Wangsa Zhu

Wangsa Zhu adalah keluarga kekaisaran yang memerintah Dinasti Ming di Tiongkok dari tahun 1368 hingga 1644. Setelah kejatuhan ibu kota Ming pada tahun 1644, beberapa rezim sisa yang secara kolektif dikenal sebagai Ming Selatan terus memerintah sebagian wilayah Tiongkok selatan hingga tahun 1662, meskipun wilayah kekuasaan mereka berangsur-angsur menyusut. Dinasti Ming merupakan dinasti kekaisaran Tiongkok terakhir yang diperintah oleh bangsa Han. Menyusul keruntuhannya, Tiongkok ditaklukkan oleh Dinasti Qing yang dipimpin oleh bangsa Manchu, yang berkuasa dari tahun 1644 hingga 1912. Pemerintahan yang dipimpin oleh bangsa Han baru dipulihkan kembali setelah runtuhnya Dinasti Qing dan berdirinya Republik Tiongkok sebagai negara bangsa pada tahun 1912.

Kaisar Hongwu mendirikan wangsa ini setelah memimpin pemberontakan besar melawan Dinasti Yuan yang dipimpin oleh bangsa Mongol. Ia dan para keturunannya membawa Tiongkok menuju kemakmuran ekonomi jangka panjang dan stabilitas politik. Seiring berjalannya waktu, berkat praktik poligami yang lazim di kalangan kelas atas masyarakat Tiongkok, jumlah anggota laki-laki wangsa ini meningkat hingga mencapai seratus ribu orang. Kecuali para kaisar dan pewaris takhta, mereka disingkirkan dari dunia politik demi menjaga stabilitas pemerintahan. Sejak akhir abad ke-16 dan seterusnya, kesulitan ekonomi serta pemberontakan petani yang ditimbulkannya menyebabkan melemahnya kekuasaan Ming, yang kemudian dimanfaatkan oleh Dinasti Qing untuk merebut kekuasaan di Dataran Tengah pada tahun 1644.

Asal-usul

Pendiri wangsa ini adalah Zhu Yuanzhang, yang lahir pada tahun 1328 dari keluarga petani Tionghoa miskin di Kabupaten Zhongli (鍾離, sekarang Kabupaten Fengyang), Anhui, yang terletak di Tiongkok tengah bagian hilir Sungai Yangtze, pada masa Dinasti Yuan.^[1] Setelah kehilangan orang tua dan saudara laki-lakinya akibat wabah penyakit pada tahun 1344, Zhu menghabiskan waktu di sebuah biara Buddha dan juga terpaksa mengemis untuk bertahan hidup.^[2] Pada tahun 1352, ia bergabung dengan Pemberontakan Serban Merah dan dengan cepat naik ke posisi terkemuka di kalangan para pemberontak. Ia mengalahkan para pemimpin pemberontak saingan serta pasukan Yuan, yang pada akhirnya memaksa kaisar terakhir Yuan melarikan diri dari Tiongkok sejati.^[3] Pada tahun 1368, Zhu memproklamasikan dirinya sebagai kaisar Dinasti Ming di Nanjing dan mengambil "Hongwu", atau "Sangat Gagah Berani", sebagai nama eranya.^[4] Pada tahun 1381, ia telah berhasil menaklukkan seluruh negeri.^[5] Pada tahun 1361, kaisar pemberontak Song Han Lin'er telah mengangkat Zhu sebagai Adipati Wu (吳國公),^[6][a] dan pada tahun 1364 Zhu memproklamasikan dirinya sebagai Raja Wu (吳王).^[7] Meskipun demikian, ia tidak menyandang gelar kaisar dinasti Wu, melainkan memilih nama Ming (明)—yang berarti "Terang" atau "Bercahaya"—sebagai nama dinasti barunya, dengan nama lengkap Da Ming (大明)—yang berarti "Cahaya Agung".^[8]

Pada masa itu, nama Ming memiliki berbagai konotasi politik di Tiongkok. Asosiasinya dengan kecerahan dan cahaya membangkitkan unsur api, warna merah, dan arah selatan, yang semuanya melambangkan perlawanan terhadap Dinasti Yuan yang sedang berkuasa.^[8] Hal ini disebabkan karena dalam sistem lima unsur Tiongkok, kemiripan antara kata yuan dan xuan (gelap) menghubungkannya dengan unsur air, warna hitam, dan arah utara.^[8] Letak geografis bangsa Mongol di utara dan bangsa Tionghoa di selatan semakin memperkuat asosiasi tersebut. Selain itu, Kaisar Hongwu sebagian mengadopsi gelar "Raja Agung Cahaya" (Da Ming wang; 大明王)^[9] dari Han Shantong, ayah dari Han Lin'er dan pemimpin sekte Seroja Putih. Istilah Ming juga digunakan untuk merujuk pada Mingjiao, atau "Agama Terang", yang dipengaruhi oleh Manikheisme dan berperan dalam ideologi Seroja Putih serta pemberontakan Serban Merah.^[8] Dengan mengeklaim bahwa dirinya mewujudkan keyakinan para pemberontak akan kedatangan Raja Cahaya, Kaisar Hongwu membenarkan tindakannya menyingkirkan keluarga Han dari kekuasaan.^[8] Terakhir, adopsi pragmatis sang kaisar terhadap praktik pemerintahan Mongol tercermin dalam pemilihan nama dinasti—penggunaan konsep abstrak sebagai nama dinasti merupakan tradisi non-Tionghoa yang berasal dari bangsa Jurchen (Dinasti Jin, "Emas") dan kemudian diadopsi oleh bangsa Mongol (Dinasti Yuan, "Permulaan").^[10]

Dinasti Ming

Di bawah dinasti baru tersebut, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, khususnya di wilayah tenggara dan pesisir. Perekonomian di sepanjang Sungai Yangtze dan Terusan Besar mencatat perluasan yang pesat. Produksi pertanian terdiversifikasi melalui budi daya kapas, sementara industri kerajinan tangan seperti tenun sutra dan produksi porselen berkembang dengan cepat.^[11]

Pada awal abad ke-15, Tiongkok Ming menaklukkan Manchuria di utara dan Đại Việt (sekarang Vietnam bagian utara) di selatan—meskipun kekuasaannya di sana hanya berlangsung sekitar dua dekade—sekaligus menghidupkan kembali hubungan perdagangan dan diplomatik dengan Jepang, India, dan Asia Tenggara. Kebangkitan ini dimungkinkan oleh armada besar junks dagang jarak jauh, yang pada pertengahan abad ke-16 kerap menjadi sasaran bajak laut Tiongkok dan Jepang yang juga menjarah permukiman-permukiman pesisir. Ancaman serius kedua datang dari serangan terus-menerus oleh bangsa Mongol di utara. Untuk melindungi wilayahnya dari penyerbuan ini, otoritas Ming membangun Tembok Besar Tiongkok dan menggali lebih dari lima ribu kilometer parit pertahanan.^[12]

Pada bulan Januari 1556, sebuah gempa bumi dahsyat mengguncang provinsi-provinsi utara Tiongkok, yang mengakibatkan kematian sekitar 830.000 jiwa.^[13] Bencana ini berdampak signifikan terhadap perekonomian Tiongkok pada paruh kedua abad ke-16 dan memicu berbagai pemberontakan petani. Bangsa Manchu memanfaatkan kondisi negara Tiongkok yang melemah tersebut dan menduduki bagian utara negeri itu pada tahun 1644.^[12]

Setelah Dinasti Qing yang dipimpin bangsa Manchu menaklukkan Tiongkok utara, pemerintahan Ming terus memerintah bagian selatan negara itu selama beberapa dekade hingga tahun 1661.^[12] Anggota keluarga kekaisaran Ming yang tersisa memerintah provinsi-provinsi selatan, dan para sejarawan menyebut periode ini sebagai Ming Selatan. Penguasa Ming terakhir, Kaisar Yongli, melarikan diri ke Burma pada tahun 1661 dan terbunuh di sana pada awal tahun berikutnya.^[14]

Kaisar

Pemerintahan

Para kaisar Ming merupakan pemimpin tertinggi negara dan pemerintahan, yang bertanggung jawab baik atas administrasi militer maupun sipil. Secara teori, kaisar memegang otoritas atas seluruh pejabat dan jenderal, serta seluruh negeri mematuhi titahnya. Kaisar Hongwu memegang kekuasaan dengan sangat ketat,^[15] tetapi melancarkan pembersihan besar-besaran pada tahun 1380. Hal ini berujung pada pembubaran Sekretariat Pusat, yang pemimpinnya bertindak sebagai perdana menteri de facto. Selanjutnya, sang kaisar mengambil alih kekuasaan pengambilan keputusan penuh untuk semua urusan di luar yurisdiksi masing-masing kementerian.^[16][17] Kaisar ketiga, Yongle, secara pribadi mengawasi baik persoalan besar maupun kecil, dan menjadi kesal apabila para menterinya tidak melaporkan hal-hal sepele kepadanya.^[18] Pada tahun 1420, Kaisar Yongle memindahkan ibu kota ke Beijing, dan sebagian besar penerusnya menetap di Kota Terlarang, sebuah kompleks istana dan bangunan seluas 72 hektare. Sebelum tahun 1420, para kaisar tinggal di kompleks serupa di Nanjing.^[19]

Para penerus Kaisar Yongle tidak memiliki ketegasan seperti dirinya dan Kaisar Hongwu, serta kekuasaan mereka dibatasi oleh ekspektasi tradisional.^[20] Para kaisar tidak diharapkan untuk mengambil peran utama dalam menentukan arah negara.^[21] Sebaliknya, para pejabat sipil mengajukan memorandum yang sudah memuat rekomendasi solusi. Peran penguasa adalah menyetujui solusi yang diusulkan tersebut atau mencapai solusi alternatif bersama para pejabat.^[21] Demikian pula, pengangkatan pejabat dan jenderal oleh kaisar didasarkan pada usulan dari Kementerian Personalia dan Kementerian Perang. Dalam hal pejabat tinggi, kaisar diberikan pilihan di antara dua hingga tiga kandidat.^[21] Urusan-urusan penting dibahas dalam audiensi resmi atau pertemuan informal, dan diperlukan konsensus luas di antara para pembesar istana sebelum membuat keputusan besar apa pun.^[20]

Setelah Sekretariat Pusat dihapuskan, tidak ada lagi jabatan yang setara dengan perdana menteri. Kaisar Hongwu secara tegas melarang pemulihannya, menjadikan kaisar sebagai satu-satunya otoritas di atas para menteri, Sensorat, dan kantor-kantor militer.^[22] Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan pun bergantung pada partisipasi aktif sang kaisar. Para sekretaris agung kaisar atau kasim berpangkat tinggi mengambil peran sebagai koordinator di puncak aparatur administratif. Mereka bertanggung jawab mengoordinasikan kepentingan berbagai departemen dan berkonsultasi dengan kaisar setiap hari mengenai urusan-urusan yang sedang dibahas. Kekuasaan mereka yang sebenarnya bergantung pada persetujuan kaisar atas keputusan mereka. Mereka tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada para menteri atas inisiatif sendiri.^[22]

Suksesi

Kaisar Hongwu hidup lebih lama daripada putra sulung sekaligus pewarisnya, Zhu Biao. Ia menunjuk putra tertua Zhu Biao yang masih hidup, Zhu Yunwen, sebagai penerusnya. Pada tahun 1398, Zhu Yunwen naik takhta sebagai Kaisar Jianwen, dan pemerintahan kaisar muda tersebut segera mulai melakukan intervensi secara agresif terhadap para pamannya. Hal ini pada akhirnya mendorong pamannya yang terkuat, Zhu Di, untuk memberontak pada tahun 1399. Dalam perang saudara selanjutnya, yang dikenal sebagai Kampanye Jingnan, Zhu Di keluar sebagai pemenang, dan pada tahun 1402, pasukannya merebut ibu kota Nanjing.^[23] Kaisar Jianwen tewas dalam kebakaran yang melalap istana kekaisaran, dan Zhu Di menggantikannya sebagai Kaisar Yongle. Kaisar baru tersebut berupaya menghapus ingatan tentang pendahulunya dengan menyangkal legitimasinya dan bahkan membatalkan era Jianwen secara surut.^[24]

Selama masa pemerintahan para kaisar berikutnya, takhta diwariskan melalui prinsip primogenitur, di mana putra tertua yang masih hidup atau kerabat laki-laki terdekat akan menjadi penguasa baru. Namun, sistem ini menghadapi masalah pada tahun 1449 ketika bangsa Mongol menawan kaisar keenam, Yingzong. Setelah sempat diliputi keraguan, pihak istana memutuskan untuk menobatkan saudara laki-laki sang kaisar sebagai Kaisar Jingtai. Pada tahun berikutnya, Kaisar Yingzong dibebaskan dari penawanan dan menghabiskan tujuh tahun berikutnya dalam tahanan rumah. Pada awal tahun 1457, Kaisar Jingtai jatuh sakit dan Kaisar Yingzong berhasil melancarkan kudeta istana serta merebut kembali takhta. Tidak lama kemudian, Kaisar Jingtai meninggal.^[25]

Setelah kaisar ke-11 Zhengde meninggal pada tahun 1521, muncul konflik serius akibat tidak adanya pewaris langsung. Ibunda mendiang kaisar, Nyonya Zhang, dan Sekretaris Agung Yang Tinghe memilih seorang sepupu, Zhu Houcong, sebagai penguasa baru. Zhu Houcong naik takhta sebagai Kaisar Jiajing,^[26] dan para menteri mengusulkan agar ia diadopsi sebagai putra mendiang kaisar guna mempertahankan suksesi keluarga kekaisaran dalam garis ayah-anak. Ia menolak dan sebaliknya bersikeras mengangkat mendiang ayahnya secara anumerta sebagai kaisar, hal ini memicu konflik yang dikenal sebagai Kontroversi Ritus Agung dan berlangsung selama beberapa tahun. Kaisar Jiajing pada akhirnya menyelesaikan konflik tersebut melalui kekerasan—termasuk eksekusi dan pengasingan para pejabat yang memprotes.^[27]

Selama masa pemerintahan kaisar ke-14 Wanli, terjadi sengketa suksesi yang berkepanjangan. Terlepas dari praktik adat dan urutan suksesi, sang kaisar menolak mengangkat putra sulungnya, Zhu Changluo (kelak menjadi Kaisar Taichang), sebagai pewaris takhta. Sebaliknya, ia lebih mengunggulkan putra ketiganya, Zhu Changxun, yang lahir dari selir kesayangannya. Sengketa ini berlangsung selama lebih dari lima belas tahun hingga sang kaisar akhirnya mengalah terhadap tekanan dari para pejabat dan mengangkat putra sulungnya sebagai pewaris. Sikap keras kepala kedua belah pihak menyebabkan keretakan antara sang kaisar dan pemerintah, yang mengakibatkan kerusakan signifikan pada administrasi kekaisaran. Sang kaisar berhenti mengadakan pertemuan dengan para menteri dan menolak mengangkat pejabat baru untuk mengisi jabatan yang lowong, mengakibatkan semakin buruknya keadaan.^[28][29]

Anggota keluarga lainnya

Kaisar Hongwu mengangkat putra sulungnya, Zhu Biao, sebagai pewaris takhta (太子; taizi). Putra-putranya yang lain dianugerahi gelar pangeran (親王; qinwang; secara harfiah berarti 'pangeran berdarah kekaisaran', atau cukup disebut 王; wang) dan dikirim ke provinsi-provinsi dengan rombongan besar serta kekuasaan luas—terutama di bidang militer—setelah mencapai usia sekitar dua puluh tahun.^[30] Terlepas dari gelar mereka, mereka tidak memerintah wilayah-wilayah tersebut layaknya pangeran feodal; para pejabat setempat tetap tunduk kepada pemerintah pusat.^[31] Para pangeran merepresentasikan dukungan bagi kekuasaan pribadi Kaisar Hongwu yang terlepas dari hierarki sipil dan militer reguler; setelah sang kaisar wafat, pemerintahan Jianwen berupaya membatasi pengaruh mereka, yang memicu pemberontakan oleh Zhu Di, Pangeran Yan. Kaisar Yongle membatasi lebih lanjut kekuasaan regional para pangeran, dan mereka kehilangan signifikansi politiknya setelah Pangeran Han gagal memberontak melawan keponakannya, Kaisar Xuande, pada tahun 1426.^[32] Selain para pangeran, anggota keluarga kekaisaran lainnya disingkirkan dari administrasi negara.^[31] Baru pada tahun 1595, ketika jumlah anggota keluarga kekaisaran telah membengkak hingga puluhan ribu orang, mereka diizinkan mengikuti ujian dinas sipil, tetapi mereka tidak dapat diangkat menduduki jabatan di ibu kota.^[33]

Para kaisar Ming secara tradisional mengangkat putra sulung mereka sebagai pewaris takhta sejak usia muda. Putra-putra kekaisaran lainnya diberi gelar pangeran dan dikirim ke berbagai wilayah.^[34] Putra-putra dari para pangeran ini, selain pewaris yang ditunjuk (世子; shizi), pada gilirannya dianugerahi gelar pangeran Jun^[b] (郡王; junwang). Pada generasi-generasi berikutnya, anggota laki-laki keluarga ini dianugerahi gelar dalam enam tingkatan yang menurun, dengan setiap anggota laki-laki wangsa memegang sekurang-kurangnya gelar paling rendah sebagai "komandan pendukung negara" (奉國中尉; fengguo zhongwei).^[35][c]

Ketika Kaisar Hongwu meninggal pada tahun 1398, terdapat 58 anggota keluarga yang menyandang gelar. Pada awal abad ke-15, jumlah ini meningkat menjadi 127 orang, dan pada akhir abad tersebut, terdapat lebih dari 2.000 anggota bergelar. Para anggota keluarga ini menerima tunjangan yang melimpah dari perbendaharaan negara, serta kekebalan hukum dan berbagai hak istimewa berdasarkan gelar dan status mereka. Selain itu, sejak pertengahan abad ke-15, mereka juga mulai memperoleh kepemilikan tanah.^[36] Menurut para penulis akhir era Ming, terdapat lebih dari 100.000 keturunan laki-laki Kaisar Hongwu pada masa mereka.^[37] Putri-putri kekaisaran beserta suami mereka juga menerima gelar dan dana pensiun.^[35] Seiring membesarnya jumlah keluarga kekaisaran, biaya jaminan materi mereka meningkat secara signifikan, yang terutama membebani wilayah Tiongkok bagian utara tempat sebagian besar keluarga tersebut bermukim. Sebagai contoh, pada tahun 1562, Provinsi Shanxi menghabiskan lebih banyak dana untuk menyokong keluarga kekaisaran dari pendapatan pajak tanah dibandingkan dengan gabungan pengeluaran kantor provinsi, prefektur, dan kabupaten. Di beberapa kabupaten di utara, hampir separuh dari seluruh pendapatan pajak dialokasikan untuk menyokong keluarga tersebut.^[38]

Catatan

Referensi

Sitasi

Karya yang dikutip

Bacaan lanjutan

• Bokshchanin, Alexey A (1986). Удельная система в позднесредневековом Китае: период Мин, 1368–1644 [The Appanage System in Late Medieval China: the Ming period, 1368–1644] (dalam bahasa Rusia). Moscow: Nauka.
• Hucker, Charles O (1985). A Dictionary of Official Titles in Imperial China. Stanford: Stanford University Press. ISBN 0-8047-1193-3.