Minggu, 22 November 2026
02:36 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Pengangguran Bandar Lampung Turun Signifikan, Tetapi Puluhan Ribu Warga Masih Mencari Kerja Lampung Selatan Bakauheni Makin Ketat: Sinergi Aparat Berantas Narkoba Lintas Sumatera-Jawa Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Resmi Naik 7,79 Persen, Lampaui Jakarta Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Ditetapkan, Buruh Anggap Jauh dari Kebutuhan Hidup Layak Bandar Lampung Dosen Unila Peringatkan Potensi PHK Massal Akibat Kenaikan UMP Lampung 7,79% Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Bandar Lampung Pengangguran Bandar Lampung Turun Signifikan, Tetapi Puluhan Ribu Warga Masih Mencari Kerja Lampung Selatan Bakauheni Makin Ketat: Sinergi Aparat Berantas Narkoba Lintas Sumatera-Jawa Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Resmi Naik 7,79 Persen, Lampaui Jakarta Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Ditetapkan, Buruh Anggap Jauh dari Kebutuhan Hidup Layak Bandar Lampung Dosen Unila Peringatkan Potensi PHK Massal Akibat Kenaikan UMP Lampung 7,79% Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang

Pastor bonus

Bagikan:
Neraca Keadilan
Bagian dari seri tentang
Hukum Kanonik
Gereja Katolik
icon PortalKatolik

Pastor bonus (bahasa Indonesia:Gembala yang Baik) adalah sebuah Konstitusi Apostolik yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 28 Juni 1988. Konstitusi ini melakukan beberapa reformasi dalam proses pelaksanaan pemerintahan pusat Gereja Katolik Roma, seperti yang disebutkan di dalam artikel pertamanya: "Kuria Romawi adalah kumpulan dari departemen-departmen dan institusi-institusi yang membantu Sri Paus dalam penggunaan jabatan tertinggi pastoralnya bagi kebaikan dan pelayanan seluruh Gereja dan dari gereja-gereja partikular. Konstitusi ini oleh karenanya memperkuat persatuan iman dan umat Allah serta memajukan misi-misi yang pantas bagi Gereja di dunia".

Pastor bonus dicabut dan digantikan oleh Praedicate evangelium (dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2022 oleh Paus Fransiskus) dan berlaku sejak tanggal 5 Juni 2022.

Latar Belakang

Pastor bonus mengatur peran-peran dari berbagai sekretariat, kongregasi, dewan kepausan, komisi kepausan, pengadilan, dan kantor-kantor Tahta Suci seperti Kantor Perayaan Liturgi Kepausan. Konstitusi ini juga melahirkan norma-norma mengenai Kunjungan Ad limina bagi para uskup ke Roma dan hubungan antara Tahta Suci dengan gereja-gereja partikular dan konferensi episkopal.

Perubahan

Beberapa perubahan yang dirancang di dalam konstitusi ini adalah penggabungan kembali Dewan Urusan Publik Gereja ke dalam Sekretarian Negara Vatikan sebagai Seksi Hubungan Luar Negeri (Seksi Kedua). Dewan Urusan Publik Gereja sebelumnya pernah menjadi bagian Sekretariat Negara, tetapi dijadikan departemen yang berdiri sendiri oleh Paus Paulus VI pada tahun 1967.[1] Pastor bonus juga membuka keanggotaan di dalam departemen-departemen yang ada bagi para perangkat gereja, diakon, kaum rohaniwan/ti, dan kaum awam. Selama berabad-abad, hanya para kardinal yang berhak atas keanggotaan di dalam tubuh Tahta Suci, tetapi Paus Paulus VI memperbolehkan para uskup keuskupan untuk menjadi anggotanya menyusul panggilan atas aturan kolegialitas, atau aturan gereja yang menempatkan beberapa orang dengan jumlah yang genap di dalam suatu badan agar menghindari adanya "raja" dalam badan tersebut dan menjamin lancarnya pelaksanaan tugas mereka, di Konsili Vatikan II. Konstitusi ini meneruskan proses keterbukaan pemerintahan pusat gereja dengan memperbolehkan wakil-wakil dari para umat untuk mendapatkan peran di dalam Kuria Romawi.

Referensi

  1. ↑ "Secretariat of State: Profile". The Holy See. Diakses tanggal 2007-04-23.

Pranala luar

Sekretariat
Sekretariat Negara
Dikasteri
Tribunal
Ekonomi
Kantor
Institut
Komisi antar-dikasteri
Komisi dan Komite
Organisasi lainnya
Dewan, komisi, dan kantor
Akademi Kepausan
Takhta Kepausan di Roma
Sejarah
Bekas
dikasteri (kongregasi)
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan