Jumat, 20 November 2026
12:36 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini

Syariat Islam di Aceh

Bagikan:

Syariat Islam di Aceh adalah sistem penerapan hukum dan norma Islam yang diberlakukan secara khusus di wilayah Aceh.[1] Penerapan syariat Islam di Aceh memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang memberikan status otonomi khusus kepada Aceh. Dalam pelaksanaannya, syariat Islam mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ibadah, muamalah, pendidikan, serta beberapa ketentuan hukum pidana yang diatur melalui qanun (peraturan daerah Aceh).

Latar Belakang

Sejarah penerapan hukum Islam di Aceh berkaitan erat dengan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di wilayah tersebut, terutama Kesultanan Aceh Darussalam[2] yang berdiri pada abad ke-16. Islam menjadi bagian penting dari identitas sosial, budaya, dan politik masyarakat Aceh sejak masa awal penyebarannya di kawasan Nusantara.

Setelah Aceh memperoleh status otonomi khusus melalui berbagai regulasi nasional pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.[3]

Dasar Hukum

Penerapan syariat Islam di Aceh didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:

  • Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.[4]
  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.[5]
  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.[6]
  • Berbagai qanun yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pemerintah Aceh.[7]

Pelaksanaan

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh dilakukan melalui berbagai institusi pemerintah daerah. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan syariat antara lain dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh. Selain itu, penegakan beberapa ketentuan qanun dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.[8]

Dalam bidang peradilan, perkara tertentu yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan aspek syariat lainnya ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional Indonesia.[9]

Qanun Jinayat

Salah satu aspek yang paling dikenal dari penerapan syariat Islam di Aceh adalah keberadaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini mengatur sejumlah perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah (pelanggaran), beserta jenis uqubat (hukuman) yang dapat dijatuhkan.[10]

Beberapa ketentuan dalam qanun tersebut mengatur pelanggaran yang berkaitan dengan perjudian, konsumsi minuman beralkohol, khalwat, dan perbuatan lain yang ditetapkan dalam qanun. Pelaksanaannya menjadi perhatian nasional maupun internasional karena mencakup hukuman cambuk untuk pelanggaran tertentu.[11]

Tanggapan dan Perdebatan

Penerapan syariat Islam di Aceh telah menjadi subjek berbagai kajian akademik dan perdebatan publik. Para pendukung berpendapat bahwa kebijakan tersebut mencerminkan identitas historis dan aspirasi masyarakat Aceh serta dijamin oleh kerangka otonomi khusus.[12]

Di sisi lain, sejumlah organisasi hak asasi manusia dan pengamat hukum menyampaikan kritik terhadap beberapa aspek pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan penerapan hukuman fisik. Pemerintah Aceh menyatakan bahwa pelaksanaan syariat dilakukan sesuai kewenangan yang diberikan oleh hukum nasional dan bertujuan menjaga ketertiban sosial serta nilai-nilai keagamaan masyarakat.[13]

Referensi

  1. ↑ Aceh, Invest in. "Invest in Aceh". investaceh.id. Diakses tanggal 2026-06-17.
  2. ↑ "Kesultanan Aceh Darussalam, Penguasa Baru Pesisir Sumatera". kumparan. Diakses tanggal 2026-06-17.
  3. ↑ "Kesultanan Aceh Darussalam, Penguasa Baru Pesisir Sumatera". kumparan. Diakses tanggal 2026-06-17.
  4. ↑ "UU No. 44 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2026-06-17.
  5. ↑ Aceh, JDIH Provinsi. "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001". jdih.acehprov.go.id. Diakses tanggal 2026-06-17.
  6. ↑ "UU No. 11 Tahun 2006". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2026-06-17.
  7. ↑ ANT. "DPR Aceh Sahkan Enam Qanun". hukumonline.com (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2026-06-17.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
  8. ↑ "Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja". Satuan Polisi Pamong Praja (dalam bahasa Inggris). 2023-09-21. Diakses tanggal 2026-06-17.
  9. ↑ "Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh". Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh. Diakses tanggal 2026-06-17.
  10. ↑ Nurdin, Ridwan (2019-07-17). "KEDUDUKAN QANUN JINAYAT ACEH DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA". MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman (dalam bahasa Inggris). 42 (2): 356–378. doi:10.30821/miqot.v42i2.542. ISSN 2502-3616.
  11. ↑ MYS/M-22. "Ini Ragam Delik Dalam Qanun Jinayah". hukumonline.com (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2026-06-17.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link) Pemeliharaan CS1: Nama numerik: daftar penulis (link)
  12. ↑ "Menyiasati Politik "Kerukunan Agama" di Bawah Qanun Aceh". https://crcs.ugm.ac.id (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2026-06-17.{{cite web}}: Tautan eksternal dalam |website=
  13. ↑ Zulfiyanda (2025-12-30). "Dampak Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah terhadap Bank Konvensional di Aceh". LETTERLIJK (dalam bahasa Inggris). 2 (2): 01–11. doi:10.25134/letterlijk.v2i2.1250. ISSN 3062-9845.
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan