Konstitusi Belanda

Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda
Rancangan UUD 1814 yang disetujui
Ikhtisar
Judul asli	Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815
Yurisdiksi	Belanda
Ratifikasi	24 Agustus 1815
Tanggal berlaku	24 Agustus 1815
Sistem	Monarki konstitusional
Struktur pemerintahan
Cabang	3 (legislatif, eksekutif, dan yudikatif)
Lembaga legislatif	2 (Senat dan (Dewan Perwakilan Rakyat)
Lembaga eksekutif	Dewan Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Federalisme	Kesatuan
Kolese elektoral	Tidak
Amendemen terakhir	22 Februari 2023
Menggantikan	Grondwet van den Staat der Verëenigde Nederlanden (1814)
Naskah lengkap
Constitution of the Netherlands di Wikisource

Kerajaan Belanda
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Belanda
Konstitusi Piagam Wet Algemene Bepalingen Hak Asasi Manusia
Monarki Raja Willem-Alexander Dewan Menteri Menteri Berkuasa Penuh Aruba Curaçao St. Maarten
Kabinet Perdana Menteri (daftar) Dick Schoof Wakil Perdana Menteri Sophie Hermans Mona Keijzer Kabinet (daftar) Kabinet sekarang (ke-72 / Schoof)
Dewan Negara Senat Ketua: Mei Li Vos Keanggotaan sekarang Komposisi historis Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Martin Bosma Keanggotaan sekarang Komposisi historis Komite parlemen
Yudisial Mahkamah Agung Dewan Tinggi Negara Dewan Nasional Pengadilan Audit Ombudsman Nasional
Pemilihan umum Pemilihan umum terakhir Umum: 2002 2003 2006 2010 2012 2017 2021 2023 2025 Provinsi: 2003 2007 2011 2015 2019 2023 Munisipal: 2002 2006 2010 2014 2018 2022 Eropa: 2004 2009 2014 2019 2024 Referendum Referendum: 2005 2016 2018 Partai politik Politisi
Pembagian administratif Provinsi (politik) Pengurus Provinsi Komisaris Raja (Gubernur) Dewan Provinsi COROP Dewan Air Kota Madya (politik) Burgemeester (Wali Kota) Alderman Dewan Kota Distrik Belanda Karibia Dewan Eksekutif Letnan Gubernur
Hubungan luar negeri Kementerian Luar Negeri Menteri: David van Weel Misi diplomatik dari Belanda ke Belanda Hukum kewarganegaraan Belanda Paspor Belanda Persyaratan visa warga negara Belanda Kebijakan visa Kawasan Schengen Kebijakan visa Kerajaan Belanda di Karibia
Topik terkait Korupsi di Belanda Hukum di Belanda Bank Sentral Sejarah modern Republikanisme di Belanda Dewan Sosial dan Ekonomi
Negara lainnya Atlas
l b s

Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda (bahasa Belanda:Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden) adalah salah satu dari dua dokumen dasar yang mengatur Kerajaan Belanda^[1] serta hukum dasar wilayah Eropa dari Kerajaan Belanda. Umumnya dianggap berasal langsung dari undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 1815, yang merupakan monarki konstitusional. Konstitusi Belanda adalah konstitusi tertua ketiga yang masih digunakan di seluruh dunia. Perubahan pada tahun 1848 melembagakan sistem demokrasi parlementer. Pada tahun 1983, perubahan besar-besaran terbaru terhadap Konstitusi Belanda dilakukan, hampir seluruhnya menulis ulang teks dan menambahkan hak-hak sipil baru.

Teksnya sederhana, tanpa doktrin hukum atau politik, dan memuat undang-undang hak asasi manusia. Undang-undang ini melarang lembaga peradilan untuk menguji undang-undang dan perjanjian yang bertentangan dengan konstitusi, karena hal ini dianggap sebagai hak prerogatif badan legislatif. Tidak ada mahkamah konstitusi di Belanda.

Kerajaan Belanda juga mencakup Aruba, Curaçao, dan Sint Maarten: terdapat instrumen menyeluruh dari seluruh kerajaan yang memiliki karakteristik konstitusi: Statuta Kerajaan Belanda. Sint Maarten adalah satu-satunya negara di kerajaan Belanda yang memiliki mahkamah konstitusi sendiri untuk mengatur badan legislatif Sint Maarten.

Isi Konstitusi Belanda

Undang-Undang Dasar Belanda berisi bab-bab berikut:

• Ketentuan umum (Algemene bepaling)
• Bab 1 - Hak-hak Dasar (Pasal 1 s.d 23)
• Bab 2 - Pemerintahan (Pasal 24 s.d 49)
  • § 1 - Raja (Pasal 24 s.d 41)
  • § 2 - Raja dan menteri (Pasal 42 s.d 49)
• Bab 3 - Dewan Negara (Pasal 50 s.d 72)
  • § 1 - Desain dan komposisi (Pasal 50 s.d 64)
  • § 2 - Metode (Pasal 65 s.d 72)
• Bab 4 - Dewan Negara, Pengadilan Audit, Ombudsman Nasional, dan Dewan Penasihat Tetap (Pasal 73 s.d 80)
• Bab 5 - Perundang-undangan dan Administrasi (Pasal 81 s.d 111)
  • § 1 - Undang-undang dan peraturan lainnya (Pasal 81 s.d 89)
  • § 2 - Ketentuan lain (Pasal 90 s.d 111)
• Bab 6 - Peradilan (Pasal 112 s.d 122)
• Bab 7 - Provinsi, munisipalitas, badan publik Karibia, dewan air, dan badan publik lainnya (Pasal 123 s.d 136)
• Bab 8 - Amendemen Konstitusi (Pasal 137 s.d 142)
• Pasal tambahan
  • Pasal I s.d VIII, X s.d XVIII, dan XX s.d XXX dihapus
  • Pasal IX s.d tambahan pasal 16
  • Pasal XIX s.d tambahan pasal 81, 123, 124, 127, 128, 130

Ajaran umum

Meskipun konstitusi sendiri merupakan badan utama hukum ketatanegaraan di Belanda, konstitusi bukanlah satu-satunya undang-undang yang memuat kodifikasi konstitusi. Sejumlah sila umum dituangkan dalam suatu undang-undang tersendiri yang dikenal dengan nama Undang-undang Sila Umum (Wet Algemene Bepalingen). Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai topik mulai dari penerapan berbagai jenis undang-undang pada individu atau wilayah, hingga peraturan yang mewajibkan hakim harus mengadili semua kasus yang diajukan ke hadapan mereka.

Lihat pula

• Konstitusionalisme
• Asas legalitas dalam hukum pidana Prancis
• Aturan menurut hukum yang lebih tinggi

Referensi

1. ↑ Koninkrijksrelaties, Ministerie van Binnenlandse Zaken en. "Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden". wetten.overheid.nl (dalam bahasa Belanda). Diakses tanggal 2024-04-04.