Sabtu, 21 November 2026
03:12 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini

Transaksi afiliasi

Bagikan:

Transaksi afiliasi adalah aktivitas atau transaksi antara suatu perusahaan dan pihak yang terafiliasi dengan perusahaan itu atau dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendalinya. Dalam hukum pasar modal Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (POJK 42/2020) merumuskan transaksi afiliasi sebagai setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali. Rumusan itu mencakup aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan untuk kepentingan afiliasi tersebut.[1]: Pasal 1 angka 3  Peraturan yang sama mengatur transaksi benturan kepentingan, yaitu transaksi dengan pihak mana pun, baik afiliasi maupun bukan, yang mengandung benturan kepentingan.[1]: Pasal 1 angka 5 

Catatan kesimpulan Asian Roundtable Task Force on Related Party Transactions tahun 2009 menyebut bahwa dalam kondisi tertentu transaksi pihak berelasi (related party transactions) dapat memungkinkan pemegang saham pengendali memperoleh keuntungan pribadi dengan mengorbankan investor publik atau pemegang saham minoritas.[2]: 2  Dalam kajian tentang perusahaan dalam grup bisnis di Bursa Efek Indonesia, Tambunan dan kawan-kawan menyatakan bahwa intensitas transaksi afiliasi memungkinkan ekspropriasi hak pemegang saham minoritas.[3]: 121 

Pengertian afiliasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), merumuskan afiliasi sebagai salah satu dari hubungan berikut:[4]: Pasal 22 angka 1 (Pasal 1 angka 1) 

  • hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  • hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  • hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
  • hubungan antara dua perusahaan atau lebih yang mempunyai satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
  • hubungan antara perusahaan dan pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakannya;
  • hubungan antara dua perusahaan atau lebih yang dikendalikan oleh pihak yang sama dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakannya; atau
  • hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

POJK 42/2020 memuat rumusan afiliasi tersendiri dalam enam huruf. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua dirumuskan dalam satu huruf, dan huruf terakhirnya menyebut hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.[1]: Pasal 1 angka 1  Pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, atau jumlah yang lebih kecil yang ditetapkan oleh OJK.[1]: Pasal 1 angka 10 

Pengaturan di Indonesia

Dasar hukum

UUPM memberi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kewenangan untuk mewajibkan emiten atau perusahaan publik memperoleh persetujuan pemegang saham dalam hal emiten atau perusahaan publik itu melakukan transaksi material, perubahan kegiatan usaha, transaksi afiliasi, penggabungan, pemisahan, peleburan, pengurangan modal, atau pembelian kembali saham.[4]: Pasal 22 angka 26 (Pasal 82 ayat (4))  OJK juga dapat mewajibkan persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila emiten atau perusahaan publik melakukan transaksi yang kepentingan ekonomisnya berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama.[4]: Pasal 22 angka 26 (Pasal 82 ayat (3)) 

POJK 42/2020 ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2020 dan diundangkan pada tanggal 2 Juli 2020. Sebagian besar pasalnya mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2020.[1]: Pasal 31, Pasal 32, dan bagian penutup  Peraturan ini mencabut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu beserta Peraturan Nomor IX.E.1 yang menjadi lampirannya, sejak tanggal 21 Oktober 2020.[1]: Pasal 30 

Menurut ringkasan yang diterbitkan Conventus Law, Peraturan IX.E.1 pada umumnya tidak mewajibkan persetujuan pemegang saham independen untuk transaksi afiliasi. Ringkasan itu juga mencatat bahwa keterbukaan informasi menurut POJK 42/2020 disampaikan dalam dua hari kerja setelah tanggal transaksi, tidak lagi setelah transaksi selesai seperti menurut Peraturan IX.E.1.[5]

Kewajiban perusahaan terbuka

POJK 42/2020 berlaku bagi perusahaan terbuka yang melakukan transaksi afiliasi dalam satu kali transaksi atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.[1]: Pasal 2  Perusahaan terbuka itu wajib memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.[1]: Pasal 3 ayat (1)  Untuk setiap transaksi afiliasi, perusahaan terbuka wajib:[1]: Pasal 4 ayat (1) 

  • menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi;
  • mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi itu kepada masyarakat;
  • menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
  • terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) apabila nilai transaksi memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS, apabila transaksi dapat mengganggu kelangsungan usaha perusahaan terbuka, atau apabila OJK mempertimbangkan bahwa transaksi itu memerlukan persetujuan pemegang saham independen.

Jarak antara tanggal penilaian dan tanggal transaksi atau tanggal RUPS paling lama enam bulan.[1]: Pasal 4 ayat (2) [6] Pengumuman kepada masyarakat dan penyampaian kepada OJK dilakukan paling lambat dua hari kerja setelah tanggal transaksi afiliasi, atau bersamaan dengan pengumuman RUPS apabila transaksi itu wajib memperoleh persetujuan RUPS.[1]: Pasal 4 ayat (3) [6] Transaksi afiliasi atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui RUPS tetapi belum dilaksanakan dalam 12 bulan sejak tanggal persetujuan wajib diungkapkan dalam laporan tahunan dan dijelaskan dalam RUPS terdekat. Apabila transaksi itu akan dilaksanakan, perusahaan terbuka wajib kembali mengikuti prosedur dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS kembali.[1]: Pasal 17 ayat (1)–(2) 

Pemegang saham independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan transaksi tertentu, serta bukan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, atau bukan afiliasi dari mereka.[1]: Pasal 1 angka 9  Sejumlah transaksi afiliasi dikecualikan dari prosedur dan kewajiban tersebut, antara lain transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan.[1]: Pasal 6 ayat (1) 

Transaksi benturan kepentingan

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka itu.[1]: Pasal 1 angka 4  Perusahaan terbuka yang melakukan transaksi benturan kepentingan wajib menggunakan penilai, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK, dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS.[1]: Pasal 11 ayat (1) 

Apabila pemegang saham independen dalam RUPS tidak menyetujui transaksi benturan kepentingan, atau transaksi afiliasi yang wajib lebih dahulu disetujui oleh mereka, rencana transaksi itu baru dapat dimintakan persetujuan RUPS kembali paling singkat 12 bulan setelah RUPS yang tidak menyetujuinya.[1]: Pasal 18 

Hubungan dengan transaksi material

Transaksi afiliasi yang nilainya memenuhi kriteria transaksi material hanya wajib memenuhi peraturan OJK mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. Transaksi benturan kepentingan yang nilainya memenuhi kriteria itu wajib memenuhi kedua peraturan.[1]: Pasal 24 ayat (1)–(2)  Peraturan yang dimaksud adalah POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.[7][5]

Hubungan dengan pengambilalihan

Dalam pengambilalihan perusahaan terbuka, pemegang saham utama atau pengendali dan calon pengendali baru dapat membuat kontrak atau aktivitas yang mengakibatkan penggunaan sumber daya perusahaan terbuka yang akan diambil alih dalam jumlah yang material, perubahan atas perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh perusahaan terbuka itu, atau perubahan standar prosedur operasionalnya. Apabila kontrak atau aktivitas itu merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan, para pihak wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu.[8]: Pasal 11 

Lihat pula

Referensi

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan" (PDF). Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan. Diakses tanggal 2026-11-10.
  2. ↑ "Asian Roundtable Task Force on Related Party Transactions: Conclusions and Key Findings Note" (PDF). OECD (dalam bahasa Inggris). 2009. Diakses tanggal 2026-11-10.
  3. ↑ Tambunan, Martua Eliakim; Siregar, Hermanto; Manurung, Adler Haymans; Priyarsono, Dominicus Savio (2016). "Determinan Intensitas Transaksi Afiliasi pada Perusahaan-Perusahaan dalam Grup Bisnis di Bursa Efek Indonesia". Jurnal Manajemen Teknologi. 15 (2): 121–138. doi:10.12695/jmt.2016.15.2.2. Diakses tanggal 2026-11-10.
  4. 1 2 3 "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan" (PDF). JDIH Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-10.
  5. 1 2 "Indonesia – OJK Issues Revised Rules On Affiliated Party And Conflict Of Interest Transactions By Public Companies". Conventus Law (dalam bahasa Inggris). 2020-09-07. Diakses tanggal 2026-11-10.
  6. 1 2 Tim Publikasi Hukumonline (2025-01-24). "Syarat dan Ketentuan Transaksi Afiliasi bagi Perusahaan Terbuka". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-10.
  7. ↑ "Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha". Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan. Diakses tanggal 2026-11-10.
  8. ↑ "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka" (PDF). JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-10.
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan