Presiden Turki

Presiden Republik Türkiye
Petahana Recep Tayyip Erdoğan
Cabang eksekutif pemerintahan Turki
Gelar	Tuan Presiden (informal) Yang Terhormat (formal) Yang Mulia (formal, diplomatik)
Status	Kepala negara Kepala pemerintahan Panglima tertinggi
Anggota	Kabinet Dewan Keamanan Nasional Dewan Militer Tertinggi
Kediaman	Kompleks Kepresidenan
Ditunjuk oleh	Pemungutan suara langsung
Dasar hukum	Konstitusi Turki (1982)
Pendahulu	Sultan Kesultanan Utsmaniyah (sebagai Kepala Negara) Perdana Menteri Turki (sebagai Kepala Pemerintahan)
Pejabat perdana	Mustafa Kemal Atatürk
Dibentuk	Oktober 29, 1923;103 tahun lalu (1923-10-29)
Wakil	Wakil Presiden
Gaji	₺1.428.000/US$75.435 (2023)[1]
Situs web	www.tccb.tr

Turki
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Turki
Konstitusi Sejarah Sekularisme
Legislatif Majelis Agung Nasional Ketua: İsmail Kahraman Pemimpin Oposisi Utama Kemal Kılıçdaroğlu
Pemerintah Presiden (daftar) Recep Tayyip Erdoğan Wakil Presiden Fuat Oktay Kabinet Kabinet Sekarang(ke-66) Kementerian Dewan Keamanan Nasional Gubernur
Peradilan Mahkamah Konstitusi Dewan Negara Pengadilan Kasasi Pengadilan Akun Turki
Pemilihan Umum Sistem Elektoral Siklus Elektoral Dewan Pemilihan Tertinggi Pemilu Terakhir PilPres 2007 2014 2018 Pemilu Jun 2015 Nov 2015 2018 Kota 2009 2014 2019 Referendum 2007 2010 [Referendum konstitusi Turki 2017 2017]] Partai Politik
Hubungan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Menteri Luar Negeri (daftar) Misi Diplomasi dari Turki di Turkey Diplomat Turki Paspor Persyaratan Visa Organisasi Internasional Turki Uni Eropa Kementerian Uni Eropa Menteri Uni Eropa Bergabung Badan Bea Cukai
Lihat Juga Ekonomi Sejarah Sejarah Republik Angkatan Bersenjata Portal Turki
Negara lainnya Atlas
l b s

Presiden Turki, secara resmi Presiden Republik Türkiye (Turki: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı), adalah kepala negara dan kepala pemerintahan Turki. Presiden memimpin cabang eksekutif pemerintahan nasional dan merupakan panglima tertinggi militer Turki. Presiden juga mengepalai Dewan Keamanan Nasional.

Jabatan presiden Turki dibentuk bersamaan dengan proklamasi Republik Türkiye pada 29 Oktober 1923, dengan presiden pertama sekaligus pendirinya adalah Mustafa Kemal Atatürk.^[2][3] Secara tradisional, kepresidenan sebagian besar merupakan jabatan seremonial, dengan kewenangan eksekutif yang sebenarnya dijalankan oleh perdana menteri Turki. Namun, amendemen konstitusi yang disetujui dalam referendum konstitusi 2017 menghapus jabatan perdana menteri dan memberikan kekuasaan eksekutif penuh kepada presiden, yang berlaku setelah pemilihan umum 2018.^[4][5] Presiden dipilih secara langsung oleh pemilih Turki yang memenuhi syarat untuk masa jabatan lima tahun.^[6][7]

Presiden Turki disebut Cumhurbaşkanı ("Pemimpin Republik"), dan sebelumnya secara arkais disebut Cumhurreisi atau Reis-i Cumhur, yang juga berarti "kepala republik/rakyat".^[8][9]

Recep Tayyip Erdoğan adalah presiden Turki ke-12 dan saat ini, yang telah menjabat sejak 28 Agustus 2014.

Sejarah

Jabatan presiden dibentuk bersamaan dengan proklamasi republik pada 29 Oktober 1923. Dalam pemungutan suara yang diadakan pada hari yang sama, Mustafa Kemal Atatürk dengan suara bulat terpilih sebagai presiden pertama. Sejak saat itu hingga 2014, semua presiden kecuali Kenan Evren dipilih oleh Majelis Agung Nasional Turki.

Di antara para mantan presiden, Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü dan Celâl Bayar menjabat sebagai presiden yang berafiliasi dengan partai politik. Atatürk dan İnönü tetap menjabat sebagai ketua sekaligus presiden Partai Rakyat Republik, sedangkan Celâl Bayar mengundurkan diri dari jabatan ketua Partai Demokrat ketika mulai menjabat sebagai presiden, tetapi tetap menjadi anggota partai tersebut selama masa kepresidenannya.

Dengan Konstitusi 1961 yang dibuat setelah kudeta 1960, diputuskan bahwa presiden harus memutuskan segala hubungan dengan partai politik. Evren, yang memerintah negara sebagai kepala negara dan kepala Dewan Keamanan Nasional setelah kudeta 1980, diangkat menjadi presiden pada 7 November 1982, ketika konstitusi disahkan melalui pemungutan suara rakyat, sesuai dengan pasal sementara pertama Konstitusi 1982.

Dengan referendum amendemen konstitusi 2007, diputuskan bahwa presiden akan dipilih oleh rakyat, dan dalam pemilihan pertama yang diadakan pada 10 Agustus 2014 setelah perubahan tersebut, Recep Tayyip Erdoğan terpilih sebagai presiden oleh rakyat. Presiden, yang merupakan kepala negara, juga menjadi kepala pemerintahan setelah referendum amendemen konstitusi 2017.

Peran kepemimpinan

Kepala negara

Sebagai kepala negara, presiden mewakili pemerintah Turki kepada rakyatnya sendiri, dan mewakili bangsa kepada dunia. Menghina kepala negara dilarang berdasarkan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Turki.^[10]

Ketua partai

Para pemimpin partai politik umumnya diharapkan untuk maju sebagai calon presiden bagi partainya. Namun, mereka juga dapat memutuskan untuk tidak mencalonkan diri dan berkontribusi dalam proses pencalonan individu lain.

Dari 1961 hingga 2017, presiden Turki diwajibkan memutuskan seluruh hubungan, jika ada, dengan partai politik mereka.^[11] Konvensi ini ada untuk memastikan ketidakberpihakan presiden dalam memimpin sistem konstitusional Turki. Namun, perubahan orientasi kepresidenan pada 2017 menjadi jabatan eksekutif utama menghapus konvensi ini, karena presiden mengambil jabatan setelah memenangkan kontestasi pemilu partisan.^[11]

Pemimpin regional

Presiden Turki secara luas dipandang sebagai kekuatan regional karena pentingnya posisi strategis negara tersebut, pengaruh geopolitik, kekuatan ekonomi dan militer, warisan budaya, serta hubungan historisnya. Keterlibatan aktif mereka dalam diplomasi regional, upaya mediasi, bantuan kemanusiaan, dan kerja sama ekonomi memperkuat peran Turki sebagai pemain utama dalam membentuk dinamika regional serta mendorong stabilitas dan kemakmuran di kawasan yang lebih luas.^[12]

Proses pemilihan

Kelayakan

Pasal 101, Bagian 1 Konstitusi menetapkan tiga kualifikasi untuk menjabat sebagai presiden. Untuk menjabat sebagai presiden, seseorang harus:

• merupakan warga negara Turki yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota parlemen;
• berusia sekurang-kurangnya 40 tahun;
• telah menyelesaikan pendidikan tinggi.^[13]

Jika calon presiden merupakan anggota Majelis Agung Nasional Turki, ia harus mengundurkan diri dari kursinya karena prinsip pemisahan kekuasaan.

Pemilihan

Prinsip-prinsip mengenai pemilihan Presiden diatur dalam Pasal 101 Konstitusi dan Undang-Undang Pemilihan Presiden.^[14]

Dalam pemilihan yang dilaksanakan melalui hak pilih universal, calon yang memperoleh mayoritas mutlak dari suara sah terpilih sebagai presiden. Jika mayoritas tersebut tidak tercapai pada putaran pertama, pemungutan suara putaran kedua dilaksanakan pada hari Minggu kedua setelah pemungutan suara tersebut. Dua calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran pertama ikut serta dalam pemungutan suara ini dan calon yang memperoleh mayoritas suara sah terpilih sebagai presiden.

Jika salah satu calon presiden yang memperoleh hak untuk mengikuti putaran kedua tidak dapat mengikuti pemilihan karena alasan apa pun, putaran kedua dilaksanakan dengan mengganti calon yang kosong sesuai dengan urutan hasil putaran pertama. Jika hanya satu calon yang tersisa untuk putaran kedua, pemungutan suara tersebut dilaksanakan sebagai referendum. Calon presiden yang memperoleh mayoritas suara sah terpilih sebagai presiden. Jika calon tersebut gagal memperoleh mayoritas suara sah dalam pemilihan, pemilihan presiden akan dijadwalkan untuk diulang.^[15]

Sebelum amendemen konstitusi yang disetujui dalam referendum 2007, Majelis Agung Nasional Turki memilih salah satu anggotanya sebagai Presiden.^[16]

Pelantikan

Sebelum menjalankan kekuasaan jabatan, seorang presiden diwajibkan untuk mengucapkan sumpah kepresidenan, yang tercantum dalam Pasal 103, Bagian 1 Konstitusi. Ini merupakan satu-satunya komponen upacara pelantikan yang diwajibkan oleh Konstitusi:

Dalam kapasitas saya sebagai Presiden Republik, saya bersumpah demi kehormatan dan integritas saya di hadapan Bangsa Turki yang Agung dan di hadapan sejarah untuk menjaga keberadaan dan kemerdekaan negara, keutuhan negara dan bangsa yang tidak terpisahkan, serta kedaulatan mutlak bangsa; menaati Konstitusi, supremasi hukum, demokrasi, prinsip-prinsip dan reformasi Atatürk, serta prinsip-prinsip republik sekuler; tidak menyimpang dari cita-cita bahwa setiap orang berhak menikmati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam kondisi damai dan sejahtera secara nasional serta dalam semangat solidaritas dan keadilan nasional; dan melakukan segala upaya untuk mempertahankan dan menjunjung tinggi kemuliaan dan kehormatan Republik Turki serta melaksanakan tanpa keberpihakan fungsi-fungsi yang telah saya emban.^[17]

Pelantikan berlangsung di Majelis Agung Nasional Turki. Sumpah tersebut disiarkan langsung melalui TBMM-TV terlepas dari apakah hari tersebut merupakan hari kerja reguler Majelis Agung Nasional Turki.^[18]

Masa jabatan

Berkas:Seal of the Presidency (used on documents).jpg

Batas masa jabatan

Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Pengecualian berlaku ketika masa jabatan presiden berakhir melalui keputusan parlemen (misalnya, pemakzulan dan pemberhentian dari jabatan). Dalam hal ini, presiden dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan tambahan, dengan masa jabatan yang tidak selesai tersebut tidak dihitung dalam batas dua masa jabatan.^[19]

Masa jabatan presiden yang sedang menjabat berlanjut hingga presiden terpilih mulai menjabat. Sebelum 1961, tidak ada batas masa jabatan presiden. Hingga amendemen konstitusi yang disetujui dalam referendum 2007, presiden dipilih untuk satu masa jabatan selama tujuh tahun.^[20]

Kekosongan dan suksesi

Jika jabatan presiden kosong karena alasan apa pun dan terdapat waktu satu tahun atau kurang sebelum pemilihan umum Majelis Agung Nasional Turki, pemilihan presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum Majelis Agung Nasional Turki pada hari Minggu pertama setelah hari ke-60 sejak jabatan tersebut kosong.

Jika jabatan presiden kosong karena alasan apa pun dan masih terdapat waktu lebih dari satu tahun sebelum pemilihan umum Majelis Agung Nasional Turki, pemilihan presiden dilaksanakan pada hari Minggu terakhir dalam waktu 45 hari setelah hari jabatan tersebut kosong. Presiden yang terpilih dengan cara ini melanjutkan tugasnya hingga tanggal pemilihan Majelis Agung Nasional Turki. Bagi presiden yang telah menyelesaikan sisa masa jabatan, periode ini tidak dihitung sebagai satu masa jabatan.

Jika pemilihan tidak dapat diselesaikan, jabatan presiden yang sedang menjabat terus berlangsung sampai presiden baru mulai menjabat.

Jika Majelis Agung Nasional Turki memutuskan bahwa pemilihan baru tidak dapat dilaksanakan karena perang, pemilihan presiden ditunda selama satu tahun. Jika alasan penundaan belum berakhir, proses ini dapat diulangi sesuai dengan prosedur dalam keputusan penundaan.

Pertanggungjawaban dan ketidakbertanggungjawaban

Setelah amendemen konstitusi 2017

Referendum konstitusi 2017 memperluas pertanggungjawaban presiden di luar pemakzulan karena pengkhianatan tingkat tinggi. Berdasarkan amendemen konstitusi yang disetujui dalam referendum tersebut, Majelis Agung Nasional Turki dapat memulai penyelidikan terhadap presiden, wakil presiden atau anggota Kabinet mana pun berdasarkan usulan mayoritas sederhana dari seluruh anggotanya, dan dalam jangka waktu kurang dari satu bulan, dengan persetujuan tiga perlima dari seluruh anggota. Penyelidikan dilakukan oleh komisi yang terdiri atas 15 anggota Majelis, masing-masing dicalonkan oleh partai politik sesuai dengan proporsi keterwakilan mereka. Komisi menyerahkan laporannya yang memuat hasil penyelidikan kepada ketua majelis dalam waktu dua bulan. Jika penyelidikan tidak selesai dalam jangka waktu tersebut, masa kerja komisi diperpanjang satu bulan lagi. Dalam waktu sepuluh hari sejak laporan diserahkan kepada ketua majelis, laporan tersebut dibagikan kepada seluruh anggota Majelis, dan sepuluh hari setelah pembagiannya, laporan tersebut dibahas dalam sidang pleno. Setelah disetujui oleh dua pertiga dari seluruh anggota Majelis melalui pemungutan suara rahasia, orang atau orang-orang yang menjadi subjek penyelidikan dapat diadili di hadapan Mahkamah Konstitusi. Persidangan harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan, dan jika tidak, diberikan tambahan waktu satu kali selama tiga bulan.

Presiden yang sedang diselidiki tidak dapat menyerukan pemilihan umum. Presiden yang dinyatakan bersalah oleh Mahkamah akan diberhentikan dari jabatannya.

Ketentuan pasal ini juga berlaku terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan presiden selama masa jabatannya.

Sebelum amendemen konstitusi 2017

Sebelum referendum konstitusi 2017, presiden tidak bertanggung jawab atas tindakan dan perintahnya, kecuali pemakzulan karena pengkhianatan tingkat tinggi. Semua keputusan presiden, kecuali keputusan yang berwenang dibuat presiden sendiri, harus ditandatangani oleh perdana menteri dan menteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan konstitusi dan undang-undang lainnya. Dengan demikian, perdana menteri dan menteri yang bersangkutan bertanggung jawab atas keputusan tersebut, bukan presiden. Keputusan dan perintah yang ditandatangani presiden atas inisiatifnya sendiri tidak dapat diajukan banding kepada lembaga peradilan mana pun, termasuk Mahkamah Konstitusi. Satu-satunya bentuk pertanggungjawaban presiden adalah pemakzulan karena pengkhianatan tingkat tinggi atas usulan sekurang-kurangnya sepertiga dari seluruh anggota parlemen dan berdasarkan keputusan sekurang-kurangnya tiga perempat dari seluruh anggota.^[21]

Pengangkatan oleh presiden

Setelah referendum konstitusi 2017, kepresidenan memperoleh kekuasaan mutlak atas kabinet dan pengangkatan pejabat yudisial. Erdoğan mengangkat tokoh-tokoh berikut: wakil presiden, para menteri, Kepala Staf Umum, komandan angkatan darat, laut dan udara, Jenderal Gendarmerie, Komandan dan Komandan Penjaga Pantai, Ketua Dewan Pengawas Negara, Jaksa Agung Mahkamah Kasasi, gubernur dan bupati, Gubernur Bank Sentral Republik Turki, serta rektor universitas.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai peradilan Turki dan independensi secara keseluruhan, terutama setelah referendum konstitusi 2017, karena sebagian besar hakim dan lembaga kini diangkat oleh presiden.

Kediaman

Kompleks Kepresidenan di Ankara merupakan kediaman resmi presiden. Kompleks ini secara resmi diresmikan sebagai kediaman resmi presiden oleh Erdoğan pada Hari Republik negara tersebut, 29 Oktober 2014.^[22] Dari 1923 hingga 2014, Kediaman Çankaya berfungsi sebagai kediaman para presiden. Wisma Tamu Negara Kepresidenan [tr] berfungsi sebagai wisma tamu resmi presiden dan sebagai kediaman sekunder presiden jika diperlukan. Kediaman Huber, Kediaman Laut Atatürk Florya, dan Paviliun Vahdettin telah digunakan sebagai tempat kerja presiden atau kediaman musim panas.

Tugas dan tanggung jawab

Tugas presiden tercantum dalam Pasal 104 Konstitusi.

• Presiden menyampaikan pidato pembukaan Majelis Agung Nasional pada hari pertama tahun legislatif,
• Presiden dapat memanggil Majelis Agung Nasional untuk bersidang apabila dianggap perlu,
• Presiden dapat mengesahkan undang-undang atau mengembalikan undang-undang kepada Majelis Agung Nasional untuk dipertimbangkan kembali (yaitu veto),
• Presiden mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan undang-undang atau ketentuan tertentu di dalamnya, serta Tata Tertib parlemen dengan alasan bahwa hal tersebut bertentangan dengan konstitusi dalam bentuk atau isinya,
• Presiden mengangkat dan memberhentikan Wakil Presiden Turki dan menteri-menteri pemerintah,
• Presiden bertindak sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Turki, atas nama Majelis Agung Nasional, dan mempertahankan kedaulatan serta keutuhan wilayah Turki,
• Presiden mengangkat pejabat tinggi Angkatan Bersenjata Turki, termasuk Kepala Staf Umum Turki, serta mengatur tata cara dan prinsip yang mengatur pengangkatan tersebut melalui keputusan eksekutif,
• Presiden mengangkat duta besar Turki untuk negara-negara asing, dan menerima duta besar asing yang diangkat untuk Turki,
• Presiden dapat merundingkan, menyelesaikan, meratifikasi, dan mengumumkan perjanjian internasional,
• Presiden dapat mengajukan rancangan amendemen Konstitusi Turki untuk referendum,
• Presiden dapat meringankan atau mengampuni hukuman pidana yang dijatuhkan kepada seseorang atas dasar penyakit kronis, disabilitas, atau usia lanjut,
• Presiden dapat menyerukan pemilihan baru untuk Majelis Agung Nasional (dengan memerintahkan pembubaran) dan kepresidenan, sehingga mengakhiri masa jabatan yang sedang dijalankan,
• Presiden menyerahkan rancangan anggaran kepada Majelis Agung Nasional untuk disetujui,
• Presiden memanggil dan memimpin Dewan Keamanan Nasional Turki,
• Presiden dapat menyatakan keadaan darurat, dengan persetujuan Majelis Agung Nasional (dalam keadaan darurat, keputusan presiden memerlukan persetujuan parlemen),
• Presiden dapat menandatangani keputusan eksekutif, yang tidak boleh mengatur hak-hak dasar yang tercantum dalam Konstitusi dan hal-hal yang menurut Konstitusi harus diatur secara eksklusif melalui undang-undang, atau hal-hal yang secara eksplisit telah diatur dalam undang-undang. (Undang-undang berlaku apabila bertentangan dengan keputusan eksekutif dan keputusan eksekutif menjadi tidak berlaku jika parlemen menetapkan undang-undang mengenai hal yang sama.)
• Presiden mengangkat anggota dan ketua, serta memberikan instruksi kepada Dewan Pengawas Negara, untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan inspeksi,
• Presiden mengangkat 12 dari 15 anggota Mahkamah Konstitusi, seperempat anggota Dewan Negara, Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung Mahkamah Kasasi, serta empat dari 13 anggota Dewan Hakim dan Jaksa.

Presiden juga menjalankan tugas seleksi dan pengangkatan, serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Konstitusi dan undang-undang.

Presiden pelaksana

Setelah referendum konstitusi 2017

Menurut amendemen konstitusi yang disetujui dalam referendum 2017, jika presiden sementara tidak dapat menjalankan tugas karena sakit, bepergian ke luar negeri, atau keadaan serupa, wakil presiden Turki bertindak sebagai presiden dan menjalankan kekuasaan presiden sampai presiden kembali. Jika jabatan presiden kosong karena alasan apa pun, pemilihan presiden harus dilaksanakan dalam waktu 45 hari dan sementara itu wakil presiden bertindak sebagai presiden serta menjalankan kekuasaan presiden sampai presiden berikutnya terpilih. Jika tersisa satu tahun atau kurang sebelum pemilihan umum, pemilihan parlemen dilaksanakan pada waktu yang sama. Jika tersisa lebih dari satu tahun, presiden yang baru terpilih akan terus menjabat hingga pemilihan umum berikutnya.^[23][24]

Sebelum referendum konstitusi 2017

Sebelum amendemen konstitusi yang disetujui dalam referendum 2017, Ketua Majelis Agung Nasional Turki bertindak sebagai Presiden dalam kasus jabatan presiden sementara atau permanen kosong dan menjalankan kekuasaan presiden sampai presiden kembali bertugas atau presiden baru terpilih dalam waktu 45 hari.^[25]

Pemilihan terbaru

Pemilihan presiden di Turki dilaksanakan pada Mei 2023, bersamaan dengan pemilihan parlemen, untuk memilih presiden untuk masa jabatan lima tahun.^[26][27]

Linimasa presiden

Linimasa berikut menggambarkan perkembangan para presiden dan afiliasi politik mereka pada saat mulai menjabat.

Lihat juga

• Portal Turki

• Presiden Siprus Utara
• Mobil resmi negara
• Resimen Pengawal Kepresidenan
• Daftar kabinet Turki

Referensi

Pranala luar

• Situs web Presiden

Templat:Kepala negara dan pemerintahan Asia