Daftar Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ꦒꦸꦧꦼꦂꦤꦸꦂꦝꦌꦫꦃꦆꦱ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠcode: jav promoted to code: jv
Lambang daerah

Petahana Hamengkubuwana X sejak 3 Oktober 1998
Gelar	Ingkang Sinuwun Sri Sultan (ISSS)
Kediaman	Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat
Masa jabatan	5 tahun, diperpanjang sampai seumur hidup
Dibentuk	4 Maret 1950;76 tahun lalu (1950-03-04)
Pejabat pertama	Hamengkubuwana IX
Situs web	Situs Resmi Pemda DIY

Sesuai dengan tradisi^[1] dan UU 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (bahasa Jawa:ꦒꦸꦧꦼꦂꦤꦸꦂꦝꦌꦫꦃꦆꦱ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ^[a]) adalah Sultan Yogyakarta yang bertakhta, sementara wakil gubernur adalah Pangeran Paku Alam yang bertakhta. Menurut UU Nomor 22 Tahun 1948 (yang juga menjadi landasan UU Nomor 3 Tahun 1950 mengenai pembentukan DIY), Kepala, dan Wakil Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden^[b] dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu,^[c]pada zaman sebelum Republik Indonesia, dan yang masih menguasai daerahnya; dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan, dan dengan mengingat adat istiadat di daerah itu. Dengan demikian Kepala Daerah Istimewa, sampai tahun 1988, dijabat secara otomatis oleh Sultan Yogyakarta yang bertakhta, dan Wakil Kepala Daerah Istimewa, sampai tahun 1998, dijabat secara otomatis oleh Pangeran Paku Alam yang bertakhta. Nomenklatur Gubernur, dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa baru digunakan mulai tahun 1999 dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999. Saat ini mekanisme pengisian jabatan Gubernur, dan Wakil Gubernur DIY diatur dengan UU 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun daftar Kepala, dan Wakil Kepala Daerah Istimewa sebagai berikut:

Pemerintahan Hindia Belanda

Masa pemerintahan Hindia Belanda
1	Johan Ernst Jasper	1928	1929
2	Pieter Rudolph Wolter van Gesseler Verschuir	1929	1933
3	Helenius Henri de Cock	1933	1934
4	Johannes Bijleveld	1934	1939
5	Lucien Adam	1939	1942

Pemerintahan Indonesia

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
No.	Foto	Gubernur	Mulai jabatan	Akhir jabatan	Periode	Ket.	Wakil
1		Sri Sultan Hamengkubuwono IX	4 Maret 1950	3 Oktober 1988	I	^{[ket. 1]} ^[2]	KGPAA Paku Alam VIII
2		Paku Alam VIII	5 Desember 1988	11 September 1998	II	^{[ket. 2]} ^{[ket. 3]} ^{[ket. 4]}	Lowong
3		Sri Sultan Hamengkubuwono X	3 Oktober 1998	9 Oktober 2003	III	^{[ket. 5]}	Lowong
			9 Oktober 2003	9 Oktober 2008	IV	^{[ket. 6]}	KGPAA Paku Alam IX (2003–15)KGPAA Paku Alam X (2016–)
			9 Oktober 2008	9 Oktober 2011		^{[ket. 7]}
			9 Oktober 2011	9 Oktober 2012		^{[ket. 8]}
			10 Oktober 2012	10 Oktober 2017	V	^{[ket. 9]}
			10 Oktober 2017	10 Oktober 2022	VI	^[9]
			10 Oktober 2022	Petahana	VII	^[10]

Pengganti Sementara

Dalam tumpuk pemerintahan, seorang kepala daerah Yogyakarta yang meninggal dunia, maka Menteri Dalam Negeri menyiapkan penggantinya yang merupakan birokrat di pemerintah daerah atau wakil gubernur. Sejak tahun tahun 1998, walaupun jabatan gubernur Yogyakarta seumur hidup, periodisasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi per 5 tahun 1 kali periode. Ketika periode habis, dan Gubernur belum dilantik, jabatan diisi sementara oleh birokrat provinsi.

Pejabat		Awal	Akhir	Masa jabatan	Periode	Gubernur definitif	Ket.
Paku Alam VIII (Penjabat)	Nonpartisan	3 Oktober 1988	5 Desember 1988	7001630000000000000♠63 hari	I	Hamengkubuwana IX	^{[ket. 4]} ^[3]
Soebekti Soenarto (Pelaksana harian)	Nonpartisan	11 September 1998	3 Oktober 1998	7001220000000000000♠22 hari	II	Paku Alam VIII	^{[ket. 10]} ^[11]
Ichsanuri (Pelaksana harian)	Nonpartisan	9 Oktober 2012	10 Oktober 2012	1 hari	—	Hamengkubuwana X	^[d] ^[12]
Paku Alam X (Pelaksana harian)	Nonpartisan	24 Juni 2026	1 Juli 2026	7000700000000000000♠7 hari	VII	Hamengkubuwana X	^{[ket. 11]} ^[13]

l b s Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Pusat pemerintahan: Yogyakarta Gubernur: Hamengkubuwana X Wakil Gubernur: Paku Alam X
Kabupaten	Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sleman
Kota	Yogyakarta
Topik	Kabupaten/kota Kapnewon/kemantren dan kalurahan/kelurahan Kepala dan wakil kepala daerah

Pemerintahan Hindia Belanda

Pemerintahan Indonesia

Pengganti Sementara

Referensi

Lihat pula

Rekomendasi Pilihan