Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI
Gambaran umum
Singkatan	KPAI
Didirikan	Oktober 20, 2002;23 tahun lalu (2002-10-20)
Dasar hukum pendirian	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Sifat	Independen
Struktur
Ketua	Margaret Aliyatul Maimunah
Wakil Ketua	Jasra Putra
Anggota	Ai Maryati Solihah Dian Sasmita Sylvana Maria Apituley Aris Adi Leksono Ai Rahmayanti Diyah Puspitarini Kawiyan
Kantor pusat
Jalan Teuku Umar No. 10, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia
Situs web
kpai.go.id

Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau disingkat KPAI adalah sebuah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengawasi, melindungi, dan memastikan bahwa semua hak anak-anak di Indonesia dipenuhi dan tidak dilanggar. KPAI tidak berada di bawah kementerian mana pun, sehingga bisa bekerja secara mandiri tanpa campur tangan pihak lain.

Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas undang-undang sebelumnya. Sejak berdiri, KPAI berperan penting dalam menangani berbagai masalah anak, mulai dari kekerasan, eksploitasi, hingga pelanggaran hak pendidikan dan kesehatan.

Sejarah

KPAI dibentuk secara resmi pada tanggal 20 Oktober 2002 oleh Pemerintah Indonesia sebagai bentuk nyata komitmen negara dalam menjamin perlindungan terhadap anak-anak. Sebelumnya, perlindungan anak lebih banyak ditangani oleh berbagai kementerian dan lembaga sosial secara terpisah-pisah, sehingga tidak terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu, KPAI lahir sebagai lembaga pengawas yang khusus menangani persoalan anak secara menyeluruh dan menyatukan upaya perlindungan anak di seluruh Indonesia.

Dasar Hukum

Beberapa dasar hukum pembentukan dan tugas KPAI antara lain:

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak^[1]
• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002)^[2]
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia^[3]
• Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana^[4]
• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2020 tentang Pengangkatan Anggota KPAI

Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Undang-Undang, tugas dan wewenang KPAI meliputi:

• Mengawasi pelaksanaan perlindungan anak di seluruh Indonesia.
• Memberikan masukan dan saran terhadap kebijakan pemerintah terkait anak.
• Menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran hak anak.
• Melakukan investigasi terhadap kasus yang dilaporkan.
• Mengadvokasi dan menyuarakan perlindungan anak di tingkat nasional dan internasional.
• Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri.

Struktur Organisasi

KPAI terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan beberapa Komisioner yang membidangi urusan-urusan berikut:

• Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak
• Bidang Pendidikan dan Pengasuhan Anak
• Bidang Kesehatan dan NAPZA
• Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
• Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
• Bidang Anak dan Pornografi
• Bidang Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi
• Bidang Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)
• Bidang Sosialisasi dan Partisipasi Publik

Komisioner KPAI

Komisioner KPAI diangkat oleh Presiden Indonesia setelah melalui proses seleksi oleh tim independen.

Referensi

Lihat pula

• Komisi Nasional Perlindungan Anak

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s