Bank Jakarta

Artikel ini membutuhkan lebih banyak rujukan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus. Cari sumber: "Bank Jakarta" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (September 2023)

PT Bank DKI

Gedung Prasada Sasana Karya, kantor pusat Bank Jakarta
Nama sebelumnya	PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya (1961–1978) PD Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta (1978–1999) PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta (1999–2008)
Jenis	Perusahaan perseroan daerah (Perseroda) tertutup
IndustrI	Jasa keuangan
Wilayah yang dilayani	Indonesia
Tokoh kunci	Agus Wibowo (Direktur Utama) Anang Basuki (Komisaris Utama)[1]
Produk	Tabungan Giro Deposito Kredit
Merek	JakCard JakOne Mobile Tabungan Monas
Pendapatan	Rp 3,88 triliun (2025)[1]
Laba bersih	Rp 330 miliar (2025)[1]
Total aset	Rp 102,08 triliun (2025)[1]
Total ekuitas	Rp 13,70 triliun (2025)[1]
Pemilik	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (99,98%) PD Pasar Jaya (0,02%)
Jumlah karyawan	3.900 (2025)[1]

PT Bank DKI, beroperasi dengan nama Bank Jakarta (sebelumnya bernama Bank DKI), merupakan Bank Umum KBMI II yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (99,98%) dan Perumda Pasar Jaya (0,02%). Status Bank Jakarta sebagai bank umum KBMI II ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui pengelompokan bank berdasarkan modal inti dan profil risiko.^[2]

Sejarah

Bank Jakarta (d/h Bank DKI) berdiri dan beroperasi sejak tanggal 11 April 1961 merupakan bank pembangunan daerah pertama yang lahir di Indonesia seiring dengan terbentuknya kota Jakarta sebagai ibukota Indonesia. Bank Jakarta telah melalui sejarah panjang seiring dengan berbagai dinamika pesatnya pertumbuhan kota Jakarta dan telah mengalami beberapa kali perubahan status dan nama perusahaan. Dari awal didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya menjadi Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta pada tahun 1978. Pada tahun 1999 kembali berubah status dan nama perusahaan menjadi PT Bank Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya hingga terakhir menjadi PT Bank DKI sejak tahun 2008.

Bank Jakarta memiliki visi “Menjadi Bank Pilihan untuk Jakarta yang Maju dan Sejahtera” sebagai upaya untuk lebih memenuhi harapan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan. Visi ini telah ditetapkan sejak tahun 2020. Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kapabilitas dan daya saing serta adaptif dalam mengantisipasi dinamika perubahan yang terjadi, Bank DKI telah memulai sejumlah rangkaian program Transformasi 5.0 yang mencakup aspek bisnis dan support Pemprov DKI Jakarta, digital dan operations, sumber daya manusia, struktur organisasi dan budaya serta tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan.

Bertepatan dengan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta ke-498, Bank DKI resmi mengubah call name menjadi Bank Jakarta. Perubahan itu disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam acara peluncuran rebranding nama dan logo baru di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan. Perubahan Bank DKI menjadi Bank Jakarta tersebut merupakan hasil dari proses panjang dan mendalam sebagai bagian dari transformasi perseroan menuju arah yang lebih modern, profesional, dan siap bersaing di tingkat nasional dan regional, sekaligus mendukung transformasi Kota Jakarta menjadi Kota Global.^[3][4] Rebranding ini juga menjadi bagian dari langkah strategis dalam menyiapkan implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, serta roadmap jangka panjang menuju Initial Public Offering (IPO).

Manajemen

Komisaris

• Komisaris Utama (Independen): Anang Basuki
• Komisaris: Michael Rolandi C Brata
• Komisaris Independen: Kiryanto

Direksi

• Direktur Utama: Agus H. Widodo
• Direktur Kepatuhan: Ateng Rivai
• Direktur: Daniel Setiawan Subianto
• Direktur: Basaria Martha Juliana
• Direktur: Dipo Nugroho
• Direktur: Prihanto Herbowo

Bidang dan Kegiatan Usaha

Sesuai amanat dalam Anggaran Dasar sebagaimana telah diperbaharui dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank DKI No 30 tanggal 15 April 2016 dibuat oleh dan di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta, Bank DKI bergerak di bidang usaha perbankan sesuai dalam Peraturan dan Perundang-undangan.

Kegiatan Usaha

Untuk itu Bank DKI melakukan berbagai kegiatan usaha, diantaranya:

1. Consumer Banking
   • Dana (Funding), menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan hal tersebut. Produk tabungan dari Bank DKI antara lain Tabungan Monas (Monas Umum, Monas Bisnis), Tabungan Simpeda, TabunganKu.
   • Kredit Konsumer (Consumer Credit), terbagi atas Kredit Multi Guna dan Kredit KPR Griya Monas. KMG ada dua macam yaitu Kredit Pegawai Aktif dan Kredit bagi MPP/Pensiun. KMG Pegawai Aktif difokuskan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non-PNS seperti PJLP Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan Kredit KPR Griya Monas diperuntukan bagi pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan Swasta-Payroll yang bekerjasama dengan Bank DKI. Selain itu produk KPR bank DKI juga menyertakan Kredit Program Subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa Kredit Program DP Nol Rupiah maupun KPR FLPP dari Pemerintah Pusat.
2. Menerbitkan surat pengakuan hutang
3. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas nama perintah nasabahnya.
4. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
5. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
6. Kertas perbendaharaan negara dan jaminan pemerintah.
7. Sertifikat Bank Indonesia
8. Obligasi.
9. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
10. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
11. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
12. Menempatkan dana, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
13. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
14. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
15. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
16. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
17. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang
18. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
19. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan
20. Melakukan penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit (kegagalan kredit, kegagalan pembiayaan dalam syariah) dengan ketentuan harus menarik kembali penyertaan sesuai ketentuan yang berlaku
21. Bertindak sebagai pendiri dan memberikan kontribusi kepadaDana Pensiun
22. Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penghargaan

1. Outstanding Sharia Banking Products and Development Programs kategori Sharia Business Unit of Conventional Bank - Indonesia Sharia Finance Awards 2022.^[5]
2. Bank DKI mendapat penghargaan Banking Service Excellence 2022.^[6]
3. BPD Terbaik Pendukung P2DD 2023.^[7]

Referensi

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Diarsipkan 2015-12-30 di Wayback Machine.
• (Indonesia) Akun Twitter resmi Bank DKI