Demokrasi Terpimpin (1959–1965)

Demokrasi Terpimpin di Indonesia
5 Juli 1959 –11 Maret 1966
Presiden Soekarno membacakan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959
Pemimpin	Soekarno
Peristiwa penting	Dekret Presiden 1959 Operasi Trikora Konfrontasi dengan Malaysia Penarikan diri dari PBB Implementasi Nasakom Penandatanganan Supersemar
Kronologi Demokrasi Liberal Indonesia Transisi ke Orde Baru

Bagian dari seri mengenai
Sejarah Indonesia
Prasejarah Lihat: Zaman Prasejarah di Nusantara Manusia Jawa 1.000.000 BP Manusia Flores 94.000–12.000 BP Bencana alam Toba 75.000 BP Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha Lihat: Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara Kerajaan Kutai 400–1635 Tarumanagara 450–900 Kerajaan Kalingga 500–782 Kerajaan Melayu 671–1347 Sriwijaya 671–1028 Kerajaan Sunda 662–1579 Kerajaan Galuh 669–1482 Kerajaan Bima 709–1621 Mataram Kuno 716–1016 Kerajaan Bali 914–1908 Kerajaan Kahuripan 1019–1046 Kerajaan Janggala 1042–1135 Kerajaan Kadiri 1042–1222 Kerajaan Singasari 1222–1292 Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam Lihat: Penyebaran Islam di Nusantara Kesultanan Peureulak 840–1292 Kerajaan Haru 1225–1613 Kesultanan Ternate 1257–1914 Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521 Kesultanan Bone 1300–1905 Kerajaan Kaimana 1309–1963 Kesultanan Gowa 1320–1957 Kesultanan Limboto 1330–1863 Kerajaan Pagaruyung 1347–1833 Kesultanan Brunei 1368–1888, sekarang Brunei Kesultanan Gorontalo 1385–1878 Kesultanan Melaka 1405–1511 Kesultanan Sulu 1405–1851 Kesultanan Cirebon 1445–1677 Kesultanan Demak 1475–1554 Kerajaan Giri 1481–1680 Kesultanan Bolango 1482–1862 Kesultanan Aceh 1496–1903 Kerajaan Balanipa 1511–sekarang Kesultanan Banten 1526–1813 Kesultanan Banjar 1526–sekarang Kerajaan Kalinyamat 1527–1599 Kesultanan Johor 1528–1877 Kesultanan Pajang 1568–1586 Kesultanan Mataram 1586–1755 Kerajaan Fatagar 1600–1963 Kesultanan Jambi 1615–1904 Kesultanan Bima 1620–1958 Kesultanan Palembang 1659–1823 Kesultanan Sumbawa 1674–1958 Kesultanan Kasepuhan 1679–1815 Kesultanan Kanoman 1679–1815 Kesultanan Siak 1723–1945 Kesunanan Surakarta 1745–sekarang Kesultanan Yogyakarta 1755–sekarang Kesultanan Kacirebonan 1808–1815 Kesultanan Deli 1814–1946 Kesultanan Lingga 1824–1911
Kerajaan Kristen Lihat: Kerajaan-kerajaan Kristen di Nusantara Kerajaan Soya 1200–sekarang Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950 Kerajaan Manado 1500–1670 Kerajaan Siau 1510–1956 Kerajaan Larantuka 1515–1962 Kerajaan Sikka 1607–1952 Kerajaan Tagulandang 1570–1942 Kerajaan Manganitu 1600–1944 Kerajaan Lore 1903–1959
Kolonialisme Eropa Lihat: Sejarah kolonialisme Portugis 1512–1850 VOC 1602–1800 Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815 Hindia Belanda 1800–1949
Munculnya Indonesia Lihat: Sejarah Indonesia Kebangkitan Nasional 1908–1942 Pendudukan Jepang 1942–1945 Revolusi Nasional 1945–1949
Republik Indonesia Lihat: Negara Indonesia Awal Kemerdekaan 1945–1949 Republik Indonesia Serikat 1949–1950 Demokrasi Liberal 1950–1959 Demokrasi Terpimpin 1959–1965 Transisi 1965–1966 Orde Baru 1966–1998 Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik Arkeologi Mata uang Ekonomi Militer
Garis waktu
PortalIndonesia
l b s

Demokrasi Terpimpin (bahasa Inggris:Guided Democracy), juga disebut Orde Lama (bahasa Inggris:Old Order), adalah sistem politik yang berlaku di Indonesia dari tahun 1959 hingga dimulainya Orde Baru pada tahun 1966. Periode ini menyusul pembubaran periode demokrasi liberal di Indonesia oleh Presiden Soekarno, yang memusatkan kendali atas nama stabilitas politik. Ia mengklaim telah mendasarkan sistem tersebut pada sistem desa tradisional yang berbasis musyawarah dan mufakat, yang berlangsung di bawah bimbingan para tetua desa. Namun, di tingkat nasional, hal ini berarti pemerintahan terpusat di bawah Soekarno: darurat militer, pengurangan besar-besaran terhadap kebebasan sipil dan norma-norma demokrasi, serta Tentara Nasional Indonesia (khususnya Angkatan Darat) dan Partai Komunis Indonesia yang bertindak sebagai blok kekuatan utama.

Soekarno mengusulkan perpaduan tiga unsur nasionalisme, agama, dan komunisme ke dalam konsep pemerintahan Nas-A-Kom atau Nasakom yang kooperatif. Konsep ini bertujuan untuk memuaskan empat faksi utama dalam politik Indonesia—TNI, nasionalis sekuler, kelompok Islam, dan komunis. Dengan dukungan militer, ia memproklamasikan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959 dan mengusulkan kabinet yang mewakili semua partai politik besar, termasuk Partai Komunis Indonesia, meskipun partai-partai tersebut tidak pernah benar-benar diberi posisi fungsional dalam kabinet.

Latar belakang

Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno:^{[butuh rujukan]}

1. Dari segi keamanan nasional: Banyaknya pemberontakan di daerah-daerah pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.
2. Dari segi perekonomian: Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.
3. Dari segi politik: Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.

Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota Konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959 dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut.^{[butuh rujukan]}

Hasil pemungutan suara hari pertama menunjukan bahwa: 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945 dan 119 orang menolak untuk kembali ke UUD 1945. Meskipun suara terbanyak menyetujui opsi kembali ke UUD 1945, suara tersebut belum mencapai 2/3 dari jumlah suara, yaitu 312 suara sehingga pemungutuan suara harus diulangi.^[1] Pemilihan hari kedua menunjukan bahwa: 264 setuju dan 204 menolak. Adapun pemilihan hari ketiga menunjukan bahwa: 263 setuju dan 203 menolak.^[2]

Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950.

Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959:^[3]

1. Tidak berlaku kembali UUDS 1950
2. Berlakunya kembali UUD 1945
3. Dibubarkannya konstituante
4. Pembentukan MPRS dan DPAS

Setelah diberlakukannya Dekrit Presiden diberlakukan, keterlibatan militer dalam politik dan lembaga politik kian meluas. Pada 10 Juli 1959, Sukarno mengumumkan Kabinet Kerja, sepertiganya menteri berasal dari militer.^[4]

Manipol USDEK

Dalam upaya menyatukan polarisasi politik di Indonesia, Sukarno menciptakan sebuah manifesto, Manipol/USDEK, yang diwajibkan untuk diajarkan di sekolah-sekolah selama Era Demokrasi Terpimpin. Dalam pidato Hari Kemerdekaannya pada 17 Agustus 1957, Sukarno menetapkan ideologi demokrasi terpimpin, yang kemudian berganti nama menjadi Manipol (Manifesto Politik). Ideologi ini kemudian diperluas menjadi USDEK - digabung menjadi Manipol USDEK (Manifesto Politik USDEK). Lima poin ideologi ini adalah sebagai berikut:

• Undang-Undang Dasar 1945
• Sosialisme Indonesia
• Demokrasi Terpimpin
• Ekonomi Terpimpin
• Kepribadian Indonesia

Manipol/USDEK dimaksudkan sebagai landasan pemerintahan dan digunakan sebagai upaya melawan kekuatan neokolonialisme, kolonialisme, dan imperialisme Barat (Nekolim) untuk menghormati para pahlawan dan martir Revolusi Nasional melawan Belanda yang tak terhitung jumlahnya yang dipimpin oleh Sukarno sebagai pendiri bangsa. Ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara mengadakan sidang pertamanya pada tahun 1960, Manipol/USDEK resmi dijadikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (yang kemudian digabungkan dengan ideologi Nasakom), sehingga harus dijunjung tinggi, dipupuk, dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dan ideologi tersebut diamanatkan untuk menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional anti-Barat yang baru di sekolah-sekolah. Buku resmi tentang Manipol/USDEK berisi pidato Presiden Sukarno berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang disampaikan pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-14, 17 Agustus 1959. Menurut Sukarno, buku tentang Manipol/USDEK mengibaratkan Pancasila dan Manifesto Politik/USDEK dengan Al-Qur'an dan Hadits shahih, yang merupakan satu dan sama, sehingga Pancasila dan Manifesto Politik/USDEK juga "satu dan sama".

Peranan PKI

Partai Komunis Indonesia (PKI) menyambut "Demokrasi Terpimpin" Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu antara ideologi nasionalisme (sekuler), agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan NASAKOM.^[5]

Pada 19 Desember 1961, Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat. Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala Pembebasan irian Barat yang dipimpin Soeharto.^[6] Menurut Aco Manafe, PKI menjadi pendukung utama Trikora untuk meraih simpati Soekarno.^[7] PKI juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat yang tidak menghendaki integrasi dengan Indonesia.^[8]

Presiden Sukarno kemudian menunjuk DN Aidit dan Nyoto dari PKI sebagai anggota Front Nasional untuk memperjuangkan Irian Barat.^[9]

Keterlibatan Amerika Serikat

Pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia, Amerika Serikat terlibat secara signifikan dalam bidang militer dengan memberikan bantuan sebesar 64 juta dolar kepada militer Indonesia. Bantuan tersebut berupa perlengkapan dan pelatihan bagi perwira militer sayap kanan Indonesia untuk memperkuat angkatan bersenjata, sebagai upaya Amerika Serikat untuk menjauhkan Indonesia dari pengaruh Uni Soviet dan memperkuat blok Barat dalam konteks Perang Dingin. Keterlibatan ini bertujuan mendukung militer Indonesia yang saat itu menjadi salah satu kekuatan utama dalam sistem Demokrasi Terpimpin yang sangat terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno serta keseimbangan kekuatan antara militer dan partai politik tertentu seperti PKI.

Keterlibatan Amerika Serikat juga terlihat dalam penyelesaian konflik Irian Barat antara Indonesia dan Belanda. Amerika Serikat mengambil peran mediasi dalam rangka membantu meredakan konflik tersebut, dengan tujuan menjaga stabilitas kawasan sekaligus menghalangi pengaruh komunis yang sedang berkembang di Indonesia. Melalui peran ini, AS berusaha menjaga hubungan diplomatik yang berpengaruh pada politik Indonesia di era Demokrasi Terpimpin, yang diwarnai oleh dominasi kekuasaan Presiden Soekarno dan perubahan besar dalam langkah kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri Indonesia.

Dengan demikian, keterlibatan Amerika Serikat pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia tidak hanya dalam bentuk bantuan militer, tetapi juga diplomasi strategis untuk membendung pengaruh komunis dan mengamankan kepentingan geopolitik AS di kawasan Asia Tenggara.

Dampak ke situasi politik

Era "Demokrasi Terpimpin" diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa.

Catatan

Referensi

• Feith, Herbert (2007) The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, ISBN 979-3870-45-2
• Lev, Daniel S (2009), The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957–1959, Asia: Equinox Publishing, ISBN 978-602-8397-40-7.
• Mortimer, Rex, (1974) Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959–1965, Cornell University Press, New York ISBN 0-8014-0825-3
• Ricklefs, MC (1982), A History of Modern Indonesia (Edisi reprint), Southeast Asia: Macmillan, ISBN 0-333-24380-3.
• Ricklefs, Merle Calvin (2008). A History of Modern Indonesia since c. 1200 (E-Book version) (Edisi 4). New York: Palgrave Macmillan.{{cite book}}: Periksa nilai |first=Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Simanjuntak, PHH (2003) Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (Cabinets of the Republic of Indonesia: From the Start of Independence to the Reform era), Penerbit Djambatan, Jakarta, ISBN 979-428-499-8