Divisi Hukum

Divisi Hukum
Lambang Hukum Polri
Singkatan	Divkum Polri
Struktur yurisdiksi
Lembaga negara	Indonesia
Wilayah hukum	Indonesia
Lembaga pemerintah	Kepolisian Republik Indonesia
Struktur operasional
Pejabat eksekutif	Irjen. Pol. Dr. Ahrie Sonta Nasution, S.I.K., M.Si., M.PICT., Kepala Divisi Hukum Brigjen. Pol. Veris Septiansyah, S.H., S.I.K., M.Si., M.H., Karobankum Brigjen. Pol. Iksantyo Bagus Pramono, S.H., M.H., Karosundokinfokum Brigjen. Pol. Akhmad Yusep Gunawan, S.H., S.I.K., M.H., M.Han., Karokermaluhkum

Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat dengan Divkum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hukum pada tingkat Markas Besar (Mabes) Polri yang berada di bawah Kapolri. Divkum Polri dipimpin oleh Kadivkum Polri yang bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan fungsi satuan organisasi dalam lingkungan Divkum Polri, membina fungsi hukum pada seluruh jajaran Polri, memberikan saran pertimbangan, dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolri. Kadivkum Polri merupakan unsur pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakapolri.

Fungsi^[1][2]

Divkum Polri menyelenggarakan fungsi:

1. pembinaan fungsi hukum bagi seluruh jajaran Polri yang meliputi:
   1. Perumusan dan pembangunan sistem serta metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi hukum;
   2. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi hukum;
   3. Pemberian dukungan (back up) dalam bentuk bimbingan teknis dan bantuan personel dalam pelaksanaan fungsi hukum;
   4. Perencanaan kebutuhan personel dan anggaran termasuk pengajuan saran dan pertimbangan penempatan serta pembinaan karier personel pengemban fungsi hukum;
   5. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta statistik baik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi hukum;
2. pengkajian perkembangan hukum yang berkaitan dengan tugas Polri;
3. penyusunan naskah akademik dan konsep rancangan peraturan perundangan yang diajukan oleh Polri;
4. penyusunan, pembahasan, pengkajian, harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan kepolisian;
5. pemberian saran masukan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
6. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada pegawai negeri pada Polri, keluarga Polri/PNS Polri dan masyarakat;
7. pengkajian penerapan hukum di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, agama, disiplin, dan kode etik, terutama yang berkaitan dengan kepentingan Polri;
8. pemberian pendapat dan saran hukum kepada institusi, anggota Polri dan PNS Polri maupun kepada masyarakat;
9. pemberian bantuan hukum dan advokasi kepada institusi Polri, Pegawai Negeri pada Polri dan keluarga Polri/PNS Polri;
10. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
11. penyelenggaraan dokumentasi dan jaringan informasi hukum; dan
12. berperan serta dalam pembinaan hukum nasional.

Struktur Organisasi^[3]

Kadivkum Polri dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh:

• Biro Kerjasama dan Penyuluhan Hukum (Karokermaluhkum), terdiri dari:
  • Bagian Kerja Sama Antar Lembaga (Bagkermalem), membawahi:
    • Sub Bagian Kerja Sama Antar Lembaga Negara (Subbag kermalemneg)
    • Sub Bagian Kerja Sama Antar Lembaga Pemerintah (Subbagkermalempem)
    • Sub Bagian Kerja Sama Antar Non Lembaga (Subbag kermanonlem)
    • Urusan Administrasi (Urmin)
  • Bagian Penyuluhan Hukum (Bagluhkum), membawahi:
    • Sub Bagian Penyuluhan Hak Asasi Manusia (Subbagluh HAM)
    • Sub Bagian Penyuluhan Hukum Internal (Subbagluhkumnal)
    • Sub Bagian Penyuluhan Hukum Masyarakat (Subbagluhkummas)
    • Urusan Administrasi (Urmin)
  • Urusan Tata Usaha (Urtu)
• Biro Bantuan Hukum (Robankum), terdiri dari:
  • Bagian Penerapan Hukum (Bagrapkum), membawahi:
    • Sub Bagian Penerapan Pidana dan HAM (Subbagrappid HAM)
    • Sub Bagian Penerapan Pidana Khusus & Tertentu (Subbagrappidsuster)
    • Sub Bagian Penerapan Disiplin & Etika (Kasubbagrapplinetik)
    • Urusan Administrasi (Urmin)
  • Bagian Hak Asasi Manusia (Bag HAM), yang dibantu oleh:
    • Sub Bagian Hak Asasi Manusia Luar Negeri (Subbag HAM lugri)
    • Sub Bagian Hak Asasi Manusia Dalam Negeri (Subbag HAM dagri)
    • Urusan Administrasi (Urmin)
  • Bagian Bantuan Penasihat Hukum (Bagbanhatkum), membawahi:
    • Sub Bagian Bantuan dan nasihat Hukum Disiplin dan Kode Etik (Subbagbanhatplinetik)
    • Sub Bagian Bantuan dan nasihat Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia (Subbagbanhatpid HAM)
    • Sub Bagian Bantuan dan nasihat Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Subbagbanhatperdatun)
    • Urusan Administrasi (Urmin)
  • Urusan Tata Usaha (Urtu)
• Biro Penyusunan, Dokumentasi, dam Informasi Hukum (Rosundokinfokum), terdiri dari:
  • Bagian Penyusunan Hukum (Bagsunkum), membawahi:
    • Sub Bagian Penyusunan Undang-Undang (Subbagsun UU)
    • Sub Bagian Penyusunan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden (Subbagsun PP/Perpres/Kepres)
    • Sub Bagian Penyusunan Peraturan Polri/Peraturan Kapolri (Subbagsun Perpolri/Perkap)
    • Urusan Administrasi (Urmin)
  • Bagian Verifikasi Hukum Kepolisian (Bagverifkumpol), membawahi:
    • Sub Bagian Verifikasi Peraturan Kepala Satuan Fungsi/Kepala Satuan Kerja (Subbagverifperkasatfung/Kasatker)
    • Sub Bagian Verifikasi Peraturan Kepala Kepolisian Daerah (Subbagverifperkapolda)
    • Sub Bagian Pengkajian Pengembangan Hukum (Subbagjianbangkum)
    • Urusan Administrasi (Urmin)
  • Bagian Dokumentasi & Informasi Hukum (Bagdokinfokum), membawahi:
    • Sub Bagian Dokumentasi & Informasi Peraturan Perundang-Undangan (Subbagdokinfo PUU)
    • Sub Bagian Dokumentasi & Informasi Peraturan Kepolisian (Subbagdokinfoperpol)
    • Sub Bagian Dokumentasi & Informasi Umum (Subbagdokinfoum)
    • Urusan Administrasi (Urmin)
  • Urusan Tata Usaha (Urtu)
• Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin), terdiri dari:
  • Sub Bagian Perencanaan (Subbagren)
  • Sub Bagian sumber daya (Subbagsumda)
  • Sub Bagian Pembinaan Fungsional (Kasubbagbinfung)
  • Tata Usaha & Urusan Dalam (Taud)
• Kelompok Advokat/Pengacara Divkum Polri dan Legal Drafter
• Urusan Keuangan (Urkeu).

Kepala

Referensi

• PERATURAN KEPALA DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. ↑ PORTAL DIVISI HUKUM POLRI
2. ↑ Komnas HAM dan Divkum Polri Adakan Pelatihan HAM Bagi Penyidi
3. ↑ "Perpol Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Perkap Nomor 6 Tahun 2017 Tentang SOTK Mabes Polri"
4. ↑ Mutasi Polri Oktober 2009
5. ↑ Polri Mutasi Besar Besaran
6. ↑ Ratusan Perwira Polri Dimutasi
7. ↑ Kapolri Lantik 16 Pejabat Polri
8. ↑ 150 Perwira Tinggi dan Menengah Polri Dimutasi
9. ↑ Kapolri Kembali Mutasi Sejumlah Pejabat
10. ↑ Sejumlah Perwira Tinggi Polri Dimutasi
11. ↑ Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat di Awal 2018
12. ↑ Irjen Pol Drs Fiandar Promosi Jabatan Jadi Kadivkum Polri
13. ↑ Kapolri Mutasi 25 Pati dan Pamen, Ini Daftarnya
14. ↑ Kapolri Mutasi Sejumlah Perwira Tinggi di Kepolisian, Ini Daftarnya
15. ↑ Kapolri Mutasi 704 Perwira: Kapuslabfor-Kadivkum Diisi Pejabat Baru
16. ↑ Kapolda Sulteng Agus Nugroho Dimutasi Jadi Kepala Divisi Hukum Polri

l b s Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pimpinan	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pengawas dan Pembantu Pimpinan serta Pelayanan	Inspektorat Pengawasan Umum Staf Utama Operasi Staf Utama Perencanaan Umum dan Anggaran Staf Sumber Daya Manusia Staf Logistik Divisi Profesi dan Pengamanan Divisi Hukum Divisi Hubungan Masyarakat Divisi Hubungan Internasional Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Sahli Kapolri Staf Pribadi Pimpinan Sekretariat Umum Pelayanan Markas
Pelaksana Tugas Pokok	Badan Intelijen dan Keamanan Badan Pemelihara Keamanan Korps Pembinaan Masyarakat Korps Samapta Bhayangkara Korps Kepolisian Perairan dan Udara Direktorat Kepolisian Perairan Direktorat Kepolisian Udara Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Pusat Informasi Kriminal Nasional Pusat Indonesian Automatic Finger Indentification System Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korps Lalu Lintas Korps Brigade Mobil Detasemen Khusus 88 Anti Teror
Pendukung	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Staf dan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Akademi Kepolisian Sekolah Pembentukan Perwira Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan Transnasional Pendidikan dan Pelatihan Reserse Pusat Pendidikan Korps Brimob Sekolah Polisi Wanita Sekolah Bahasa Pusat Pendidikan Administrasi Pusat Pendidikan Intelijen Pusat Pendidikan Lalu Lintas Pusat Pendidikan Samapta Bhayangkara Pusat Pendidikan Brigade Mobil Pusat Pendidikan Kepolisian Perairan Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Sekolah Polisi Negara Pusat Penelitian dan Pengembangan Pusat Keuangan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Pusat Sejarah
Kepolisian Daerah	Sumatra Polda Aceh Polda Sumut Polda Sumbar Polda Riau Polda Jambi Polda Bengkulu Polda Sumsel Polda Lampung Polda Kep. Babel Polda Kepri Jawa Polda Metro Jaya Polda Jabar Polda Jateng Polda DIY Polda Jatim Polda Banten Kepulauan Nusa Tenggara Polda Bali Polda NTB Polda NTT Kalimantan Polda Kalbar Polda Kalteng Polda Kalsel Polda Kaltim Polda Kaltara Sulawesi Polda Sulut Polda Gorontalo Polda Sulteng Polda Sulsel Polda Sultra Polda Sulbar Maluku Polda Malut Polda Maluku Papua Polda Papua Barat Polda Papua Barat Daya Polda Papua Polda Papua Tengah Polda Papua Pegunungan (rencana) Polda Papua Selatan (rencana) Bekas Teritorial Polda Timtim
Presiden Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional