Lustrasi

Lustrasi dalam politik pascaera komunis di negara-negara Eropa Tengah dan Timur, merupakan prosedur penyaringan, seleksi atau pemeriksaan secara teliti terhadap orang-orang yang akan dipilih sebagai kandidat untuk menduduki jabatan publik. Prosedur ini ditujukan guna mengetahui sejauh mana keterlibatan orang-orang tersebut dengan rezim komunis.

Proses ini juga memiliki pengertian mengenai pemurnian yang dilakukan oleh otoritas negara, terhadap mereka yang melakukan dosa (kesalahan) pada masa lalu dengan melihat riwayat mereka terhadap perilaku korupsi. Sistem lustrasi yang didasarkan pada pemecatan dan pengakuan, diklaim dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.

Hal ini tidak dapat disamakan dengan istilah Dekomunisasi yang melarang mantan pejabat komunis untuk menduduki jabatan publik dan penghilangan atau penghapusan terhadap simbol-simbol komunis.

Etimologi

Lustrasi berasal dari bahasa latin Lustratio yang merupakan ritual permurnian, penyucian (dengan hewan kurban) atau pengorbanan untuk menghilangkan kesalahan yang terjadi karena pertumpahan darah atau sebagai prosesi pembersihan. Istilah ini juga dihubungkan dengan masalah atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau.^[1] Istilah ini juga diambil dari ritual pemurnian Romawi Kuno.^[2]

Hukum dan kebijakan

Setelah jatuhnya berbagai pemerintahan Komunis di Eropa periode 1989 hingga 1992 dalam peristiwa Revolusi 1989, kampanye dekomunisasi yang lebih luas, dimulai dengan disetujuinya kebijakan pemerintah berupa "diskualifikasi massal bagi mereka yang terkait dengan pelanggaran di bawah rezim sebelumnya".^[3]

Undang-undang terkait lustrasi di Hungaria (1994–2003) didasarkan pada pengungkapan pejabat negara yang membahayakan, sementara undang-undang lustrasi di Polandia (1999–2005) tergantung pada pengakuan.^[4]

Undang-undang lustrasi "adalah undang-undang khusus ketenagakerjaan publik yang mengatur tentang proses pemeriksaan apakah seseorang yang memegang jabatan publik tertentu dengan kedudukan yang lebih tinggi, berkolaborasi secara rahasia dengan para aparat rezim komunis yang represif."^[4] Sifat "khusus" dari undang-undang tentang lustrasi, mengacu kepada sifat transisinya. Pada 1996, berbagai undang-undang lustrasi dengan cakupan yang bervariasi telah diterapkan di Ceko, Slowakia, Hungaria, Makedonia Utara, Albania, Bulgaria, Lituania, Latvia, Estonia, Jerman, Polandia dan Rumania.^[5]

Hasil

Undang-undang lustrasi umumnya disahkan tepat sebelum pemilu dan akan diperketat ketika pemerintahan sayap kanan berkuasa dan dilonggarkan ketika partai sosial demokrat berkuasa.^[6] Sistem lustrasi yang didasarkan pada pemecatan atau pengakuan, diklaim dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah,^[7] sementara sistem yang didasarkan pada pengakuan dapat mendorong upaya rekonsiliasi sosial.^[7]

Preseden

Ceko dan Cekoslowakia

Berdasarkan undang-undang yang diberlakukan pada 4 Oktober 1991, seluruh pegawai polisi rahasia era Komunis, StB, dimasukkan ke dalam daftar hitam untuk menduduki jabatan publik tertentu, termasuk jabatan-jabatan tinggi di kantor pelayanan sipil, peradilan, kejaksaan, Dinas Informasi Keamanan (BIS), jabatan militer, manajemen perusahaan milik negara, bank sentral, perkeretaapian, jabatan-jabatan akademis senior dan media elektronik publik. Undang-undang ini tetap berlaku di Ceko setelah pembubaran Cekoslowakia dan diperpanjang tanpa batas waktu.^[8]

Undang-undang lustrasi di Ceko dan Cekoslowakia, tidak ditujukan untuk menegakkan keadilan, tetapi untuk memastikan bahwa peristiwa seperti kudeta Komunis yang terjadi pada Februari 1948 tidak kembali terjadi.^[9]

Polandia

Pada 1992, rancangan Undang-Undang Lustrasi pertama di Polandia, disahkan oleh Parlemen pada tahun 1992. Namun, RUU tersebut dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Republik Polandia. Periode tahun 1997 hingga 2007, permasalahan terkait Lustrasi ditangani oleh kantor Ombudsman Kepentingan Publik (Polandia: Rzecznik Interesu Publicznego) yang menelaah deklarasi lustrasi dan memulai proses lebih lanjut. Berdasarkan undang-undang baru yang diberlakukan pada 15 Maret 2007, permasalahan mengenai lustrasi di Polandia dikelola oleh Institut Peringatan Nasional (Polandia: Instytut Pamięci Narodowej).^[10][11]

Ukraina

Lustrasi di Ukraina, terutama mengacu kepada pemecatan para pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan publik, yang bekerja di bawah Presiden Ukraina Viktor Yanukovych. Mereka dapat diberhentikan sementara selama lima hingga sepuluh tahun.^[12]

Lihat pula

• Agama di Roma kuno
• Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
• Vergangenheitsbewältigung

Referensi

Pustaka

• Nugroho, F.H. Edy (2019). Konsep dan Upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Unika Atma Jaya. ISBN 9786025526534.
• Nalepa, Monika (2010). Skeletons in the Closet: Transitional Justice in Post-Communist Europe (dalam bahasa Inggris). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-51445-3. LCCN 2009012902. OCLC 318191443. OL 23202467M.
• Elster, Jon (2006). Retribution and Reparation in the Transition to Democracy (dalam bahasa Inggris). Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-32053-6.
• David, Roman (2011). Lustration and Transitional Justice: Personnel Systems in the Czech Republic, Hungary, and Poland (dalam bahasa Inggris). University of Pennsylvania Press. ISBN 978-0-8122-0576-3. OL 33401906M.

Basis data pengawasan otoritas: Nasional	Republik Ceko