Kamis, 19 November 2026
23:56 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini
Pemilihan umum legislatif Indonesia 1997

Pemilihan umum legislatif Indonesia 1997

Pemilihan Umum Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997

Bagikan:
Pemilihan umum legislatif Indonesia 1997
Logo pemilihan umum
Logo pemilihan umum
[[file:|x100px|center|Maskot pemilihan umum]]
29 Mei 1997 (1997-05-29)
425 dari 500 kursi Dewan Perwakilan Rakyat
213 kursi untuk meraih status mayoritas
Pemilih terdaftar124.740.987
Kehadiran pemilih90,58% (Penurunan 0,30%)
Kandidat
  Partai pertama Partai kedua Partai ketiga
 
250px-Harmoko%2C_25_Tahun_Pembangunan_Pemerintah_Orde_Baru.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
250px-Ismail_Hasan_Metareum%2C_The_DPR-RI_Stance_on_the_Reform_Process_and_the_Resignation_of_President_Soeharto%2C_p39.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
250px-Suryadi_receiving_the_Star_of_Mahaputera.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Ketua Harmoko Ismail Hasan Metareum Soeryadi[a]
Partai Golkar PPP PDI
Kursi ketua Jawa Barat DKI Jakarta Tidak berpartisipasi
Pemilu sebelumnya 282 kursi,
68,10%
62 kursi,
17,00%
56 kursi,
14,89%
Kursi yang dimenangkan 325 89 11
Perubahan kursi Kenaikan43 Kenaikan27 Penurunan45
Suara rakyat 84.187.907 25.340.028 3.463.225
Persentase 74,51% 22,43% 3,06%
Swing Kenaikan6,41% Kenaikan5,43% Penurunan11,83%
Peta persebaran suara
500px-1997_Indonesian_legislative_election_results_by_electoral_district.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Peta perolehan suara dan kursi
Kepemimpinan petahana
MPR/DPR: Wahono

(Golkar)

Kepemimpinan baru

MPR/DPR: Harmoko
(Golkar)

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan Ketatanegaraan
Republik Indonesia
(Negara Kesatuan Republik Indonesia)
120px-National_emblem_of_Indonesia_Garuda_Pancasila.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Hukum
Pemerintahan Pusat
Pemerintahan Daerah
Politik Praktis
Kebijakan luar negeri

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1997 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 29 Mei 1997 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)[b] serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1997-1999. Pemilihan Umum ini merupakan yang terakhir kali diselenggarakan pada masa Orde Baru.

Latar belakang

330px-Soeharto.1993.Portrait.Wide.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Presiden Suharto telah memerintah sejak 1967.

Keadaan sosial politik selama pemilihan legislatif tahun 1997 sangat berbeda dibandingkan pemilihan sebelumnya, situasi politik mulai berada di titik jenuhnya. Terdapat keyakinan luas di kalangan masyarakat bahwa pemilihan ini akan menjadi masa jabatan terakhir Suharto sebagai presiden. Namun, tidak ada kejelasan terkait penerus yang jelas baginya atau rezim Orde Baru-nya. Selain itu, meluasnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan meningkatnya peran sosial politik dan tindakan represif Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menyebabkan semakin luasnya kritikan dari masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995, perwakilan ABRI di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikurangi dari 100 menjadi 75 kursi, namun selebihnya tidak ada perubahan apapun yang mengarah ke demokratisasi Indonesia[2][3]

Hal ini menyebabkan banyak pejabat pemerintah menunjukkan kesetiaan mereka kepada Suharto dan mendapatkan dukungannya dengan memberikan kemenangan bagi Golkar. Akibatnya, profesor ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Gadjah Mada, Cornelis Lay, menyebut hal ini sebagai "proses kecurangan struktural yang menghancurkan."[2] Faktor lain dalam pemilihan tersebut adalah meningkatnya fokus global terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Pada tahun 1993, tekanan terhadap pemerintah Suharto menghasilkan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komisi tersebut memiliki tingkat independensi yang tidak biasa dari pemerintahan Suharto, menawarkan saluran bagi kelompok dan organisasi hak asasi manusia untuk memfokuskan perhatian internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut.[2]

Kampanye

Liputan media

Isu-isu kampanye

Tidak satu pun dari organisasi peserta pemilu (OPP) memulai kampanye dengan mengumumkan atau memfokuskan pada tema-tema utamanya, oleh karena itu masyarakat benar-benar tidak tahu apa yang mereka tawarkan. Kampanye didominasi oleh “isu-isu slogan” dengan sedikit substansi. Misalnya, ketiga OPP berjanji untuk mengatasi masalah seperti kemiskinan dan korupsi, tetapi tidak satu pun yang benar-benar mengatakan bagaimana cara mencapainya. Bahkan, Kristiadi mengatakan bahwa satu-satunya perbedaan antara kampanye ini dan kampanye sebelumnya pada tahun 1992 adalah kurangnya penggunaan ayat-ayat Al-Quran untuk mencoba menarik dukungan.[4]

Fenomena Mega–Bintang

330px-Megawati_1997_Legislative_election.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Para pengunjuk rasa berunjuk rasa di depan DPR untuk mendukung Megawati Sukarnoputri.

Setelah pemerintah secara paksa mengganti pemimpin PDI Megawati Sukarnoputri dengan Soeryadi pada konferensi partai di Medan pada tahun 1996, PDI berusaha keras untuk menampilkan citra independen. Sementara itu, banyak pendukung Megawati beralih ke PPP, dalam fenomena yang dikenal sebagai koalisi "Mega-Bintang", Mega sebagai representasi PDI-pro Megawati dan Bintang sebagai representasi simbol PPP. Peristiwa ini adalah kejadian yang sama sekali tidak terduga. Megawati dipandang mewakili politik sekuler, sementara PPP adalah partai Islam, tetapi keduanya menemukan titik temu sebagai koalisi kaum tertindas.[5]

Para petinggi PPP secara tegas menolak istilah "koalisi" dan mengatakan peningkatan dukungan mereka adalah simbol kebangkitan partai mereka serta konsekuensi dukungan dari massa mengambang. Namun, poster dan simbol yang dibawa oleh pendukung Megawati memperjelas apa arti sebenarnya dari koalisi "Mega-Bintang". Pemerintah kemudian melarang penggunaan poster dan simbol "Mega-Bintang" dengan alasan bertentangan dengan peraturan pemilu. Larangan ini digunakan oleh otoritas keamanan sebagai alasan untuk menyingkirkan semua simbol tersebut.[6]

Partisipasi pemilu

Intimidasi dan penyimpangan

Hasil

500px-Indonesia_DPR_1997.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
PartySuara%Seats+/–
Golkar84.187.90774.51325+43
Partai Persatuan Pembangunan25.340.02822.4389+27
Partai Demokrasi Indonesia3.463.2253.0711–45
Penunjukkan anggota75–25
Jumlah112.991.160100.005000
Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi124.740.987–
Sumber: Nohlen et al.[7]

Per Provinsi

Provinsi PPPGolkarPDI
Suara%Suara%Suara%
Daerah Istimewa Aceh668,80231.86%1,360,37964.81%69,9933.33%
Sumatera Utara742,95812.84%4,648,92880.33%395,5836.84%
Sumatera Barat188,1687.74%2,214,66691.15%26,9581.11%
Riau313,01313.77%1,879,97782.70%80,2323.53%
Jambi76,9645.90%1,208,09092.58%19,8891.52%
Sumatera Selatan446,79211.30%3,361,16484.98%147,1313.72%
Bengkulu30,3443.85%747,14094.77%10,9031.38%
Lampung177,2444.82%3,424,94993.21%72,1561.96%
DKI Jakarta2,239,41832.87%4,451,50365.34%121,9311.79%
Jawa Barat6,003,47125.99%16,709,82472.34%386,9381.68%
Jawa Tengah4,961,28029.01%11,671,66768.26%466,8402.73%
Daerah Istimewa Yogyakarta602,73934.22%1,102,25662.58%56,4873.21%
Jawa Timur6,791,39933.89%12,620,08962.97%630,7083.15%
Bali60,7793.28%1,727,81093.21%65,0443.51%
Nusa Tenggara Barat268,02214.56%1,484,69780.66%87,9134.78%
Nusa Tenggara Timur29,6671.51%1,867,33994.94%69,8803.55%
Timor Timur7,1881.82%334,71884.70%53,29613.49%
Kalimantan Barat281,99215.14%1,298,74669.72%282,03515.14%
Kalimantan Tengah95,7369.83%843,06586.60%34,7173.57%
Kalimantan Selatan406,71925.15%1,164,08571.98%46,4712.87%
Kalimantan Timur272,96123.66%807,67870.02%72,9026.32%
Sulawesi Utara42,0182.44%1,648,07595.90%28,5211.66%
Sulawesi Tengah114,74810.39%937,55184.89%52,1754.72%
Sulawesi Selatan322,3087.34%4,023,93791.63%45,3771.03%
Sulawesi Tenggara17,4982.07%822,16397.22%6,0330.71%
Maluku140,60412.98%888,94882.07%53,6374.95%
Irian Jaya38,1963.62%938,46388.86%79,4767.53%
TOTAL25,341,02822.43%84,187,90774.51%3,463,2263.07%

Pemilihan presiden 1998

Informasi lebih lanjut: Pemilihan Presiden Indonesia 1998

Catatan

  1. ↑ Meskipun Suryadi dianggap sebagai ketua partai pada tahun 1997, dokumen-dokumen terkait pemilihan umum tahun 1996 ditandatangani oleh Megawati Sukarnoputri. Dalam sebuah foto saat pengundian nomor urut peserta pemilihan umum, Megawati terlihat berdiri bersama Harmoko dan Ismail Hasan Metareum, dua ketua umum organisasi peserta pemilu lainnya. [1]
  2. ↑ 75 kursi yang tersisa terdiri dari anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang tidak dipilih melalui pemilihan umum dan diangkat langsung oleh pemerintah.

Referensi

  1. ↑ Pemilu Legislatif 1997
  2. 1 2 3 Schiller, Jim (1997). "'Festival of Democracy' or Costly 'Fiction'?" (PDF). University of Victoria: 7.
  3. ↑ https://tirto.id/sejarah-pemilu-1997-usaha-gagal-melanggengkan-kuasa-soeharto-dmZE
  4. ↑ Kristiadi et al 1997, hlm. 87. sfn error: tanpa target: CITEREFKristiadi_et_al1997 (bantuan)
  5. ↑ "Bayang-bayang Mega-Bintang". Historia. 30 April 2023.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  6. ↑ https://tirto.id/aliansi-mega-bintang-1997-menggoyang-orde-baru-dfLe
  7. ↑ Nohlen et al., pp100, 115

Pranala luar


120px-Flag_map_of_Indonesia.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan