Keuskupan

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Bagian dari seri tentang
Ius vigens (hukum mutakhir) Kitab Hukum Kanonik 1983 Omnium in mentem Magnum principium Kitab Hukum Kanon Gereja-Gereja Timur Ad tuendam fidem Ex corde Ecclesiae Indulgentiarum Doctrina Praedicate evangelium Veritatis gaudium Pastor bonus Pontificalis Domus Universi Dominici gregis Kebiasaan Reformasi sidang pembatalan perkawinan Paus Fransiskus Dokumen-dokumen Konsili Vatikan II Christus Dominus Lumen gentium Optatam totius Orientalium Ecclesiarum Presbyterorum ordinis Sacrosanctum Concilium Lima Perintah Gereja
Sejarah Hukum Kitab Hukum Kanonik 1917 Corpus Iuris Canonici Dekretis Regulæ Iuris Decretales Gregorii IX Dekretalis Decretum Gratiani Extravagantes Liber Septimus Tata Tertib Gereja Purba Didakhe Konstitusi Apostolik Kanon Apostolik Koleksi Kanon Purba Collectiones canonum Dionysianae Collectio canonum quadripartita Collectio canonum Quesnelliana Collectio canonum Wigorniensis Lain-Lain Dekretal Pseudo-Isidorus Benedictus Deus (Pius IV) Contractum trinius Cacat bawaan
Hukum Oriental Kitab Kanon Gereja-Gereja Timur Reformasi Kanonik Timur Oleh Pius XII Nomokanon Eparki Agung Eparki
Hukum Liturgi Ecclesia Dei Mysterii Paschalis Sacrosanctum Concilium Musicam Sacram Summorum Pontificum Tra le sollecitudini
Hukum Sakramen Kanon 844 Ex opere operato Omnium in mentem Validus est, sed illicitus Puasa dan pantang Imamat Suci Halangan Abstemius Selibat Kaum Klerus Nulitas Tahbisan Suci Surat dimisorial Aprobasi Pengakuan Dosa Penitensiaria Apostolik Absolutio Complicis Canon penitentiarius Forum internal Paenitentiale Theodori Kanon penitensial Meterai Pengakuan Dosa Ekaristi Disiplin Ekaristi Kanon 915
Hukum Perkawinan Afinitas Larangan Kawin Pernyataan Nulitas Reformasi Peradilan Nulitas Perkawinan Oleh Paus Fransiskus Defensor Matrimonii Halangan Perkawinan Halangan Kejahatan Beda Agama Ligamen Dispensasi Perkawinan Ratum Sed Non Consummatum Perkawinan Alami Privilegium Paulinum Privilegium Petrinum
Peradilan dan Pengadilan Mahkamah Mahkamah Agung Signatura Apostolik Mahkamah Rota Romana Penitensiaria Apostolik Pejabat Vikaris Yudisial/Officialis Auditor Advocatus Diaboli Defensor Matrimonii Prosedur Appel comme d'abus Presumsi
Struktur Kanonik Gereja-Gereja Partikular Gereja-Gereja Partikular Sui Iuris Gereja Latin Gereja-Gereja Katolik Timur Gereja-Gereja Partikular Lokal Keabasan Nullius Abas Nullius Vikariat Apostolik Vikaris Apostolik Administrasi Apostolik Administrator Apostolik Keuskupan Agung Keuskupan Cathedraticum Eparki Agung Eparki Dekanat Dekan Ordinariat militer Misi Sui Iuris Ordinariat personal Anglicanorum Coetibus Prelatur personal Persona Yuridis Paroki Kuria Romawi Dicasterium Kongregasi Dewan kepausan
Yurisprudensi Koronasi kanonik Citra-citra yang dikoronasi secara kanonik Perhitungan waktu Kebiasaan Delegata potestas non potest delegari Derogasi Dispensasi Taxa Innocentiana Indultum Halangan Tafsir Dewan Kepausan bagi Naskah Legislatif Yurisdiksi Peritus Obrepsi & subrepsi Obrogasi Promulgasi Pengunduran diri Sri Paus Sede vacante Vacatio legis Validus est, sed illicitus
Filsafat dan Teori Dasar Teologi Eklesiologi Risalah Hukum Determinatio
Hukum Persona Persona (hukum kanonik) Umur kanonik Kewenangan kanonik Klerus dan jawatan publik Selibat Kaum Klerus Hidup bakti Cacat bawaan Emansipasi Persona fisik dan yuridis Ius patronatus Laisasi (dispensasi) Bidat
Dokumen Kanonik Notaris (hukum kanonik) Protonotaris Apostolik Konstitusi Apostolik Kanon Kondordat Dekret Dekretal Ensiklik Motu proprio Ordinansi Brevet kepausan Bulla kepausan Penitensial Hukum Positif Reskrip
Hukum Pidana Kanon 1324 Kanon 1398 Ekskomunikasi Interdik Forum internal Laisasi (hukuman) Kecaman Latae Sententiae
PortalKatolik
l b s

Dalam Gereja Katolik, keuskupan atau dioses adalah suatu istilah untuk wilayah atau yurisdiksi gerejawi gerejawi, termasuk bagi beberapa denominasi Kristen, yang diatur oleh seorang uskup.

Gereja Katolik

Kitab Hukum Kanonik (KHK) Gereja Katolik mendefinisikan keuskupan sebagai "bagian dari umat AlIah, yang dipercayakan kepada Uskup untuk digembalakan dengan kerja sama para imam, sedemikian sehingga dengan mengikuti gembalanya dan dihimpun olehnya dengan Injil serta Ekaristi dalam Roh Kudus, membentuk Gereja partikular, dalam mana sungguh-sungguh terwujud dan berkarya Gereja Kristus yang satu, kudus, katolik dan apostolik."^[1]

Keuskupan merupakan gereja partikular dalam relasinya dengan gereja universal yang dipimpin oleh Paus. Hanya Paus yang memiliki wewenang untuk mendirikan suatu keuskupan setelah mendengarkan alasan-alasan yang diajukan oleh para uskup di daerah tersebut. Pada umumnya suatu keuskupan dibagi menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil, yang disebut paroki, yang dipimpin oleh seorang imam paroki.

Seluruh keuskupan dipimpin oleh seorang uskup, tetapi seorang uskup belum tentu memimpin suatu keuskupan. Uskup yang memimpin suatu keuskupan disebut uskup diosesan. Uskup-uskup diosesan diangkat dan ditugaskan di dalam suatu keuskupan oleh Paus, sementara ia sendiri merangkap jabatan sebagai Uskup Roma. Sementara itu, uskup yang tidak memimpin suatu keuskupan disebut uskup tituler. Uskup tituler bisa saja berstatus sebagai pembantu dari uskup diosesan (uskup auksilier), calon uskup diosesan (uskup koajutor), atau mantan uskup (uskup emeritus) di dalam suatu keuskupan.

Keuskupan metropolit dan sufragan

Lihat pula: Uskup metropolit dan Uskup sufragan

DI dalam Gereja Katolik, terdapat pengelompokan beberapa keuskupan yang berdekatan menjadi suatu provinsi gerejawi.

Di dalam provinsi gerejawi tersebut, suatu keuskupan diberi kekhususan sebagai pemegang "takhta metropolit", sehingga keuskupan tersebut disebut juga "metropolis" atau "keuskupan metropolit", dengan uskupnya yang disebut "uskup metropolit". Takhta metropolit merupakan takhta episkopal (takhta apostolik para uskup) utama di dalam provinsi gerejawi. Meskipun demikian, kedudukan ini sebenarnya tidak memiliki kekuasaan apa pun atas keuskupan-keuskupan lainnya selain beberapa wewenang khusus yang berhubungan dengan pengawasan pada keuskupan-keuskupan tersebut. Umumnya, keuskupan metropolit dianggap sama dengan keuskupan agung.

Keuskupan-keuskupan yang bukan merupakan keuskupan metropolit di dalam suatu provinsi gerejawi disebut "keuskupan sufragan", dengan uskupnya yang disebut "uskup sufragan".

Pembentukan keuskupan metropolit dan provinsi gerejawi bertujuan untuk mempersatukan keuskupan-keuskupan yang berdekatan ke dalam layaknya suatu gugusan (cluster), dalam rangka mengembalakan umat yang kurang lebih mirip budayanya. Oleh karena itu, pembentukan keuskupan agung tidak memiliki hubungan dengan luas wilayah ataupun kedewasaan keimanan umat secara umum.

Keuskupan agung

Lihat pula: Uskup agung

Keuskupan agung merupakan istilah untuk wilayah keuskupan yang dipimpin oleh uskup agung. Keuskupan agung umumnya dibentuk dari suatu keuskupan oleh Paus.

Istilah "keuskupan agung" dan "uskup agung" biasanya dianggap sama dengan "keuskupan metropolit" dan "uskup metropolit",^[2] yang menjadi pemegang takhta metropolit (takhta episkopal utama) di dalam suatu provinsi gerejawi, meskipun terdapat beberapa pengecualian, seperti yang disebutkan di paragraf-paragraf berikut. Sebagai contoh, Keuskupan Agung Jakarta yang merupakan keuskupan metropolit dalam Provinsi Gerejawi Jakarta, yang juga beranggotakan Keuskupan Bogor dan Keuskupan Bandung.^[3]

Meskipun sangat jarang, terdapat beberapa khusus yang menjadikan keuskupan agung sebagai keuskupan sufragan dalam suatu provinsi gerejawi. Misalnya Keuskupan Agung Avignon dan Aix yang merupakan keuskupan-keuskupan sufragan dalam provinsi gerejawi yang takhta metropolitnya dipegang oleh Keuskupan Agung Marseille.^[4]^[5] Kedua keuskupan tersebut pada awalnya merupakan keuskupan metropolit, tetapi status metropolit keduanya dicabut pada tahun 2002 dan dilebur ke dalam Provinsi Gerejawi Marseille.

Selain itu, terdapat pula beberapa keuskupan agung yang tidak membentuk provinsi gerejawi. Keuskupan nonmetropolit semacam ini biasanya tunduk langsung pada Takhta Suci. Contohnya adalah Keuskupan Agung Singapura.^[6]

Gereja Inggris dan Persekutuan Anglikan

Setelah Reformasi Inggris, Gereja Inggris masih tetap mempertahankan struktur keuskupan seperti halnya pada Gereja Katolik. Struktur tersebut kemudian diikuti pula oleh Gereja-Gereja lainnya dalam Persekutuan Anglikan.