Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi

Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi

Informasi lembaga
Dibentuk	26 Oktober 2006 (2006-10-26)
Dibubarkan	8 Desember 2009 (2009-12-8)
Lembaga pengganti	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Jenis	Lembaga Nonstruktural (Pemerintah)
Wilayah hukum	Indonesia
Pejabat eksekutif	Marsillam Simanjuntak, Ketua UKP3R
Departemen induk	Presiden Indonesia

Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi, disingkat UKP3R atau UKP-PPR, adalah sebuah lembaga yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah Rapat Terbatas pada 26 Oktober 2006.^[1] Marsilam Simandjuntak ditunjuk sebagai kepalanya. UKP3R berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Presiden. UKP3R bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan pemantauan, pengendalian, pelancaran dan percepatan atas pelaksanaan program dan reformasi, sehingga mencapai sasaran, dengan penyelesaian yang penuh. Prioritas pelaksanaan tugas UKP3R adalah perbaikan iklim usaha/investasi dan sistem pendukungnya, pelaksanaan reformasi administrasi pemerintahan, peningkatan kinerja BUMN, perluasan peranan UKM, dan perbaikan penegakan hukum. Pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY, UKP3R diubah menjadi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Kontroversi

Pembentukan UKP3R menghasilkan banyak kontroversi di antaranya isu tidak dilibatkan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembentukannya.

Catatan kaki dan referensi

Lihat pula

• Kabinet Indonesia Bersatu
• Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

Pranala luar

• (Indonesia) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006^{[pranala nonaktif permanen]}
• (Indonesia) Kliping UKP3KR Diarsipkan 2007-03-12 di Wayback Machine.