Sabtu, 14 November 2026
22:54 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis
Roberia

Roberia

pejabat eselon di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Bagikan:
Infobox orangRoberia
250px-Direktur_Harmonisasi_Peraturan_Perundang-undangan_I_Ditjen_PP_Kemkumham_Roberia.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Suntingan nilai di Wikidata
Biografi
Kelahiran23 April 1970 Suntingan nilai di Wikidata (56 tahun)
Bukittinggi Suntingan nilai di Wikidata
Data pribadi
PendidikanUniversitas Indonesia Suntingan nilai di Wikidata
Kegiatan
Pekerjaanpegawai negeri sipil Suntingan nilai di Wikidata
Bekerja diKementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Suntingan nilai di Wikidata

Roberia (lahir 23 April 1970) adalah birokrat Indonesia yang bertugas sebagai Penjabat Wali Kota Pariaman sejak 12 Oktober 2023 hingga 20 Februari 2025.[1] Sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) sejak 22 April 2022.[2]

Roberia dilahirkan di Bukittinggi, Sumatera Barat pada 23 April 1970[3] dari keluarga Minangkabau. Orang tuanya merupakan warga Jorong Bingkudu, Canduang, Kabupaten Agam. Ia mengenyam pendidikan di SD Bingkudu, SMP Simpang Canduang, dan SMK-SMAK Padang. Pada 1991, ia merantau ke Jakarta dan menjadi buruh pabrik. Ia kemudian meraih gelar Sarjana Hukum dan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2004 dan PNS di tahun berikutnya.[4] Ia meraih gelar Magister Hukum dan Doktor dari Universitas Indonesia pada 2009 dan 2014.[5] Tesisnya berjudul "Analisis Yuridis Perbaikan Sistim Remunerasi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia".[6] Sedangkan disertasinya berjudul "Paradigma Jaminan Kesehatan Nasional (Konstruksi Jaminan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Menurut Konstitusi Indonesia)".[7]

Roberia memulai karier sebagai PNS di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.[4] Ia tercatat menjabat Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia pada 2014. Di tahun berikutnya, ia berpindah menjadi Kepala Sub Direktorat HPP I Bidang Politik dan Pemerintahan DJPP Kemenkumham. Pada 2017, ia dimutasi menjadi Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Direktorat HPP I Ditjen PP Kemenkumham hingga 2019.[8]

Pada 2018, Roberia sempat menjabat Sekretaris Satuan Tugas Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), kemudian Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPIP hingga 2019. Pada 2019, ia diangkat sebagai Ketua Tim Asistensi Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian Universitas Islam Internasional Indonesia hingga 2023. Pada 2020, ia diangkat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo hingga 2022.[8][9]

Roberia tercatat sebagai dosen dengan perjanjian kerja pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang sejak 2023.[5]

Referensi

  1. ↑ "Sonny Pj Wako Padang Panjang dan Roberia Pj Wako Pariaman, Ini Pesan Mahyeldi". 12 Okt 2023. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2023-10-13. Diakses tanggal 16 Agu 2024.{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam: |accessdate=
  2. ↑ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2023-10-13. Diakses tanggal 2023-10-13.
  3. ↑ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2023-08-04. Diakses tanggal 2023-10-13.
  4. 1 2 "Profil Roberia, Pejabat Kemenkumham Resmi jadi Pj Wali Kota Pariaman, Putra Asli Canduang Agam". Tribunpadang.com. Diakses tanggal 16 Agu 2024.{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam: |accessdate=
  5. 1 2 "PDDikti". pddikti.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 16 Agu 2024.{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam: |accessdate=
  6. ↑ Roberia, Author (16 Agu 2009). "Analisis yuridis perbaikan sistim remunerasi pegawai negeri sipil RI". Universitas Indonesia Library. Diakses tanggal 16 Agu 2024.{{cite web}}: |first= memiliki nama generik; Periksa nilai tanggal dalam: |accessdate= and |date=
  7. ↑ Roberia, Author (16 Agu 2013). "Paradigma jaminan kesehatan nasional (konstruksi jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan negara kesejahteraan menurut konstitusi Indonesia) = The national health care benefits paradigm construction health care benefits for all Indonesian people in achieving the welfare state according to Indonesian constitution". Universitas Indonesia Library. Diakses tanggal 16 Agu 2024.{{cite web}}: |first= memiliki nama generik; Periksa nilai tanggal dalam: |accessdate= and |date=
  8. 1 2 "Roberia Resmi Jadi Penjabat Wali Kota Pariaman, Berikut Profilnya". 12 Okt 2023. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2023-10-13. Diakses tanggal 16 Agu 2024.{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam: |accessdate=
  9. ↑ https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3570:yasonna-mengajak-pejabat-baru-kemenkumham-untuk-tetap-berinovasi-dalam-meningkatkan-pelayanan-di-tengah-keterbatasan-akibat-pandemi-covid-19&catid=268&Itemid=73&lang=en[pranala nonaktif permanen]
Bupati
120px-Coat_of_arms_of_West_Sumatra.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Wali Kota
Wakil Bupati
Wakil Wali Kota
Terakhir diperbarui: 19 Juli 2026
Wali kota di Indonesia berdasarkan provinsi
Aceh
Bali
Banten
Bengkulu
Gorontalo
Jakarta
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Pegunungan
Papua Selatan
Papua Tengah
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
DI Yogyakarta
Terakhir diperbarui: 20 Oktober 2025
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan