R. E. Martadinata

Eddy Martadinata
Martadinata pada tahun 1960 (diwarnai)
Menteri/Panglima Angkatan Laut Republik Indonesiake-4
Masa jabatan 20 Juli 1959 –25 Februari 1966
Presiden	Soekarno
Pendahulu	R. Soebijakto
Pengganti	Moeljadi
Informasi pribadi
Lahir	(1921-03-29)29 Maret 1921 Bandung, Jawa Barat, Hindia Belanda
Meninggal	6 Oktober 1966(1966-10-06) (umur 45) Riung Gunung, Cisarua, Indonesia
Makam	Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata 6°15′26″S 106°50′47″E / 6.25722°S 106.84639°E / -6.25722; 106.84639
Suami/istri	Soetiarsih Soeraputra
Anak	7
Almamater	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Penghargaan sipil	Pahlawan Nasional Indonesia (1966) Bintang Republik Indonesia kelas 4 (1963)[1] Bintang Mahaputera kelas 4 (1961)[2]
Tanda tangan
Karier militer
Pihak	Indonesia
Dinas/cabang	TNI Angkatan Laut
Pangkat	Laksamana
Komando	Kepala Staf TNI Angkatan Laut
Pertempuran/perang	Revolusi Nasional Indonesia Pemberontakan Makassar
NRP	36/P[3]

Laksamana Raden Eddy Martadinata (sering ditulis R. E. Martadinata; 29 Maret 1921 – 6 Oktober 1966) adalah seorang laksamana Angkatan Laut Indonesia dan diplomat.^[4] Ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia secara anumerta pada tahun 1966.^[5] Ia diakui sebagai salah satu pendiri Angkatan Laut Indonesia.^[6]

Pendidikan awal

1. Sekolah Dasar HIS di Lahat lulus pada tahun 1934,
2. Sekolah Menengah Pertama MULO - B di Bandung lulus pada tahun 1938.
3. Sekolah Menengah Atas AMS di Jakarta lulus pada tahun 1941
4. Sekolah Pelayaran Zeevaart Technische School tidak sempat menyelesaikan karena adanya pendudukan Jepang.
5. Sekolah Pelayaran Semarang (SPS-SPM) sekarang menjadi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang hingga pada masa awal pendudukan Jepang.
6. Melanjutkan lagi Sekolah Pelayaran Tinggi Semarang sekarang bernama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang diselenggarakan Jepang sampai ia diangkat sebagai nakhoda kapal latih Dai 28 Sakura Maru.
7. Bergabung dengan Angkatan Laut Republik Indonesia tahun 1945

Pendidikannya di bidang pelayaran berpengaruh terhadap kariernya sampai ia mengabdikan dirinya sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Laut. Namun demikian, ia sempat tidak dapat menyelesaikan sekolah karena kedatangan pendudukan Jepang dan terjadinya perang. Melalui pendidikannya di Sekolah Pelayaran Tinggi Semarang sekarang bernama PIP Semarang, R. E. Martadinata sempat memiliki pengalaman bekerja sebagai penerjemah pelayaran pada masa pendudukan Jepang tersebut.

Perjuangan

Ia menghimpun pemuda bekas Taruna Sekolah Pelayaran Tinggi Semarang Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan mereka berhasil merebut beberapa buah kapal milik Jepang di Pasar Ikan Jakarta. Selanjutnya mereka menguasai beberapa kantor di Tanjung Priok dan Jalan Budi Utomo Jakarta. Setelah pemerintah membentuk BKR, pemuda-pemuda pelaut bekas Taruna dan Perwira Pengajar Sekolah Pelayaran Tinggi serta pelaut-pelaut Jawa Unko Kaisya yang dikoordinasi oleh M. Pardi, Adam, Martadinata, Surjadi Untoro, dan lain-lain, membentuk BKR Laoet Poesat yang dalam perjalanannya berubah menjadi TKR Laoet, diubah lagi menjadi TRI Laoet dan bulan Februari berganti lagi menjadi ALRI.

Pada masa awal pembentukan BKR, R. E. Martadinata memiliki kontribusi membentuk BKR Laut Jawa Barat bersama Aruji Kartawinata yang menjadi pimpinannya, tidak lama BKR Laut berubah nama menjadi ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia). Memiliki pengaruh di ALRI, R. E. Martadinata sempat mengemban amanat sebagai Kepala Staff Operasi pada Markas Besar ALRI di Yogyakarta. Dedikasinya yang tinggi terhadap negara membuatnya dipercaya sebagai Kepala Staff Komando Daerah Maritim Surabaya. Prestasinya di bidang kemaritiman membuatnya berhasil meneruskan pendidikan di United States Navy Post Graduate School di Amerika Serikat pada tahun 1953.

Penugasan

Berbagai penugasan yang pernah diemban selama berkarier di Angkatan Laut hingga akhir hayatnya adalah sebagai berikut:

1. Wakil Komandan BKR Laut Jawa Barat - Agustus 1945
2. Ajudan Kepala Staf Umum TKR Laut - Desember 1945
3. Kepala Staf Operasi V MBA (Bagian Perencanaan) - Maret 1946
4. Komandan Pendidikan Latihan Opsir Kalibakung (Tegal,Jawa tengah) - Maret 1947
5. Wakil Komandan ALRI di Aceh - Desember 1948
6. Komandan Kapal RI Hang Tuah - Desember 1949
7. Kepala Staf KDMS, diperbantukan di Staf AL Jakarta, Pj Kepala SO - Agustus 1950
8. Mengikuti pelayaran ke Belanda dengan Kapal Tjerk Hiddes - Desember 1950
9. Komandan Kapal RI Gajah Mada - Maret 1951
10. Perwira SO IV Staf ALRI - Oktober 1952
11. Kepala Biro Planning Staf ALRI
12. Kepala Pengawas Pembuatan Kapal di Italia dan Komandan KALITA (Kesatuan Angkatan Laut Italia) - Januari 1959
13. Perwira Spl pada KASAL - April 1959
14. Menteri / Panglima Angkatan Laut - Juli 1959
15. Panglima Operasi III KOTOE - September 1963
16. Duta Besar Luar Biasa & Berkuasa Penuh RI untuk Republik Pakistan - Februari 1966

Kepala Staf Operasi V

Ketika menjabat sebagai Kepala Staf Operasi V (Bagian Perencana), Martadinata mencurahkan perhatian dalam penyelesaian keruwetan ALRI. Salah satunya adalah soal kedudukan dan pembagian tugas antara MBU. ALRI di Yogyakarta dengan Markas Tertinggi (MT). ALRI yang berkedudukan di Lawang, yang dibentuk berdasarkan spontanitas pemuda-pemuda pelaut di Jawa Timur ia menginginkan agar perwira-perwira senior di Yogyakarta dan di Lawang dapat menyatukan diri dalam wadah Markas ALRI yang tunggal. Januari 1947 dibentuk Dewan Angkatan Laut (DAL) yang diserahi tugas menyelesaikan masalah tersebut.

Mendirikan SAL dan Kepala Pendidikan Latihan

Penugasan berikutnya adalah mendirikan Sekolah Angkatan Laut (SAL) di Kalibakung, Tegal dan dilanjutkan dengan penugasan sebagai Kepala Pendidikan dan Latihan di Sarangan, Magetan tahun 1948 yang kemudian dikenal dengan nama Special Operation (SO). Martadinata diberi tugas oleh KSAL Subijakto untuk menyelenggarakan sekaligus memimpin SO karena menurut KSAL Subijakto, SO merupakan lembaga pendidikan lanjutan untuk para perwira laut. Pendidikan tersebut diselenggarakan khusus untuk mempersiapkan para perwira laut yang akan bertugas memimpin armada kapal-kapal cepat. Kapal tersebut dirancang bisa menembus blokade Belanda, agar pasukan Republik tetap memperoleh senjata dan amunisi untuk meneruskan perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Pendidikan SO mengambil tempat di Telaga Sarangan, lereng Gunung Lawu, Jawa Timur.

Wakil Kepala Staf AL Daerah Aceh

Ketika berlangsung Agresi Militer Belanda II, Ia ditunjuk sebagai Wakil Kepala Staf AL Daerah Aceh (ALDA) yang bertugas untuk mengendalikan kegiatan staf yang mencakup dua bidang yakni melaksanakan pendidikan dan mengoordinasi kegiatan "Armada Penyelundup" senjata dari luar negri untuk membantu perjuangan.

Kepala Staf Komando Daerah Maritim Surabaya dan Komandan KRI Hang Tuah

Bulan Oktober 1949 ia kembali ke Jawa dan diangkat menjadi Kepala Staf Komando Daerah Maritim Surabaya tahun 1950. Saat itu sudah tercapai gencatan senjata antara RI dan Belanda. Sesuai kesepakatan, Belanda menyerahkan peralatan perangnya kepada Angkatan Perang RI, salah satu di antaranya Kapal Perang HrMS Morotai yang kemudian diubah namanya menjadi RI Hang Tuah dan R.E. Martadinata diangkat menjadi Komandannya. RI Hang Tuah merupakan Kapal Perang terbesar saat itu, digunakan untuk operasi-operasi militer menumpas pemberontakan gerombolan Andi Azis di Ujung Pandang dan RMS di Maluku.

Tugas belajar

Martadinata kemudian berkesempatan mengikuti pendidikan United States Navy Post Graduate School di AS pada tahun 1953. Selesai mengikuti pendidikan di AS, ia mendapat tugas khusus selama tiga tahun sepanjang tahun 1957-1959 di Italia untuk mengawasi pembuatan 2 kapal korvet kelas Almirante Clemente yang dipesan RI yaitu RI Soerapati dan RI Imam Bondjol. Pada kurun waktu tersebut Martadinata juga sekaligus bertugas mengawasi pembuatan kapal pesanan ALRI di Yugoslavia. Sekembalinya dari Italia, ia diangkat menjadi Hakim Perwira pada pengadilan Tentara di Medan Jakarta dan Surabaya.

Menteri/Panglima Angkatan Laut

Pada tahun 1959, terjadi pergolakan di dalam tubuh ALRI yaitu adanya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan KSAL yang pada saat itu dipimpin oleh Laksamana Madya R. Soebijakto, beberapa perwira yang dimotori oleh Mayor Laut Yos Soedarso dan Mayor (KKO) Ali Sadikin (kemudian disebut sebagai Gerakan 1959) menghadap Presiden Soekarno untuk menyampaikan permohonan penggantian KSAL dengan damai dan tanpa kekerasan.

Pada awalnya Presiden Soekarno tidak menyetujui permohonan tersebut, tetapi setelah melihat bahwa gerakan tersebut mendapat dukungan hampir sebagian besar staf ALRI maka Presiden Soekarno memanggil Laksamana Madya R. Soebijakto untuk mendiskusikan Gerakan 1959. Dalam pembicaraan tersebut Presiden menyampaikan rencana penggantian KSAL dan ketika Presiden menanyakan siapakah calon yang cocok untuk menjadi KSAL maka Laksamana Madya R. Soebijakto mengusulkan Kolonel Laut R.E. Martadinata sebagai penggantinya karena dianggap netral. Pada saat itu Martadinata masih memimpin satuan ALRI mengawasi pembuatan kapal pesanan ALRI di Italia. Setelah menjabat, maka dengan sekuat tenaga ia berhasil mendamaikan kembali golongan-golongan yang saling berlawanan sehingga ALRI tetap utuh dan bersatu.

Pada saat menjabat sebagai Kepala Staf ALRI itulah, R. E. Martadinata berada pada puncak karier. Oleh karena amanatnya sebagai pimpinan tertinggi, ia mendapat mandat melakukan usaha perdamaian antara kelompok yang saling berselisih. Di samping itu, ia dituntut membela keutuhan negara saat terjadi isu dan fitnah yang berpotensi mengancam ketahanan negara. Saat menjabat KSAL yang kemudian diubah namanya diubah menjadi Menteri/Panglima Angkatan Laut, Angkatan Laut Republik Indonesia memiliki kekuatan yang disegani di kawasan Asia Pasifik seiring dengan meningkatnya konfrontasi dengan Belanda berkaitan dengan perebutan Irian Barat. Dengan dicanangkannya Trikora, maka ALRI membeli peralatan tempur dari Rusia dengan jumlah yang cukup banyak antara lain: 1 kapal penjelajah (kelas Sverdlov), 8 perusak (kelas Skoryy), 8 frigat (kelas Riga), 12 kapal selam (kelas Whiskey) dan kapal-kapal pendukung lainnya yang berjumlah hampir lebih dari 100 buah kapal. Selain itu dibeli pula pesawat pembom torpedo Ilyushin Il-28 seri Il-28T dan Il-28U, serta helikopter Mil Mi-4.

Pada tahun 1965, terjadi kembali pergolakan di dalam tubuh ALRI yang kemudian dikenal dengan nama Gerakan Perwira Progresif Revolusioner (GPPR). Gerakan ini mengikuti pola Gerakan 1959 yaitu menghadap Presiden Sukarno untuk menyampaikan laporan terjadinya kemerosotan kinerja Angkatan Laut karena dikelola oleh para perwira yang tidak profesional serta ketidakpuasan dengan kepemimpinan R.E. Martadinata sebagai Menteri/Panglima Angkatan Laut. Karena gerakan ini dianggap sebagai pelanggaran militer dan sesuai saran dari Letnan Jenderal Ahmad Yani yang ketika itu menjabat sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat, maka hampir kurang lebih 150 perwira yang terlibat dalam gerakan tersebut di mana termasuk di antaranya J.E. Habibie (mantan Dubes RI di Belanda) dan Pongky Soepardjo (mantan Dubes RI di Finlandia) dikeluarkan dari dinas Angkatan Laut.

Sikap Martadinata mengenai G30S/PKI

Ketika terjadi pemberontakan G30S/PKI tahun 1965, dalam kapasitas sebagai Menteri/Panglima Angkatan Laut, R.E. Martadinata segera memberikan reaksi mengutuk gerakan tersebut dan menyatakan ALRI bekerjasama dengan AD untuk menumpas G30S/PKI. Tindakannya tersebut ternyata tidak disenangi oleh Presiden Soekarno sehingga jabatannya sebagai Menteri/Panglima Angkatan Laut dicopot dan digantikan oleh Laksamana Muda Muljadi. Martadinata kemudian diangkat menjadi duta besar berkuasa penuh RI untuk Pakistan.

Kepangkatan

1. Kapten (Act) Mayor - 1950
2. Mayor Laut - 1953
3. Letnan Kolonel Laut - 1957
4. Kolonel Laut - 1959
5. Komodor Laut - 1959
6. Laksamana Muda Laut - 1960
7. Laksamana Madya Laut - 1964
8. Laksamana - 1966

Pengabdian terakhir

Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ABRI ke-21, R.E. Martadinata kembali ke Indonesia mendampingi 3 tamu dari Pakistan yaitu Kolonel Laut Maswar bersama istri serta Nyonya Rouf, istri dari Deputi I Kepala Staff Angkatan Laut Pakistan. Pada tanggal 6 Oktober 1966, mereka mengadakan perjalanan menaiki helikopter Alouette II milik ALRI dengan dikemudikan pilot Letnan Laut Charles Willy Kairupan, yang ternyata dalam perjalanan menabrak bukit di Riung Gunung. Kecelakaan tersebut menewaskan seluruh penumpang dan pilot, termasuk Laksamana Laut R.E. Martadinata. Pemerintah RI menganugerahi gelar Pahlawan Nasional karena pengabdiannya untuk negeri ini berdasarkan Surat Keputusan RI No 106/TK/1975.

Kehidupan pribadi

R.E. Martadinata menikah dengan Soetiarsih Soeraputra dikarunia 5 putri 2 putra yaitu:

1. Soehaeny Martadinata
2. Siti Khadijah Martadinata
3. Judiati Martadinata
4. Irzansyah Martadinata
5. Siti Mariam Martadinata
6. Vittorio Kuntadi Martadinata
7. Roswita Riyanti Martadinata

Penghargaan

Pahlawan Nasional

Atas jasa dan perjuangannya, R.E. Martadinata dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 220 Tahun 1966 pada tanggal 9 April 1966.^[7]

Tanda jasa^[8]

Baris ke-1	Bintang Republik Indonesia Pratama (10 Januari 1963)[3]
Baris ke-2	Bintang Mahaputera Pratama (15 Februari 1961)[7]			Bintang Sakti			Bintang Dharma
Baris ke-3	Bintang Gerilya			Bintang Jalasena Utama			Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia
Baris ke-4	Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun			Satyalancana Perang Kemerdekaan I			Satyalancana Perang Kemerdekaan I
Baris ke-5	Satyalancana G.O.M I			Satyalancana G.O.M II			Satyalancana Satya Dharma
Baris ke-6	Satyalancana Wira Dharma			Order of Military Merits with Golden Swords (Second rank) - Yugoslavia			Grand Officer of the Order of Merit of the Italian Republic - Italia (24 Desember 1959)
Baris ke-7	Commander of the Legion of Merit - Amerika Serikat			Knight Commander of the Most Exalted Order of the White Elephant - Thailand (9 Februari 1960)[9]			Commander of the Phillipine Legion of Honor - Filipina (30 Agustus 1963)

Referensi

Jabatan militer
Didahului oleh: R. Soebijakto	Kepala Staf TNI Angkatan Laut 20 Juli 1959 - 25 Februari 1966	Diteruskan oleh: Moeljadi
Jabatan diplomatik
Didahului oleh: Suadi	Duta Besar Indonesia untuk Pakistan 1966	Diteruskan oleh: Sjamsul Bachri