK Perwakilan di luar negeri Kepolisian Militer Administratif (Provinsi Kabupaten/kota Kecamatan dan kelurahan/desa) Hubungan luar negeri Hukum Undang-undang Pemilu Partai politik Kewarganegaraan
Ekonomi	APBN APBD Bank Pasar modal IDX JFX Pariwisata Pertanian dan perkebunan Perusahaan BUMN Sains dan teknologi Transportasi Penerbangan Perkeretaapian
Demografi	Suku bangsa Bahasa nasional Bahasa daerah Agama Nama orang Tokoh Kesehatan Kesehatan hewan Pelayanan kesehatan Pendidikan Olahraga
Budaya	Seni Film Tari Sastra Musik Lagu Teater Bela diri Masakan Mitologi Permainan tradisional Busana daerah Arsitektur Bandar udara Pelabuhan Stasiun kereta api Terminal Pembangkit listrik Warisan Budaya UNESCO Wayang Batik Keris Angklung Tari Saman Noken
Simbol	Sang Saka Merah Putih Garuda Pancasila Ibu Pertiwi Nusantara
Flora dan fauna	Fauna Indonesia Binatang endemik Identitas nasional dan regional Flora Indonesia Tumbuhan endemik Identitas nasional dan regional Burung endemik Ikan Mamalia Reptil Cagar alam Suaka margasatwa Taman nasional Terumbu karang
Lainnya	Media Telekomunikasi Internet Permainan video Penyiaran Televisi Terestrial Berlangganan Radio Tanda kehormatan Kode pos Kode telepon Kode kendaraan Hari penting
Garis besar • Portal

l b s Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pimpinan	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pengawas dan Pembantu Pimpinan serta Pelayanan	Inspektorat Pengawasan Umum Staf Utama Operasi Staf Utama Perencanaan Umum dan Anggaran Staf Sumber Daya Manusia Staf Logistik Divisi Profesi dan Pengamanan Divisi Hukum Divisi Hubungan Masyarakat Divisi Hubungan Internasional Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Sahli Kapolri Staf Pribadi Pimpinan Sekretariat Umum Pelayanan Markas
Pelaksana Tugas Pokok	Badan Intelijen dan Keamanan Badan Pemelihara Keamanan Korps Pembinaan Masyarakat Korps Samapta Bhayangkara Korps Kepolisian Perairan dan Udara Direktorat Kepolisian Perairan Direktorat Kepolisian Udara Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Pusat Informasi Kriminal Nasional Pusat Indonesian Automatic Finger Indentification System Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korps Lalu Lintas Korps Brigade Mobil Detasemen Khusus 88 Anti Teror
Pendukung	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Staf dan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Akademi Kepolisian Sekolah Pembentukan Perwira Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan Transnasional Pendidikan dan Pelatihan Reserse Pusat Pendidikan Korps Brimob Sekolah Polisi Wanita Sekolah Bahasa Pusat Pendidikan Administrasi Pusat Pendidikan Intelijen Pusat Pendidikan Lalu Lintas Pusat Pendidikan Samapta Bhayangkara Pusat Pendidikan Brigade Mobil Pusat Pendidikan Kepolisian Perairan Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Sekolah Polisi Negara Pusat Penelitian dan Pengembangan Pusat Keuangan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Pusat Sejarah
Kepolisian Daerah	Sumatra Polda Aceh Polda Sumut Polda Sumbar Polda Riau Polda Jambi Polda Bengkulu Polda Sumsel Polda Lampung Polda Kep. Babel Polda Kepri Jawa Polda Metro Jaya Polda Jabar Polda Jateng Polda DIY Polda Jatim Polda Banten Kepulauan Nusa Tenggara Polda Bali Polda NTB Polda NTT Kalimantan Polda Kalbar Polda Kalteng Polda Kalsel Polda Kaltim Polda Kaltara Sulawesi Polda Sulut Polda Gorontalo Polda Sulteng Polda Sulsel Polda Sultra Polda Sulbar Maluku Polda Malut Polda Maluku Papua Polda Papua Barat Polda Papua Barat Daya Polda Papua Polda Papua Tengah Polda Papua Pegunungan (rencana) Polda Papua Selatan (rencana) Bekas Teritorial Polda Timtim
Presiden Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional

l b s Kementerian Indonesia
Daftar (termasuk logo-logonya)
Kementerian	Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dalam Negeri Luar Negeri Pertahanan Komunikasi dan Digital Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Koordinator Bidang Perekonomian Ketenagakerjaan Perindustrian Perdagangan Pariwisata Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agama Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kebudayaan Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pemuda dan Olahraga Haji dan Umrah Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agraria dan Tata Ruang Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Transmigrasi Perhubungan Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sosial Pelindungan Pekerja Migran Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Ekonomi Kreatif Koordinator Bidang Pangan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Lingkungan Hidup Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Energi dan Sumber Daya Mineral Investasi dan Hilirisasi Kementerian yang tidak dikoordinasikan kementerian koordinator Sekretariat Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perencanaan Pembangunan Nasional Keuangan
Lembag Setingkat Kementerian	Kejaksaan Agung Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Intelijen Negara Kantor Staf Presiden Badan Komunikasi Pemerintah Dewan Ekonomi Nasional Badan Siber dan Sandi Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Pusat Statistik Otorita Ibu Kota Nusantara

Basis data pengawasan otoritas: Nasional	Israel