Proklamasi Republik Turki

Proklamasi Republik Turki

Tanggal	Oktober 29, 1923(103 tahun lalu) (1923-10-29)
Waktu	20:30[1] (sekitar) (TRT)
Tempat	Majelis Agung Nasional Turki
Lokasi	Ankara, Turki
Nama lain	Pengesahan Undang-Undang No. 364, tertanggal 29 Oktober 1339[2]
Penyebab	Keperluan untuk menentukan bentuk pemerintahan negara Krisis kabinet yang timbul akibat pengunduran diri pemerintah pada 27 Oktober 1923
Hasil	Pendirian Republik Turki Pemilihan Mustafa Kemal Pasha secara bulat sebagai presiden Penugasan jabatan perdana menteri kepada İsmet Pasha

Proklamasi Republik Turki (Turki: Cumhuriyetin ilanı), yang secara resmi dideklarasikan dalam sidang Majelis Agung Nasional Turki pada 29 Oktober 1923, menetapkan bentuk pemerintahan Turki sebagai sebuah republik. Hal ini diwujudkan melalui amendemen konstitusi yang dirancang oleh Mustafa Kemal Atatürk.

Dalam pengertian yang lebih luas, proklamasi republik merupakan bagian integral dari Reformasi Atatürk yang bertujuan memodernisasi masyarakat Turki, serta merupakan gerakan revolusioner politik yang membuka jalan bagi pembaruan dan reformasi lainnya.^[3]

Bersamaan dengan "Undang-Undang tentang Amendemen yang Berkaitan dengan Perubahan Beberapa Ketentuan Konstitusi Turki, No. 364, tertanggal 29 Oktober 1339 (1923)", amendemen dilakukan terhadap enam pasal (1, 2, 4, 10, 11, dan 12) Konstitusi Turki tahun 1921; pasal pertama diubah menjadi sebagai berikut:

"Kedaulatan tanpa syarat berada di tangan Bangsa. Metode pemerintahan didasarkan pada prinsip penyelenggaraan langsung dan nyata urusan rakyat oleh rakyat itu sendiri. Bentuk pemerintahan negara Turki adalah republik."

Perubahan yang dilakukan terhadap pasal-pasal konstitusi lainnya membentuk lembaga kepresidenan; ditetapkan bahwa presiden akan dipilih oleh Majelis Agung Nasional Turki dari antara para anggotanya, dan tata cara pembentukan pemerintahan diubah. Dalam hal struktur organisasi pemerintahan, terjadi peralihan dari sistem pemerintahan majelis menuju sistem parlementer.^{[4][butuh klarifikasi]}

Latar belakang

Kesultanan Utsmaniyah diperintah dengan monarki absolut hingga tahun 1876.^[3] Selama periode tersebut, lembaga kesultanan memegang kedaulatan absolut atas penduduk.^[5] Meskipun pembahasan mengenai ideologi republik dimulai pada era Tanzimat, para intelektual Utsmaniyah menganggap pembentukan monarki konstitusional sudah memadai, sehingga tidak ada dorongan atau tuntutan lebih lanjut untuk bentuk pemerintahan yang lebih maju.^[3] Kesultanan Utsmaniyah secara administratif diperintah sebagai monarki konstitusional dari 1876 hingga 1878 dan kembali dari 1908 hingga 1920.^[3]

Setelah berakhirnya Perang Dunia I, yang mengakibatkan runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah, Perang Kemerdekaan Turki dimulai di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk dan sejak tahun-tahun awal secara tegas menyatakan bahwa kehendak rakyat selanjutnya akan berlaku dalam pemerintahan.^[5] Pasal ketiga dari deklarasi yang dikeluarkan pada 23 Juli 1919, setelah Kongres Erzurum, menyatakan, "Penting untuk membuat kekuatan nasional efektif dan kehendak nasional menjadi dominan".

Untuk mewujudkan kehendak nasional secara konkret, sebuah parlemen dibentuk di Ankara pada 23 April 1920, yang dikenal sebagai Majelis Agung, setelah pendudukan Istanbul dan pembubaran Majelis Deputi. Presiden majelis yang beranggotakan 390 orang tersebut, yang diberi kekuasaan luar biasa, sekaligus ditugaskan memimpin pemerintahan dan bertindak sebagai kepala negara.

Konstitusi Turki 1921, yang diadopsi oleh majelis pada 20 Januari 1921, menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan bangsa Turki. Sebagai reaksi terhadap terus digunakannya Pemerintahan Istanbul sebagai wakil bangsa Turki, majelis pada 1 November 1922 memberikan suara untuk menghapuskan kesultanan Utsmaniyah.^[5]

Setelah keputusan untuk mengadakan pemilihan umum baru pada 1 April 1923, persiapan konstitusi baru dimulai atas arahan Mustafa Kemal hingga pembentukan majelis baru.^[6] Konstitusi yang ada menegaskan bahwa kedaulatan nasional berada di tangan bangsa Turki dan bahwa wewenang untuk mewakili kehendak tersebut didelegasikan kepada majelis atas nama bangsa, tetapi tidak menentukan bentuk pemerintahan atau ibu kota.^[5] Dalam penyusunan konstitusi baru, Mustafa Kemal berdiskusi dengan orang-orang di sekitarnya mengenai proklamasi republik.^[6] Dalam pernyataannya kepada seorang koresponden surat kabar Austria Neue Freie Presse pada 22 September 1923, yang pertama kali dirangkum dalam bahasa Turki oleh surat kabar İkdam, Mustafa Kemal secara eksplisit memperkenalkan istilah "republik" sebagai tanggapan atas pertanyaan koresponden tersebut, yang menimbulkan gaung besar baik di dalam negeri maupun internasional.^[6] Pada Oktober 1923, İsmet Pasha dan sekelompok anggota parlemen mengajukan rancangan undang-undang kepada Majelis Agung Nasional Turki yang mengusulkan agar Ankara diakui sebagai ibu kota pemerintahan. Dengan disahkannya undang-undang satu pasal ini pada 13 Oktober 1923, yang secara resmi menetapkan Ankara sebagai ibu kota, perdebatan sengit mengenai pusat pemerintahan yang berada di Istanbul terselesaikan dan langkah penting menuju proklamasi republik pun diambil.^[6]

Perkembangan

Krisis pemerintahan

Per 1 November 1922, negara yang kini tidak lagi memiliki kesultanan diperintah dengan sistem parlementer. Dalam sistem pemerintahan ini, setiap menteri dipilih oleh parlemen, sehingga terbentuk pemerintahan yang mempertemukan orang-orang dengan pandangan yang tidak sejalan. Selain itu, terjadi perdebatan panjang untuk setiap kementerian.^[7] Anggota Komite Eksekutif yang baru dibentuk setelah pemilihan parlemen baru menyatakan kesulitan bekerja dalam kondisi tersebut. Kelemahan pemerintahan menjadi jelas pada 23 Oktober. Ali Fethi Bey, yang secara bersamaan menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan ketua komite eksekutif, menyatakan niat untuk melepaskan jabatan Menteri Dalam Negeri kepada Ahmet Ferid Bey. Namun, parlemen menolak usulan tersebut dan memilih Sabit Bey (Mehmet Sabit Sağıroğlu), anggota parlemen dari Erzincan. Demikian pula, wakil ketua Majelis Agung Nasional, Ali Fuat Bey, menyatakan keinginan untuk mengundurkan diri dan mengusulkan Yusuf Kemal Bey sebagai penggantinya. Namun, parlemen tidak menerima usulan tersebut dan memilih Rauf Bey.^[7]

Menanggapi situasi tersebut, Mustafa Kemal, selaku ketua parlemen, mengadakan rapat pemerintah pada malam 25 Oktober 1923 di Kediaman Çankaya. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa Komite Eksekutif akan mengundurkan diri dan tidak ikut serta dalam Komite Eksekutif yang baru terpilih.^[6] Dengan demikian, terciptalah krisis pemerintahan yang kemudian mengarah pada deklarasi Republik.

Usulan amendemen konstitusi

Setelah pengunduran diri Komite Eksekutif dibacakan di Majelis Agung Nasional Turki pada 27 Oktober, upaya untuk membentuk Komite Eksekutif baru dimulai. Namun, upaya oposisi untuk membentuk pemerintahan baru tidak membuahkan hasil. Pada 28 Oktober, dalam jamuan makan malam di Kediaman Çankaya yang dihadiri İsmet Pasha (İnönü), Fethi Bey (Okyar), Kazım Pasha (Özalp), Kemalettin Sami Pasha, Halit Pasha (Karsıalan), Fuat (Bulca), dan Ruşen Eşref Bey (Ünaydın), yang diselenggarakan oleh Mustafa Kemal Atatürk, dibahas jalan keluar dari krisis kabinet, dan Mustafa Kemal Atatürk memberi tahu para tamunya bahwa "Tuan-tuan! Kita akan memproklamasikan republik besok." Setelah makan malam, Mustafa Kemal Atatürk dan İsmet Pasha menyusun rancangan undang-undang tersebut bersama-sama.^[8]

Rapat Kelompok Partai Rakyat

Pada pagi 29 Oktober 1923, Kelompok Partai Rakyat bersidang di parlemen untuk membahas perubahan kabinet. Ketika pembahasan menemui jalan buntu, diputuskan untuk menugaskan Mustafa Kemal Atatürk menyelesaikan masalah tersebut. Meminta waktu satu jam untuk mencari solusi, Mustafa Kemal kemudian berbicara satu jam setelahnya dan menyatakan bahwa jika bentuk pemerintahan menjadi republik, tidak akan ada lagi krisis pemerintahan. Untuk itu, rezim perlu secara resmi diakui sebagai republik dan struktur pemerintahan perlu disesuaikan. Ia mengajukan usulan amendemen konstitusi. Setelah pidato-pidato dalam rapat Kelompok Partai Rakyat, usulan tersebut dibacakan secara keseluruhan, kemudian setiap pasalnya dibacakan dan disetujui satu per satu.^[6]

Sidang parlemen

Segera setelah rapat Kelompok Partai Rakyat, sidang parlemen dimulai. Ketika parlemen sedang membahas urusan lainnya, rancangan undang-undang tersebut secara resmi diperiksa dan didokumentasikan oleh Komite Konstitusi.^[9] Undang-undang tersebut, yang diiringi tepuk tangan dari banyak anggota parlemen dan seruan "Hidup Republik!" selama pidato-pidato mereka, disahkan.^[9] Selanjutnya, pemilihan presiden dilaksanakan, dan dengan suara bulat dari 158 anggota, Mustafa Kemal Pasha terpilih sebagai presiden.^[10]

Lihat pula

• Peringatan 100 tahun Republik Turki
• Hari Republik (Turki)

Referensi