Pengadilan tinggi

Artikel ini mengenai pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum Indonesia. Untuk pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan lain, lihat Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pengadilan tinggi (biasa disingkat PT) adalah pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum.^[1]^{: Pasal 6} PT berkedudukan di ibu kota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.^[2]^{: Pasal I angka 2 (Pasal 4 ayat (2))} Setiap PT dibentuk dengan undang-undang.^[1]^{: Pasal 9} Dasar pembentukan masing-masing PT tercantum dalam daftar di bawah.

Kewenangan

Artikel utama: Banding

PT bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. PT juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-pengadilan negeri di daerah hukumnya.^[1]^{: Pasal 51 ayat (1)–(2)}

Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada PT oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Putusan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dimintakan banding kepada PT oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Putusan PT dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.^[3]^{: Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1)–(2)}

Susunan

Susunan PT terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris.^[1]^{: Pasal 10 ayat (2)} Pimpinan PT terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua, dan hakim anggotanya adalah hakim tinggi.^[1]^{: Pasal 11 ayat (2)–(3)} Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.^[2]^{: Pasal I angka 3 (Pasal 5)}

Daftar pengadilan tinggi

No.	Pengadilan Tinggi	Tempat Kedudukan	Dasar Hukum	Yurisdiksi	Alamat Website
1	Pengadilan Tinggi Aceh	Kota Banda Aceh	UU 16/1968	Provinsi Aceh	https://www.pt-nad.go.id/
2	Pengadilan Tinggi Sumatera Utara	Kota Medan	UU Drt 1/1951	Provinsi Sumatera Utara	https://pt-medan.go.id/
3	Pengadilan Tinggi Sumatera Barat	Kota Padang	UU 21/1965	Provinsi Sumatera Barat	https://pt-padang.go.id/
4	Pengadilan Tinggi Riau	Kota Pekanbaru	UU 13/1982	Provinsi Riau	https://pt-riau.go.id/
5	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	Kota Tanjungpinang	UU 9/2021	Provinsi Kepulauan Riau	https://pt-kepri.go.id/
6	Pengadilan Tinggi Jambi	Kota Jambi	UU 14/1982	Provinsi Jambi	https://www.pt-jambi.go.id/main/
7	Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan	Kota Palembang	UU 11/1964	Provinsi Sumatera Selatan	https://pt-palembang.go.id/
8	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	UU 13/2004	Provinsi Bangka Belitung	https://pt-babel.go.id/
9	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Kota Bengkulu	UU 15/1982	Provinsi Bengkulu	https://www.pt-bengkulu.go.id/
10	Pengadilan Tinggi Lampung	Kota Bandar Lampung	UU 9/1980	Provinsi Lampung	http://pt-tanjungkarang.go.id/index.php
11	Pengadilan Tinggi Banten	Kota Serang	UU 12/2004	Provinsi Banten	https://pt-banten.go.id/
12	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat	UU Drt 18/1950 UU Drt 1/1951	Provinsi DKI Jakarta	https://www.pt-jakarta.go.id/
13	Pengadilan Tinggi Jawa Barat	Kota Bandung	UU 1/1969	Provinsi Jawa Barat	https://pt-bandung.go.id/
14	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Kota Semarang	UU Drt 7/1959	Provinsi Jawa Tengah	https://pt-semarang.go.id
15	Pengadilan Tinggi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta	UU 7/1980	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	https://www.pt-yogyakarta.go.id/
16	Pengadilan Tinggi Jawa Timur	Kota Surabaya	UU Drt 1/1951	Provinsi Jawa Timur	http://www.pt-surabaya.go.id/
17	Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	UU 20/1965	Provinsi Kalimantan Selatan	https://pt-banjarmasin.go.id/web/
18	Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya	UU 8/1980	Provinsi Kalimantan Tengah	https://www.pt-palangkaraya.go.id/
19	Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat	Kota Pontianak	UU 5/1978	Provinsi Kalimantan Barat	https://www.pt-pontianak.go.id/main/
20	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	Kota Samarinda	UU 17/1982	Provinsi Kalimantan Timur	https://pt-samarinda.go.id/
21	Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara	Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan	UU 9/2021	Provinsi Kalimantan Utara	https://pt-kaltara.go.id/id/
22	Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan	Kota Makassar	UU Drt 1/1951	Provinsi Sulawesi Selatan	https://www.pt-makassar.go.id/
23	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju	UU 9/2021	Provinsi Sulawesi Barat	https://pt-sulbar.go.id/
24	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Kota Palu	UU 18/1982	Provinsi Sulawesi Tengah	https://pt-palu.go.id/
25	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	UU 19/1982	Provinsi Sulawesi Tenggara	https://www.pt-sultra.go.id/main/
26	Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara	Kota Manado	UU 12/1968	Provinsi Sulawesi Utara	https://pt-manado.go.id/
27	Pengadilan Tinggi Gorontalo	Kota Gorontalo	UU 14/2004	Provinsi Gorontalo	https://pt-gorontalo.go.id/
28	Pengadilan Tinggi Bali	Kota Denpasar	UU 1/1965	Provinsi Bali	https://pt-denpasar.go.id/new/
29	Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	UU 16/1982	Provinsi Nusa Tenggara Barat	https://pt-mataram.go.id/
30	Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	UU 6/1978	Provinsi Nusa Tenggara Timur	https://pt-kupang.go.id/
31	Pengadilan Tinggi Maluku	Kota Ambon	UU 4/1966	Provinsi Maluku	https://pt-ambon.go.id/
32	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	Sofifi, Kota Tidore Kepulauan	UU 11/2004	Provinsi Maluku Utara	https://pt-malukuutara.go.id/
33	Pengadilan Tinggi Papua	Kota Jayapura	Perpres 12/1963	Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan	https://www.pt-jayapura.go.id/
34	Pengadilan Tinggi Papua Barat	Kabupaten Manokwari	UU 9/2021	Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya	https://pt-papuabarat.go.id/

Lihat pula

Referensi

1 2 3 4 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20. 1986.
1 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34. 2004.
↑ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. 2009.

Pranala luar

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Keputusan Pengadilan Tinggi

l b s Pengadilan Tinggi
Ambon ·Banda Aceh ·Bandung ·Bangka Belitung ·Banjarmasin ·Banten ·Bengkulu ·Gorontalo ·Denpasar ·Jakarta ·Jambi ·Jayapura ·Kupang ·Makassar ·Maluku Utara ·Manado ·Mataram ·Medan ·Padang ·Palangkaraya ·Palembang ·Pekanbaru ·Pontianak ·Samarinda ·Semarang ·Sulawesi Tengah ·Sulawesi Tenggara ·Surabaya ·Tanjungkarang ·Yogyakarta

Hukum di Indonesia

Sumber dan
peraturan

Dasar hukum	Pancasila
Peraturan perundang-undangan	UUD 1945 Ketetapan MPR Undang-Undang/Perppu Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten/Kota
Peraturan lainnya	Peraturan Menteri Peraturan Desa

Jenis hukum

Materiel	Hukum pidana Umum Militer Disiplin militer Khusus Hukum tata negara Keaadan bahaya Keamanan negara Hukum administrasi negara TUN Pemerintahan daerah Hukum perdata Nasional Internasional Hukum dagang KUH
Formal	Hukum acara pidana KUH Hukum acara perdata HIR RBg Rv Hukum pembuktian Hukum acara MK
Agama dan adat	Hukum adat Lingkungan Hukum Islam Hukum peradilan agama Jinayat Aceh Perda Syariah Hukum Kristen Perda Injil Hukum Hindu Perda Nyepi

Badan peradilan

Kekuasaan kehakiman

Peradilan umum

Khusus	Pengadilan Anak Pengadilan Hak Asasi Manusia Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Niaga Pengadilan Perikanan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi