Proses hukum yang semestinya

Proses hukum yang semestinya atau proses hukum yang adil adalah persyaratan hukum yang menyatakan bahwa negara harus menghormati seluruh hak hukum yang dimiliki seseorang. Proses hukum yang semestinya menyeimbangkan hukum yang berlaku di suatu wilayah dan melindungi seseorang darinya. Saat pemerintah diketahui mengadili seseorang tanpa mengikuti hukum yang berlaku, hal tersebut dapat dianggap melanggar proses hukum yang semestinya, sehingga melanggar aturan hukum.

Proses hukum yang semestinya juga ditafsirkan sebagai pembatasan terhadap proses hukum (lihat proses adil subtantif), sehingga hakim-hakim dapat menjamin keadilan dan kebebasan fundamental. Tafsir ini telah menjadi hal yang kontroversial.

Bacaan tambahan

Goldberg v. Kelly
"U.S. Constitution: Fifth Amendment". Findlaw.
Bernstein, David (2011). Rehabilitating Lochner: Defending Individual Rights against Progressive Reform. Chapter 1. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0-307-26313-4.
Breyer, Stephen (2005). Active Liberty: Interpreting Our Democratic Constitution. New York: Knopf. ISBN 0-307-26313-4.
Friendly, Henry J. (1975). "Some Kind of Hearing". University of Pennsylvania Law Review. 123 (6). University of Pennsylvania Law Review, Vol. 123, No. 6: 1267–1317. doi:10.2307/3311426. JSTOR 3311426.
Hawkins, Brian (2006). "The Glucksberg Renaissance: Substantive Due Process since Lawrence v. Texas" (PDF). Michigan Law Review. 105 (2): 409. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2007-06-15.
Hyman, Andrew (2005). "The Little Word 'Due'". Akron Law Review. 38: 1. Diarsipkan dari asli tanggal Februari 5, 2013.{{cite journal}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Kadish, Sanford H. (1957). "Methodology and Criteria in Due Process Adjudication—A Survey and Criticism". Yale Law Journal. 66 (3): 319–363. JSTOR 793970.
Madison, P. A. (2008). "A Dummies Guide to Understanding the Fourteenth Amendment". FederalistBlog.us.
Nowak, John; Rotunda, Ronald (2000). Constitutional Law. West.
Orth, John (2003). Due Process of Law: A Brief History. University Press of Kansas.
Ring, Kevin (2004). Scalia Dissents: Writings of the Supreme Court's Wittiest, Most Outspoken Justice. Washington: Regnery. ISBN 0-89526-053-0.
Shipley, David E. Due Process Rights Before EU Agencies: The Rights of Defense Article discussing the procedural safeguards that have been recognized in the EU and the parallels between procedural due process in the United States and the rights of defense in the EU.
Sudbury Valley School (1970). Due Process of Law in School. A school where order and discipline is achieved by a dual approach based on a free and democratic framework: a combination of popularly based authority, when rules and regulations are made by the community as a whole, fairly and democratically passed by the entire school community, supervised by a good judicial system for enforcing these laws—due process of law—and developing internal discipline in the members of the community by enhancing their ability to bear responsibility and self-sufficiency.
Yoshino, Kenji (2006-01-15). "The Pressure to Cover: The New Civil Rights". The New York Times Magazine. Diakses tanggal 2010-05-01. Discussing potential of liberty rights to overtake equality rights.
Tugend, Alina (2015-02-20). "Speaking Freely About Politics Can Cost You Your Job". The New York Times. "It’s important to remember that even though private employees don’t have constitutional or federal protection, they do have a due process right."

Pranala luar

Cornell University Law School

l b s Hukum
Sistem hukum	Hukum sipil Hukum Romawi Hukum umum Hukum adat Hukum agama Syariah Fiqh Halakha Hukum kanonik Hukum Hindu Hukum Jain Hukum sosialis Xeer Yassa Pluralisme hukum
Kajian dasar	Hukum internasional Hukum administrasi negara Hukum tata negara Hukum pidana Hukum perdata Hukum acara Pidana Perdata
Sumber hukum	Piagam Undang-undang dasar Adat Hak ilahi raja-raja Hak asasi manusia Hak alami Hukum perkara Preseden hukum
Bidang hukum	Hukum agraria Hukum pertanian Hukum penerbangan Hukum perbankan Hukum dagang Hukum persaingan usaha Hukum konstruksi Perlindungan konsumen Hukum korporat Hukum teknologi informasi Hukum pemilihan umum Hukum sumber daya Hukum hiburan Kebangkrutan Perselisihan hukum Hukum keluarga Hukum lingkungan Hukum keuangan Hukum kesehatan Hukum imigrasi Hak kekayaan intelektual Hukum pidana internasional Hukum HAM internasional Hukum kemanusiaan internasional Hukum perbudakan internasional Hukum tenaga kerja Hukum perang Hukum laut Hukum pers Hukum militer Hukum waris Hukum publik internasional Hukum angkasa Hukum olahraga Hukum pajak Hukum pengangkutan Hukum amanat Hukum kewajiban Hukum properti Hukum publik Hukum statuter
Perihal hukum	Fiksi hukum Arkeologi hukum Pertanggungjawaban produk Wanita dan hukum Kontrak Akta autentik Hak cipta Ekuitas Lisensi Bukti Ganti rugi Kerugian
Teori hukum	Perbandingan hukum Kajian hukum kritis Teori hukum feminis Ekonomika hukum Formalisme hukum Teori hukum internasional Asas legalitas Rule of law Sosiologi hukum Politik hukum
Pembuatan hukum	Jajak pendapat Kodifikasi hukum Dekrit Maklumat Keputusan eksekutif Proklamasi Undang-undang Perundangan utama dan cadangan Peraturan perundang-undangan Pembuatan peraturan Pemakluman Pencabutan Perjanjian Statuta Act of Parliament Act of Congress Undang-Undang Republik Indonesia
Penyelenggaraan hukum	Ajudikasi Penyelenggaraan peradilan Peradilan pidana Pengadilan militer Penyelesaian sengketa Gugatan Pendapat hukum Upaya hukum Hakim Magistrat Justice of the peace Penghakiman Pengujian yudisial Kewenangan hukum Juri Profesi hukum Pengacara/advokat Kuasa hukum Bantuan hukum Barrister Solicitor Jaksa Pertanyaan hukum Sidang Fakta yang sebenarnya Vonis Birokrasi Bar Kursi hakim Masyarakat sipil Pengadilan Komisi pemilihan umum Eksekutif Yudikatif Penegak hukum Pendidikan hukum Sekolah hukum Dewan perwakilan Angkatan bersenjata Kepolisian Partai politik Mahkamah
Kategori Portal