Komisi Kepolisian Nasional

Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas

Gambaran umum
Singkatan	Kompolnas
Didirikan	7 Februari 2005
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005^[1] Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011^[2]
Sifat	Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Struktur
Ketua	Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
Wakil Ketua	Menteri Dalam Negeri
Anggota	Menteri Hukum
Sekretaris/Anggota	Irjen Pol. (Purn.) Drs. Arief Wicaksono Sudiutomo
Anggota	Irjen Pol. (Purn.) Ida Oetari Poernamasasi, S.AP., M.A.
Anggota	Dr. Supardi Hamid, S.Sos., M.Si.
Anggota	Dr. Yusuf Warsyim, S.Ag., M.H.
Anggota	Mohammad Choirul Anam, S.H.
Anggota	Gufron, S.H.I.
Kantor pusat
Jl. Tirtayasa VII No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Situs web
kompolnas.go.id

Komisi Kepolisian Nasional atau disingkat Kompolnas adalah sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Perpres No. 17 Tahun 2005^[1] yang dikeluarkan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lembaga ini bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan memberikan pertimbangan ke Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.^[3] Sebagai lembaga negara, Kompolnas mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Cara kerja

Kompolnas bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden. Saran yang diberikan oleh Kompolnas berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri, dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. Kompolnas juga menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian untuk diteruskan kepada kepada Presiden. Keluhan yang diterima Kompolnas adalah pengaduan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminasi, dan penggunaan diskresi kepolisian yang keliru. Pengumpulan data dan keluhan masyarakat ini dilakukan melalui jalur media komunikasi elektronik, terutama internet, di mana masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan staf Kompolnas yang sedang aktif di situs Kompolnas.

Struktur organisasi

Komposisi Komisi Kepolisian Nasional terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota berasal dari unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat. Ketua dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Wakil Ketua dijabat oleh Menteri Dalam Negeri, dan anggota yang terdiri dari Menteri Hukum, pakar kepolisian, tokoh masyarakat.

Periode 2006–2009
Jabatan	Nama^[4]	Unsur
Ketua	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Laksamana TNI (Purn.) Widodo Adi Sutjipto	Pemerintah
Wakil Ketua	Menteri Dalam Negeri Letjen TNI (Purn.) Mohammad Ma'ruf (2006–2007) Mayjen TNI (Purn.) Mardiyanto (2007–2009)	Pemerintah
Sekretaris merangkap Anggota	Irjen Pol. (Purn.) Ronny Lihawa	Pakar Kepolisian
Anggota	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Prof. Dr. Hamid Awaluddin, S.H., LL.M., Ph.D. (2006–2007) Andi Mattalatta, S.H., M.H. (2007–2009)	Pemerintah
	Adnan Pandu Praja, S.H., LL.M.
	Novel Ali
	Sukarni Ilyas, S.H.
	Prof. Dr. H. Laode Husein, S.H., M.H.
	Prof. Erlyn Indarti, S.H., M.A., Ph.D.

Periode 2009–2012
Jabatan	Nama	Unsur
Ketua	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Djoko Suyanto	Pemerintah
Wakil Ketua	Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, S.H.	Pemerintah
Sekretaris merangkap Anggota	Adnan Pandu Praja, S.H., LL.M.
Anggota	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, S.H., M.H. (2009–2011) Dr. Amir Syamsuddin, S.H., M.H. (2011–2012)	Pemerintah
	Irjen Pol. (Purn.) Ronny Lihawa	Pakar Kepolisian
	Novel Ali
	Sukarni Ilyas, S.H.
	Prof. Dr. H. Laode Husein, S.H., M.H.
	Prof. Erlyn Indarti, S.H., M.A., Ph.D.

Periode 2012–2016
Jabatan	Nama^[5]	Unsur
Ketua	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Djoko Suyanto (2012–2014) Laksamana (Purn.) Tedjo Edhy Purdijatno, S.H. (2014–2015) Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A. (2015–2016)	Pemerintah
Wakil Ketua	Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, S.H. (2012–2014) Tjahjo Kumolo, S.H. (2014–2016)	Pemerintah
Anggota	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Dr. Amir Syamsuddin, S.H., M.H. (2012–2014) Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. (2014–2016)	Pemerintah
	Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, M.Si., M.Sc.	Pakar Kepolisian
	Irjen Pol. (Purn.) Drs. Logan Siagian, M.H.	Pakar Kepolisian
	Brigjen Pol. (Purn.) Syafriadi Cut Ali	Pakar Kepolisian
	Drs. Edi Saputra Hasibuan	Tokoh Masyarakat (pers)
	Dr. Hamidah Abdurrachman	Tokoh Masyarakat (akademisi)
	Dr. dr. M. Nasser, Sp.KK, D.Law.	Tokoh Masyarakat
Masa bakti: 18 Mei 2012 – 13 Mei 2016

Periode 2016–2020
Jabatan	Nama^[6]	Unsur
Ketua	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A. (Mei–Agustus 2016) Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H. (2016–2019) Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. (2019–2020)	Pemerintah
Wakil Ketua	Menteri Dalam Negeri H. Tjahjo Kumolo, S.H. (2016–2019) Jenderal Pol. (Purn) Prof. Drs. M. Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. (2019–2020)	Pemerintah
Anggota	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.	Pemerintah
	Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Bekto Suprapto, M.Si.	Pakar Kepolisian
	Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Yotje Mende, S.H., M.Hum.	Pakar Kepolisian
	Andrea H. Poeloengan, S.H, M.Hum, M.Tc.	Pakar Kepolisian
	Poengky Indarti, S.H., LL.M.	Tokoh Masyarakat
	Dr. Benedictus Bambang Nurhadi, S.H.	Tokoh Masyarakat
	Ir. Dede Farhan Aulawi, S.T., M.M.	Tokoh Masyarakat
Masa bakti: 13 Mei 2016 – 19 Agustus 2020

Periode 2020–2024
Jabatan	Foto	Nama^[7]^[8]^[9]	Unsur
Ketua		Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. (2020–2024) Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto S.I.P (Februari–Oktober 2024)	Pemerintah
Ketua		Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si. (Oktober–November 2024)	Pemerintah
Wakil Ketua		Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D.	Pemerintah
Sekretaris merangkap anggota		Irjen. Pol. (Purn.) Dr. Benny Josua Mamoto, S.H., M.Si.	Pakar Kepolisian
Anggota		Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. (2020–2024) Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (Agustus–Oktober 2024)	Pemerintah
		Menteri Hukum Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (Oktober–November 2024)	Pemerintah
		Irjen Pol. (Purn.) Drs. Pudji Hartanto Iskandar, M.M	Pakar Kepolisian
		Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si.	Pakar Kepolisian
		Dr. Yusuf Warsyim, S.Ag., M.H.	Tokoh Masyarakat
		H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.A..	Tokoh Masyarakat
		Poengky Indarti, S.H., LL.M.	Tokoh Masyarakat
Masa bakti: 19 Agustus 2020 – 5 November 2024

Periode 2024–2028
Jabatan	Foto	Nama^[10]	Unsur
Ketua		Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si. (2024–2025) Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Djamari Chaniago (2025–)	Pemerintah
Wakil Ketua		Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D.	Pemerintah
Sekretaris merangkap anggota		Irjen Pol. (Purn.) Drs. Arief Wicaksono Sudiutomo	Pakar Kepolisian
Anggota		Menteri Hukum Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.	Pemerintah
		Irjen Pol. (Purn.) Ida Oetari Poernamasasi, S.AP., M.A.	Pakar Kepolisian
		Dr. Supardi Hamid, S.Sos., M.Si.	Pakar Kepolisian
		Dr. Yusuf Warsyim, S.Ag., M.H.	Tokoh Masyarakat
		Mohammad Choirul Anam, S.H.	Tokoh Masyarakat
		Gufron, S.H.I.	Tokoh Masyarakat
Masa bakti: 5 November 2024 – 5 November 2028

Lihat pula

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pranala luar

Referensi

1 2 "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. 7 Februari 2005. Diakses tanggal 12 November 2025.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. 4 Maret 2011. Diakses tanggal 12 November 2025.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
↑ "Laman Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Kompolnas di situs resmi Kompolnas". Diarsipkan dari asli tanggal 2014-05-28. Diakses tanggal 2013-04-11.
↑ "Polri Umumkan Anggota Kompolnas". detik.com. 30 Mei 2006. Diakses tanggal 12 November 2025.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
↑ "Presiden Tetapkan Anggota Kompolnas 2012-2016". Hukum Online. 18 Mei 2012. Diakses tanggal 12 November 2025.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
↑ "Presiden Jokowi Lantik 9 Anggota Kompolnas 2016–2020". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 13 Mei 2016. Diakses tanggal 12 November 2025.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
↑ "Presiden Jokowi Lantik 9 Anggota Kompolnas di Istana Negara". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 10 Agustus 2020. Diakses tanggal 12 November 2025.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
↑ "[FOTO] Presiden Lantik Anggota Kompolnas 2020-2024". Sekretariat Presiden Republik Indonesia. 19 Agustus 2020. Diakses tanggal 12 November 2025.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
↑ "Profil Komisioner Kompolnas". Komisi Kepolisian Nasional. Diakses tanggal 12 November 2025.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
↑ Mawardi, Isal (5 November 2024). "Prabowo Lantik Anggota Kompolnas 2024-2028, Ini Daftarnya". detik.com. Diakses tanggal 12 November 2025.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pimpinan

Pengawas dan
Pembantu Pimpinan
serta Pelayanan

Pelaksana
Tugas Pokok

Badan Intelijen dan Keamanan
Badan Pemelihara Keamanan	Korps Pembinaan Masyarakat Korps Samapta Bhayangkara Korps Kepolisian Perairan dan Udara Direktorat Kepolisian Perairan Direktorat Kepolisian Udara
Badan Reserse Kriminal	Pusat Laboratorium Forensik Pusat Informasi Kriminal Nasional Pusat Indonesian Automatic Finger Indentification System
Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korps Lalu Lintas Korps Brigade Mobil Detasemen Khusus 88 Anti Teror

Pendukung

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Sekolah Polisi Negara

Pusat Kedokteran dan Kesehatan

Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I

Pusat Sejarah

Kepolisian Daerah

Sumatra	Polda Aceh Polda Sumut Polda Sumbar Polda Riau Polda Jambi Polda Bengkulu Polda Sumsel Polda Lampung Polda Kep. Babel Polda Kepri
Jawa	Polda Metro Jaya Polda Jabar Polda Jateng Polda DIY Polda Jatim Polda Banten
Kepulauan Nusa Tenggara	Polda Bali Polda NTB Polda NTT
Kalimantan	Polda Kalbar Polda Kalteng Polda Kalsel Polda Kaltim Polda Kaltara
Sulawesi	Polda Sulut Polda Gorontalo Polda Sulteng Polda Sulsel Polda Sultra Polda Sulbar
Maluku	Polda Malut Polda Maluku
Papua	Polda Papua Barat Polda Papua Barat Daya Polda Papua Polda Papua Tengah Polda Papua Pegunungan (rencana) Polda Papua Selatan (rencana)
Bekas Teritorial	Polda Timtim

l b s Lembaga Nonstruktural Indonesia
Bidang Sains, Digital, dan Teknologi	AIPI BIM Wantiknas MPTN KNKT KNKP KPTDP
Bidang Energi	BPH Migas DEN (energi) SKK Migas
Bidang Pembangunan	BOPPJ Badan Pengarah Papua DSDAN Komite Eksekutif Papua KPPIP OIKN BP3
Bidang Ekonomi dan Keuangan	Bank Tanah Botasupal BPDP BP Tapera DEN (ekonomi) DNKI KKP UMKM KNEKS Komwasjak KPAP KSAP KSSK Komite Tapera LPS OJK PPATK
Bidang Olahrga	KONI KOI
Bidang Industri dan Perdagangan	BPKN INA LSIH KPPU KADI KKIP KPPI Komite Privatisasi Persero Otnas Tim Gernas BBI TP3DN
Bidang Penyiaran & Film	BPI BP2N Komisi Informasi Pusat LPP TVRI LPP RRI LSF
Bidang Sosial	DJSN BP Taskin KNB
Kehutanan & Lingkungan Hidup	LUK-LH LPPH KKH PRG TPDPN
Bidang Kesehatan	BPJS Kesehatan BPKN KKI
Bidang Hukum	Komisi Banding Merek Komisi Banding Paten Komjak Komnas Perempuan Komnas HAM KPAI KPK LPSK
Bidang Kawasan Khusus	BOP-KFE Sumut BP Batam BP Bintan BP Karimun BPKS DK-PBPB Batam DK-PBPB Bintan DK-PBPB Karimun DKS Dewan Nasional KEK
Bidang Agama	Baznas BPMI BPKH BWI
Bidang Tenaga Kerja & Profesi	BNSP BPJS Ketenagakerjaan BPASN Depenas LKS Tripartit LPN
Bidang Pariwisata	BPO Danau Toba BO Borobudur BPO Labuan Baju Flores BPPI
Bidang Pertahanan dan Keamanan	BNPP Bappisus DPN Kompolnas Komisi Reformasi Polri
Bidang Lain	Bakom BPIP Dewan GTK DKPP Dewan Pers DPOD Wantimpres KSP Ombudsman KAN