Komisaris Raja

Kerajaan Belanda

Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Belanda
Konstitusi Piagam Wet Algemene Bepalingen Hak Asasi Manusia
Monarki Raja Willem-Alexander Dewan Menteri Menteri Berkuasa Penuh Aruba Curaçao St. Maarten
Kabinet Perdana Menteri (daftar) Dick Schoof Wakil Perdana Menteri Sophie Hermans Mona Keijzer Kabinet (daftar) Kabinet sekarang (ke-72 / Schoof)
Dewan Negara Senat Ketua: Mei Li Vos Keanggotaan sekarang Komposisi historis Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Martin Bosma Keanggotaan sekarang Komposisi historis Komite parlemen
Yudisial Mahkamah Agung Dewan Tinggi Negara Dewan Nasional Pengadilan Audit Ombudsman Nasional
Pemilihan umum Pemilihan umum terakhir Umum: 2002 2003 2006 2010 2012 2017 2021 2023 2025 Provinsi: 2003 2007 2011 2015 2019 2023 Munisipal: 2002 2006 2010 2014 2018 2022 Eropa: 2004 2009 2014 2019 2024 Referendum Referendum: 2005 2016 2018 Partai politik Politisi
Pembagian administratif Provinsi (politik) Pengurus Provinsi Komisaris Raja (Gubernur) Dewan Provinsi COROP Dewan Air Kota Madya (politik) Burgemeester (Wali Kota) Alderman Dewan Kota Distrik Belanda Karibia Dewan Eksekutif Letnan Gubernur
Hubungan luar negeri Kementerian Luar Negeri Menteri: David van Weel Misi diplomatik dari Belanda ke Belanda Hukum kewarganegaraan Belanda Paspor Belanda Persyaratan visa warga negara Belanda Kebijakan visa Kawasan Schengen Kebijakan visa Kerajaan Belanda di Karibia
Topik terkait Korupsi di Belanda Hukum di Belanda Bank Sentral Sejarah modern Republikanisme di Belanda Dewan Sosial dan Ekonomi
Negara lainnya Atlas
l b s

Komisaris Raja (bahasa Belanda:Commissaris van de Koning, CvdK) adalah kepala pemerintahan dan legislatif dari sebuah provinsi di Belanda. Ketika monarki yang berkuasa adalah seorang perempuan, gelarnya adalah Komisaris Ratu (Commissaris van de Koningin). Di Belanda, jabatan Komisaris Raja setara dengan Gubernur di Indonesia.

Seorang komisaris diangkat oleh Monarki Belanda sebagai perwakilan resminya, dan menjabat sebagai ketua legislatif provinsi tanpa hak suara, yaitu Dewan Provinsi (Provinciale Staten). Mereka juga menjabat sebagai ketua dan anggota penuh serta berhak suara dalam eksekutif provinsi.^[1]

Latar belakang

Artikel utama: Pemerintah Belanda

Pemerintahan Belanda terdiri dari lembaga-lembaga nasional, dua belas provinsi, dan 342 munisipalitas. Ketiga tingkatan pemerintahan ini pada dasarnya disusun dengan cara yang sama, yaitu memiliki badan legislatif yang dipilih secara langsung, yang kemudian memilih badan eksekutif yang dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Monarki Belanda dan kemahkotaan Belanda.

Provinsi-provinsi membentuk administrasi regional, di antara tingkat nasional dan kota. Mereka bertanggung jawab atas isu-isu seperti perencanaan tata ruang dan layanan kesehatan, dalam batas-batas yang ditetapkan oleh pemerintah nasional. Provinsi-provinsi juga mengawasi kebijakan dan keuangan kota-kota serta otoritas-otoritas lain yang lebih kecil seperti dewan air.

Badan legislatif provinsi, yang disebut Dewan Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dipilih melalui pemilihan umum langsung setiap empat tahun. Kewenangan eksekutif dijalankan secara kolektif oleh Dewan Komisaris Raja dan Eksekutif Provinsi. Eksekutif provinsi dipilih oleh, dan bertanggung jawab kepada, dewan provinsi.

Tanggung jawab

Kepala pemerintahan provinsi, dan perwakilan tertinggi provinsi
Perwakilan resmi pemerintah pusat untuk provinsi
Ketua Dewan Provinsi yang tidak memiliki hak suara dan tidak memihak
Pengawasan fungsi administrasi dan utilitas provinsi
Ketua dan anggota penuh Dewan Provinsi yang memiliki hak suara, dengan kemungkinan memegang portofolio politik mereka sendiri; tanggung jawab umum meliputi keselamatan dan ketertiban umum
Koordinator penanggulangan dan pencegahan bencana umum
Bagian dari pengawasan provinsi terhadap kebijakan dan keuangan kota, dengan melakukan kunjungan resmi rutin ke kota-kota di provinsi tersebut
Saat terjadi lowongan sebagai wali kota (burgemeester) di kota madya provinsi, menerima preferensi kandidat yang diungkapkan oleh dewan kota, dan berdasarkan pernyataan tersebut untuk merekomendasikan kandidat kepada Menteri Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan

Praktik penamaan di Limburg

Di provinsi Limburg, Belanda, Komisaris Raja secara informal disebut sebagai Gubernur (bahasa Belanda:Gouverneur), mengacu pada jabatan serupa di provinsi Limburg, Belgia, yang berbatasan dengannya. Oleh karena itu, Gedung Pemerintahan Provinsi (Provinciehuis) di Maastricht sering disebut sebagai Kediaman Gubernur (Gouvernement).

Kebiasaan lokal ini muncul dari status khusus provinsi tersebut pada abad ke-19. Namun, nama resmi jabatan tersebut adalah Komisaris Raja, sama seperti di provinsi-provinsi lainnya.

Daftar Komisaris Raja saat ini

Provinsi	Nama		Mulai menjabat	Jabatan sebelumnya
Drenthe	Agnes Mulder (lahir 1973)	Seruan Demokrat Kristen	02025-12-011 Desember 2025 (7002332000000000000♠332 hari)	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Flevoland	Arjen Gerritsen (lahir 1970)	Partai Kebebasan dan Demokrasi Rakyat	02023-11-011 November 2023 (7003109300000000000♠2 tahun, 362 hari)	Wali Kota Almelo
Friesland	Arno Brok (lahir 1968)	Partai Kebebasan dan Demokrasi Rakyat	02017-03-011 Maret 2017 (7003352900000000000♠9 tahun, 242 hari)	Wali Kota Dordrecht
Gelderland	Daniël Wigboldus (lahir 1969)	Independen	02025-03-1919 Maret 2025 (7002589000000000000♠1 tahun, 224 hari)	Profesor Psikologi Sosial Universitas Radboud Nijmegen
Groningen	René Paas (lahir 1966)	Seruan Demokrat Kristen	02016-04-1818 April 2016 (7003384600000000000♠10 tahun, 194 hari)	Anggota Dewan Sosial dan Ekonomi
Limburg	Emile Roemer (lahir 1962)	Partai Sosialis	02021-12-011 Desember 2021 (7003179300000000000♠4 tahun, 332 hari)	Pelaksana tugas Wali Kota Alkmaar
Brabant Utara	Ina Adema (lahir 1968)	Partai Kebebasan dan Demokrasi Rakyat	02020-10-011 Oktober 2020 (7003221900000000000♠6 tahun, 28 hari)	Wali Kota Lelystad
Holland Utara	Arthur van Dijk (lahir 1963)	Partai Kebebasan dan Demokrasi Rakyat	02019-01-011 Januari 2019 (7003285800000000000♠7 tahun, 301 hari)	Anggota Dewan Sosial dan Ekonomi
Overijssel	Andries Heidema (lahir 1962)	Uni Kristen	02018-07-1111 Juli 2018 (7003303200000000000♠8 tahun, 110 hari)	Wali Kota Deventer
Holland Selatan	Wouter Kolff (lahir 1976)	Partai Kebebasan dan Demokrasi Rakyat	02024-09-011 September 2024 (7002788000000000000♠2 tahun, 58 hari)	Wali Kota Dordrecht
Utrecht	Hans Oosters (lahir 1962)	Partai Buruh	02019-02-011 Februari 2019 (7003282700000000000♠7 tahun, 270 hari)	Dijkgraaf
Zeeland	Hugo de Jonge (lahir 1977)	Seruan Demokrat Kristen	02024-09-1515 September 2024 (7002774000000000000♠2 tahun, 44 hari) Pelaksana tugas	Menteri Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan

Sumber:^[2]

Lihat pula

Referensi

↑ "Kring van commissarissen van de Koning". Kennispunt lokale politieke partijen. Diakses tanggal 25 Mei 2025.
↑ "Overzicht commissarissen van de Koning per februari 2022". rijksoverheid.nl (dalam bahasa Dutch). Februari 2022. Diarsipkan dari asli tanggal 1 November 2023. Diakses tanggal 17 Maret 2022.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link) Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)

l b s Daftar provinsi di Belanda
Brabant Utara • Drenthe • Flevoland • Friesland • Gelderland • Groningen • Holland Selatan • Holland Utara • Limburg • Overijssel • Utrecht • Zeeland