Partai Hati Nurani Rakyat

Partai Hati Nurani Rakyat
Singkatan	Hanura
Ketua umum	Oesman Sapta Odang
Sekretaris Jenderal	Benny Rhamdani
Pendiri	Wiranto
Dibentuk	21 Desember 2006;19 tahun lalu (2006-12-21)
Dipisah dari	Golkar
Kantor pusat	Jl. Proklamasi No. 81 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Jakarta 10320
Sayap pelajar	Satuan Pelajar & Mahasiswa Hanura
Sayap pemuda	Laskar Pemuda Hanura
Sayap wanita	Perempuan Hanura Srikandi Hanura
Keanggotaan	361.776 (2023)
Ideologi	Pancasila Konservatisme moderat Nasionalisme Indonesia Korporatisme[1] Kepentingan daerah
Posisi politik	Tengah
Warna	Oranye
Himne	Mars Hanura
Slogan	Berpihak Kepada Daerah
DPR	0 / 580
DPRD I	42 / 2.372
DPRD II	486 / 17.510
Situs web
partaihanura.or.id
Politik Indonesia Partai politik Pemilihan umum

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), atau Partai Hanura, adalah sebuah partai politik di Indonesia. Wiranto merupakan tokoh kunci berdirinya partai. Pada Pemilu 2009, partai ini bernomor urut 1.^[2] Hanura kembali lolos dalam Pemilu 2014, dan mendapat nomor urut 10.^[3] Pada Pemilu 2019, Hanura hadir sebagai peserta pemilu dengan nomor urut 13. Pada Pemilu 2024, Hanura kembali mendapat nomor urut 10.

Sejarah

Setelah tersingkir pada putaran pertama pemilihan presiden Indonesia tahun 2004, Wiranto mengalami trauma oleh kekalahannya dan memutuskan untuk tidak mencalonkan diri sebagai presiden tanpa kendaraan politiknya sendiri. Ia mengundurkan diri dari Partai Golkar pada tahun 2006 dan mendirikan Hanura, menargetkan pemilih yang telah mendukungnya pada tahun 2004. Target partai dalam pemilihan tahun 2009 adalah 15 persen suara.^[4][1][5]

Pada Rapat Pemimpin Nasional (Rapimnas) I Hanura yang diselenggarakan pada Januari 2008 di Jakarta, Wiranto menyebutkan bahwa partai ini ingin menjadi partai politik organik. Yang berarti, sebuah partai yang pengurus daerah dan cabangnya bisa menghidupi dirinya sendiri dan tidak tergantung dari pusat. Partai itu mengandalkan prinsip kemandirian dalam administrasi perkantoran dan pendanaan perlu diusahakan sendiri.^[1] Pada April 2008 partai ini berhasil lolos verifikasi dan memiliki badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, pada Juli 2008 Hanura dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menjadi parpol peserta Pemilu 2009.^[1]

Ketika hasil pemilu legislatif Indonesia tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009. Hanura memperoleh 3,77 persen suara nasional yang menghasilkan 18 kursi. Partai tersebut mendukung ketua umum Golkar Jusuf Kalla untuk calon presiden dan Wiranto sebagai calon wakil presidennya, namun koalisi kedua partai tersebut kalah dari Partai Demokrat yang mencalonkan Susilo Bambang Yudhoyono untuk periode keduanya.^[6][7]

Pada Munas II Hanura di Solo tanggal 13–15 Februari 2015, secara aklamasi Wiranto kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Hanura periode 2015-2020. Pada pidato pengukuhannya, Wiranto ingin agar perolehan suara Partai Hanura tidak lagi masuk daftar partai papan bawah pada pemilu 2019. Pengukuhan Wiranto secara aklamasi ini mengulang seperti yang pernah terjadi di Munas I Partai Hanura tahun 2010. ^[1]

Penggabungan partai-partai nonparlemen

Pada tanggal 10 Maret 2013, sepuluh partai politik yang gagal dalam verifikasi administrasi menyatakan bergabung dengan Hanura, yaitu:^[8][9]

1. Partai Kedaulatan
2. Partai Republika Nusantara (RepublikaN)
3. Partai Nasional Republik (Nasrep)
4. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
5. Partai Pemuda Indonesia (PPI)
6. Partai Kongres
7. Partai Damai Sejahtera (PDS)
8. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
9. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
10. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)

Pemilu 2014

Persiapan Hanura menuju kontestasi Pemilihan Umum 2014 agak terganggu, setelah Akbar Faisal, yang dikenal sebagai vokalis Hanura di Senayan, mengundurkan diri.^[10] Akbar mengaku ingin cari suasana politik baru dan merasa jenuh dengan tugas kedewanan yang diembannya. Namun pada akhirnya dia diumumkan sebagai Ketua DPP Bidang Politik Partai NasDem oleh Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.^[11]

Meskipun demikian, pada 17 Februari 2013, Hanura mendapat tambahan kekuatan partai menyusul bergabungnya pengusaha sekaligus Bos MNC Group, Hary Tanoe.^[12] Mantan politisi Nasdem itu dianggap mampu untuk membangun citra Partai Hanura lewat kekuatan media yang dimilikinya.^[13][14] Pada awal tahun 2014, perpecahan muncul setelah Hary sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) didesak mundur karena kegagalan mendongkrak perolehan suara partai dalm pileg 2014 agar partai dapat mencalonkan diri dalam pilpres 2014.^[15] Hary pada akhirnya keluar dari Hanura setelah dirinya mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden, berbeda dari keputusan partai yang mendukung Joko Widodo setelah berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.^[16]

Kudeta OSO

Pada 2019, muncul konflik antara Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dan Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto. Perseteruan di antara kedua pihak terus berlangsung hingga mundurnya Wiranto dari Dewan Pembina Hanura. Keduanya berkonflik sejak Hanura pecah menjadi dua kubu antara kubu Manhattan dan kubu Ambhara pada 2018. Keretakan hubungan Oesman Sapta Odang dan Wiranto mulai tercium saat Hanura mengalami konflik internal pada Januari 2018. Konflik internal itu hingga menyebabkan Hanura memiliki dua kepengurusan dengan dua ketum, yakni Marsekal Madya (Purn) Daryatmo dan Oesman Sapta Odang.^[17][18][19]

Kisruh bermula dari saling pecat antara Sekretaris Jendral DPP Hanura Syarifuddin Sudding yang berpindah ke PAN dan Oesman Sapta Odang pada 15 Januari 2018. Hingga kemudian Sudding menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 18 Januari 2018 yang menghasilkan Daryatmo sebagai Ketua Umum. Aksi saling pecat itu pun menyeret nama Wiranto, yang saat itu menjabat Ketua Dewan Pembina. Kubu Sudding, yang dikenal dengan kubu Hotel Ambhara, menyebut Wiranto mengetahui perihal pemecatan Oesman Sapta Odang.

Konflik dua kubu masih terus berlangsung hingga Juli 2018. Kali ini, secara terang-terangan Hanura kubu Oesman Sapta Odang menuding Wiranto mendukung kubu Ambhara. Wiranto disebut telah menggelar pertemuan terlarang Partai Hanura. Pertemuan itu diduga bertujuan menguatkan kubu Ambhara dengan Sekjen Sarifuddin Sudding. Pertikaian antara Oesman Sapta Odang dan Wiranto kembali terjadi pada Mei 2019, tepatnya setelah Hanura gagal lolos ke DPR pada Pileg 2019. Oesman Sapta Odang menyalahkan Wiranto atas kegagalan Hanura meraih kursi di parlemen. Tudingan Oesman Sapta Odang lantas dijawab oleh Wiranto. Sebagai pendiri Hanura, Wiranto mengaku dialah yang paling sedih ketika Hanura gagal melenggang ke Senayan. Wiranto meminta semua pihak untuk introspeksi diri dan tak saling menyalahkan. Ia menyebut kesalahannya hanyalah menunjuk Oesman Sapta Odang menjadi Ketua Umum Hanura.

Pada 2019, pertikaian Oesman Sapta Odang dengan Wiranto semakin memanas. Konflik keduanya kembali muncul saat Wiranto diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Wiranto didesak untuk mundur dari Hanura. Desakan Hanura itu kemudian dibalas Wiranto dengan mendesak Oesman Sapta Odang untuk mundur dari ketua umum. Wiranto bahkan menerbitkan surat resmi yang mendesak Oesman Sapta Odang mundur dari kursi Ketum Hanura. Perseteruan tersebut pun berujung pada tidak diundangnya Wiranto ke Munas III Hanura. Sebab, Wiranto dinilai membuat kesalahan karena meminta Oesman Sapta Odang (OSO) mundur dari posisi Ketua Umum Partai Hanura.

Wiranto pun menilai tidak diundangnya dirinya di Munas III tersebut aneh dan tak lazim. Meski mengaku tak sakit hati, dia mempertanyakan alasan sebenarnya Hanura tak mengundang dirinya yang merupakan salah satu pendiri partai. Pada 24 Januari 2020, Partai Hanura resmi mengukuhkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masa bakti 2019-2020 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta. Ketua Panitia Musyawarah Nasional (Munas) Partai Hanura Benny Rhamdani memaparkan, hasil Munas Partai Hanura memutuskan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Oesman Sapta Odang sekaligus menjabat sebagai formatur tunggal penyusun DPP Partai Hanura.

Susunan kepengurusan DPP Partai Hanura disahkan sesuai Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dengan Nomor M.HH-03 AH.11.01 Tahun 2020 tentang pengesahan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2019–2024). Dalam SK tersebut tidak tercantum nama Wiranto dalam kepengurusan baik sebagai Dewan Pembina atau Penasihat. Sementara, Oesman Sapta Odang menjabat sebagai Ketua Umum.^[1]

Hasil pemilu

Pemilu	Nomor urut	Ketua Umum	Kursi		Perolehan suara	Persentase suara	Hasil pemilu
			No.	±
2009	1	Wiranto	17 / 560		3.922.870	3,77%	Oposisi
2014	10		16 / 560	1	6.579.498	5,26%	Koalisi pemerintah
2019	13	Oesman Sapta Odang	0 / 575	16	2.161.507	1,54%	Koalisi pemerintah
2024	10		0 / 580	0	1.094.588	0,72%	Dukungan koalisi

Struktur kepengurusan

Ketua umum

No.	Nama (Masa hidup)	Potret	Daerah pemilihan/ jabatan	Mulai menjabat	Akhir menjabat	Hasil pemilihan	Pemerintah
							Partai		Presiden	Masa
Dipisah dari: Partai Golkar (Faksi Wiranto)
1	Wiranto (lahir 1947)		Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan[a]	21 Desember 2006	21 Desember 2016	2006 Tanpa lawan 2010 Tanpa lawan		PD	Yudhoyono	2004-2014
								PDIP	Widodo	2014-2024
2	Oesman Sapta Odang (lahir 1950)		Perwakilan Daerah untuk Kalimantan Barat[b]	21 Desember 2016	Petahana	2016 Tanpa lawan 2019 Tanpa lawan 2024 Tanpa lawan
								Gerindra	Subianto	Petahana

Catatan

Lihat pula

• Pemilihan Umum di Indonesia
• Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat

Referensi

Pranala luar

• KPU umumkan 34 partai politik sebagai peserta Pemilu 2009 Diarsipkan 2008-07-12 di Wayback Machine (URL diakses 14 Juli 2008)
• Website HANURA Diarsipkan 2017-08-14 di Wayback Machine
• Logo Hanura
• Mars Hanura Diarsipkan 2017-08-14 di Wayback Machine
• Partai Hanura di Pemiluindonesia Diarsipkan 2009-02-07 di Wayback Machine