Grand Hotel De Djokja

Grand Hotel De Djokja
Grand Hotel De Djokja ketika masih bernama Inna Garuda
Peta interaktif area Grand Hotel De Djokja
Nama sebelumnya	Grand Hotel de Djokja Hotel Asahi Hotel Merdeka Natour Hotel Garuda Inna Garuda Grand Inna Malioboro
Jaringan hotel	InJourney Hospitality
Informasi umum
Jenis	Hotel
Lokasi	Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Alamat	Jalan Malioboro 60
Negara	Indonesia
Koordinat	7°47′26″S 110°22′00″E / 7.790608°S 110.36669°E / -7.790608; 110.36669
Peletakan batu pertama	10 September 1911 (1911-09-10)
Dibuka	15 September 1912 (1912-09-15)
Manajemen	InJourney Hospitality
Data teknis
Jumlah lantai	7
Informasi lain
Jumlah kamar	210
Jumlah rumah makan	5
Akses transportasi umum	Malioboro 1
Situs web
dedjokja.com
Cagar budaya Indonesia
Nama resmi	Hotel Inna Garuda
Jenis	Bangunan
Kriteria	Nasional
Ditetapkan	17 Oktober 2011
Bagian dari	Sumbu Filosofis Yogyakarta
No. referensi	CB.6060.19700101.00887
Nomor SK	PM.89/PM.007/MKP/2011

Grand Hotel De Djokja merupakan sebuah hotel di Kota Yogyakarta, Indonesia yang dimiliki dan dioperasikan oleh InJourney Hospitality. Hotel ini terletak di Jalan Malioboro 60, serta menjadi bangunan pertama yang dapat dilihat oleh pengendara saat melewati jalan tersebut. Hotel ini dibangun mulai tahun 1911 dalam pengelolaan N.V. Grand Hotel de Djokja, yang pernah bergabung ke jaringan hotel Nederlandsch-Indische Hotel Vereeniging hingga bangkrut tahun 1932. Hotel ini juga pernah dipersengketakan oleh perusahaan yang dibentuk oleh Faradj Martak dan Ali Badjened, N.V. Marba, yang membeli N.V. Grand Hotel de Djokja, sebelum akhirnya dimenangkan oleh N.V. Marba dan dilepas ke Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 1953. Hotel ini sempat berganti-ganti nama, sebelum kembali ke nama awalnya pada 2026.

Hotel ini terletak di sebelah tenggara Stasiun Yogyakarta, dan menurut klaim pertama yang ada di koran de Express, memerlukan waktu hanya dua menit untuk sampai di hotel.^[1]

Sejarah

Grand Hotel de Djokja adalah hotel dengan sejarah panjang dan tidak dapat dipisahkan dari Yogyakarta. Sejauh ini, nama hotel telah diubah beberapa kali: Grand Hotel de Djokja, Hotel Asahi, Hotel Merdeka, Hotel Garuda, Natour Garuda, Inna Garuda, dan Grand Inna Malioboro.

Grand Hotel de Djokja

Kehadiran jalur kereta api dan Stasiun Yogyakarta menjadi titik balik penting dalam sejarah perkembangan kawasan Jalan Malioboro. Aksesibilitas transportasi yang semakin mudah dan cepat mendorong lonjakan arus wisatawan serta pendatang yang berkunjung ke Yogyakarta, yang secara langsung memicu kebutuhan mendesak akan fasilitas hospitality yang representatif. Pada awal abad ke-20, dinamika bisnis hotel di utara Jalan Malioboro didominasi oleh dua nama besar yang sangat kompetitif, yakni Hotel Toegoe dan Hotel Mataram. Kedua hotel ini memanfaatkan lokasi strategis yang sangat dekat dengan Stasiun Yogyakarta untuk menjaring para wisatawan. Persaingan yang ketat di antara keduanya menciptakan iklim bisnis yang hangat, sekaligus mempertegas potensi ekonomi Malioboro sebagai pusat koridor pariwisata dan komersial utama di Kota Yogyakarta.^[2]

Melihat prospek bisnis yang terus menjanjikan dan perkembangan Malioboro yang semakin ramai, para investor swasta Belanda mulai melirik kawasan ini untuk menanamkan modal besar. Pada tanggal 27 Mei 1911, empat pengusaha Belanda yang terdiri dari Van der Spel, Pijnacker, Hordijk, dan G. Dom membentuk sebuah korporasi baru bernama N.V. Grand Hotel de Djokja dan bertindak sebagai komisaris. Dengan modal awal ƒ300.000, perusahaan ini sepakat membeli sebidang lahan di sebelah selatan rel kereta api yang sebelumnya dimiliki oleh Van Rijn.^[3] Penunjukan Jansen sebagai Direktur Utama pertama menandai dimulainya langkah operasional perusahaan. Peletakan batu pertama pembangunan hotel kemudian dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 September 1911 oleh Arthur F. Dom, putra dari G. Dom, dengan memercayakan desain bangunan kepada firma arsitektur Harmsen & Plagge asal Semarang. Kabar pembangunan hotel ini langsung mendorong hotel-hotel lama di sekitar kawasan stasiun untuk semakin membenahi dan meningkatkan kualitas pelayanannya demi mempertahankan pangsa pasar.^[4]

Satu tahun kemudian, laporan media massa melalui surat kabar de Expres edisi 18 dan 23 September 1912 mengulas rencana pembukaan hotel beserta jajaran fasilitas yang disiapkannya. Berdiri di atas lahan seluas 8.100 m² (87.000 sq ft) dengan lebar depan mencapai 53 m (174 ft), Grand Hotel de Djokja dibuka praresmi (soft opening) pada tanggal 15 September 1912. Kompleks bangunan awal ini dirancang terdiri dari lima unit paviliun yang dilengkapi beranda santai, ruang duduk privat, serta kamar tidur yang lapang. Keunggulan utama yang ditawarkan hotel ini adalah modernitas teknologinya pada zaman itu, seperti instalasi listrik mandiri, sistem bel listrik pemanggil pelayan di setiap kamar, hingga penyediaan fasilitas garasi khusus bagi para tamu yang membawa mobil.^[1]

Seiring waktu, reputasi Grand Hotel de Djokja terus meroket hingga kerap mengalami overbooking (kelmpahan tamu), terutama selama periode puncak musim liburan. Kondisi ini membuat Hotel Toegoe—pesaing lamanya—semakin kesulitan mengimbangi daya tarik Grand Hotel. Membaca dinamika tersebut, pemilik Hotel Toegoe saat itu, A. Herscheit, akhirnya mengambil keputusan strategis untuk menawarkan kepemilikan aset hotelnya kepada manajemen N.V. Grand Hotel de Djokja senilai ƒ176.000. Kesepakatan akuisisi tersebut berhasil dicapai pada tanggal 30 Januari 1917.^[5][6] Konsolidasi bisnis hospitality ini berlanjut ke tingkat yang lebih besar ketika pada tanggal 6 Juni 1921, Nederlandsch-Indische Hotel Vereeniging (NIHV)—sebuah konsorsium perhotelan Hindia Belanda yang mengoperasikan hotel seperti Tosari, Nongkodjadjar, Tjisoeroepan, dan Ngamplang—mengambil alih dan mengakuisisi N.V. Hotel Toegoe serta N.V. Grand Hotel de Djokja.^[7][8]

Ketenaran Grand Hotel de Djokja tidak hanya ditopang oleh kemewahan bangunannya, tetapi juga oleh keunggulan sajian kulinernya. Hotel ini menjadi sangat terkenal di kalangan wisatawan mancanegara dan elite kolonial berkat kelezatan hidangan khas rijsttafel-nya yang sangat otentik dan kaya rasa.^[9] Berbagai acara penting, konferensi, dan pertemuan berkelas di Yogyakarta pun hampir selalu dipusatkan di ruang-ruang pertemuan hotel ini. Tingginya peran hotel besar dalam menyokong perekonomian memicu kesadaran akan pentingnya wadah komunikasi antarpengelola perhotelan. Pada tahun 1925, dibentuklah sebuah organisasi serikat perhotelan bernama Algemeene Bond Hotelhouders in Nederlandsch-Indië (ABHINI), yang menghimpun para pemilik, pengelola, pengurus, direktur, hingga komisaris industri hotel. Berasal dari gagasan pemilik Hotel Homann, Hotel der Nederlanden, serta Hotel Dibbets Bogor, tujuan didirikannya ABHINI adalah untuk mendorong kemajuan industri perhotelan dan menjamin keberlanjutan pariwisata di Hindia Belanda.^[10]

Pertumbuhan kunjungan wisatawan yang terus membeludak mendorong manajemen Grand Hotel untuk mengumumkan rencana renovasi besar-besaran pada tanggal 10 April 1929. Proyek renovasi yang dijadwalkan mulai berjalan pada bulan Juni tersebut bertujuan mengganti gaya bangunan pondok (cottage style) lama dengan struktur bangunan bertingkat yang jauh lebih modern dan megah. Guna menampung tamu selama masa transisi renovasi, Grand Hotel menyewa sebuah gedung di Kadasterstraat (Jalan Pangurakan) sebagai paviliun sementara.^[11] Namun, pelaksanaan renovasi sempat terhenti sejenak karena adanya kunjungan kenegaraan dari Raja Siam (Thailand), Rama VI Vajiravudh, yang menginap di Grand Hotel pada tanggal 7–12 September 1929. Dalam kunjungan prestisius tersebut, Sang Raja merasa sangat terkesan hingga menganugerahkan penghargaan gelar kehormatan kepada jajaran direksi serta karyawan hotel, sementara Nyonya Stigter secara khusus dianugerahi sebuah bros mutiara.^[12]

Setelah kunjungan kenegaraan tersebut, proyek pembangunan ini dilanjutkan kembali. Pada tanggal 27 Juni 1930, manajemen Grand Hotel mengumumkan bahwa pembangunan sayap kanan telah rampung sepenuhnya dan pengerjaan berlanjut ke sayap kiri, dengan target pembukaan kembali secara menyeluruh pada September 1930.^[13][14] Hasil renovasi ini berhasil mengubah Grand Hotel de Djokja menjadi salah satu landmark arsitektur modern di Yogyakarta. Namun, tantangan baru muncul dari krisis ekonomi global yang menyebabkan induk perusahaannya; NIHV mengalami kebangkrutan pada tahun 1932. Demi menyelamatkan operasional dan mempertahankan keberlangsungan hotel dari dampak kepailitan induknya, manajemen mengangkat J.J. Stigter—yang saat itu menjabat sebagai Direktur Grand Hotel—untuk merangkap jabatan sebagai Direktur ad interim di Hotel Toegoe.^[15][16]

Beberapa tokoh lainnya yang pernah menginap di Grand Hotel de Djokja antara lain:

• Charlie Chaplin, aktor Inggris. Pada tahun 1932, Chaplin berkunjung ke Hindia Belanda; salah satu kota yang dikunjunginya adalah Yogyakarta. Ia beserta rombongan dan saudaranya Sydney Chaplin datang ke Yogyakarta dengan kereta api dan sempat mengunjungi Borobudur.^[17]
• Pangeran Siam, dalam perjalanannya mengelilingi Jawa dan Bali. Menetap di Bandung setelah dibuang dari Siam.^[18]
• Sultan Deli, Tuanku Amaluddin Al Sani Perkara Alamsyah. Pada saat itu, sistem pemerintahan zelfbestuurders (pemerintahan terbatas kepala daerah lokal di bawah pengawasan Pemerintah Kolonial) diperkenalkan.^[19]
• Vicki Baum, penulis Amerika Serikat, saat berkunjung ke Yogyakarta ditemani agennya dari Metro-Goldwyn-Mayer.^[20]
• Anton Philips, pendiri perusahaan elektronik Philips. Ia menghadiahkan sebuah radio kepada Sultan Yogyakarta dan Adipati Pakualaman.^[21]

Hotel Asahi dan Hotel Merdeka

Perjalanan Grand Hotel de Djokja memasuki babak baru yang penuh gejolak ketika pasukan pendudukan Jepang menguasai Hindia Belanda. Selama masa pendudukan tersebut, bangunan hotel disita sepihak oleh militer Jepang dan pengelolanya saat itu, Nyonya Trutenau, diusir paksa dari hotel ini. Di bawah kendali Jepang, nama hotel diubah menjadi Hotel Asahi. Namun, seiring dengan kekalahan Jepang dan proklamasi kemerdekaan Indonesia, penguasaan atas Hotel Asahi secara otomatis beralih menjadi aset milik negara Republik Indonesia. Guna menjaga operasionalnya, seorang pegawai negeri sipil (PNS) eselon 1 dari Kementerian Perhubungan bernama Rachim mulai mengelola hotel tersebut, yang kemudian mengganti namanya menjadi Hotel Merdeka.^[22]

Eksistensi Hotel Merdeka diuji sewaktu Belanda melancarkan aksi militernya dan berhasil menduduki Yogyakarta pada bulan Desember 1948. Akibat pendudukan tersebut, kekuasaan Republik Indonesia di kota itu runtuh sementara waktu, dan kepemilikan Hotel Merdeka dikembalikan lagi kepada N.V. Grand Hotel de Djokja, dengan Nyonya Trutenau yang kembali menjabat sebagai manajer. Kondisi politik kembali berbalik pada 27 Juni 1949 ketika pasukan Belanda ditarik mundur dari Yogyakarta. Seiring penarikan tersebut, Nyonya Trutenau memilih untuk tidak lagi menetap di Yogyakarta, sehingga tata kelola Grand Hotel diserahkan kembali sepenuhnya kepada Kementerian Perhubungan. Untuk mengoperasikan hotel, Rachim mendirikan sebuah perusahaan bernama N.V. Honet (Hotel Negara & Tourisme) bersama dua investor lainnya, yaitu Tjipto Roeslan dan Djody S.H.^[22]

Sengketa perebutan hak pengoperasian dan kepemilikan hotel semakin sengit ketika N.V. Marba, sebuah perusahaan milik pengusaha keturunan Arab-Indonesia yakni Faradj Martak dan Ali Badjened, mengeklaim kepemilikan atas hotel tersebut. Klaim ini menguat saat Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa pada 15 Agustus 1949, N.V. Marba membeli seluruh saham N.V. Grand Hotel de Djokja, yang memberi mereka landasan hukum atas aset hotel. Konflik memuncak saat A. Loebis selaku perwakilan N.V. Marba mendatangi Hotel Merdeka pada 20 Agustus 1949 untuk mencopot nama tersebut dan mengembalikannya menjadi Grand Hotel, tetapi mendapat penolakan keras dari pihak N.V. Honet yang merasa sebagai pengelola sah. Putusan pengadilan menyatakan bahwa N.V. Marba adalah pemilik sah Hotel Merdeka. Menyusul putusan pengadilan ini, per tanggal 31 Desember 1950, hotel bersejarah tersebut resmi berganti nama menjadi Hotel Garuda.^[22][23]

Hotel Garuda/Natour Garuda/Inna Garuda

Setelah hotel tersebut berganti nama per tanggal 31 Desember 1950, operasional hotel tersebut memasuki dinamika baru. Hanya berselang tiga tahun pasca-perubahan nama tersebut, N.V. Marba memutuskan untuk menjual aset hotelnya kepada Pemerintah Kota Yogyakarta karena merasa jenuh dalam mengelola bisnis perhotelan. Pemerintah Kota Yogyakarta menyepakati transaksi pembelian properti ini dengan nilai sebesar Rp3,5 juta. Setelah akuisisi tersebut berhasil, Balai Kota Yogyakarta kemudian dipindahkan dan berkantor di kawasan kompleks hotel tersebut.^[23][24]

Dua dekade kemudian, tatanan pengelolaan hotel kembali mengalami transformasi seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1975. Melalui regulasi tersebut, instruksi dikeluarkan agar hak pengelolaan Hotel Garuda diserahkan secara penuh kepada badan usaha milik negara (BUMN) perhotelan, yakni PT Natour (Persero). Menyesuaikan dengan standar baru dari PT Natour, identitas penginapan ini pun disesuaikan namanya menjadi Hotel Natour Garuda, dengan kelas hotel bintang dua.^[25]

Guna merespons pertumbuhan industri pariwisata yang kian pesat, pada tahun 1982 pemerintah menugaskan PT Natour untuk melakukan renovasi besar-besaran atas Natour Garuda dengan biaya investasi sekitar Rp9 miliar. Pengerjaan proyek yang rampung pada akhir tahun 1984 ini tetap mempertahankan bangunan sayap utara dan selatan, sembari membangun gedung baru setinggi tujuh lantai di bagian belakangnya. Upacara pembukaan resmi (grand opening) digelar pada 29 Juni 1985 dan bangunan baru hotel diresmikan oleh Gubernur DIY, Hamengkubuwana IX. Kualitas layanan yang meningkat membawa Hotel Natour Garuda secara resmi meraih predikat hotel bintang empat pada tahun 1987, yang kemudian disusul oleh perluasan kapasitas menjadi 240 kamar yang diresmikan oleh Paku Alam VIII pada 29 Juni 1991.^[26][27]

Langkah konsolidasi bisnis perhotelan milik negara kembali bergulir pada awal dekade 2000-an yang berdampak langsung pada merek hotel ini. Pada Maret 2001, PT Natour resmi merger dengan PT Hotel Indonesia Internasional (Persero) untuk membentuk entitas BUMN baru bernama PT Hotel Indonesia Natour (Persero). Sebagai bagian dari rebranding nasional, perusahaan baru tersebut memperkenalkan nama dagang (brand identity) baru yakni "Inna Group" atau "Inna Hotels & Resorts". Imbas dari perubahan strategi korporasi ini membuat hotel tersebut bertransformasi menjadi Inna Garuda.^[27]

Grand Inna Malioboro

Langkah modernisasi dan penyelarasan bisnis perhotelan milik negara memasuki era baru ketika Menteri BUMN Rini Soemarno menginstruksikan pembentukan virtual holding BUMN hotel bernama Hotel Indonesia Group (HIG) di bawah Inna Group pada 2016. Pembentukan holding ini bertujuan untuk mengonsolidasikan dan menyinergikan pengelolaan berbagai hotel BUMN yang sebelumnya dioperasikan secara terpisah oleh operator yang berbeda-beda agar memiliki standar pelayanan yang setara dan daya saing yang lebih kuat. Sebagai bagian dari integrasi merek serta penguatan identitas kawasan pariwisata lokal, HIG resmi meluncurkan nama baru untuk Inna Garuda menjadi Grand Inna Malioboro pada tanggal 15 Maret 2017, yang sekaligus mempertegas posisi historisnya sebagai salah satu hotel ikonik di koridor utama Kota Yogyakarta.^[28][29]

Grand Hotel De Djokja (2026–sekarang)

Seiring dengan tuntutan modernisasi dan peningkatan mutu pelayanan, Grand Inna Malioboro ditutup untuk umum mulai tanggal 31 Juli 2023 guna menjalani renovasi besar-besaran. Proyek revitalisasi skala besar ini diawali dengan rencana pembaharuan identitas hotel seiring penataan ulang portofolio lini bisnis perhotelan BUMN. Di bawah naungan Inna Group—yang kemudian berganti nama dagang menjadi InJourney Hospitality setelah bergabung sebagai anak usaha dari holding BUMN pariwisata InJourney—tiga tingkatan merek baru diperkenalkan untuk menandai kelas hotel yang mereka kelola, yaitu Meru untuk kelas mewah bintang lima, Truntum untuk bintang empat, dan Khas untuk bintang tiga. Berdasarkan rencana awal tersebut, Grand Inna Malioboro yang akan naik kelas menjadi hotel bintang lima direncanakan akan mengusung merek baru dengan nama "Meru".^[30]

Demi mewujudkan transformasi fisik dan arsitektural yang ambisius tersebut, InJourney Hospitality menggaet anak usahanya yakni PT Hotel Indonesia Properti dan sebuah BUMN Karya terkemuka, Nindya Karya. Proses renovasi difokuskan pada pengembalian estetika bernilai sejarah tinggi, dengan merestorasi wujud bangunan pada sayap utara, sayap selatan, hingga bagian tengah hotel agar kembali persis seperti bentuk aslinya pada tahun 1930. Seluruh desain interior digarap ulang untuk menghadirkan nuansa heritage yang kental tetapi tetap mewah. Selain perbaikan struktur dan interior, akses tata ruang lingkungan luar juga ditata ulang secara signifikan; area parkir kendaraan yang sebelumnya diakses langsung melewati bagian depan Jalan Malioboro dialihkan ke area halaman samping yang lebih luas demi kenyamanan para tamu dan keteraturan lalu lintas.^[31][32]

Namun, dalam perjalanannya, arah kebijakan penamaan hotel mengalami perubahan strategis. Alih-alih mengeksekusi rencana penggunaan merek "Meru", InJourney Hospitality memilih untuk merangkul nilai historis dan nostalgia dengan mengembalikan nama ikonik aslinya menjadi Grand Hotel De Djokja dengan kelas hotel bintang lima berkapasitas 210 kamar pada tanggal 2 November 2025. Langkah ini dipandang sebagai bentuk penghormatan tertinggi terhadap akar sejarah perhotelan modern pertama di Malioboro. Setelah seluruh pengerjaan fisik dan penataan layanan rampung sepenuhnya, hotel ini kembali beroperasi menyambut para wisatawan melalui gelaran acara pembukaan praresmi (soft opening) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2026.^[33][34][35]

Referensi

Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Grand Inna Malioboro.

• (Inggris) Situs web resmi