Syariat Islam (bahasa Arab:شريعة إسلامية) yakni berisi hukum dan aturan Islam adalah hukum agama yang membentuk merujuk bagian dari tradisi Islam. Ini berasal dari ajaran agama Islam dan didasarkan pada kitab suci Islam, khususnya Al-Qur'an dan hadits. Dalam bahasa Arab, istilah "syarah" mengacu pada hukum Allah yang tidak dapat diubah dan dikontraskan dengan fiqh, yang mengacu pada interpretasi ilmiah manusia.
Sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 36, bahwa sekiranya Allah (Islam) dan rasul-Nya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Oleh sebab itu secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan rasul-Nya belum menetapkan ketentuannya maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapannya itu. Pemahaman makna ini didukung oleh ayat dalam surat Al-Maidah QS 5:101 yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan Allah.
Dengan demikian perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya kepada Allah itu dapat disederhanakan dalam dua kategori, yaitu apa yang disebut sebagai perkara yang termasuk dalam kategori asas syara' (uṣūl al-fiqh) dan perkara yang masuk dalam kategori furu' syara' (furūʿ al-fiqh).
Peran Syariah telah menjadi topik yang diperebutkan di seluruh dunia. Ada perdebatan yang sedang berlangsung mengenai apakah Syariah kompatibel dengan demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan berpikir, hak perempuan, hak LGBT, dan perbankan.[1][2][3]
Beberapa yurisdiksi di Amerika Utara telah mengeluarkan larangan penggunaan Syariah, yang dibingkai sebagai pembatasan hukum agama atau asing.[4] Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa di Strasbourg (ECtHR) memutuskan dalam beberapa kasus bahwa Syariah "tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi".[5][6]
Definisi
Secara etimologi bahasa, kata syari'ah berarti jalan yang berbekas menuju air, karena sudah sering dilalui.[7] Kemudian maknanya berkembang menjadi sumber air yang selalu diambil orang untuk keperluan hidup. Secara istilah, syari'ah adalah apa yang digariskan dan ditentukan oleh Allah dalam agama sebagai aturan kehidupan para hamba-Nya. Syariah diartikan sebagai segala peraturan yang datang dari Allah, baik berupa hukum-hukum Akidah, hukum yang bersifat praktik, maupun hukum akhlak.
Jinayah

Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan.[8] Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam.[8] Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan takzir.[8]
Qisas
Dasar dari praktik ini adalah bahwa seorang anggota suku tempat si pembunuh diserahkan kepada keluarga korban untuk dieksekusi, setara dengan status sosial orang yang dibunuh.[9]
Kondisi kesetaraan sosial berarti eksekusi terhadap anggota suku pembunuh yang setara dengan yang dibunuh, dalam arti orang yang dibunuh adalah laki-laki atau perempuan, budak atau orang merdeka, elit atau rakyat jelata. Misalnya, hanya satu budak yang bisa dibunuh untuk seorang budak, dan seorang wanita untuk seorang wanita. Pada pemahaman pra-Islam ini ditambahkan perdebatan tentang apakah seorang Muslim dapat dieksekusi untuk non-Muslim selama periode Islam.
Ayat utama untuk implementasi dalam Islam adalah Al-Baqarah ayat 178::
"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Namun, barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih."
Qisas adalah penjatuhan coba sanksi yang sama dengan yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya, misalnya pelaku menghilangkan nyawa korbannya, maka ia wajib dibunuh.[8] Kecuali, keluarga korban memaafkan si pelaku, maka pelaku hanya akan dikenakan denda yang dinamakan dengan diat atau denda sebagai pengganti dari hukuman.[10]
Hudud
Hudud adalah penjatuhan sanksi yang berat atas sesorang yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis, seperti zina, mabuk dan keluar dari agama Islam atau murtad.[8]
Takzir
Takzir adalah hukum yang selain hukum hudud, yang berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat.[8]
Sumber hukum Islam


Al-Qur'an
Menurut kepercayaan Islam, Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.[12] Selain sebagai sumber ajaran Islam, Al-Qur'an disebut juga sebagai sumber pertama atau asas pertama syara'.
Umat Islam meyakini bahwa Quran merupakan kitab suci terakhir yang turun dari serangkaian kitab suci lainnya yang pernah diturunkan ke dunia. Dalam upaya memahami isi Al-Qur'an dari waktu ke waktu telah berkembang tafsiran tentang isi-isi Quran.
Hadis
Hadis terbagi dalam beberapa derajat keasliannya, di antaranya adalah:
- Sahih
- Hasan
- Daif (lemah)
- Maudu' (palsu)
- Matruk' (ditinggalkan)
- Mungkar
Hadis yang dijadikan acuan hukum hanya hadis dengan derajat sahih dan hasan, kemudian hadis daif menurut kesepakatan ulama salaf (generasi terdahulu) selama digunakan untuk memacu gairah beramal (fadilah amal) masih diperbolehkan untuk digunakan oleh umat Islam. Adapun hadis dengan derajat maudu dan derajat hadis yang di bawahnya wajib ditinggalkan, tetapi tetap perlu dipelajari dalam ranah ilmu pengetahuan.
Perbedaan Al-Qur'an dan hadis adalah Al-Qur'an, merupakan kitab suci yang berisikan kebenaran, hukum-hukum dan firman Allah, yang kemudian dibukukan menjadi satu, untuk seluruh umat manusia. Sedangkan hadis merupakan kumpulan yang khusus memuat sumber hukum Islam setelah Quran berisikan aturan pelaksanaan, tata cara ibadah, akhlak, ucapan yang dinisbatkan kepada Muhammad. Walaupun ada beberapa perbedaan ulama ahli fikih dan ahli hadis dalam memahami makna di dalam kedua sumber hukum tersebut tetapi semua merupakan upaya dalam mencari kebenaran demi kemaslahatan umat, tetapi hanya para ulama mazhab (ahli fiqih) dengan derajat keilmuan tinggi dan dipercaya ummat yang bisa memahaminya dan semua ini atas kehendak Allah.
Ijtihad
Ijtihad adalah sebuah usaha para ulama, untuk menetapkan sesuatu putusan hukum Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Ijtihad dilakukan setelah Muhammad wafat sehingga tidak bisa langsung menanyakan pada beliau tentang sesuatu hukum maupun perihal peribadatan. Namun, ada pula hal-hal ibadah tidak bisa di ijtihadkan. Beberapa macam ijtihad, antara lain :
- Ijma', kesepakatan para ulama
- Qiyas, diumpamakan dengan suatu hal yang mirip dan sudah jelas hukumnya
- Maslahah mursalah, untuk kemaslahatan umat
- 'Urf, kebiasaan
Terkait dengan susunan tertib syariat, Quran dalam Surah Al-Ahzab ayat 36 mengajarkan bahwa sekiranya Allah dan rasul-Nya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Oleh sebab itu, secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan Rasul-Nya belum menetapkan ketentuannya, maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapannya itu. Pemahaman makna ini didukung oleh ayat Quran dalam Surah Al-Mai'dah[13] yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan Allah.
Dengan demikian, perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya kepada Allah itu dapat disederhanakan dalam dua kategori, yaitu apa yang disebut sebagai perkara yang termasuk dalam kategori asas syara'(ibadah mahdah) dan perkara yang masuk dalam kategori furuksyara' (gairu mahdah).
Asas syara' (mahdah)
Asas syara' (uṣūl al-fiqh) adalah perkara yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits. Kedudukannya sebagai pokok syari'at Islam di mana Al-Qur'an itu asas pertama syara' dan Al-Hadits itu asas kedua syara'. Sifatnya, pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia di manapun berada, sejak kerasulan Muhammad hingga akhir zaman, kecuali dalam keadaan darurat.
Keadaan darurat dalam istilah agama Islam diartikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan umat Islam tidak menaati syariat Islam, ialah keadaan yang terpaksa atau dalam keadaan yang membahayakan diri secara lahir dan batin, dan keadaan tersebut tidak diduga sebelumnya atau tidak diinginkan sebelumnya, demikian pula dalam memanfaatkan keadaan tersebut tidak berlebihan. Jika keadaan darurat itu berakhir maka segera kembali kepada ketentuan syariat yang berlaku.
Furu' syara' (ghoir mahdhoh)
Furu' syara' (furūʿ al-fiqh) yaitu perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Kedudukannya sebagai cabang syari'at Islam. Sifatnya pada dasarnya tidak mengikat seluruh umat Islam di dunia kecuali diterima Ulil Amri setempat sebagai peraturan/perundangan yang berlaku dalam wilayah kekuasaannya. Perkara atau masalah yang masuk dalam furu' syara' ini juga disebut sebagai perkara ijtihadiyah.
Menurut Tahir Azhary, ada tiga sifat hukum islam :
- bidimensional, artinya mengandung segi kemanusiaan dan segi ketuhanan (ilahi)
- adil, artinya salam hukum islam keadilan bukan saja merupakan tujuan, tetapi sifat yang melekat sejak kaidah-kaidah salam syariah di tetapkan.
- individualistik dan kemasyarakatan yang di ikat dengan nilai-nilai transendental yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Muhammad.
Hukum islam mempunyai 2 sifat:
- Al-Tsabah (stabil)
- Al-Tathawwur
Konteks sosial-kemasyarakatan
Syariat Islam mengatur persoalan yang berkaitan dengan konteks sosial-kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan norma sosial. Ruang lingkupnya dimulai dari tindak kejahatan, minuman keras, perzinaan, hingga pembunuhan. Syariat Islam juga membahas konteks sosial-kemasyarakatan yang lebih luas, yaitu negara. Ruang lingkupnya meliputi hubungan pemerintahan antara pemerintah dengan rakyat yang diperintah.[14] Dalam praktik keuangan, syariah juga diterapkan dalam bisnis syariah, seperti bermuamalah.
Syariat Islam di Indonesia
Di tingkat nasional, hukum Islam diterapkan terutama melalui peradilan agama. Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.[15] Pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).[15] Sebelum perubahan tahun 2006, kewenangan itu terbatas pada perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah.[16]
Untuk hukum materielnya, pemerintah menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. KHI terdiri atas tiga buku, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.[17]
Aceh
Aceh memperoleh kewenangan khusus untuk melaksanakan syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi akidah, syar'iyah, dan akhlak. Cakupannya adalah ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam, dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh (Pasal 125).[18]
Peradilan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama. Peradilan itu dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah, yang merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh (Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2)).[19]
Hukum pidana Islam di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun itu mengatur jarimah, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan diancam dengan uqubat hudud dan/atau takzir.[20] Jarimah yang diatur adalah khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah. Salah satu uqubat yang dapat dijatuhkan hakim adalah hukuman cambuk, yang pelaksanaannya banyak dikritik.[21]
Lihat pula
- Dīn
- Daftar topik agama Islam
- Walayah Fikih
- Arbain Nawawi – kumpulan singkat 40 hadis oleh pendiri mazhab Shāfiʿī – masing-masing digunakan untuk mengilustrasikan dasar-dasar syariah
- Literatur nasihat Islam
- Republik Islam
- Dewan Syariah Islam – sebuah pengadilan di Inggris Raya tanpa otoritas legal
- Ma'ruf
- Prinsip legalitas dalam hukum pidana Prancis
- Sumber hukum Islam
- Halakha
- Teonomi
Rujukan
- ↑ An-Na'im, Abdullahi A (1996). "Islamic Foundations of Religious Human Rights". Dalam Witte, John; van der Vyver, Johan D. (ed.). Religious Human Rights in Global Perspective: Religious Perspectives. hlm. 337–59. ISBN 978-9041101792.
- ↑ Hajjar, Lisa (2004). "Religion, State Power, and Domestic Violence in Muslim Societies: A Framework for Comparative Analysis". Law & Social Inquiry. 29 (1): 1–38. doi:10.1111/j.1747-4469.2004.tb00329.x. ISSN 0897-6546. JSTOR 4092696. S2CID 145681085.
- ↑ Al-Suwaidi, J. (1995). Arab and western conceptions of democracy; in Democracy, war, and peace in the Middle East (Editors: David Garnham, Mark A. Tessler), Indiana University Press, see Chapters 5 and 6; ISBN978-0253209399[halaman dibutuhkan]
- ↑ Thomas, Jeffrey L. (2015). Scapegoating Islam: Intolerance, Security, and the American Muslim. ABC-CLIO. hlm. 83–86. ISBN 978-1440831003. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2016-12-13. Diakses tanggal 13 Januari 2017.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ So etwa in: Case Of Refah Partİsİ (The Welfare Party) And Others V. Turkey (Applications nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 and 41344/98), Judgment, Strasbourg, 13 February 2003, No. 123 (siehe S. 39): „The Court concurs in the Chamber’s view that sharia is incompatible with the fundamental principles of democracy, as set forth in the Convention“; vgl. Alastair Mowbray: „Cases, Materials, and Commentary on the European Convention on Human Rights“, OUP Oxford, 29. März 2012, S. 744, Google-Books-Archivierung; siehe auch „The European Court of Human Rights in the case of Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey“ Diarsipkan 2021-07-09 di Wayback Machine, 13. Feb. 2003, Ziffer 123 u. weitere Ziffern im gleichen Dokument
- ↑ Siehe auch sueddeutsche.de, 14. Sept. 2017: Gegen Scheidungen nach Scharia-Recht
- ↑ Nafis, Ph.D., M. Cholil (2011). Teori Hukum Ekonomi Syariah. Penerbit Universitas Indonesia. hlm. 17. ISBN 9789794564561.
- 1 2 3 4 5 6 Dr.H.M. Nurul Irfan, M.Ag. (2013). fIqh Jinayah. AMZAH. ISBN 978-602-8689-76-2.
{{cite book}}: Kutipan memiliki parameter tidak dikenal yang kosong:|1=; Parameter tidak dikenal|coauthors=diabaikan (|author=disarankan) - ↑ "Conflict and Conflict Resolution in the pre-Islamic Arab Society | SADIK KIRAZLI | download". Diarsipkan dari asli tanggal 2022-01-29. Diakses tanggal 2022-02-26.
- ↑ Drs.H.Imron Abu Umar (1983). Terj. Fat-hul Qarib Jilid 2. Menara Kudus.
{{cite book}}: Kutipan memiliki parameter tidak dikenal yang kosong:|1= - ↑ Indonesia, Unknown, published by Majelis Ulama (2019-05-30), Bahasa Indonesia: Konferensi pers Pantauan Ramadhan tahun 2019, diakses tanggal 2020-06-02
{{citation}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penulis (link) - ↑ "...dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui." (Saba' 34:28)
- ↑ "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan pada waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." (Al-Māidah 5:101)
- ↑ Hambali, Muhammad (2017). Rusdianto (ed.). Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari: Dari Kandungan hingga Kematian. Yogyakarta: Laksana. hlm. 28. ISBN 978-602-407-185-1.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link) - 1 2 "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama". Pasal.id. Diakses tanggal 19 November 2026.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama". Pasal.id. Diakses tanggal 19 November 2026.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam". Database Peraturan BPK. Diakses tanggal 19 November 2026.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh". Pasal.id. Diakses tanggal 19 November 2026.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Fakhriah, Efa Laela; Yusrizal. "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia" (PDF). Universitas Padjadjaran. Diakses tanggal 19 November 2026.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat". JDIH Pemerintah Aceh. Diakses tanggal 19 November 2026.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Ketika Hukuman Cambuk Dianggap Tidak Tepat". hukumonline.com. Diakses tanggal 19 November 2026.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)