Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Militer Tinggi (disingkat Dilmilti) adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yakni prajurit yang berpangkat Mayor ke atas. Selain itu, Pengadilan Militer Tinggi juga memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Nomenklatur

Berbeda dengan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, nomenklatur "tinggi" di sini tidak dimaksudkan untuk pengadilan tingkat banding, melainkan untuk perwira tinggi. Untuk pengadilan tingkat banding, nomenklatur yang digunakan adalah Pengadilan Militer Utama.

Stuktur Organisasi

Unsur Pimpinan
- Kepala Pengadilan Militer Tinggi, disingkat Kadilmiti
- Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi disingkat Wakadilmilti
Unsur staf / Pembantu Pimpinan
- Kepaniteraan, disingkat Tera yang dipimpin oleh Kepala Kepaniteraan (disingkat Katera)
Unsur staf / Pelayanan
- Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Taud yang dipimpin oleh Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam (disingkat Kataud)
Unsur Pelaksana
- Majelis Hakim
- Kelompok Hakim Militer Tinggi, disingkat Pokkimmilti

Daftar Pengadilan Militer Tinggi

Saat ini terdapat lima Pengadilan Militer Tinggi yakni:

Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan
Pengadilan Militer Tinggi V Makassar

Referensi

(Indonesia) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Diarsipkan 2009-06-14 di Wayback Machine

Pranala luar

(Indonesia) Situs Resmi Pengadilan Militer Tinggi I Medan
(Indonesia) Situs Resmi Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
(Indonesia) Situs Resmi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Hukum di Indonesia

Sumber dan
peraturan

Dasar hukum	Pancasila
Peraturan perundang-undangan	UUD 1945 Ketetapan MPR Undang-Undang/Perppu Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten/Kota
Peraturan lainnya	Peraturan Menteri Peraturan Desa

Jenis hukum

Materiel	Hukum pidana Umum Militer Disiplin militer Khusus Hukum tata negara Keaadan bahaya Keamanan negara Hukum administrasi negara TUN Pemerintahan daerah Hukum perdata Nasional Internasional Hukum dagang KUH
Formal	Hukum acara pidana KUH Hukum acara perdata HIR RBg Rv Hukum pembuktian Hukum acara MK
Agama dan adat	Hukum adat Lingkungan Hukum Islam Hukum peradilan agama Jinayat Aceh Perda Syariah Hukum Kristen Perda Injil Hukum Hindu Perda Nyepi

Badan peradilan

Kekuasaan kehakiman

Peradilan umum

Khusus	Pengadilan Anak Pengadilan Hak Asasi Manusia Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Niaga Pengadilan Perikanan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Peradilan agama

Khusus	Mahkamah Syar'iyah

Peradilan tata
usaha negara

Khusus	Pengadilan Pajak

Peradilan militer

Aparatur
penegak hukum

Pemilihan umum

Sejarah dan
perkembangan

l b s Peradilan Militer
Pegadilan Militer Utama
Pengadilan Militer Tinggi	I Medan ·II Jakarta ·III Surabaya ·IV Balikpapan ·V Makassar
Pengadilan Militer	I-01 Banda Aceh ·I-02 Medan ·I-03 Pekanbaru ·I-04 Padang ·I-05 Palembang II-06 Jakarta ·II-07 Bandung ·II-08 Semarang ·II-09 Yogyakarta III-10 Surabaya ·III-11 Madiun ·III-12 Denpasar ·III-13 Kupang IV-14 Pontianak ·IV-15 Banjarmasin ·IV-16 Balikpapan V-17 Makassar ·V-18 Kendari ·V-19 Manado ·V-20 Ambon ·V-21 Manokwari ·V-22 Jayapura
Lihat pula: Pengadilan Militer Pertempuran