.jpg)
Kementerian Agama Republik Indonesia (disingkat Kemenag RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama (Menag) yang sejak tanggal 21 Oktober 2024 dijabat oleh Nasaruddin Umar.
Sejarah
Realitas politik menjelang dan masa awal kemerdekaan menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian Agama memerlukan perjuangan tersendiri. Dalam rapat besar (sidang) Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945 Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama yakni Kementerian Islamiyah yang menurutnya memberi jaminan kepada umat Islam (masjid, langgar, surau, wakaf) yang di tanah Indonesia dapat dilihat dan dirasakan artinya dengan kesungguhan hati. Namun, usulnya tentang ini tidak begitu mendapat sambutan.[4][5]
Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melangsungkan sidang hari Minggu, 19 Agustus 1945 untuk membicarakan pembentukan kementerian/departemen, usulan tentang Kementerian Agama tidak disepakati oleh anggota PPKI. Hanya enam dari 27 Anggota PPKI yang setuju didirikannya Kementerian Agama. Beberapa anggota PPKI yang menolak antara lain: Johannes Latuharhary mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah agama diurus Kementerian Pendidikan. Abdul Abbas seorang wakil Islam dari Lampung, mendukung usul agar urusan agama ditangani Kementerian Pendidikan. Iwa Kusumasumatri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya Kementerian Agama tetapi karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Ki Hadjar Dewantara, tokoh pendidikan Taman Siswa, lebih suka urusan-urusan agama menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri. Dengan penolakan beberapa tokoh penting ini, usul pembentukan Kementerian Agama akhirnya ditolak.[4][5]
Keputusan untuk tidak membentuk Kementerian Agama dalam kabinet Indonesia yang pertama, menurut B.J. Boland, telah meningkatkan kekecewaan orang-orang Islam yang sebelumnya telah dikecewakan oleh keputusan yang berkenaan dengan dasar negara, yaitu Pancasila, dan bukannya Islam atau Piagam Jakarta.[4]
Ketika Kabinet Presidensial dibentuk di awal bulan September 1945, jabatan Menteri Agama belum diadakan. Demikian halnya, pada bulan November, ketika kabinet Presidential digantikan oleh Kabinet Parlementer di bawah Perdana Menteri Sjahrir. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali diajukan kepada BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) pada tanggal 11 November 1946 oleh K.H. Abudardiri, K.H. Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro, yang semuanya merupakan anggota KNIP dari Karesidenan Banyumas. Usulan ini mendapat dukungan dari Mohammad Natsir, Muwardi, Marzuki Mahdi, dan Kartosudarmo yang semuanya juga merupakan anggota KNIP untuk kemudian memperoleh persetujuan BP-KNIP.[5]
Kelihatannya, usulan tersebut kembali dikemukakan dalam sidang pleno BP-KNIP tanggal 25-28 November 1945 bertempat di Fakultas Kedokteran UI Salemba. Wakil-wakil KNIP Daerah Karesidenan Banyumas dalam pemandangan umum atas keterangan pemerintah kembali mengusulkan, antara lain; Supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambillalukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama tersendiri.[5]
Usul tersebut mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang KNIP pada waktu itu. Tanpa pemungutan suara, Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohamad Hatta, yang kemudian menyatakan, bahwa Adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah. Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada 3 januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan NO.1/S.D. yang antara lain berbunyi: Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Departemen Agama.[5]
Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. H.M. Rasjidi adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern dan di kemudian hari dikenal sebagai pemimpin Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah. Rasjidi saat itu adalah menteri tanpa portfolio dalam Kabinet Sjahrir. Dalam jabatan selaku menteri negara (menggantikan K.H.A.Wahid Hasjim), Rasjidi sudah bertugas mengurus masalah yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam.[4]
Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan haji; dari Kementerian Kehakiman, yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi; dari Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah.[4]
Keputusan dan penetapan pemerintah ini dikumandangkan di udara oleh RRI ke seluruh dunia, dan disiarkan oleh pers dalam, dan luar negeri, dengan H. Rasjidi BA sebagai Menteri Agama yang pertama Pembentukan Kementerian Agama segera menimbulkan kontroversi di antara berbagai pihak. Kaum Muslimin umumnya memandang bahwa keberadaan Kementerian Agama merupakan suatu keharusan sejarah dan merupakan kelanjutan dari instansi yang bernama Shumubu (Kantor Urusan Agama) pada masa pendudukan Jepang, yang mengambil preseden dari Het Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kantor untuk Urusan Pribumi Islam pada masa kolonial Belanda). Bahkan sebagian Muslim melacak eksistensi Kementerian Agama ini lebih jauh lagi, ke masa kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan, yang sebagiannya memang memiliki struktur dan fungsionaris yang menangani urusan-urusan keagamaan.[5]
Tugas dan fungsi
Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:[1]
- perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang agama;
- pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang keagamaan;
- pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
- pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
Susunan organisasi
Susunan organisasi Kementerian Agama berdasarkan Permenag (PMA) No. 16 Tahun 2026 terdiri atas:[1]
Pimpinan
Sekretariat
- Sekretariat Jenderal
- Biro Perencanaan dan Penganggaran
- Biro Sumber Daya Manusia
- Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
- Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
- Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik
- Biro Umum
Inspektorat
- Inspektorat Jenderal
- Sekretariat Inspektorat Jenderal
- Inspektorat Wilayah I
- Inspektorat Wilayah II
- Inspektorat Wilayah III
- Inspektorat Wilayah IV
- Inspektorat Wilayah V
Direktorat Jenderal
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Kurikulum dan Kesiswaan Madrasah
- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
- Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
- Direktorat Pendidikan Agama Islam
- Direktorat Jenderal Pesantren
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal
- Direktorat Mah'ad Aly
- Direktorat Bina Dakwah Pesantren dan Pendidikan Non Formal
- Direktorat Pemberdayaan Pesantren
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah
- Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah
- Direktorat Penerangan Agama Islam
- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
- Direktorat Jaminan Produk Halal
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Urusan Agama Kristen
- Direktorat Pendidikan Agama Kristen
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Urusan Agama Katolik
- Direktorat Pendidikan Agama Katolik
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Urusan Agama Hindu
- Direktorat Pendidikan Agama Hindu
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Urusan Agama Buddha
- Direktorat Pendidikan Buddha
Badan
- Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Sekretariat Badan
- Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama
- Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama
- Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Keagamaan
Staf Ahli
- Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan
- Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi
- Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pusat
- Pusat Data dan Teknologi Informasi
- Subbagian Tata Usaha
- Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- Pusat Kerukunan Umat Beragama
- Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan
- Bidang Harmonisasi Umat Beragama
- Subbagian Tata Usaha
- Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- Subbagian Tata Usaha
- Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
- Bidang Bimbingan dan Kelembagaan Agama Khonghucu
- Bidang Pendidikan Khonghucu
- Subbagian Tata Usaha
- Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
Perubahan organisasi
Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I di Kementerian Agama.
| Nama K/L | Dasar hukum | Unit eselon I | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unsur pembantu pimpinan | Unsur pelaksana | Unsur pengawas | Unsur pendukung | Staf ahli | ||
| Departemen Agama | Keppres 177/2000[6]Keppres 109/2001[7] | Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal |
|
|
| Departemen Agama | Perpres 10/2005[8] | Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal |
|
|
| Departemen Agama | Perpres 63/2005[9] | Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal |
|
|
| Kementerian Agama | Perpres 24/2010[10] | Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal |
| |
| Kementerian Agama | Perpres 135/2014[11] | Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal |
|
|
| Kementerian Agama | Perpres 83/2015[12] | Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal |
|
|
| Kementerian Agama | Perpres 12/2023[13] | Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal |
| |
| Kementerian Agama | Perpres 152/2024[14] | Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal |
| |
| Kementerian Agama | Perpres 92/2025[15] | Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal |
| |
| Kementerian Agama | Perpres 18/2026[16] | Sekretariat Jenderal |
|
Inspektorat Jenderal |
| |
Galeri
Lambang Departemen Agama (1965)
.png)
Lihat pula
- Daftar Menteri Agama Indonesia
- Daftar Perguruan Tinggi Negeri Keagamaan Indonesia
- Kementerian Indonesia
- Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah ex satuan kerja Kemenag
- Majelis Ulama Indonesia
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia
- Konferensi Waligereja Indonesia
Referensi
- 1 2 3 Peraturan Presiden Nomor 152 tahun 2024 tentang Kementerian Agama
- ↑ Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
- ↑ Rincian Efisiensi Anggaran Semua K/L yang Terdampak Tahun 2025
- 1 2 3 4 5 Sejarah Pembentukan Kementerian Agama
- 1 2 3 4 5 6 "sulsel1.kemenag.go.id: Lintasan Sejarah Agama-Agama di Indonesia Oleh Sudirman, S.Ag". Diarsipkan dari asli tanggal 2015-04-02. Diakses tanggal 2015-03-04.
- ↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 177 Tahun 2000 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 15 Desember 2000. Diakses tanggal 5 Agustus 2026.
- ↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 10 Oktober 2001. Diakses tanggal 5 Agustus 2026.
- ↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 31 Januari 2005. Diakses tanggal 17 Mei 2026.
- ↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 14 Oktober 2005. Diakses tanggal 17 Mei 2026.
- ↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 14 April 2010. Diakses tanggal 17 Mei 2026.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 17 Oktober 2014. Diakses tanggal 17 Mei 2026.
- ↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 15 Juli 2015. Diakses tanggal 17 Mei 2026.
- ↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 26 Januari 2023. Diakses tanggal 17 Mei 2026.
- ↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 November 2024. Diakses tanggal 17 Mei 2026.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 8 September 2025. Diakses tanggal 17 Mei 2026.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. Diakses tanggal 17 Mei 2026.
Pranala luar
| Unsur pembantu pimpinan |  | |
|---|---|---|
| Unsur pelaksana |
| |
| Unsur pengawas | ||
| Unsur pendukung | ||
| Unsur pelaksana tugas pokok di daerah | ||
Daftar (termasuk logo-logonya) | |||||||||||||||||||
| Kementerian |
| ||||||||||||||||||
| Lembag Setingkat Kementerian | |||||||||||||||||||
