Pemegang saham (dalam bahasa Inggris disebut shareholder atau stockholder) atau pemegang andil (bahasa Belanda:aandeelhouder) adalah pihak yang memiliki saham pada suatu perusahaan. Pada perusahaan besar, pemegang saham mewakilkan kepemilikan sahamnya kepada pihak manajemen perusahaan. Sementara pada perusahaan kecil, pemegang saham sekaligus menjadi pihak manajemen perusahaan.[1] Status pemegang saham di dalam perusahaan adalah sebagai pemilik modal yang memiliki hak dan kewajiban atas perusahaan yang diberi modal. Pengaturan hak dan kewajiban perusahaan harus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2] Di Indonesia, terhadap perseroan terbatas berlaku undang-undang tentang perseroan terbatas, anggaran dasar perseroan, dan peraturan perundang-undangan lainnya.[3]: Pasal 4
Kekayaan pemegang saham di dalam suatu perusahaan sebanding dengan harga saham yang dimilikinya serta nilai perusahaan dan laba perusahaan.[4] Kesejahteraan pemegang saham ditentukan oleh manajemen kas yang dilakukan oleh agen yaitu pihak manajemen perusahaan.[5]
Fungsi
Teori keagenan
Teori keagenan merupakan teori yang memberikan gambaran hubungan antara pemegang saham dengan pihak manajemen. Dalam teori keagenan, pemegang saham dan pihak manajemen perusahaan memiliki peran yang terpisah.[6] Pemegang saham berperan sebagai prinsipal yang memiliki perusahaan sementara manajemen berperan sebagai agen yang mengelola perusahaan.[7] Pemegang saham membuat kontrak dengan pihak manajemen dengan manajemen sebagai pekerja dan pemegang saham sebagai pemberi pekerjaan. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh manajemen harus dilaporkan kepada pemegang saham.[8]
Hubungan keagenan antara pihak manajemen dengan pemegang saham merupakan salah satu bentuk tata kelola perusahaan.[9] Pihak manajemen perusahaan khususnya manajemen keuangan ditujukan untuk membuat perusahaan mempunyai nilai yang maksimum. Tujuan ini pada dasarnya sama dengan memaksimumkan kekayaan bagi para pemegang saham.[10] Memaksimumkan nilai perusahaan diartikan sebagai memaksimumkan harga saham biasa yang dimiliki oleh pemegang saham.[11]
Kedudukan
Dalam suatu perusahaan, pemegang saham memiliki kedudukan sebagai salah satu pemangku kepentingan. Pemegang saham termasuk salah satu kelompok utama di dalam posisinya sebagai pemangku kepentingan. Pemegang saham terlibat langsung dalam hubungan bisnis yang dibuat oleh perusahaan.[12] Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham dapat dijual kepada pihak lain sesuai dengan keinginannya. Sementara itu, perusahaan mempunyai tanggung jawab kepada pemegang saham untuk memberikan pengembalian atas investasi yang diberikan oleh pemegang saham.[13] Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), anggaran dasar perseroan dapat mengatur persyaratan pemindahan hak atas saham, yaitu keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan, dan/atau keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang.[3]: Pasal 57 ayat (1)
Perseroan terbatas
Perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang mandiri. Kekayaan dan utang perseroan terbatas terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham.[14]: 2 Menurut UUPT, pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.[3]: Pasal 3 ayat (1) Penjelasannya menyatakan bahwa ketentuan itu mempertegas ciri perseroan, yaitu bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.[3]: Penjelasan Pasal 3 ayat (1)
Tanggung jawab terbatas itu tidak berlaku apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi; pemegang saham itu terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau pemegang saham itu, baik langsung maupun tidak langsung, secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan sehingga kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utangnya.[3]: Pasal 3 ayat (2) Menurut penjelasannya, tanggung jawab terbatas kemungkinan hapus apabila terbukti antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.[3]: Penjelasan Pasal 3 ayat (2)
Menurut Harjono, di dalam perseroan terbatas terdapat pemisahan fungsi antara pemegang saham dengan pengurus atau direksi, dan kekuasaan tertinggi berada pada rapat umum pemegang saham (RUPS).[14]: 3 Rumusan itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU 1/1995), yang merumuskan RUPS sebagai organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.[15]: Pasal 1 angka 3
UUPT, yang mencabut UU 1/1995, tidak lagi memakai rumusan itu dan merumuskan RUPS sebagai organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.[3]: Pasal 1 angka 4 dan Pasal 160 Rumusan itu dipertahankan ketika Pasal 1 UUPT diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).[16]: Lampiran, Pasal 109 angka 1 (Pasal 1 angka 4)
Perseroan terbatas memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.[14]: 3 Menurut UUPT, anggota dewan komisaris diangkat oleh RUPS, dan dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya serta memberi nasihat kepada direksi.[3]: Pasal 108 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1)
Bank
Pada lembaga keuangan berbentuk bank, pemegang saham merupakan pihak pertama yang menempatkan dana sebagai modal. Modal tersebut berperan penting sebagai penyerap apabila timbul kerugian. Di dalam bank, modal yang diberikan oleh pemegang saham harus selalu ada, tetapi bank tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal yang telah digunakan.[17]
Hak
Hak pemegang saham di dalam suatu perusahaan diatur dalam tata kelola perusahaan yang berperan dalam memberikan nilai tambah bagi perusahaan.[18] Para pemegang saham mempunyai hak untuk ambil bagian di dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan hak suara yang dimilikinya berdasarkan nilai besar kecil saham yang dimiliki oleh masing-masing.[19][3]: Pasal 85 ayat (1)
Hak pemilik saham biasa
Pemegang saham biasa dapat memberikan suara dalam RUPS. Buku ajar Manajemen Keuangan dan Investasi karya Ermawati dan Handayani menyebut bahwa hak suara biasanya diberikan kepada pemegang saham biasa dan bahwa saham preferen tidak memiliki hak suara. Buku yang sama juga menyebut bahwa dalam kondisi khusus pemilik saham preferen diperbolehkan memberikan suara, yaitu apabila selama empat kuartal berturut-turut tidak menerima dividen yang telah disepakati, sehingga berhak memilih beberapa direktur. Kedua penulis juga menggambarkan RUPS sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam perusahaan dan menyebut hak suara di dalamnya sangat penting bagi kelangsungan perusahaan.[20]: 91, 94
Menurut UUPT, anggaran dasar dapat menetapkan klasifikasi saham dengan hak suara atau tanpa hak suara.[3]: Pasal 53 ayat (4) huruf a Penjelasan UUPT menyatakan bahwa hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi lain, dan bahwa suatu klasifikasi saham dapat merupakan gabungan dari dua klasifikasi atau lebih.[3]: Penjelasan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4)
Hak bersama
Hak memesan efek terlebih dahulu
Hak memesan efek terlebih dahulu merupakan hak pembelian saham yang diberikan oleh perusahaan khusus kepada pemegang saham lama ketika perusahaan mencari tambahan dana melalui penjualan saham terbatas. Jika pemilik saham lama tidak membeli saham, maka haknya menjadi hilang.[21]
Menurut UUPT, seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Penawaran itu tidak wajib apabila pengeluaran saham ditujukan kepada karyawan perseroan, kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS, atau dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS.[3]: Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Apabila pemegang saham tidak menggunakan haknya untuk membeli dan membayar lunas saham itu dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal penawaran, perseroan dapat menawarkan sisa saham kepada pihak ketiga.[3]: Pasal 43 ayat (4)
Hak untuk mengetahui informasi keuangan
Dalam suatu perusahaan terkadang pemegang saham tidak mengambil peran sebagai pihak manajemen perusahaan. Karenanya, pemegang saham memerlukan informasi keuangan untuk mengetahui masa depan perusahaan dan imbal hasil yang mereka peroleh dari investasi pada suatu perusahaan.[22] Setelah informasi keuangan diberikan, pemegang saham akan mengadakan pengambilan keputusan terhadap saham mereka di suatu perusahaan. Keputusan yang dapat diambil oleh pemegang saham yaitu menambah, mengurangi, mengambil kembali atau tetap mempertahankan saham yang diinvestasikan pada suatu perusahaan.[23] Keputusan akhir dari pemegang saham terhadap investasi pada suatu perusahaan dilakukan dengan analisis laporan keuangan.[24]
Pada badan usaha, pihak manajemen dan pemegang saham melakukan komunikasi atas informasi keuangan melalui surat pemegang saham. Isi surat pemegang saham adalah peristiwa-peristiwa yang memengaruhi perusahaan dengan dampak yang besar. Peristiwa-peristiwa ini terjadi pada masa lalu. Peristiwa ini umumnya terjadi setahun terakhir sebelum surat pemegang saham diterbitkan. Selain informasi keuangan, surat pemegang saham juga berisi filosofi yang dianut oleh pihak manajemen, manajemen strategis dan program yang akan dilaksanakan di masa depan.[25]
Kebijakan
Kebijakan lindung nilai
Kebijakan lindung nilai adalah kebijakan melakukan transaksi yang hanya memiliki risiko yang kecil atau menurunkan nilai risiko. Penurunan nilai risiko ini dilakukan oleh pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Kebijakan lindung nilai bertujuan untuk mengurangi risiko fluktuasi suku bunga, nilai tukar dan komoditas pada pasar valuta asing yang bersifat merugikan perusahaan. Motivasi utama dari penerapan kebijakan lindung nilai adalah salah satu tujuan perusahaan yaitu untuk memberikan kekayaan secara maksimal kepada para pemegang saham. Pada kebijakan lindung nilai, biaya transaksi yang menyebabkan kesulitan keuangan dikurangi. Kebijakan lindung nilai ini umumnya diterapkan pada perusahaan multinasional.[26]
Kebijakan dividen
Kebijakan dividen diberlakukan sebagai bentuk balas jasa atas modal yang diberikan oleh pemegang saham dalam bentuk modal saham biasa maupun modal saham preferen.[27] Pada perseroan terbatas di Indonesia, penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan, diputuskan oleh RUPS. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS, dan dividen hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif.[3]: Pasal 71 Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar, berdasarkan keputusan direksi setelah memperoleh persetujuan dewan komisaris.[3]: Pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) Anggaran dasar dapat menetapkan klasifikasi saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif.[3]: Pasal 53 ayat (4) huruf d
Pemberian dividen oleh perusahaan kepada pemegang saham diadakan dengan periode waktu yang telah ditetapkan. Kebijakan dividen ini umumnya dilakukan di dalam pasar modal yang memperjualbelikan kepemilikan saham.[28] Dividen hanya diberikan kepada investor yang menjadi pemegang saham. Selain itu, investor yang menjadi pemegang saham juga mendapatkan hak suara dalam RUPS.[29]
Pengalihan hak
Salah satu tujuan emiten, yaitu perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau emisi di bursa, dalam melakukan emisi adalah mengadakan pengalihan dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru. Tujuan emisi itu biasanya sudah tertuang dalam RUPS.[30] Pemegang saham umumnya melakukan merger untuk meningkatkan laba aktual maupun laba masa depan.[31] Pemegang saham perusahaan yang diambil alih (pemegang saham lama) dapat memperoleh laba dalam jumlah besar ketika pengambil-alihan terjadi akibat merger. Perusahaan yang diambil alih umumnya memiliki kinerja yang tidak mencapai nilai potensialnya sehingga memberikan laba bagi pemegang saham perusahaan yang diambil alih. Laba juga diperoleh oleh pemegang saham perusahaan yang diambil alih karena perusahaan pengambil alih memperoleh laba secara ekonomi. Sementara itu, pemegang saham perusahaan pengambil alih tidak memperoleh keuntungan dengan nilai yang berarti.[32]
Konflik
Pemegang saham dapat mengalami konflik dengan pihak manajemen keuangan. Sumber konfliknya adalah masalah kebijakan dividen. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan keberlangsungannya di masa depan dapat diwakili oleh jumlah dividen yang dibayarkan secara tunai maupun konversi dengan saham. Laba ditahan dapat terbentuk ketika perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan laba kepada para pemegang saham. Adanya laba ditahan menguntungkan pihak manajemen keuangan perusahaan karena menjadi sumber pendanaan internal perusahaan yang dapat membiayai ekspansi perusahaan secara hemat dari segi biaya modal. Sebaliknya, pemegang saham menginginkan aliran kas yang merupakan tujuan utama setiap investor dengan adanya pembagian dividen. Ditundanya pembayaran dividen oleh perusahaan akan memberikan pandangan yang buruk kepada investor bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan buruk.[33]
Pemegang saham menurut hukum Indonesia
Jumlah pemegang saham
Menurut UUPT sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, dan setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.[16]: Lampiran, Pasal 109 angka 2 (Pasal 7 ayat (1)–(2)) Penjelasannya menyatakan bahwa "orang" berarti orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing, atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan itu menegaskan prinsip bahwa perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian, sehingga mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham.[16]: Lampiran, Penjelasan Pasal 109 angka 2 (Pasal 7 ayat (1))
Apabila setelah perseroan memperoleh status badan hukum pemegang sahamnya menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain, atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.[16]: Lampiran, Pasal 109 angka 2 (Pasal 7 ayat (5)) Jika jangka waktu itu terlampaui dan pemegang saham tetap kurang dari dua orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.[16]: Lampiran, Pasal 109 angka 2 (Pasal 7 ayat (6)) Menurut penjelasannya, perikatan dan kerugian yang menjadi tanggung jawab pribadi itu adalah yang terjadi setelah lewat waktu enam bulan, sedangkan pihak yang berkepentingan meliputi kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyawan perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.[16]: Lampiran, Penjelasan Pasal 109 angka 2 (Pasal 7 ayat (6))
Kewajiban pendirian oleh dua orang atau lebih dan ketentuan tentang berkurangnya pemegang saham itu tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, serta perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.[16]: Lampiran, Pasal 109 angka 2 (Pasal 7 ayat (7)–(8)) UU Cipta Kerja juga memasukkan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil ke dalam definisi perseroan terbatas.[16]: Lampiran, Pasal 109 angka 1 (Pasal 1 angka 1)
Daftar pemegang saham dan hak atas saham
Direksi wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang antara lain memuat nama dan alamat pemegang saham; jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki; jumlah yang disetor atas setiap saham; nama dan alamat pemegang hak gadai atau penerima jaminan fidusia atas saham; serta keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain.[3]: Pasal 50 ayat (1) Setiap perubahan kepemilikan saham dicatat dalam daftar itu, dan pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.[3]: Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 51
Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak lain berdasarkan UUPT. Hak itu berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. Hak menghadiri dan bersuara serta hak lain berdasarkan UUPT tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam UUPT.[3]: Pasal 52 ayat (1)–(3) Setiap saham memberikan hak yang tidak dapat dibagi. Apabila satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, hak yang timbul dari saham itu digunakan dengan menunjuk satu orang sebagai wakil bersama.[3]: Pasal 52 ayat (4)–(5)
Klasifikasi saham
Anggaran dasar menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih, dan setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegangnya. Apabila terdapat lebih dari satu klasifikasi, anggaran dasar menetapkan salah satunya sebagai saham biasa.[3]: Pasal 53 ayat (1)–(3) Menurut penjelasannya, saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, hak menerima dividen yang dibagikan, dan hak menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.[3]: Penjelasan Pasal 53 ayat (3)
Hak suara dalam RUPS
Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Menurut penjelasannya, pengecualian itu berlaku apabila anggaran dasar mengeluarkan saham tanpa hak suara.[3]: Pasal 84 ayat (1) dan penjelasannya Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Hak itu tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.[3]: Pasal 85 ayat (1)–(2) Suara yang dikeluarkan pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya, dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian sahamnya dengan suara yang berbeda. Penjelasannya menyebut bahwa suara yang berbeda (split voting) tidak dibenarkan.[3]: Pasal 85 ayat (3) dan penjelasannya
Hak suara tidak berlaku untuk saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan, saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, dan saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan. Menurut penjelasannya, saham tersebut tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum.[3]: Pasal 84 ayat (2) dan penjelasannya
UUPT juga melarang kepemilikan silang (cross holding), yang menurut penjelasannya terjadi apabila perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh perseroan lain yang memiliki saham perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.[3]: Pasal 36 ayat (1) dan penjelasannya
Perlindungan pemegang saham
Hak pemegang saham minoritas
UUPT memberikan sejumlah kewenangan yang melindungi pemegang saham minoritas, antara lain hak menggugat perseroan, hak meminta sahamnya dibeli, hak meminta penyelenggaraan RUPS, hak mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan, hak meminta pemeriksaan terhadap perseroan, dan hak mengusulkan pembubaran perseroan.[34] Sebagian hak itu dimiliki setiap pemegang saham, sedangkan hak lainnya mensyaratkan kepemilikan paling sedikit satu persepuluh bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.[3]: Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 79 ayat (2) huruf a, Pasal 97 ayat (6), Pasal 138 ayat (3) huruf a, dan Pasal 144 ayat (1)
Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris.[3]: Pasal 61 Menurut penjelasannya, gugatan itu pada dasarnya memuat permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.[3]: Penjelasan Pasal 61 ayat (1)
Setiap pemegang saham juga berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila ia tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa perubahan anggaran dasar; pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 persen kekayaan bersih perseroan; atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.[3]: Pasal 62 ayat (1) Apabila saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas pembelian kembali saham oleh perseroan, perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.[3]: Pasal 62 ayat (2)
Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili satu persepuluh atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta direksi menyelenggarakan RUPS, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil.[3]: Pasal 79 ayat (2) huruf a Apabila direksi maupun dewan komisaris tidak memanggil RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan, pemegang saham itu dapat memohon izin kepada ketua pengadilan negeri untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS.[3]: Pasal 80 ayat (1) Pemegang saham dengan kepemilikan yang sama juga dapat mengajukan gugatan derivatif, memohon pemeriksaan terhadap perseroan, dan mengusulkan pembubaran perseroan kepada RUPS.[3]: Pasal 97 ayat (6), Pasal 114 ayat (6), Pasal 138 ayat (3) huruf a, dan Pasal 144 ayat (1)
Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan, serta kepentingan kreditor dan mitra usaha lainnya, masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.[3]: Pasal 126 ayat (1) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai tindakan itu hanya boleh menggunakan haknya untuk meminta sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Pelaksanaan hak itu tidak menghentikan proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.[3]: Pasal 126 ayat (2)–(3)
Pada perusahaan terbuka, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenal pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan transaksi tertentu dan bukan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, maupun afiliasi mereka.[35]: Pasal 1 angka 18 Transaksi benturan kepentingan dan transaksi afiliasi tertentu wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS.[36]: Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Persetujuan mereka juga diperlukan apabila perusahaan terbuka akan mengubah statusnya secara sukarela menjadi perseroan yang tertutup (go private).[35]: Pasal 16 ayat (1) huruf a
Pengendali baru dari perusahaan terbuka yang diambil alih wajib melakukan penawaran tender wajib untuk membeli sisa saham perusahaan terbuka itu, dengan pengecualian tertentu.[37]: Pasal 1 angka 6 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Pasaribu menyebut penawaran tender wajib sebagai suatu bentuk perlindungan hukum kepada pemegang saham publik.[38]: 104
Dalam likuidasi emiten atau perusahaan publik, kedudukan pemegang saham publik berada satu tingkat di bawah kreditor konkuren, dan dalam pembagian sisa harta likuidasi mereka berhak didahulukan dari pemegang saham yang bukan pemegang saham publik.[35]: Pasal 54 ayat (1) [39]: 4 Pemegang saham publik yang dimaksud memiliki saham kurang dari 5 persen dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh, dan bukan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, pengendali, atau pegawai kunci, maupun afiliasi atau nominee mereka.[35]: Pasal 54 ayat (2)
Gugatan derivatif
Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit satu persepuluh bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.[3]: Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) Menurut penjelasan Pasal 97 ayat (6), dalam hal tindakan direksi merugikan perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan itu dapat mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap direksi melalui pengadilan.[3]: Penjelasan Pasal 97 ayat (6)
Pemeriksaan terhadap perseroan
Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dimohonkan secara tertulis ke pengadilan negeri untuk mendapatkan data atau keterangan apabila terdapat dugaan bahwa perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, atau bahwa anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan, pemegang saham, atau pihak ketiga.[3]: Pasal 138 ayat (1)–(2) Heru Pramono, hakim agung pada Kamar Perdata Mahkamah Agung, menelusuri akar ketentuan ini sampai ke doktrin recht van enquête yang diatur dalam Buku Kedua Burgerlijk Wetboek Belanda.[40] Permohonan itu dapat diajukan oleh satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit satu persepuluh bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, oleh pihak lain yang diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, atau perjanjian dengan perseroan, atau oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.[3]: Pasal 138 ayat (3)
Pemegang saham hanya dapat mengajukan permohonan itu setelah lebih dahulu meminta data atau keterangan kepada perseroan dalam RUPS dan perseroan tidak memberikannya.[3]: Pasal 138 ayat (4) Permohonan harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik, dan ketua pengadilan negeri menolak permohonan yang tidak memenuhi syarat itu.[3]: Pasal 138 ayat (5) dan Pasal 139 ayat (2) Apabila permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak tiga orang ahli untuk melakukan pemeriksaan.[3]: Pasal 139 ayat (3)
Anggota direksi, anggota dewan komisaris, karyawan perseroan, serta konsultan dan akuntan publik yang telah ditunjuk perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli. Ahli berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan perseroan yang dianggap perlu, sedangkan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan semua karyawan perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan. Ahli wajib merahasiakan hasil pemeriksaan.[3]: Pasal 139 ayat (4)–(7) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri paling lambat 90 hari sejak pengangkatan ahli, dan salinannya diberikan kepada pemohon dan perseroan paling lambat 14 hari sejak laporan diterima.[3]: Pasal 140 Menurut penjelasannya, berdasarkan laporan itu pemohon dapat menentukan sikap lebih lanjut terhadap perseroan.[3]: Penjelasan Pasal 140 ayat (2)
Ketua pengadilan negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan, yang dibayar oleh perseroan. Atas permohonan perseroan, ketua pengadilan negeri dapat membebankan penggantian seluruh atau sebagian biaya itu kepada pemohon, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris.[3]: Pasal 141 Menurut penjelasannya, pembebanan itu ditetapkan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan.[3]: Penjelasan Pasal 141 ayat (3)
Pemegang saham pengendali
UUPT memakai konsep pengendalian dalam rumusan pengambilalihan, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.[3]: Pasal 1 angka 11 Untuk perusahaan terbuka, Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik (POJK 45/2024) merumuskan pengendali sebagai pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50 persen dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, atau mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka dengan cara apa pun.[37]: Pasal 1 angka 4 [35]: Pasal 1 angka 21
Pengendalian yang didasarkan atas kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka dapat dibuktikan dengan dokumen dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa suatu pihak melakukan pengendalian.[37]: Pasal 2 Peraturan yang sama merumuskan pemegang saham utama sebagai pihak yang memiliki paling sedikit 20 persen hak suara dari saham yang mempunyai hak suara, atau jumlah yang lebih kecil yang ditetapkan oleh OJK.[37]: Pasal 1 angka 7
Perusahaan terbuka wajib menetapkan pihak yang menjadi pengendalinya, dan penetapan itu dapat didasarkan pada keputusan RUPS.[35]: Pasal 45 ayat (1)–(2) Dalam kondisi tertentu, OJK berwenang menetapkan pihak tertentu sebagai pengendali.[35]: Pasal 47 Setiap pihak dilarang mengaburkan statusnya sebagai pengendali dengan cara memecah kepemilikan efeknya pada perusahaan terbuka melalui beberapa pihak, baik langsung maupun tidak langsung.[35]: Pasal 49 Sebelumnya, menurut Assegaf Hamzah & Partners, Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 mewajibkan perusahaan terbuka mengungkapkan pemegang saham pengendalinya, baik langsung maupun tidak langsung.[41]
Pengendali wajib bertanggung jawab paling sedikit atas penyelenggaraan RUPS tahunan, kehadirannya dalam RUPS, kelangsungan usaha perusahaan terbuka, dan penunjukan direksi dan dewan komisaris perusahaan terbuka.[35]: Pasal 46 ayat (1) Pengendali juga bertanggung jawab atas kerugian yang dialami perusahaan terbuka apabila kerugian itu timbul karena:[35]: Pasal 46 ayat (2)
- pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, dengan itikad buruk memanfaatkan perusahaan terbuka untuk kepentingan pribadi;
- pengendali terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan terbuka; atau
- pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, secara melawan hukum menggunakan kekayaan perusahaan terbuka sehingga kekayaan perusahaan terbuka menjadi tidak cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan.
Terpenuhinya keadaan tersebut dinyatakan berdasarkan keputusan pemegang saham independen dalam RUPS, keputusan pengadilan, atau keputusan OJK.[35]: Pasal 46 ayat (3) Menurut Assegaf Hamzah & Partners, POJK 45/2024 secara resmi memberikan tanggung jawab tertentu kepada pengendali, dan OJK dapat langsung mengenakan sanksi kepada pengendali apabila perusahaan terbuka tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.[39]: 2
Lihat pula
- Menyibak tirai perusahaan
- Pemilik manfaat
- Transaksi afiliasi
- Penawaran tender
- Go private
- Keterbukaan informasi (pasar modal)
Referensi
- ↑ Williamson, J., Drier, C., dan Kenway, P., ed. (2014). Beyond Shareholder Value: The Reasons and Choice for Corporate Governance Reform (PDF). London: TUC. hlm. 6. ISBN 978-1-85006-954-6. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2022-09-01. Diakses tanggal 2021-12-02. For a small owner-managed company, the manager and the owner are by definition the same person. But listed companies – in other words, companies whose shares are listed on the stock exchange – have a body of shareholders who are distinct from their managers
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penyunting (link) - ↑ Kusmayadi, D., Rudiana, D., dan Badruzaman, J. (2015). Good Corporate Governance (PDF). Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi. hlm. 94–95. ISBN 978-602-71896-1-4. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2022-09-12. Diakses tanggal 2021-11-30.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penulis (link) - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
- ↑ Maryana (2018). Andirfa, Mulia (ed.). Laba dan Arus Kas: Suatu Kajian Terkait Set Kesempatan Investasi pada Perusahaan Manufaktur yangTerdaftar di Bursa Efek Indonesia (PDF). Lhokseumawe: Unimal Press. hlm. 19. ISBN 978-602-464-059-0. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2022-08-15. Diakses tanggal 2021-11-30.
- ↑ Henrawaty, Erni (2017). Excess Cash dalam Perspektif Teori Keagenan (PDF). Bandar Lampung: AURA. hlm. 1. ISBN 978-602-5636-06-6. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2022-08-10. Diakses tanggal 2021-11-30.
- ↑ Yuestih, A., dan Merawati, L. K. (2019). Triwuyono, Iwan (ed.). Akuntansi Keperilakuan. Badung: CV. Noah Aletheia. hlm. 38. ISBN 978-602-53310-9-1. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2022-08-19. Diakses tanggal 2021-12-02.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penulis (link) - ↑ Fatmawatie, Naning (2015). Pengaruh Struktur Modal dan Kebijakan Dividen Terhadap Biaya Keagenan dan Nilai Perusahaan: Studi pada Perusahaaan yang Tercatat pada Bursa Efek Indonesia (PDF). Kediri: STAIN Kediri Press. hlm. 1. ISBN 978-602-8167-65-9. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2021-11-30. Diakses tanggal 2021-11-30.
- ↑ Cahyono, D., dan Qomariah, N. (2017). Intellectual Capital dan Kinerja Perusahaan: Pengaruh Teoritis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan dengan Intellectual Capital Sebagai Variabel Moderasi (PDF). Jember: Cahaya Ilmu. hlm. 19. ISBN 978-602-71292-9-0. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2021-11-30. Diakses tanggal 2021-11-30.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penulis (link) - ↑ Rumawi, dkk. (2021). Hukum Pasar Modal (PDF). Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung. hlm. 12. ISBN 978-623-6092-03-3. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2022-08-16. Diakses tanggal 2021-11-30.
- ↑ Wati, Lela Nurlaela (2020). Manajemen Keuangan: Teori dan Praktek (PDF). Bandung: Mujahid Press. hlm. 1. ISBN 978-623-291-099-7. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2022-08-11. Diakses tanggal 2021-11-30.
- ↑ Chandra, Teddy (2016). Investasi Bagi Pemula Edisi Revisi (PDF). Sidoarjo: Zifatama Publishing. hlm. 4. ISBN 978-602-6930-24-8. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2021-07-17. Diakses tanggal 2021-11-30.
- ↑ Prihatminingtyas, Budi (2019). Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders (PDF). Purwokerto: CV IRDH. hlm. 13. ISBN 978-602-0726-47-2. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2022-06-16. Diakses tanggal 2021-11-30.
- ↑ Purwanto, Eko (2020). Pengantar Bisnis Era Revolusi 4.0 (PDF). Banyumas: Sasanti Institute. hlm. 9. ISBN 978-623-7893-14-1. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2021-11-30. Diakses tanggal 2021-11-30.
- 1 2 3 Harjono, Dhaniswara K. (2021). Jatmoko, Indri (ed.). Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company) (PDF). Jakarta: UKI Press. ISBN 978-6236-963-19-7. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2022-09-13. Diakses tanggal 2026-10-29.
- ↑ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
- ↑ Sumartik dan Hariasih, M. (2018). Sartika, Septi Budi (ed.). Buku Ajar Manajemen Perbankan (PDF). Sidoarjo: Umsida Press. hlm. 100. ISBN 978-602-5914-04-1. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2021-11-26. Diakses tanggal 2021-11-30.
- ↑ Manossoh, Hendrik (2016). Wulansari, Irma (ed.). Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (PDF). Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia. hlm. 2. ISBN 978-602-73706-6-1. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2022-11-27. Diakses tanggal 2021-11-30.
- ↑ Anggusti, Martono (2019). Pengelolaan Perusahaan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja (PDF). Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer. hlm. 80–81. ISBN 978-602-483-063-2. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2021-11-30. Diakses tanggal 2021-11-30.
- ↑ Ermawati, Nanik; Handayani, Retno Tri (2021). Manajemen Keuangan dan Investasi (PDF). Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus. ISBN 978-623-7312-59-8. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2021-11-26. Diakses tanggal 2026-10-29.
- ↑ Handini, S., dan Astawinetu, E. (2020). Teori Porto Folio dan Pasar Modal Indonesia (PDF). Surabaya: Scopindo Media Pustaka. hlm. 90. ISBN 978-623-7729-81-5. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2022-03-31. Diakses tanggal 2021-11-30.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penulis (link) - ↑ Schroeder, R. G., Clark, M. W., dan Cathey, J. M. (2020). Teori Akuntansi Keuangan: Teori dan Kasus (PDF) (Edisi 12). Jakarta: Salemba Empat. hlm. 3. ISBN 978-979-061-920-3. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2022-08-13. Diakses tanggal 2021-11-30.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penulis (link) - ↑ Dunia, F. A., Abdullah, W., dan asongko, C. (2019). Akuntansi Biaya (PDF) (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat. hlm. 6. ISBN 978-979-061-906-7. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2021-11-30. Diakses tanggal 2021-11-30.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penulis (link) - ↑ Darmawan (2020). Dasar-dasar Memahami Rasio dan Laporan Keuangan (PDF). Yogyakarta: UNY Press. hlm. 8. ISBN 978-602-498-136-5. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2021-11-16. Diakses tanggal 2021-11-30.
- ↑ Sadalia, Isfenti (2010). Manajemen Keuangan (PDF). Medan: USU Press. hlm. 30–31. ISBN 979-458-465-7. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2021-11-30. Diakses tanggal 2021-11-30.
- ↑ Hermawan, S., dan Sriyono (2020). Manajemen Strategi dan Risiko (PDF). Sidoarjo: UMSIDA Press. hlm. 120. ISBN 978-623-6833-72-8. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2022-08-17. Diakses tanggal 2021-11-30.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penulis (link) - ↑ Manurung, Adler Haymans (2021). Keuangan Perusahaan (PDF). Penerbit PT Adler Manurung Press. hlm. 220. ISBN 978-979-343-925-9. Diarsipkan dari versi asli pada 2021-11-16. Diakses tanggal 2021-11-30.
- ↑ Sudarmanto, E., dkk. (2021). Pasar Uang dan Pasar Modal (PDF). Yayasan Kita Menulis. hlm. 6. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2021-11-30. Diakses tanggal 2021-11-30.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penulis (link) - ↑ Afrianty, N., Isnaini, D., dan Oktarina, A. (2019). Lembaga Keuangan Syariah (PDF). Bengkulu: Penerbit CV. Zigie Utama. hlm. 88. ISBN 978-623-7558-46-0. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2021-07-17. Diakses tanggal 2021-11-30.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penulis (link) - ↑ Aprita, Serlika (2021). Hukum Surat-Surat Berharga (PDF). Palembang: NoerFikri Palembang. hlm. 99. ISBN 978-602-447-696-0. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2022-08-19. Diakses tanggal 2021-11-30.
- ↑ Tarigan, J., Yenewan, S., dan Natalia, G. (2016). Merger dan Akuisisi: Dari perspektif strategis dan kondisi indonesia (Pendekatan Konsep dan Studi Kasus) (PDF). Yogyakarta: Ekuilibra. hlm. 33. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2021-11-05. Diakses tanggal 2021-11-30.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penulis (link) - ↑ Arifin, Agus Zainul (2018). Manajemen Keuangan (PDF). Yogyakarta: Zahir Publishing. hlm. 180. ISBN 978-602-5541-19-3. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2022-08-19. Diakses tanggal 2021-11-30.
- ↑ Kartawinata, B. R., dkk. (2020). Manajemen Keuangan: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis (PDF). Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung. hlm. 227. ISBN 978-623-6608-24-1. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2021-08-14. Diakses tanggal 2021-11-30.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penulis (link) - ↑ Hemi Lavour Febrinandez (2025-01-14). "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas". Klinik Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-04.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik" (PDF). Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan. Diakses tanggal 2026-11-10.
- ↑ "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan" (PDF). Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan. Diakses tanggal 2026-11-10.
- 1 2 3 4 "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka" (PDF). JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-10.
- ↑ Pasaribu, Abigail Frida Christine Chiquita (2020). "Pelaksanaan Penawaran Tender dalam Pasar Modal dan Akibat Hukumnya di Indonesia". Justitia et Pax. 36 (1): 91–108. doi:10.24002/jep.v36i1.3101. Diakses tanggal 2026-11-10.
- 1 2 "OJK Regulation No. 45 of 2024: A Framework for Strengthening Corporate Governance and Streamlining the Public Offering Process" (PDF). Assegaf Hamzah & Partners. AHP Client Update (dalam bahasa Inggris). Assegaf Hamzah & Partners. 2025-01-30. Diakses tanggal 2026-11-10.
- ↑ Heru Pramono (2026-09-11). "Quo Vadis: Anatomi Permohonan Pemeriksaan Perseroan". Dandapala. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-04.
- ↑ "OJK Introduces Rules on Going Private and Obligation to Identify Controlling Shareholders". Rajah & Tann Asia (dalam bahasa Inggris). Assegaf Hamzah & Partners. Diakses tanggal 2026-11-10.
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |