Kamis, 29 Oktober 2026
15:38 WIB
TERKINI
Lampung Barat Pesan Bupati Lambar: Patriotik, Gigih, dan Berempati Kunci Masa Depan Bangsa Bandar Lampung 343 Polisi Disiagakan Kawal Aksi Sumpah Pemuda 2026 di Bandar Lampung Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Solar Subsidi Terbongkar di Lampung Selatan, Tiga Tersangka Diamankan Bandar Lampung Perpanjangan SIM A/C Kini Lebih Praktis: Cek Jadwal dan Syarat di Bandar Lampung Lampung Selatan Gunung Anak Krakatau: Asap Hitam Viral Bukan Erupsi, Status Tetap Siaga Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Rokok Ilegal Senilai Rp14,85 Miliar Terbongkar di Bakauheni Bandar Lampung Harga Singkong Lampung Meroket, Petani Nikmati Keuntungan Rp45 Juta per Hektare Bandar Lampung BSU 2026 Segera Disalurkan: Rp900 Ribu dan Analisis Pakar Terkait Tantangan Pekerja Bandar Lampung Optimisme Harga Singkong Lampung 2027: Bibit dan Pupuk Kunci Utama Bandar Lampung Krisis Asap dan Ribuan Titik Panas: WALHI Desak Audit Ekologis TNWK Lampung Barat Pesan Bupati Lambar: Patriotik, Gigih, dan Berempati Kunci Masa Depan Bangsa Bandar Lampung 343 Polisi Disiagakan Kawal Aksi Sumpah Pemuda 2026 di Bandar Lampung Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Solar Subsidi Terbongkar di Lampung Selatan, Tiga Tersangka Diamankan Bandar Lampung Perpanjangan SIM A/C Kini Lebih Praktis: Cek Jadwal dan Syarat di Bandar Lampung Lampung Selatan Gunung Anak Krakatau: Asap Hitam Viral Bukan Erupsi, Status Tetap Siaga Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Rokok Ilegal Senilai Rp14,85 Miliar Terbongkar di Bakauheni Bandar Lampung Harga Singkong Lampung Meroket, Petani Nikmati Keuntungan Rp45 Juta per Hektare Bandar Lampung BSU 2026 Segera Disalurkan: Rp900 Ribu dan Analisis Pakar Terkait Tantangan Pekerja Bandar Lampung Optimisme Harga Singkong Lampung 2027: Bibit dan Pupuk Kunci Utama Bandar Lampung Krisis Asap dan Ribuan Titik Panas: WALHI Desak Audit Ekologis TNWK
Erna Witoelar

Erna Witoelar

insinyur, aktivis, politikus, diplomat Indonesia

Bagikan:
60px-Question_book-new.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu.
Cari sumber: "Erna Witoelar" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR
Erna Witoelar
KPN_Erna_Witoelar.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail_unscaled
Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Indonesiake-5
Masa jabatan
29 Oktober 1999 –23 Juli 2001
PresidenAbdurahman Wahid
PendahuluTheo L. Sambuaga
PenggantiSoenarno
Informasi pribadi
LahirAndi Erna Anastasjia Walinono
6 Februari 1947 (umur 79)
Partai politikIndependen
Suami/istriRachmat Witoelar
HubunganAndi Nafsiah Walinono Mboi (kakak)
Aloysius Benedictus Mboi (kakak ipar)
Orang tua
  • Andi Walinono (ayah)
  • Rahmatiah Sonda Daeng Badji (ibu)
PekerjaanPolitikus
KabinetKabinet Persatuan Nasional

Andi Erna Anastasjia Walinono atau lebih dikenal dengan nama Ir. Erna Witoelar (lahir 6 Februari 1947) adalah Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia adalah kakak ipar Wimar Witoelar, istri dari Rachmat Witoelar, Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Kabinet Indonesia Bersatu dan adik kandung dari Nafsiah Mboi, Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu II.

Pendidikan dan Karier

Erna Witoelar meraih S1 pada tahun 1974 dari Jurusan Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung dan gelar S2 Ekologi Manusia dari Universitas Indonesia. Ia pernah menjadi Duta Besar Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Tujuan Pembangunan Milenium di Asia-Pasifik,[1] sebagai komisioner dari Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pemberdayaan Hukum bagi kaum Miskin (UN Commission on Legal Empowerment of the Poor),[2] Komisi Bumi (the Earth Charter Commission), dan Komisi bagi Negara- Negara Berkembang dan Perubahan Global (Commission on Developing Countries and Global Changes).[3]

Erna Witoelar juga menjadi Dewan di beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia seperti di Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), Yayasan Pembangunan Berkelanjutan (YPB), dan Dana Mitra Lingkungan (DML). Ia saat ini juga memimpin Konsorsium Filantrofi Asia Pasifik (APPC), Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD), dan ketua bersama dari Asia Pacific Water Forum (APWF). Ia adalah salah satu pendiri dan pernah menjadi Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Presiden Konsumen Internasional dan Yayasan Konsumen Indonesia (YLKI),[4] serta turut mendirikan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan[5]

Catatan kaki

Jabatan politik
Didahului oleh:
Theo L. Sambuaga
sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat
Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Indonesia
(sebelum 2000 bernama Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah)

1999–2001
Diteruskan oleh:
Soenarno
Menko Polsoskam: Wiranto, Soerjadi Soedirdja (plt.), Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar •Menko Perekonomian: Kwik Kian Gie, Rizal Ramli, Burhanuddin Abdullah •Menko Kesra (sejak perombakan I digabung menjadi Menko Polsoskam): Hamzah Haz, Basri Hasanuddin •Mendagri: Soerjadi Soedirdja •Menlu: Alwi Shihab •Menhan: Juwono Sudarsono, Mohammad Mahfud, Agum Gumelar (plt.) •Menkumham: Yusril Ihza Mahendra, Baharuddin Lopa, Marsillam Simanjuntak, Mohammad Mahfud •Menkeu: Bambang Sudibyo, Prijadi Praptosuhardjo, Rizal Ramli •Menteri ESDM: Susilo Bambang Yudhoyono, Purnomo Yusgiantoro •Menperindag: Muhammad Jusuf Kalla, Luhut Binsar Panjaitan •Mentanhut (bernama Menteri Pertanian dan Kehutanan sejak perombakan I): Mohamad Prakosa, Bungaran Saragih •Menhut (bernama Menteri Muda Kehutanan sejak perombakan I): Nur Mahmudi Ismail, Marzuki Usman •Menhub: Agum Gumelar, Budhi Muliawan Suyitno •Meneksla (bernama Menteri Kelautan dan Perikanan sejak perombakan I): Sarwono Kusumaatmadja, Rokhmin Dahuri •Menakertrans: Bomer Pasaribu, Al Hilal Hamdi •Menkes (bernama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sejak perombakan I): Achmad Sujudi •Mendiknas: Yahya Muhaimin •Menag: Muhammad Tholchah Hasan •Menkimpraswil: Erna Witoelar •Menristek/Kepala BPPT: Muhammad A. S. Hikam •Menkop UKM: Zarkasih Nur •Menteri LH: Alexander Sonny Keraf •Menteri OD (digabungkan dengan Menteri Dalam Negeri sejak perombakan I): Ryaas Rasyid •Menbudpar: Hidayat Jaelani, I Gede Ardhika •Menteri PM dan BUMN (dibubarkan pada perombakan I): Laksamana Sukardi, M. Rozy Munir •Mennegpora (dibubarkan pada perombakan I): Mahadi Sinambela •Menneg PU (dibubarkan pada perombakan I): Rozik Boedioro Soetjipto •Menneg Pemwan: Khofifah Indar Parawansa •Mennegham (digabungkan dengan Menteri Hukum dan Perundang-undangan sejak perombakan I): Hasballah M. Saad,  •Menneg Transduk (digabungkan dengan Menteri Tenaga Kerja sejak perombakan I): Al Hilal Hamdi •Menneg PAN: Freddy Numberi, Ryaas Rasyid (plt.), Anwar Suprijadi •Menneg Maskem (dibubarkan pada perombakan I): Anak Agung Gde Agung •Menmud Perpemkatim (dibentuk pada perombakan I): (jabatan baru), Manuel Kaisiepo •Menmud Rekonas (dibentuk pada perombakan I dan dibubarkan pada perombakan II): (jabatan baru), Cacuk Sudarijanto •Jaksa Agung: Marzuki Darusman, Baharuddin Lopa, Suparman (plt.), Marsillam Simanjuntak •Panglima TNI : Widodo A. S. •Mensesneg: Alirahman, Bondan Gunawan, Djohan Effendi
Ikon rintisan

Artikel bertopik biografi politikus Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan