Sabtu, 21 November 2026
04:18 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini
Republik Indonesia Serikat

Republik Indonesia Serikat

bekas Negara di Asia Tenggara (1949–1950)

Bagikan:
Republik Indonesia Serikat
United States of Indonesia (Inggris)
Verenigde Staten van Indonesië (Belanda)
1949–1950
Lagu kebangsaan: Indonesia Raya
Lokasi Indonesia
Ibu kotaJakarta
Bahasa umumIndonesia
PemerintahanRepublik parlementer federal
Presiden 
• 1949–1950
Soekarno
Wakil Presiden & Perdana Menteri 
• 1949–1950
Mohammad Hatta
Legislatif
Senat
Dewan Perwakilan Rakyat
Sejarah 
• Kemerdekaan dari Belanda
27 Desember 1949
27 Desember 1949
17 Agustus 1950
Mata uangRupiah (IDR)
Kode ISO 3166ID
Didahului olehDigantikan oleh
Indonesia
Hindia Belanda
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Uni Belanda-Indonesia
Bagian dari seri mengenai
Sejarah Indonesia
250px-Nicolaes_Visscher_Indiae_Orientalis.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Kerajaan Kutai 400–1635
Tarumanagara 450–600
Kerajaan Kalingga 500–782
Kerajaan Melayu 671–1347
Sriwijaya 671–1028
Kerajaan Sunda 662–1579
Kerajaan Galuh 669–1482
Kerajaan Bima 709–1621
Mataram Kuno 716–1016
Kerajaan Bali 914–1908
Kerajaan Kahuripan 1019–1046
Kerajaan Janggala 1042–1135
Kerajaan Kadiri 1042–1222
Kerajaan Singasari 1222–1292
Majapahit 1293–1478
Kesultanan Peureulak 840–1292
Kerajaan Haru 1225–1613
Kesultanan Ternate 1257–1914
Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521
Kesultanan Bone 1300–1905
Kedatuan Luwu 1300–1954
Kerajaan Kaimana 1309–1963
Kesultanan Gowa 1320–1957
Kesultanan Limboto 1330–1863
Kerajaan Pagaruyung 1347–1833
Kesultanan Brunei 1368–1888, sekarang Brunei
Kesultanan Gorontalo 1385–1878
Kesultanan Melaka 1405–1511
Kesultanan Sulu 1405–1851
Kesultanan Cirebon 1445–1677
Kesultanan Demak 1475–1554
Kerajaan Giri 1481–1680
Kesultanan Bolango 1482–1862
Kesultanan Aceh 1496–1903
Kerajaan Balanipa 1511–sekarang
Kesultanan Banten 1526–1813
Kesultanan Banjar 1526–sekarang
Kerajaan Kalinyamat 1527–1599
Kesultanan Johor 1528–1877
Kesultanan Pajang 1568–1586
Kesultanan Mataram 1586–1755
Kerajaan Fatagar 1600–1963
Kesultanan Jambi 1615–1904
Kesultanan Bima 1621–1958
Kesultanan Palembang 1659–1823
Kesultanan Sumbawa 1674–1958
Kesultanan Kasepuhan 1679–1815
Kesultanan Kanoman 1679–1815
Kesultanan Siak 1723–1945
Kesunanan Surakarta 1745–sekarang
Kesultanan Yogyakarta 1755–sekarang
Kesultanan Kacirebonan 1808–1815
Kesultanan Deli 1814–1946
Kesultanan Lingga 1824–1911
Awal Kemerdekaan 1945–1949
Republik Indonesia Serikat 1949–1950
Demokrasi Liberal 1950–1959
Demokrasi Terpimpin 1959–1965
Transisi 1965–1966
Orde Baru 1966–1998
Reformasi 1998–sekarang
Garis waktu
flag PortalIndonesia

Republik Indonesia Serikat (lebih dikenal dan disingkat sebagai RIS) adalah sebuah negara federal yang berumur pendek di mana Belanda secara resmi mengalihkan kedaulatan Hindia Belanda (kecuali Nugini Belanda) pada tanggal 27 Desember 1949 setelah Konferensi Meja Bundar. Penyerahan ini mengakhiri konflik empat tahun antara kaum nasionalis Indonesia dan Belanda untuk menguasai Indonesia. Konflik ini berlangsung kurang dari satu tahun, sebelum akhirnya digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah

Pada Januari 1942, Jepang menduduki bekas wilayah pendudukan Belanda, menggusur pemerintah kolonial Hindia Belanda.[1] Pada 17 Agustus 1945, dua hari setelah Jepang menyerah, pemimpin kalangan nasionalis Republik Indonesia, Ir. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.[2] Pemerintah Belanda, melihat Soekarno, Belanda mampu menegaskan kembali kendali atas sebagian besar wilayah yang sebelumnya ditempati oleh Angkatan Laut Jepang, termasuk Kalimantan dan Indonesia bagian timur.

Diskusi antara Inggris dan Belanda menghasilkan Penjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus van Mook yang pada akhirnya mengusulkan penentuan nasib sendiri untuk persemakmuran Indonesia.[3][4] Pada Juli 1946, Belanda menyelenggarakan Konferensi Malino di Sulawesi di mana perwakilan dari Kalimantan dan Indonesia bagian timur mendukung proposal untuk berdirinya Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal, yang memiliki hubungan dengan Belanda. Republik ini akan terdiri dari tiga elemen, Republik Indonesia, negara bagian di Kalimantan dan sebuah negara bagian untuk Indonesia Timur.[5][6] Selanjutnya pada tanggal 15 November dengan Perjanjian Linggarjati, di mana Republik Indonesia menyatakan secara sepihak menyetujui prinsip Indonesia federal.[7][8] Belanda kemudian menyelenggarakan Konferensi Denpasar pada 7–24 Desember 1946 (walau dimulai dari 18 Desember 1946), yang mengarah pada pembentukan Negara Indonesia Timur, diikuti oleh sebuah negara di Kalimantan Barat pada tahun 1947.[9] Pada konferensi ini perwakilan dari Papua ditiadakan karena, Frans Kaisiepo menggunakan Konferensi Malino untuk mempopularkan nama 'Irian'. Pada 12 Desember 1946, Nicolaas Jouwe, Marthen Indey dan Corinus Krey mengirimkan surat kepada van Mook di Denpasar yang menolak pembentukan Negara Indonesia Timur jika tidak meliputi wilayah Papua. Pada akhirnya wilayah Papua tidak termasuk NIT karena tekanan dari Partai Katolik Belanda, walau van Mook mengatakan alasan finansial dan etnis.[10][11][12][13]

Aksi militer yang dilancarkan Belanda pada tanggal 20 Juli 1947 terhadap wilayah yang dikuasai Republik Indonesia, yang disebut sebagai Agresi Militer Belanda I mengakibatkan Belanda memperoleh kembali kendali atas Jawa Barat dan Jawa Timur, juga wilayah sekitar Medan, Palembang dan Padang di Sumatra. PBB kemudian menyerukan gencatan senjata, dan negosiasi antara kedua belah pihak mengarah pada Perjanjian Renville bulan Januari 1948, dengan gencatan senjata di sepanjang Garis Van Mook yang menghubungkan antara titik-titik terdepan daerah yang diduduki Belanda. Belanda kemudian mendirikan negara-negara bagian di wilayah-wilayah yang mereka duduki, antara lain Sumatra Timur (Desember 1947); Madura dan Jawa Barat (Februari 1948); Sumatera Selatan (September 1948; dan Jawa Timur (November 1948). Para pemimpin di wilayah ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai Majelis Permusyawaratan Federal / Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO).[14]

250px-Round_Table_Signing.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
J.H. van Maarseveen, Sultan Hamid II dan Mohammad Hatta menandatangani Perjanjian Meja Bundar, 2 November 1949.

Aksi Agresi Militer Belanda II, yang ditujukan untuk menghancurkan pihak Republik Indonesia, diluncurkan pada tanggal 18 Desember 1948. Meskipun Belanda berhasil merebut kembali kota-kota besar di Jawa, termasuk ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta, dan seluruh Sumatra kecuali Aceh, hal itu memicu protes pengunduran diri Kabinet Negara Indonesia Timur dan Pasundan (Jawa Barat), serta Sultan Yogyakarta dari jabatannya sebagai Kepala Daerah. Belanda juga mendapat tekanan dari Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya dalam bentuk resolusi Dewan Keamanan. Belanda setuju untuk bernegosiasi dengan Republik Indonesia untuk mengatur pengalihan kedaulatan. Konferensi Meja Bundar antara Belanda dan Indonesia berlangsung di Den Haag dari Agustus hingga November 1949, dengan menghasilkan kesepakatan yang menyatakan bahwa Belanda setuju untuk menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda kepada Indonesia, kecuali Nugini Barat. Akan tetapi, banyak kaum nasionalis Indonesia yang percaya bahwa Belanda telah memaksakan sebuah negara federal dalam upayanya untuk melemahkan atau bahkan memecah bangsa Indonesia, sebagai bagian dari strateginya untuk kembali menaklukkan wilayah kepulauan Nusantara. Namun pada 27 Desember 1949, kedaulatan resmi dilimpahkan kepada Republik Indonesia Serikat.[15][16][17][18]

Politik

Entitas konstituen

Republik Indonesia Serikat
Republik Indonesia Serikat
NamaDidirikanIbu kotaArea (km2)[19]DibubarkanCatatan[20]
Republik Indonesia17 Agustus 1945[21]Yogyakarta---
Negara bagian
Indonesia Timur24 Desember 1946[22]Makassar346.30017 Agustus 1950[23]Negara yang paling lama bertahan
Sumatera Timur25 Desember 1947[24][25]Medan17.50017 Agustus 1950[23]Bersama dengan Indonesia Timur, negara bagian terakhir yang dibubarkan
Madura20 Februari 1948[26]Pamekasan5.5009 Maret 1950[27]Negara
Pasundan25 Februari 1948[26]Bandung35.90011 Maret 1950[27]Negara
South Sumatra2 September 1948[26]Palembang74.00024 Maret 1950[27]Negara
East Java27  November 1948[26]Surabaya22.2009 Maret 1950[27]Negara
Entitas otonom
Kalimantan Barat12 Mei 1947[7][28]Pontianak146.80022 April 1950[29]
Kalimantan Timur12 Mei 1947[30]Samarinda200.00024 Maret 1950[27]Federasi
Dayak Besar3 Juni 1947[30]Banjarmasin132.0004 April 1950[27]Neo-land
Banjar14 Januari 1948[31]-26.0004 April 1950[27]
Federasi Kalimantan TenggaraMaret 1947[32]-14.1004 April 1950[27]Federasi
BangkaJuli 1947[33]–12.0004 April 1950[27]Neo-land
BelitungJuli 1947[33]–4.8004 April 1950[27]Neo-land
RiauJuli 1947[33]–10.8004 April 1950[27]Neo-land
Jawa Tengah2 Maret 1949[34][note 1]Semarang14.0009 Maret 1950[27]Entitas politik yang tidak terdefinisi
Wilayah lain
Kotawaringin–-20.6004 April 1950[27]Komunitas otonom
Padang (Daerah Istimewa Minangkabau)–--9 Maret 1950[27]Komunitas otonom
Sabang––-9 Maret 1950[27]Komunitas otonom
Distrik Federal JakartaJuni 1948[35]–3.00011 Maret 1950[27]–

Sistem hukum dan pemerintahan

Legislatif

Republik Indonesia Serikat memiliki badan legislatif bikameral. Dewan Perwakilan Rakyat RIS terdiri dari 50 orang perwakilan dari Republik Indonesia dan 100 orang dari negara-negara bagian menurut jumlah penduduknya. Senat RIS memiliki dua anggota dari setiap negara bagian RIS, sehingga totalnya terdapat 32 anggota.

Pemerintahan

Republik Indonesia Serikat merupakan sebuah negara republik federal dengan sistem parlementer. Kepala negara RIS adalah seorang Presiden yang merupakan jabatan seremonial sebagai simbol negara dan memiliki kewenangan terbatas, sedangkan kepala pemerintahan RIS adalah seorang Perdana Menteri yang memegang kekuasaan pemerintahan federal beserta Kabinet RIS. Jabatan Presiden RIS diemban oleh Soekarno, sedangkan jabatan Perdana Menteri RIS diemban oleh Mohammad Hatta dengan Kabinet RIS yang beranggotakan 16 orang.

Hukum

Negara bagian diperintah menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) yang dibentuk tahun 1949. Piagam Konstitusi RIS ditandatangani oleh para Pimpinan Negara/Daerah dari 16 Negara/Daerah Bagian RIS, yaitu:

  1. Mr. Susanto Tirtoprodjo dari Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville.
  2. Sultan Hamid II dari Daerah Istimewa Kalimantan Barat.
  3. Ide Anak Agoeng Gde Agoeng dari Negara Indonesia Timur.
  4. R. A. A. Tjakraningrat dari Negara Madura.
  5. Mohammad Hanafiah dari Daerah Banjar.
  6. Mohammad Jusuf Rasidi dari Bangka.
  7. K.A. Mohammad Jusuf dari Belitung.
  8. Muhran bin Haji Ali dari Dayak Besar.
  9. Dr. R.V. Sudjito dari Jawa Tengah.
  10. Raden Soedarmo dari Negara Jawa Timur.
  11. Jamani dari Kalimantan Tenggara.
  12. A.P. Sosronegoro dari Kalimantan Timur.
  13. Mr. Djoemhana Wiriatmadja dari Negara Pasundan.
  14. Radja Mohammad dari Riau.
  15. Abdul Malik dari Negara Sumatera Selatan.
  16. Radja Kaliamsyah Sinaga dari Negara Sumatra Timur.

Persemakmuran dengan Kerajaan Belanda

Sebagai salah satu hasil kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar, Republik Indonesia Serikat bersama dengan Kerajaan Belanda tergabung dalam konfederasi Uni Belanda-Indonesia yang diketuai oleh Ratu Belanda. Masing-masing anggota Uni mengirimkan seorang Komisaris Tinggi yang berkedudukan di ibu kota negara anggota. Jabatan Komisaris Tinggi Republik Indonesia Serikat untuk Kerajaan Belanda diemban oleh Mohammad Roem yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Januari 1950.[36]


Pembubaran

Sejak awal, mayoritas orang Indonesia menentang sistem federal yang dihasilkan dari Konferensi Meja Bundar. Alasan utamanya adalah bahwa sistem ini dikaitkan dengan warisan kolonialisme. Alasan lain adalah termasuk perasaan bahwa negara federal tidak memiliki kohesi dan berpotensi menyebabkan pemisahan negara, serta pihak Indonesia yang menerimanya sebagai taktik jangka pendek. Selain itu, sebagian besar wilayah negara-negara bagian dikuasai oleh penguasa tradisional, yang dianggap terlalu pro-Belanda. Akhirnya, ada ikatan etnis atau budaya yang tidak memadai antara orang-orang di masing-masing negara untuk mengatasi dominasi Jawa. Misalnya, walaupun penduduk Negara Madura seluruhnya adalah etnis Madura, mereka dipisahkan dari jutaan orang Madura yang tinggal di Negara Jawa Timur, yang mengartikan bahwa negara tidak homogen.[37][38][39]

Bahkan pihak yang mendukung gagasan negara federal menginginkan bentuknya diputuskan oleh rakyat Indonesia sendiri melalui suatu Majelis Konstitusi terpilih, bukan oleh bekas kekuasaan kolonial. Belanda juga mencoba meyakinkan orang Indonesia bahwa negara kesatuan berarti merupakan dominasi Jawa, meskipun hal ini tidak berhasil.[37] Adanya berbagai perbedaan pandangan di dalam negeri RIS, termasuk yang dikemukakan oleh Mohammad Natsir dengan mosi integralnya, semakin membuka jalan kembalinya Republik Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan.

Pada bulan Maret dan April 1950, semua negara bagian dan daerah otonom RIS (kecuali Negara Sumatra Timur dan Negara Indonesia Timur) membubarkan diri untuk bergabung dengan Negara Republik Indonesia di Yogyakarta.[27] Dari tanggal 3–5 Mei, konferensi antara Negara Indonesia Timur; Negara Sumatra Timur; dan Negara Republik Indonesia berakhir dengan keputusan untuk menggabungkan ketiga negara tersebut menjadi satu kesatuan.[40] Pada tanggal 19 Mei, sebuah pengumuman telah dikeluarkan oleh pemerintah federal Republik Indonesia Serikat (mewakili dua negara bagian yang tersisa dan Negara Republik Indonesia), yang menyatakan bahwa semua pihak, "... telah mencapai kesepakatan untuk bersama-sama membentuk kesatuan negara sebagai Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 ”.[41] Pengumuman itu juga menandai dibubarkannya Negara Republik Indonesia sebagai negara bagian RIS. Republik Indonesia Serikat secara resmi dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1950 –bertepatan dengan peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-5 –dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.[42]

Galeri

  • Perangko era Republik Indonesia Serikat dengan nominal 25 sen.
    Perangko era Republik Indonesia Serikat dengan nominal 25 sen.

Catatan

Referensi

  1. ↑ Ricklefs 2008, hlm. 322. sfn error: tanpa target: CITEREFRicklefs2008 (bantuan)
  2. ↑ Ricklefs 2008, hlm. 341–342. sfn error: tanpa target: CITEREFRicklefs2008 (bantuan)
  3. ↑ Ricklefs 2008, hlm. 349. sfn error: tanpa target: CITEREFRicklefs2008 (bantuan)
  4. ↑ Reid 1974, hlm. 104–105. sfn error: tanpa target: CITEREFReid1974 (bantuan)
  5. ↑ Ricklefs 2008, hlm. 358–360. sfn error: tanpa target: CITEREFRicklefs2008 (bantuan)
  6. ↑ Anak Agung 1995, hlm. 107. sfn error: tanpa target: CITEREFAnak_Agung1995 (bantuan)
  7. 1 2 Reid 1974, hlm. 100. sfn error: tanpa target: CITEREFReid1974 (bantuan)
  8. ↑ Anak Agung 1995, hlm. 112. sfn error: tanpa target: CITEREFAnak_Agung1995 (bantuan)
  9. ↑ Ricklefs 2008, hlm. 361–362. sfn error: tanpa target: CITEREFRicklefs2008 (bantuan)
  10. ↑ "Birth of New State of East Indonesia". The Argus (Melbourne). No. 31, 299. Victoria, Australia. 23 Desember 1946. hlm. 5. Diakses tanggal 15 Juli 2018 – via National Library of Australia.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  11. ↑ Ide Anak Agung Gde Agung (1996) [1995]. From the Formation of the State of East Indonesia Towards the Establishment of the United States of Indonesia. Diterjemahkan oleh Owens, Linda. Yayasan Obor. hlm. 95. ISBN 979-461-216-2.
  12. ↑ "NETHERLANDS TO KEEP DUTCH N G". The Argus (Melbourne). No. 31, 298. Victoria, Australia. 21 Desember 1946. hlm. 5. Diakses tanggal 15 Juli 2018 – via National Library of Australia.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  13. ↑ Gunawan, Restu; Leirissa, R.Z.; Haryono, P. Suryo; Lumintang, Onnie; Nurhajirini, Dwi Ratna (1997). Biografi Pahlawan Nasional: Marthin Indey dan Silas Papare. Jakarta: Departmen Pendidikan dan Kebudayaan RI Jakarta. hlm. 42. Diakses tanggal 24 Oktober 2020.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  14. ↑ Ricklefs 2008, hlm. 362–364. sfn error: tanpa target: CITEREFRicklefs2008 (bantuan)
  15. ↑ Ricklefs 2008, hlm. 373. sfn error: tanpa target: CITEREFRicklefs2008 (bantuan)
  16. ↑ Legge 1964, hlm. 160. sfn error: tanpa target: CITEREFLegge1964 (bantuan)
  17. ↑ Indrayana 2008, hlm. 8. sfn error: tanpa target: CITEREFIndrayana2008 (bantuan)
  18. ↑ Kahin 1961, hlm. 443–445. sfn error: tanpa target: CITEREFKahin1961 (bantuan)
  19. ↑ Department of Home Affairs 1949, hlm. 566–567. sfn error: tanpa target: CITEREFDepartment_of_Home_Affairs1949 (bantuan)
  20. ↑ Schiller 1955, hlm. 193. sfn error: tanpa target: CITEREFSchiller1955 (bantuan)
  21. ↑ Schiller 1955, hlm. 182. sfn error: tanpa target: CITEREFSchiller1955 (bantuan)
  22. ↑ Kahin 1970, hlm. 355. sfn error: tanpa target: CITEREFKahin1970 (bantuan)
  23. 1 2 Reid 1974, hlm. 165. sfn error: tanpa target: CITEREFReid1974 (bantuan)
  24. ↑ Kahin 1970, hlm. 225. sfn error: tanpa target: CITEREFKahin1970 (bantuan)
  25. ↑ Reid 1974, hlm. 117. sfn error: tanpa target: CITEREFReid1974 (bantuan)
  26. 1 2 3 4 Cribb 2000, hlm. 160. sfn error: tanpa target: CITEREFCribb2000 (bantuan)
  27. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Simanjuntak 2003, hlm. 99–100. sfn error: tanpa target: CITEREFSimanjuntak2003 (bantuan)
  28. ↑ Schiller 1955, hlm. 183. sfn error: tanpa target: CITEREFSchiller1955 (bantuan)
  29. ↑ Kahin 1970, hlm. 456. sfn error: tanpa target: CITEREFKahin1970 (bantuan)
  30. 1 2 Wehl 1948, hlm. 165. sfn error: tanpa target: CITEREFWehl1948 (bantuan)
  31. ↑ Schiller 1955, hlm. 103. sfn error: tanpa target: CITEREFSchiller1955 (bantuan)
  32. ↑ Schiller 1955, hlm. 121. sfn error: tanpa target: CITEREFSchiller1955 (bantuan)
  33. 1 2 3 Schiller 1955, hlm. 111. sfn error: tanpa target: CITEREFSchiller1955 (bantuan)
  34. ↑ Schiller 1955, hlm. 192. sfn error: tanpa target: CITEREFSchiller1955 (bantuan)
  35. ↑ Schiller 1955, hlm. 194. sfn error: tanpa target: CITEREFSchiller1955 (bantuan)
  36. ↑ Item 4578 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 27 Tahun 1950 tentang Pengangkatan Mr. Mohammad Roem sebagai Komisaris Tinggi dan Berkuasa Penuh pada Istana Seri Baginda Ratu Juliana.
  37. 1 2 Kahin 1970, hlm. 450. sfn error: tanpa target: CITEREFKahin1970 (bantuan)
  38. ↑ Antlöv 2001, hlm. 268. sfn error: tanpa target: CITEREFAntlöv2001 (bantuan)
  39. ↑ Cribb 1996, hlm. 10. sfn error: tanpa target: CITEREFCribb1996 (bantuan)
  40. ↑ Anak Agung 1995, hlm. 773. sfn error: tanpa target: CITEREFAnak_Agung1995 (bantuan)
  41. ↑ Anak Agung 1995, hlm. 786. sfn error: tanpa target: CITEREFAnak_Agung1995 (bantuan)
  42. ↑ Ricklefs 2008, hlm. 373–374. sfn error: tanpa target: CITEREFRicklefs2008 (bantuan)

Lihat pula

Pustaka

  • 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244.
  1. ↑ Pengakuan oleh otoritas Belanda terhadap badan perwakilan sementara Schiller 1955, hlm. 121 harvnb error: tanpa target: CITEREFSchiller1955 (bantuan)
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan