Rabu, 28 Oktober 2026
15:47 WIB
TERKINI
Lampung Barat Pesan Bupati Lambar: Patriotik, Gigih, dan Berempati Kunci Masa Depan Bangsa Bandar Lampung 343 Polisi Disiagakan Kawal Aksi Sumpah Pemuda 2026 di Bandar Lampung Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Solar Subsidi Terbongkar di Lampung Selatan, Tiga Tersangka Diamankan Bandar Lampung Perpanjangan SIM A/C Kini Lebih Praktis: Cek Jadwal dan Syarat di Bandar Lampung Lampung Selatan Gunung Anak Krakatau: Asap Hitam Viral Bukan Erupsi, Status Tetap Siaga Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Rokok Ilegal Senilai Rp14,85 Miliar Terbongkar di Bakauheni Bandar Lampung Harga Singkong Lampung Meroket, Petani Nikmati Keuntungan Rp45 Juta per Hektare Bandar Lampung BSU 2026 Segera Disalurkan: Rp900 Ribu dan Analisis Pakar Terkait Tantangan Pekerja Bandar Lampung Optimisme Harga Singkong Lampung 2027: Bibit dan Pupuk Kunci Utama Bandar Lampung Krisis Asap dan Ribuan Titik Panas: WALHI Desak Audit Ekologis TNWK Lampung Barat Pesan Bupati Lambar: Patriotik, Gigih, dan Berempati Kunci Masa Depan Bangsa Bandar Lampung 343 Polisi Disiagakan Kawal Aksi Sumpah Pemuda 2026 di Bandar Lampung Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Solar Subsidi Terbongkar di Lampung Selatan, Tiga Tersangka Diamankan Bandar Lampung Perpanjangan SIM A/C Kini Lebih Praktis: Cek Jadwal dan Syarat di Bandar Lampung Lampung Selatan Gunung Anak Krakatau: Asap Hitam Viral Bukan Erupsi, Status Tetap Siaga Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Rokok Ilegal Senilai Rp14,85 Miliar Terbongkar di Bakauheni Bandar Lampung Harga Singkong Lampung Meroket, Petani Nikmati Keuntungan Rp45 Juta per Hektare Bandar Lampung BSU 2026 Segera Disalurkan: Rp900 Ribu dan Analisis Pakar Terkait Tantangan Pekerja Bandar Lampung Optimisme Harga Singkong Lampung 2027: Bibit dan Pupuk Kunci Utama Bandar Lampung Krisis Asap dan Ribuan Titik Panas: WALHI Desak Audit Ekologis TNWK
Partai Buruh (Indonesia, 1998)

Partai Buruh (Indonesia, 1998)

bekas partai politik di Indonesia

Bagikan:
Untuk partai-partai lain di Indonesia yang bernama sama, lihat Partai Buruh (disambiguasi) § Indonesia.
Partai Buruh
250px-Logo_of_Labour_Party_%28Indonesia%2C_1998%29.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Ketua umumSonny Pudjisasono (terakhir)
Sekretaris JenderalMarcus W. Tiwow (terakhir)
PendiriMuchtar Pakpahan
Dibentuk28 Agustus 1998 (1998-08-28)
Dibubarkan5 Oktober 2021
Diteruskan olehPartai Buruh
Sayap pelajarIkatan Mahasiswa Sosial Demokrat
Sayap pemudaGerakan Pemuda Sosial Demokrat
Sayap WanitaIkatan Perempuan Sosial Demokrat
Sayap CendekiawanHimpunan Cendekiawan Sosial Demokrat
Sayap PengusahaGabungan Pengusaha Sosial Demokrat
Ideologi
Posisi politikKiri-tengah
Kursi di DPR (2009)
0 / 560

Partai Buruh adalah sebuah partai politik di Indonesia yang didirikan pertama kali pada tanggal 28 Agustus 1998. Partai politik ini pernah menjadi peserta Pemilu 1999, Pemilu 2004, dan Pemilu 2009. Selama menjadi partai politik, Partai Buruh telah menggunakan tiga nama yang berbeda, yaitu Partai Buruh Nasional (deklarasi tanggal 28 Agustus 1998), Partai Buruh Sosial Demokrat (deklarasi tanggal 1 Mei 2003) dan Partai Buruh (deklarasi tahun 2008).

Pada 2021, di bawah inisiatif serikat-serikat buruh nasional, Partai Buruh bertransformasi menjadi Partai Buruh dengan identitas berbeda.

Sejarah

Pendirian

Partai Buruh didirikan sebagai Partai Buruh Nasional (PBN) oleh aktivis Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dengan pimpinan Muchtar Pakpahan, Tohap Simanungkalit, dan lain-lain. Partai Buruh Nasional didirikan bersama dengan partai-partai berbasis buruh lainnya, antara lain Partai Pekerja Indonesia (PPI), Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (PSPSI), dan Partai Solidaritas Pekerja (PSP). Namun, berbeda dengan ketiga partai berbasis pekerja lainnya yang berbasis Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), PBN didirikan berbasis serikat SBSI yang bersifat independen.

Pemilu 1999

Pada Pemilu 1999, partai ini memakai nama Partai Buruh Nasional, dengan nomor urut 37. Dalam pemilihan umum ini, PBN meraih 0,13% suara nasional dan tidak memenangkan kursi dalam DPR RI. Pada tingkat daerah, PBN meraih beberapa kursi di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemilu 2004

Sesuai dengan peraturan KPU, PBN dideklarasikan ulang sebagai Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) pada tanggal 1 Mei 2003.

Dalam Pemilihan Presiden 2004, PBSD mendukung pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo.[1]

Pada Pemilu 2004, Partai Buruh Sosial Demokrat dengan nomor urut 2 berhasil meraih 0,56% suara nasional. PBSD gagal meraih kursi di DPR RI namun berhasil meraih total 78 kursi DPRD di seluruh Indonesia (8 kursi di DPRD Provinsi dan 70 kursi di DPRD Kabupaten/Kota).

Kekuatan utama PBSD terletak di luar Pulau Jawa, khususnya di Papua Barat (7,65% suara untuk pemilihan DPRD Provinsi), Papua (3,11% suara untuk pemilihan DPRD Provinsi), dan Sumatera Utara (1,98% suara untuk pemilihan DPRD Provinsi).

Pada tingkat kabupaten/kota, kekuatan PBSD yang terbesar terletak di Kabupaten Kaimana, Papua Barat (29,38% suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten), Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua (12,13% suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten), dan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat (11,41% suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten).

Di luar Papua, konsentrasi suara PBSD juga terletak di Sumatera (Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, dan Kepulauan Riau), Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. PBSD sama sekali tidak mendapatkan kursi di Pulau Jawa.

Pemilu 2009

Menjelang Pemilu 2009, PBSD dideklarasikan ulang sebagai Partai Buruh. Dalam Pemilihan Presiden 2009, Partai Buruh sempat mendukung Din Syamsuddin sebagai calon presiden, dan pada akhirnya mendukung pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto.

Pada Pemilu 2009, Partai Buruh sebelumnya tidak lulus verifikasi, tetapi dengan adanya gugatan 4 partai peserta Pemilu 2004 kepada Mahkamah Konstitusi, akhirnya 4 partai politik ini disahkan menjadi partai politik peserta pemilu; salah satunya ada Partai Buruh. Selanjutnya pada Pemilu 2009, Partai Buruh mendapat nomor urut 44.

Dalam Pemilu 2009, Partai Buruh meraih 0,25% suara nasional, dan kembali gagal untuk meraih kursi pada tingkat DPR RI. Selain itu, jumlah perolehan kursi Partai Buruh pada tingkat daerah menurun.

Kemunduran

Setelah Pemilu 2009, Ketua Umum Muchtar Pakpahan yang telah memimpin Partai Buruh sejak 1998 mengundurkan diri dari jabatan ketua umum karena "merasa gagal".[2] Dalam kongres partai pada April 2010, Partai Buruh menyatakan dirinya sebagai partai yang terbuka dan tidak lagi terikat pada SBSI. Sekretaris Jenderal Sonny Pudjisasono dipilih secara aklamasi sebagai ketua umum dan Marcus Tiwow sebagai sekretaris jenderal.[3] Kepengurusan ini tidak berubah secara formal setelah periode jabatan berakhir tahun 2015.

Partai Buruh gagal lolos untuk mengikuti Pemilu 2014 dan 2019. Setelah tidak mengikuti pemilu selama bertahun-tahun, Partai Buruh kemudian diambil alih oleh beberapa serikat buruh nasional yang mendeklarasikan ulang partai tersebut dengan visi-misi dan identitas yang berbeda, dengan tetap mempertahankan nama Partai Buruh.[4] Said Iqbal disetujui secara aklamasi menjadi presiden Partai Buruh yang baru pada tanggal 5 Oktober 2021.

Pimpinan

Ketua Umum

No. Potret Ketua UmumMulai menjabatSelesai menjabatKet.
1 Muchtar Pakpahan
(1953–2021)
28 Agustus 1998 7 Feruari 2010 Seharusnya menjabat sampai 2011, namun mengundurkan diri.[5]
2 Sonny Pudjisasono 1 Mei 2010 5 Oktober 2021 Dilanjutkan dengan Partai Buruh baru pimpinan Said Iqbal.[6]

Sekretaris Jenderal

No. Potret Ketua UmumMulai menjabatSelesai menjabatKet.
1 Tohap Simanungkalit 1998 2002
2 Diah Indriastuti 2002 2004 Mengundurkan diri dari partai.
3 Sonny Pudjisasono 2004 2010 Seharusnya menjabat sampai 2011, namun menjadi ketua umum.
4 Marcus Tiwow 2010 2019 Meninggal dunia saat menjabat dan tidak digantikan.

Tokoh Penting

Hasil pemilihan umum

Pemilihan umum Perolehan kursi Jumlah suara Peresentase suara Hasil perubahan Pemimpin
1999
0 / 462
(sebagai Partai Buruh Nasional)
140,980 0.13% (baru) Muchtar Pakpahan
2004
0 / 550
(sebagai Partai Buruh Sosial Demokrat)
636,397 0.56% Steady0 kursi Muchtar Pakpahan
2009
0 / 560
(sebagai Partai Buruh)
265,203 0.25% Steady0 kursi Muchtar Pakpahan

Galeri

  • Logo Partai Buruh (2008–2016)
    Logo Partai Buruh (2008–2016)
  • Logo Partai Buruh (2003–2008)
    Logo Partai Buruh (2003–2008)

Lihat juga

Referensi

  1. ↑ "Ketua Umum PBSD Bantah Mundurnya 42 Kader Partai". Tempo. 7 Juni 2004 | 16.09 WIB. Diakses tanggal 2026-06-10.{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam: |date=
  2. ↑ Liputan6.com (2010-02-08). "Merasa Gagal, Muchtar Pakpahan Mundur". liputan6.com. Diakses tanggal 2026-06-10.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Nama numerik: daftar penulis (link)
  3. ↑ antaranews.com (2010-05-02). "Partai Buruh Tak Lagi "Milik" KSBSI". Antara News. Diakses tanggal 2026-06-10.
  4. ↑ "Partai Buruh Dilahirkan Kembali karena UU Cipta Kerja". Republika. 2021-10-05. Diakses tanggal 2021-10-05.
  5. ↑ Liputan6.com (2010-02-08). "Merasa Gagal, Muchtar Pakpahan Mundur". liputan6.com. Diakses tanggal 2026-06-10.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Nama numerik: daftar penulis (link)
  6. ↑ "Partai Buruh Bangkit Kembali, Dideklarasikan 5 Oktober 2021". SINDOnews Nasional. Diakses tanggal 2026-06-10.

Catatan

Nasional
Lokal Aceh
Keterangan: Tebal - mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan ambang batas parlemen.
Partai didirikan masa pra-kemerdekaan
Partai didirikan masa Orde Lama dan Baru
Partai didirikan masa Reformasi
Ikon rintisan

Artikel bertopik partai politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan