Partai Demokrasi Kebangsaan | |
|---|---|
| Presiden | M. Ryaas Rasyid |
| Sekretaris Jenderal | Kun Wardana |
| Pendiri | Ryaas Rasyid Andi Alfian Mallarangeng |
| Dibentuk | 23 Juli 2002 (sebagai Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan); 28 Oktober 2007 (sebagai Partai Demokrasi Kebangsaan) |
| Kantor pusat | Jl. Pejaten Barat No.30 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta |
| Ideologi | Pancasila Populisme |
| Posisi politik | Tengah |
| Situs web | |
| http://www.pdk.or.id | |

Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), sebelumnya bernama Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK), partai ini didirikan pada tahun 2002 sebagai oleh sekelompok intelektual termasuk Ryaas Rasyid dan Andi Alfian Mallarangeng, staf ahli Menteri Negara Otonomi Daerah, yang tidak puas dengan kemajuan gerakan reformasi setelah jatuhnya Suharto.
Sejarah
PPDK berhasil meraih 1,16% suara dalam pemilu legislatif 2004 dan memperoleh lima kursi. Dalam pemilu presiden 2004, partai ini mencalonkan Wiranto sebagai presiden. Akibat pencalonan ini, Mallarangeng yang tidak menyetujui pilihan ini memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Mengenai hal ini, ia berkata "...Bagi saya pribadi, Jenderal Wiranto adalah bagian dari masa lalu Indonesia... Kita harus berpikir ke depan dan mencari serta mendukung pemimpin yang mampu menjawab tantangan masa depan; Bukan seorang pemimpin yang akan terlalu banyak disibukkan untuk memberi justifikasi pada masa lalu yang kelam."[1]
Pada Pemilu tahun 2009, partai ini berubah nama menjadi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dengan perubahan logo partai, Keputusan ini disepakati oleh utusan Dewan Pengurus Provinsi Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan seluruh Indonesia pada acara Rapimnas tanggal 26-28 Oktober 2007 di Hotel Mercure-Ancol Jakarta.[2] Partai ini pada pemilu 2009 menetapkan target 4 juta suara dengan platform menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien.[3][4] Namun pada pemilu legislatif tahun 2009, partai ini hanya mampu memperoleh 0,6 persen suara, kurang dari ambang batas elektoral 2,5 persen yang berarti kehilangan seluruh kursinya di Dewan Perwakilan Rakyat.[5][6] Setelah hasil buruknya pada pemilu tahun 2009, partai ini bergabung dengan sembilan partai kecil lainnya untuk membentuk Partai Persatuan Nasional.[7]
Hasil pemilu
Pemilu presiden
| Pemilu | Nomor urut | Kandidat | Pasangan | Putaran pertama (Perolehan suara) |
Persentase | Hasil | Putaran kedua (Perolehan suara) |
Persentase | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 4 | Wiranto | Salahuddin Wahid | 26.286.788 | 22,15% | Tereleminasi | Kalah | ||
| 2009 | 3 | Jusuf Kalla | Wiranto | 15.081.814 | 12,41% | Kalah | |||
Pemilu Legislatif
| Pemilu | Nomor urut | Presiden | Kursi | Suara | Hasil pemilu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ± | Total | % | ||||
| 2004 | 6 | Ryaas Rasyid | 4 / 550 |
1,313,654 | 1.16% | Oposisi | |
| 2009 | 20 | 0 / 560 |
671,356 | 0.65% | Oposisi | ||
Pranala luar
- (Indonesia) "Dua Pengamat Politik Mendeklarasikan PPDK" Diarsipkan 2007-03-10 di Wayback Machine, Pikiran Rakyat, 29 Juli 2002
Referensi
- ↑ Detik.com http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2004/bulan/05/tgl/11/time/134629/idnews/156369/idkanal/10
- ↑ https://news.detik.com/berita/d-903907/parpol-ramai-ramai-tarik-berkas-pasca-pengesahan-uu-pemilu
- ↑ Profil Partai Politik (Profile of Political Parties), Kompas newspaper 14 July 2008 pp. 38-39
- ↑ Tempo magazine No. 0931/March 31-April 06, 2009, p.33
- ↑ Indonesian General Election Commission website[pranala nonaktif permanen] Official Election Results
- ↑ The Jakarta Post 10 May 2009 Diarsipkan Mei 13, 2009, di Wayback Machine
- ↑ Ajeng Ritzki Pitakasari (14 April 2011). "Tersingkir di Pemilu 2009, Sepuluh Partai Dirikan Partai Persatuan Nasional (Sidelined from the election, 10 parties establish the National Unity Party)". Tempo.co (dalam bahasa Indonesian). Republika online. Diakses tanggal 25 Februari 2018.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link) Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |