Komisi Kepolisian Nasional

Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas
Gambaran umum
Singkatan	Kompolnas
Didirikan	7 Februari 2005
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005[1] Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011[2]
Sifat	Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Struktur
Ketua	Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
Wakil Ketua	Menteri Dalam Negeri
Anggota	Menteri Hukum
Sekretaris/Anggota	Irjen Pol. (Purn.) Drs. Arief Wicaksono Sudiutomo
Anggota	Irjen Pol. (Purn.) Ida Oetari Poernamasasi, S.AP., M.A.
Anggota	Dr. Supardi Hamid, S.Sos., M.Si.
Anggota	Dr. Yusuf Warsyim, S.Ag., M.H.
Anggota	Mohammad Choirul Anam, S.H.
Anggota	Gufron, S.H.I.
Kantor pusat
Graha Sentana Jl. Hajjah Tutty Alawiyah No. 2, Pancoran, Jakarta Selatan
Situs web
kompolnas.go.id

Komisi Kepolisian Nasional atau disingkat Kompolnas adalah sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Perpres No. 17 Tahun 2005^[1] yang dikeluarkan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lembaga ini bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan memberikan pertimbangan ke Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.^[3] Sebagai lembaga negara, Kompolnas mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Cara kerja

Kompolnas bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden. Saran yang diberikan oleh Kompolnas berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri, dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. Kompolnas juga menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian untuk diteruskan kepada kepada Presiden. Keluhan yang diterima Kompolnas adalah pengaduan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminasi, dan penggunaan diskresi kepolisian yang keliru. Pengumpulan data dan keluhan masyarakat ini dilakukan melalui jalur media komunikasi elektronik, terutama internet, di mana masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan staf Kompolnas yang sedang aktif di situs Kompolnas.

Struktur organisasi

Komposisi Komisi Kepolisian Nasional terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota berasal dari unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat. Ketua dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Wakil Ketua dijabat oleh Menteri Dalam Negeri, dan anggota yang terdiri dari Menteri Hukum, pakar kepolisian, tokoh masyarakat.

Periode 2020–2024
Jabatan	Foto	Nama[7][8][9]	Unsur
Ketua		Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. (2020–2024) Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto S.I.P (Februari–Oktober 2024)	Pemerintah
		Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si. (Oktober–November 2024)
Wakil Ketua		Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D.	Pemerintah
Sekretaris merangkap anggota		Irjen. Pol. (Purn.) Dr. Benny Josua Mamoto, S.H., M.Si.	Pakar Kepolisian
Anggota		Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. (2020–2024) Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (Agustus–Oktober 2024)	Pemerintah
		Menteri Hukum Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (Oktober–November 2024)
		Irjen Pol. (Purn.) Drs. Pudji Hartanto Iskandar, M.M	Pakar Kepolisian
		Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si.	Pakar Kepolisian
		Dr. Yusuf Warsyim, S.Ag., M.H.	Tokoh Masyarakat
		H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.A..	Tokoh Masyarakat
		Poengky Indarti, S.H., LL.M.	Tokoh Masyarakat
Masa bakti: 19 Agustus 2020 – 5 November 2024

Periode 2024–2028
Jabatan	Foto	Nama[10]	Unsur
Ketua		Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si. (2024–2025) Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Djamari Chaniago (2025–2026) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman (2026–)	Pemerintah
Wakil Ketua		Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D.	Pemerintah
Sekretaris merangkap anggota		Irjen Pol. (Purn.) Drs. Arief Wicaksono Sudiutomo	Pakar Kepolisian
Anggota		Menteri Hukum Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.	Pemerintah
		Irjen Pol. (Purn.) Ida Oetari Poernamasasi, S.AP., M.A.	Pakar Kepolisian
		Dr. Supardi Hamid, S.Sos., M.Si.	Pakar Kepolisian
		Dr. Yusuf Warsyim, S.Ag., M.H.	Tokoh Masyarakat
		Mohammad Choirul Anam, S.H.	Tokoh Masyarakat
		Gufron, S.H.I.	Tokoh Masyarakat
Masa bakti: 5 November 2024 – 5 November 2028

Lihat pula

• Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pranala luar

• Situs web resmi
• Kopi elektronik Perpres No.17 tahun 2011 di situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI Diarsipkan 2016-03-06 di Wayback Machine
• Prabowo Lantik Anggota Kompolnas, Budi Gunawan Jadi Ketua

Referensi

l b s Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pimpinan	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pengawas dan Pembantu Pimpinan serta Pelayanan	Inspektorat Pengawasan Umum Staf Utama Operasi Staf Utama Perencanaan Umum dan Anggaran Staf Sumber Daya Manusia Staf Logistik Divisi Profesi dan Pengamanan Divisi Hukum Divisi Hubungan Masyarakat Divisi Hubungan Internasional Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Sahli Kapolri Staf Pribadi Pimpinan Sekretariat Umum Pelayanan Markas
Pelaksana Tugas Pokok	Badan Intelijen dan Keamanan Badan Pemelihara Keamanan Korps Pembinaan Masyarakat Korps Samapta Bhayangkara Korps Kepolisian Perairan dan Udara Direktorat Kepolisian Perairan Direktorat Kepolisian Udara Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Pusat Informasi Kriminal Nasional Pusat Indonesian Automatic Finger Indentification System Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korps Lalu Lintas Korps Brigade Mobil Detasemen Khusus 88 Anti Teror
Pendukung	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Staf dan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Akademi Kepolisian Sekolah Pembentukan Perwira Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan Transnasional Pendidikan dan Pelatihan Reserse Pusat Pendidikan Korps Brimob Sekolah Polisi Wanita Sekolah Bahasa Pusat Pendidikan Administrasi Pusat Pendidikan Intelijen Pusat Pendidikan Lalu Lintas Pusat Pendidikan Samapta Bhayangkara Pusat Pendidikan Brigade Mobil Pusat Pendidikan Kepolisian Perairan Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Sekolah Polisi Negara Pusat Penelitian dan Pengembangan Pusat Keuangan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Pusat Sejarah
Kepolisian Daerah	Sumatra Polda Aceh Polda Sumut Polda Sumbar Polda Riau Polda Jambi Polda Bengkulu Polda Sumsel Polda Lampung Polda Kep. Babel Polda Kepri Jawa Polda Metro Jaya Polda Jabar Polda Jateng Polda DIY Polda Jatim Polda Banten Kepulauan Nusa Tenggara Polda Bali Polda NTB Polda NTT Kalimantan Polda Kalbar Polda Kalteng Polda Kalsel Polda Kaltim Polda Kaltara Sulawesi Polda Sulut Polda Gorontalo Polda Sulteng Polda Sulsel Polda Sultra Polda Sulbar Maluku Polda Malut Polda Maluku Papua Polda Papua Barat Polda Papua Barat Daya Polda Papua Polda Papua Tengah Polda Papua Pegunungan (rencana) Polda Papua Selatan (rencana) Bekas Teritorial Polda Timtim
Presiden Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional

Artikel bertopik organisasi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s