| Artikel ini adalah bagian dari seri |
| Pembagian administratif Indonesia |
|---|
 |
|
Tingkat I |
|
Tingkat II |
|
Lain-lain
|
| Penataan daerah |
Kabupaten (bahasa Inggris: regency) adalah satuan teritorial yang dipimpin oleh seorang bupati. Kabupaten merupakan daerah administratif Indonesia tingkat II selain daerah kota (bahasa Inggris: [city] Galat: {{Lang}}: text has italic markup (bantuan)), yang dipimpin oleh wali kota. Pada umumnya, baik bupati dan wali kota cenderung memiliki wewenang yang sama. Hal-hal yang membedakan kabupaten dan kota umumnya dapat dilihat pada penduduk dan wilayahnya. Kabupaten cenderung terletak pada daerah pedesaan dengan luas yang relatif luas dan penduduk yang relatif sedikit. Seperti halnya provinsi dan kota, kabupaten merupakan daerah otonom. Yang membedakan kabupaten dengan kota adalah di mana terdapat beberapa kota kecil (bahasa Inggris:town) di setiap kecamatan[a] yang ada di setiap wilayah kabupaten, sedangkan kota otonom tidak memiliki kota kecil dan juga tidak memiliki ibu kota seperti halnya kabupaten.[1][2]
Etimologi
Kata kabupaten merupakan serapan dari kata dalam bahasa Jawa, yakni ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ (kabupatén), yang berasal dari kata ꦧꦸꦥꦠꦶ (bupati) yang diberi konfiks ka-an dan setara dengan kata "kebupatian" (ke- + bupati + -an) dalam morfologi bahasa Indonesia.[3] Kata bupati sendiri berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu भूपति (bhūpati), yang berarti "tuan tanah" atau "raja".
Sejarah
Meski istilah kabupaten saat ini digunakan di seluruh daerah Indonesia, istilah ini dahulu hanya digunakan di pulau Jawa dan Pulau Madura saja. Pada era Hindia Belanda, istilah kabupaten dikenal dengan regentschap, yang secara Arti harfiah artinya adalah daerah seorang regent atau wakil penguasa yang sepadan dengan wilayah provinsi atau keresidenan. Pembagian daerah di wilayah kabupaten di Indonesia saat ini merupakan warisan dari jaman pemerintahan Hindia Belanda.[4]
Pada masa setelah proklamasi kemerdekaan, Istilah daerah tingkat II juga sempat digunakan bersamaan dengan kabupaten. Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999, istilah daerah tingkat II dihapus, sehingga tinggal kabupaten saja.
Lihat pula
Catatan
Referensi
- ↑ Hasrul, Moh (2017-05-17). "PENATAAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA". PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan (dalam bahasa Inggris). 22 (1): 1–20. doi:10.30742/perspektif.v22i1.601. ISSN 2406-7385. Diakses tanggal 2026-09-18.
- ↑ Hasrul, Moh (2017). "Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/kota". Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan. 22 (1). Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: 1–20. ISSN 1410-3648. Diakses tanggal 2026-09-18.
- ↑ https://media.neliti.com/media/publications/77254-none-7b41d07a.pdf
- ↑ Setyorini, Tantri (2021-07-13). "Ini Nama 20 Daerah di Indonesia pada Zaman Belanda dan Kisahnya". merdeka.com. Diakses tanggal 2026-09-18.