Modal perseroan terbatas dalam hukum Indonesia meliputi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor suatu perseroan terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mewajibkan anggaran dasar perseroan memuat besarnya jumlah ketiga jenis modal tersebut.[1]: Pasal 15 ayat (1) huruf d Perseroan persekutuan modal adalah perseroan yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.[2]: Lampiran, Pasal 109 angka 1 (Pasal 1 angka 1)
Ketentuan pokoknya terdapat dalam Bab III UUPT tentang modal dan saham.[1]: Bab III Ketentuan mengenai modal dasar diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan rumusan yang kini berlaku termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023).[2]: Lampiran, Pasal 109 angka 3 (Pasal 32) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 (PP 8/2021) ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.[3]: konsiderans menimbang
Modal dasar
Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan yang terdiri atas saham tanpa nilai nominal.[1]: Pasal 31 Dalam rumusan menurut UU 6/2023, UUPT menyatakan bahwa perseroan wajib memiliki modal dasar, yang besarannya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar diatur dalam peraturan pemerintah.[2]: Lampiran, Pasal 109 angka 3 (Pasal 32)
PP 8/2021 memuat kewajiban yang sama dan menetapkan bahwa bagi perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, besaran minimum modal dasar harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[3]: Pasal 3 dan Pasal 5 Perubahan besarnya modal dasar merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri, yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.[2]: Lampiran, Pasal 109 angka 1 (Pasal 1 angka 16) [1]: Pasal 21 ayat (2) huruf d
Modal ditempatkan dan modal disetor
Paling sedikit 25 persen dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh, dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.[1]: Pasal 33 ayat (1)–(2) Menurut penjelasan UUPT, bukti penyetoran yang sah antara lain berupa bukti setoran pemegang saham ke rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris.[1]: Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Bukti penyetoran itu wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri paling lama 60 hari sejak tanggal akta pendirian perseroan, atau sejak tanggal pengisian pernyataan pendirian bagi perseroan perorangan.[3]: Pasal 4
Setiap pengeluaran saham lebih lanjut untuk menambah modal ditempatkan harus disetor penuh. Penjelasan UUPT menegaskan bahwa penyetoran atas saham tidak dapat dilakukan dengan cara mengangsur.[1]: Pasal 33 ayat (3) dan penjelasannya Akta pendirian memuat nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.[1]: Pasal 8 ayat (2) huruf c
Penyetoran modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lain. Setoran dalam bentuk lain dinilai berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Penyetoran dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih dalam waktu 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah rapat umum pemegang saham (RUPS) memutuskan penyetoran tersebut.[1]: Pasal 34 Pemegang saham dan kreditor lain yang mempunyai tagihan terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran saham, kecuali disetujui oleh RUPS.[1]: Pasal 35 ayat (1)
Dalam pendaftaran pendirian melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, bukti setor modal termasuk dokumen pendukung yang disimpan oleh notaris. Untuk setoran berupa uang, bukti itu dapat berupa salinan slip setoran atau surat keterangan bank atas nama perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri, atau surat pernyataan telah menyetor modal yang ditandatangani oleh semua anggota direksi, semua pendiri, dan semua anggota dewan komisaris.[4]: Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 1 dan ayat (2)
Sejarah ketentuan modal dasar minimum
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU 1/1995) menetapkan modal dasar paling sedikit Rp20.000.000. Pada saat pendirian, paling sedikit 25 persen dari modal dasar harus telah ditempatkan, dan setiap penempatan harus telah disetor paling sedikit 50 persen dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan.[5]: Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1)–(2) Seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan.[5]: Pasal 26 ayat (3)
Dalam naskah asli UUPT tahun 2007, modal dasar paling sedikit Rp50.000.000. Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum yang lebih besar, dan perubahan besarnya modal dasar ditetapkan dengan peraturan pemerintah.[1]: Pasal 32 naskah asli Menurut penjelasannya, kegiatan usaha tertentu itu antara lain usaha perbankan, asuransi, atau freight forwarding.[1]: Penjelasan Pasal 32 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PP 29/2016), yang ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2016, menentukan bahwa besaran modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri.[6]: Pasal 1 ayat (3) Peraturan itu tetap mewajibkan paling sedikit 25 persen dari modal dasar ditempatkan dan disetor penuh, dengan bukti penyetoran yang disampaikan secara elektronik kepada Menteri paling lama 60 hari sejak tanggal akta pendirian.[6]: Pasal 2 ayat (1)–(2) PP 29/2016 dicabut oleh PP 8/2021, yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021.[3]: Pasal 15 dan bagian penutup
| Peraturan | Modal dasar | Penempatan dan penyetoran |
|---|---|---|
| UU 1/1995 | Paling sedikit Rp20.000.000 | Paling sedikit 25 persen ditempatkan, setiap penempatan disetor paling sedikit 50 persen dari nilai nominal |
| UUPT 2007 (naskah asli) | Paling sedikit Rp50.000.000 | Paling sedikit 25 persen ditempatkan dan disetor penuh |
| PP 29/2016 | Berdasarkan kesepakatan para pendiri | Paling sedikit 25 persen ditempatkan dan disetor penuh |
| UU 11/2020, UU 6/2023, dan PP 8/2021 | Berdasarkan keputusan pendiri | Paling sedikit 25 persen ditempatkan dan disetor penuh |
Penambahan modal
Penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada dewan komisaris untuk menyetujui pelaksanaan keputusan tersebut untuk jangka waktu paling lama satu tahun, dan penyerahan kewenangan itu sewaktu-waktu dapat ditarik kembali.[1]: Pasal 41
Keputusan RUPS untuk menambah modal dasar sah apabila memenuhi persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar.[1]: Pasal 42 ayat (1) Pada RUPS pertama, persyaratan itu adalah kehadiran paling sedikit dua pertiga bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan persetujuan paling sedikit dua pertiga bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan; pada RUPS kedua, kehadiran paling sedikit tiga perlima bagian dan persetujuan paling sedikit dua pertiga bagian, kecuali anggaran dasar menentukan lebih besar.[1]: Pasal 88 ayat (1)–(3) Penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar cukup diputuskan dengan kuorum kehadiran lebih dari setengah bagian dari seluruh saham dengan hak suara dan persetujuan lebih dari setengah bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan lebih besar. Penambahan ini wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan.[1]: Pasal 42 ayat (2)–(3)
Saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikannya untuk klasifikasi saham yang sama. Kewajiban penawaran ini tidak berlaku untuk pengeluaran saham yang ditujukan kepada karyawan perseroan, kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham dan telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS, atau dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS. Apabila pemegang saham tidak menggunakan haknya dalam waktu 14 hari sejak tanggal penawaran, perseroan dapat menawarkan sisa saham kepada pihak ketiga.[1]: Pasal 43
Pengurangan modal
Keputusan RUPS untuk mengurangi modal sah apabila memenuhi persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar. Direksi wajib memberitahukan keputusan itu kepada semua kreditor dengan mengumumkannya dalam satu atau lebih surat kabar paling lambat tujuh hari sejak tanggal keputusan RUPS.[1]: Pasal 44 Dalam waktu 60 hari sejak pengumuman, kreditor dapat mengajukan keberatan tertulis kepada perseroan dengan tembusan kepada Menteri. Apabila keberatan ditolak, tidak diselesaikan, atau tidak ditanggapi dalam jangka waktu yang ditentukan, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.[1]: Pasal 45
Pengurangan modal merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan diberikan apabila tidak ada keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu tersebut, telah dicapai penyelesaian atas keberatan, atau gugatan kreditor ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[1]: Pasal 46 Pengurangan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham. Penurunan nilai nominal tanpa pembayaran kembali harus dilakukan secara seimbang terhadap seluruh saham dari setiap klasifikasi, kecuali disetujui oleh semua pemegang saham yang nilai nominal sahamnya dikurangi.[1]: Pasal 47 ayat (1)–(4)
Modal perseroan perorangan
Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia.[2]: Lampiran, Pasal 109 angka 5 (Pasal 153A) Pernyataan pendirian memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan, dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.[2]: Lampiran, Pasal 109 angka 5 (Pasal 153B ayat (1)–(2)) Format isian pernyataan pendirian memuat antara lain jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, serta nilai nominal dan jumlah saham.[3]: Pasal 7 ayat (2)
Kewajiban memiliki modal dasar dan kewajiban menempatkan serta menyetor penuh paling sedikit 25 persen dari modal dasar dalam PP 8/2021 juga berlaku bagi perseroan perorangan. Bukti penyetorannya disampaikan paling lama 60 hari sejak tanggal pengisian pernyataan pendirian.[3]: Pasal 1 angka 1, Pasal 3, dan Pasal 4 Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi perseroan persekutuan modal apabila pemegang sahamnya menjadi lebih dari satu orang atau tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.[4]: Pasal 25 ayat (1)
Lihat pula
Referensi
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
- 1 2 3 4 5 6 "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
- 1 2 3 4 5 6 "Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
- 1 2 "Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas" (PDF). peraturan.go.id. Kementerian Hukum Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
- 1 2 "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
- 1 2 "Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas" (PDF). peraturan.go.id. Kementerian Hukum Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-03.