Sabtu, 21 November 2026
18:42 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Pengangguran Bandar Lampung Turun Signifikan, Tetapi Puluhan Ribu Warga Masih Mencari Kerja Lampung Selatan Bakauheni Makin Ketat: Sinergi Aparat Berantas Narkoba Lintas Sumatera-Jawa Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Resmi Naik 7,79 Persen, Lampaui Jakarta Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Ditetapkan, Buruh Anggap Jauh dari Kebutuhan Hidup Layak Bandar Lampung Dosen Unila Peringatkan Potensi PHK Massal Akibat Kenaikan UMP Lampung 7,79% Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Bandar Lampung Pengangguran Bandar Lampung Turun Signifikan, Tetapi Puluhan Ribu Warga Masih Mencari Kerja Lampung Selatan Bakauheni Makin Ketat: Sinergi Aparat Berantas Narkoba Lintas Sumatera-Jawa Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Resmi Naik 7,79 Persen, Lampaui Jakarta Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Ditetapkan, Buruh Anggap Jauh dari Kebutuhan Hidup Layak Bandar Lampung Dosen Unila Peringatkan Potensi PHK Massal Akibat Kenaikan UMP Lampung 7,79% Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang

Hukum di Belanda

tinjauan tentang undang-undang Belanda

Bagikan:

Hukum Belanda adalah keseluruhan standar (aturan-aturan hukum) yang berlaku dan diterapkan secara umum di Belanda. Hukum Belanda adalah sebuah sistem hukum yang bercorak hukum sipil. Hukum-hukumnya terbukukan dan penerapan hukum adat bersifat pengecualian. Secara teori, peran yurisprudensi adalah kecil, meskipun memahami hukum dalam banyak bidang tanpa mempertimbangkan hukum perkara yang bersesuaian adalah mustahil. Sistem hukum Belanda didasarkan pada Hukum Perdata Prancis dan dipengaruhi oleh Hukum Romawi dan hukum adat Belanda (Hukum Romawi-Belanda). Kitab-kitab hukum perdata yang baru (yang mulai berlaku pada tahun 1992) sangatlah dipengaruhi oleh Bürgerliches Gesetzbuch Jerman.

Badan pembuat hukum primer dibentuk oleh Parlemen bersama-sama dengan Pemerintah Belanda. Ketika kedua-dua lembaga ini bekerjasama membuat hukum, mereka dikatakan sebagai legislator (bahasa Belanda:wetgever). Kuasa untuk membuat hukum baru dapat diserahkan kepada pemerintah-pemerintah daerah atau organ-organ tertentu negara, tetapi hanya untuk tujuan yang telah ditentukan. Kecenderungan dalam beberapa tahun ini adalah bahwa parlemen dan pemerintah menciptakan "hukum-hukum kerangka kerja" dan menyerahkan pembuatan peraturan-peraturan yang lebih rinci kepada para menteri atau pemerintah daerah (misalnya provinsi atau kota).

Kementerian Kehakiman dan Keamanan adalah lembaga utama ketika ia berurusan dengan hukum Belanda.

Bidang hukum

Ranah hukum Belanda biasanya dikelompokkan sebagai berikut:

  • Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara (termasuk entitas hukum, misalnya perusahaan)
    • Hukum tata negara—termasuk hukum-hukum struktur negara—yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan
    • Hukum pidana, yang berurusan dengan penghukuman perilaku-perilaku tertentu dan denda-denda yang bertalian dengannya
    • Hukum tata usaha, yang menentukan bagaimana pemerintah dapat mengintervensi warga negara dan perbaikan apa yang dimiliki warga negara terhadap putusannya
  • Hukum privat, yang mengatur hubungan antarwarga negara
    • Hukum perdata (termasuk hukum keluarga, hukum waris, hukum kontrak, dan hukum dagang)
    • Hukum kepemilikan (mengenai harta benda)

Masing-masing dari bagian ini memiliki aspek-aspek hukum substantif ("muatan" hak) dan hukum acara (bagaimana hukum ini dapat dilaksanakan).

Belanda juga mengadopsi, melalui ratifikasi traktat

Hukum perdata

Hukum perdata adalah ranah hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari orang perseorangan dan entitas hukum lainnya (seperti perusahaan). Kitab utama hukum perdata Belanda adalah Burgerlijk Wetboek.

Hukum hak cipta

Hukum kewarganegaraan

Hukum pidana

Hukum pidana berurusan dengan penuntutan dan penghukuman tindak pidana. Kitab hukum utamanya adalah Wetboek van Strafrecht (nl).

Usia minimum pertanggungjawaban pidana di Belanda adalah 12 tahun.[1] KUHP menetapkan empat pembelaan yang dapat dibenarkan: karena keadaan darurat (noodtoestand), pembelaan diri (noodweer), mengikuti tugas umum atau perintah resmi (wettelijk voorschrift en ambtelijk bevel), dan tidak adanya pelanggaran substantif (afwezigheid van materiële wederrechtelijkheid). Ada juga lima pembelaan alasan: kegilaan (ontoerekenbaarheid), paksaan (overmacht), pembelaan diri yang berlebihan (noodweerexces), mematuhi perintah yang melanggar hukum (onbevoegd gegeven ambtelijk bevel), dan tidak adanya segala sifat menyalahkan (afwezigheid van alle schuld).[1]

Hukum tata negara

Hukum tata negara atau hukum konstitusi berurusan dengan konstitusi dan struktur Belanda. Hukum tata negara melibatkan kekuasaan lembaga-lembaga demokrasi, penyelenggaraan pemilihan umum, dan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Seperti halnya pelaksanaan di banyak yurisdiksi hukum sipil dan berbeda dengan pelaksanaan di negara-negara seperti Amerika Serikat, pelaksanaan hukum tata negara Belanda adalah bahwa para hakim tidak diperkenankan untuk menentukan kekonstitusionalan suatu hukum yang dibuat oleh legislator (pemerintah dan parlemen ketika bekerjasama).

Hukum tata usaha

Hukum tata usaha adalah ruang lingkup hukum yang mengatur pelaksanaan berbagai jenjang pemerintah dan cara di mana orang-orang dan entitas hukum lainnya dapat mengupayakan banding terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Dasar-dasar hukum tata usaha Belanda telah diperbarui sepenuhnya pada tahun 1994 seiring hadirnya Hukum Tata Usaha Dasar yang baru (bahasa Belanda: Algemene Wet Bestuursrecht).

Hukum Uni Eropa

Hukum Uni Eropa berurusan dengan pengaruh hukum-hukum dan peraturan-peraturan Uni Eropa di dalam hukum-hukum Belanda.

Hukum Internasional

Hukum internasional (yaitu hukum bangsa-bangsa) melibatkan penerapan hukum-hukum internasional (terutama yang dimasukkan ke dalam traktat atau perjanjian) di Belanda. Undang-Undang Dasar Belanda memuat pasal yang membolehkan penerapan langsung sebagian besar hukum-hukum internasional di pengadilan-pengadilan Belanda. Hukum yang mengatur yurisdiksi dan hukum yang dapat diterapkan dalam perkara-perkara yang melibatkan aspek internasional (misalnya, karena para pihak berasal dari negara yang berbeda) bukanlah bagian dari hukum internasional, tetapi membentuk cabang yang lebih khusus dari hukum perdata.

Sumber-sumber hukum

Hukum Belanda memiliki 4 (empat) sumber hukum:[2]

Hukum Belanda sedemikian banyak yang telah dibukukan dalam hukum-hukum tertulis, dan hukum adat tidak sering muncul. Namun, peran penting diberikan kepada yurisprudensi dalam hal penjelasan dan penafsiran hukum tertulis. Legislasi formal hanyalah salah satu bagian dari hukum Belanda secara keseluruhan.

Pengadilan

Penegakan ketentuan dari salah satu sumber hukum ini biasanya tidak dapat dilakukan oleh warga negara sendiri (karena hal itu akan dianggap sebagai tindakan main hakim sendiri dan akan bertentangan dengan monopoli atas penggunaan kekerasan), tetapi biasanya memerlukan intervensi hakim,[3] yang mengeluarkan putusan yang mengikat dalam masalah tersebut (yang biasanya dapat diajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi). Di Belanda, terdapat tiga jenis hakim untuk berbagai jenis hukum: pengadilan perdata menangani hampir semua masalah hukum perdata, pengadilan pidana menangani pelanggaran dan kejahatan berdasarkan hukum pidana, dan pengadilan tata usaha menangani masalah hukum tata usaha, khususnya masalah yang berkaitan dengan legalitas keputusan pemerintah.

Dalam sejumlah kasus, ketentuan dapat ditegakkan tanpa putusan pengadilan. Ini menyangkut, misalnya, masalah hukum tata usaha (seperti penutupan kafe oleh wali kota karena melanggar ketentuan tertentu) atau perjanjian hukum perdata yang dibuat dengan akta notaris dengan hak milik yang dapat ditegakkan (yang kemudian dapat dieksekusi oleh jurusita).

Bantuan hukum

Bantuan hukum disediakan oleh, antara lain:

  • pengacara
  • penasihat hukum
  • klinik hukum
  • Kantor Bantuan Hukum (rechtbank)
  • asuransi bantuan hukum

Seseorang dapat bertindak sendiri, atau (seringkali) diwakili oleh pihak lain, dalam kasus-kasus berikut:

  • proses di pengadilan tingkat distrik (kantonrechter)
  • sebagai terdakwa dalam proses singkat (kortgeding) di pengadilan distrik
  • dalam kasus pidana
  • dalam proses di pengadilan tata usaha

Berperkara dengan bantuan pengacara wajib dilakukan dalam kasus-kasus lain.

Sejarah

Sejak zaman dahulu, Negeri-Negeri Rendah yang kelak menjadi Republik Belanda dikuasai oleh tambal-sulam hukum adat sebagai sumber hukum primer dengan Hukum Romawi sebagai sumber hukum sekunder. Periode hukum adat ini berakhir pada tahun 1806 ketika Republik Belanda bubar dan Kerajaan Holland didirikan di bawah kekuasaan Prancis (Raja Louis Bonaparte, adik ketiga dari Napoleon Bonaparte).

Dengan datangnya penguasa Prancis, maka negara dijalankan secara Prancis: dipimpin secara terpusat, aparatur sipil negara bekerja secara efisien, dan diberlakukannya sistem hukum positif yang baru yaitu Hukum Napoleon. Setelah kekalahan Napoleon, didirikanlah negara Belanda baru yang merupakan gabungan Belanda dan Belgia. Bangsa Belanda tidak ingin kembali ke hari-hari di mana terdapat hukum yang beranekaragam (hukum-hukum adat lokal) dan dimulailah sebuah proyek untuk membuat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Setelah Belgia memisahkan diri pada tahun 1830, kitab undang-undang yang baru (yang tidak pernah diberlakukan) harus diperbarui lagi untuk dibersihkan dari "pengaruh-pengaruh Belgia". Kitab undang-undang hukum yang baru diberlakukan pada tahun 1838.

Setelah Perang Dunia II, guru besar E.M. Meijers diperintahkan untuk merancang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang baru. Setelah kematiannya pada tahun 1954, karya KUHPerdata yang baru dilanjutkan, tetapi prosesnya berjalan lamban. Meskipun demikian, beberapa bagian dari "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang baru"-nya itu diberlakukan selama periode tahun 1970 sampai 1992. Kitab 4 (hukum ahli waris) diperbarui pada tahun 2003.

Lihat pula

Referensi

  1. 1 2 Tak, Peter J.P. (2004). "The Basics of Dutch Criminal Law". Dalam Taekema, Sanne (ed.). Understanding Dutch Law. Boom Juridische uitgevers. hlm. 144–150. ISBN 9054544325.
  2. ↑ P.B. Cliteur, Nederlands recht, halaman 11-17
  3. ↑ P.B. Cliteur, Nederlands recht, p. 113

Pranala luar

Hukum di Dunia
Afrika
Amerika
Utara
Selatan
Asia
Eropa
Oseania
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan