Rukun warga

Artikel ini adalah bagian dari seri
Pembagian administratif Indonesia
Tingkat I Provinsi Daerah istimewa Daerah khusus
Tingkat II Kabupaten Kota Kabupaten administrasi Kota administrasi
Tingkat III Kecamatan Distrik Kapanewon Kemantren
Tingkat IV Kelurahan Desa Dusun (Bungo) Finua Gampong Kalurahan Kute Kuwu Kampung Kalimantan Timur Lampung Papua Riau Lembang Nagari Nagori Negeri Maluku Maluku Tengah Negeri administratif Ohoi Pekon Tiyuh
Lain-lain Antara III dan IV Mukim Di bawah IV Banjar Bori Pedukuhan Dusun Jorong Korong Kampung Nusa Tenggara Timur Lingkungan Nusa Tenggara Timur Sulawesi Selatan Kampong Pedukuhan Rukun Wanua Rukun kampung Rukun tetangga Rukun warga Kampung adat Kampung kota Kepenghuluan
Penataan daerah
l b s

Rukun Warga, disingkat RW, adalah Lembaga Wilayah Kemitraan masyarakat di bawah pengawasan Kelurahan. Rukun Warga (RW) adalah Lembaga Mitra Kewilayahan Masyarakat yang dibentuk secara Swakarsa melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga (RT) di suatu wilayah dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah.Namun Rukun Warga Bukan termasuk dalam sistem Hirarki Pemerintahan Negara.^[1][2]

Rukun Warga (RW) merupakan Lembaga Mitra Kewilayahan Masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kelurahan. Setiap RT sebanyak-banyaknya terdiri dari minimal 10 KK dan maksimal 50 KK di setiap RT. Setiap RW sebanyak-banyaknya terdiri dari minimal 3 RT dan maksimal 10 RT.

Lihat pula

• Rukun Tetangga

Referensi