| Industri | Jasa keuangan |
|---|---|
| Dibubarkan | 25 Mei 1960 |
| Status akhir | Digabung |
| Penerus | Bank Pembangunan Indonesia |
| Produk | Pembiayaan |
Bank Industri Negara adalah bekas badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang perbankan. Bank ini didirikan pada tahun 1951 untuk menyediakan pembiayaan pada sektor prioritas, seperti perkebunan, industri, dan pertambangan. Pada tahun 1960, pemerintah menggabungkan bank ini ke dalam Bank Pembangunan Indonesia.[1]
Sejarah
Pendirian bank ini digagas oleh Presiden Direktur Bank Negara Indonesia (BNI) saat itu, Raden Mas Margono Djojohadikusumo, yang merasa bahwa Indonesia membutuhkan suatu lembaga khusus untuk membiayai industri. Pada tanggal 15 Mei 1950, ia pun memerintahkan Kepala Bagian Kredit BNI saat itu, Soenggono, untuk mempersiapkan pendirian sebuah bank khusus untuk membiayai industri. Setelah melalui berbagai penelitian dan persiapan, akhirnya bank ini didirikan dengan nama NV Bank Industri pada tanggal 4 April 1951.[2]
Presiden direktur pertama bank ini adalah Margono Djojohadikusumo. Sementara sekretaris direksinya adalah Sumanang, dan anggotanya adalah Mr. Soekasno dan E.T. Kuyper. Pada tahun 1952, bank ini ditetapkan sebagai sebuah bank milik negara dengan nama Bank Industri Negara.[3] Pada tahun 1954, bank ini membuka cabang pertamanya di Surabaya. Setahun kemudian, bank ini membuka cabang di Semarang, Medan, dan Banjarmasin. Pada tahun 1958, bank ini kembali membuka cabang di Padang.[2]
Pada tahun 1960, bank ini digabung ke dalam Bank Pembangunan Indonesia.[1]
Fungsi Utama
BIN bukan bank komersial biasa yang terutama menghimpun tabungan masyarakat. Perannya lebih dekat dengan development bank (bank pembangunan) yang menyediakan pembiayaan jangka panjang untuk proyek-proyek produktif. BIN memiliki dua fungsi pokok yakni, sebagai bank pembangunan industri dan bank investasi jangka panjang.[4]
Kebijakan Industrialisasi 1950-an
Peranan BIN tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi pemerintahan awal 1950-an, khususnya gagasan industrialisasi yang dikembangkan oleh Soemitro Djojohadikusumo. Pada periode tersebut pemerintah berusaha mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap perusahaan asing dan membangun kelompok pengusaha nasional. BIN menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk menyediakan modal bagi proses tersebut. Kajian Bank Indonesia mengenai sejarah perkreditan nasional menunjukkan bahwa BIN dan BRI telah memberikan modal kepada sejumlah perusahaan pribumi dalam rangka mendukung program industrialisasi.[5]
Referensi
- 1 2 "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 30 tahun 1960" (PDF). Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses tanggal 28 Januari 2023.
- 1 2 Matanasi, Petrik. "Bapindo: Penerus BIN Yang Digarong Eddy Tansil". Tirto.id. Diakses tanggal 2018-04-09.
- ↑ "Undang-Undang Darurat nomor 5 tahun 1952" (PDF). Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses tanggal 28 Januari 2023.
- ↑ Setiawati, Hanum (2008). "Privatisasi Sebagai Alternatif Dalam Pelaksanaan Ketentuan Kepemilikan Tunggal Pada Bank Pemerintahan".
{{cite journal}}: Kutipan journal memerlukan|journal= - ↑ Alfatiana, Lesta; Rasyid, Rangga Ardia; Tjahjono, Tony Noor (Agustus 2025). Menapak Jejak Ekonomi Rakyat Sejarah UMKM dan Kiprah Bank Indonesia dalam Pengembangannya. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
Pranala luar
Artikel bertopik bank atau perbankan ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |