Utusan Golongan

Utusan Golongan
Jenis
Jenis	Utusan Golongan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sejarah
Didirikan	22 Juli 1959 (1959-07-22)
Dibubarkan	30 September 2004 (2004-09-30)
Pimpinan
Ketua	Nazri Adlani(Agamawan) sejak 3 Oktober 1999
Komposisi
Anggota	65[1]
Partai & kursi	Independen (65)
Tempat bersidang
Kompleks Parlemen, Jakarta
Konstitusi
Undang-Undang Dasar 1945 Pra-Amandemen
L •B

Utusan Golongan merupakan perwakilan masyarakat Indonesia yang menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Utusan Golongan diisi oleh anggota yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifat nasional, mandiri dan tidak menjadi bagian dari suatu entitas partai politik serta yang kurang atau tidak terwakili secara proporsional di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan terdiri atas golongan ekonomi, agama, sosial, budaya, ilmuwan, dan badan-badan kolektif lainnya seperti perwakilan dari berbagai profesi. Setelah amendemen Undang-Undang Dasar 1945, keberadaan Utusan Golongan dihapuskan dan Utusan Daerah digantikan oleh Dewan Perwakilan Daerah.^[2][3]

Sejarah

Utusan Golongan berakar pada saat Presiden Sukarno mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 pada 22 Juli 1959, yang antara lain membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang keanggotaannya terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ditambah Utusan Daerah dan Utusan Golongan.^[4] Keberadaan Utusan Golongan kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Orde Baru, namun di dalamnya dimasukkan unsur kepentingan politik dari rezim saat itu. Pada masa orde baru, utusan golongan digabung dengan golongan karya dalam satu fraksi karya pembangunan.^[5][6]

Pada masa reformasi, keberadaan utusan golongan mulai dibahas pada saat amandemen UUD 1945. Keputusan untuk penghapusan Utusan Golongan diawali dari pendapat Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra dan tokoh Partai Umat Islam Harun Alrasid. Harun menyatakan bahwa utusan golongan tidak lagi relevan karena semakin banyak kelompok masyarakat yang menuntut kursi di MPR. Sementara Yusril menyatakan bahwa ia lebih sepakat dengan utusan daerah yang dibentuk dengan sistem senator terpisah dengan DPR yang dalam perjalanannya, masalah-masalah tertentu seperti pemilihan presiden dan penetapan GBHN harus dilakukan DPR dan utusan daerah tersebut.^[7] Pada saat amandemen UUD 1945 sedang berlangsung tahun 2002, Penasihat Ahli Setjen MPR-RI Jimly Asshiddiqie sempat melontarkan usulan agar utusan golongan tetap dipertahankan dengan kewenangan terbatas.^[8] Utusan golongan sendiri lewat ketua fraksinya Harun Kamil, sempat bersikukuh ingin mempertahankan eksistensinya di MPR dengan memilih alternatif satu dalam perancangan Pasal 2 Ayat (1). Utusan golongan tetap menginginkan agar struktur MPR adalah terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, ditambah dengan Utusan Golongan yang dipilih oleh DPR, meskipun mayoritas fraksi di MPR saat itu lebih menghendaki alternatif kedua dalam pasal itu yang menyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Keputusan pasal yang mengatur eksistensi utusan golongan pada akhirnya diambil dari alternatif kedua setelah fraksi utusan golongan kalah dalam mekanisme voting terbuka, 120 menolak dan 475 menyetujui utusan golongan dihapus^[9][10] Utusan Golongan sendiri pada akhirnya ditiadakan dan tertulis dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.^[11] Utusan golongan mengakhiri sesinya pada 30 September 2004 untuk terakhir kalinya bersamaan dengan berakhirnya periode MPR 1999–2004.^[12][13]

Keanggotaan

Daftar nama keanggotaan utusan golongan per 1 Oktober 1999.^{[14][15][16][17][18][19][20][21]}

Usulan pembentukan kembali

^[22][23]

Referensi

l b s Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Keanggotaan	Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat
Alat kelengkapan	Pimpinan (Ketua Wakil Ketua) Sekretariat Jenderal
Fraksi aktif	DPD PDIP Golkar Gerindra NasDem Demokrat PKB PAN PKS
Fraksi non aktif	Utusan Golongan Utusan Daerah TNI/Polri Hanura PPP
Lihat pula: Politik dan pemerintahan Indonesia Pemilihan umum

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s