Aryanto Sutadi

Aryanto Sutadi
Penasihat Ahli Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Petahana
Mulai menjabat 2009
Kapolri	Bambang Hendarso Danuri (2008–2010) Timur Pradopo (2010–2013) Sutarman (2013–2015) Badrodin Haiti (2015) Tito Karnavian (2016–2019) Ari Dono Sukmanto (2019) Idham Azis (2019–2021) Listyo Sigit Prabowo (2021–)
Informasi pribadi
Lahir	10 Oktober 1951 (umur 75) Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia
Almamater	Akademi Kepolisian Universitas Indonesia Universitas Gadjah Mada
Pekerjaan	Purnawirawan
Karier militer
Pihak	Indonesia
Dinas/cabang	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pangkat	Inspektur Jenderal Polisi
Satuan	Reserse
NRP	74030666

Aryanto Sutadi (lahir 10 Oktober 1951) adalah seorang purnawirawan perwira tinggi Polri yang saat ini menjadi Penasihat Ahli Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bidang Hukum.^{[butuh pemutakhiran]} Jabatan terakhir yang ia pegang adalah sebagai Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa di Badan Pertanahan Nasional.^[1]

Aryanto merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1977 dan berpengalaman dalam bidang reserse. Ia berasal dari Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Kontroversi

Aryanto Sutadi, calon pimpinan KPK, mengaku pernah merekayasa laporan harta kekayaan dalam LHKPN, baik saat masih bertugas di Polri maupun setelahnya. Ia mengungkapkan bahwa banyak anggota Polri yang juga melakukan hal serupa. Aryanto mengaku tidak mengisi LHKPN pada 2001–2009, dan dalam laporan LHKPN terbaru yang disampaikan saat seleksi Capim KPK, ia mencantumkan harta sekitar Rp5 miliar, padahal hasil penelusuran KPK menunjukkan total hartanya mencapai Rp8,5 miliar. Ia mengakui bahwa memanipulasi data adalah pelanggaran hukum, tetapi beralasan bahwa banyak orang melakukannya karena saat itu tidak ada konsekuensi hukum yang jelas. Indra, anggota Komisi III DPR, menilai bahwa sebagai aparat penegak hukum, Aryanto seharusnya memberikan contoh yang baik dalam melaporkan hartanya.^[2]

Rujukan