Kepala Protokol Negara

Kepala Protokol Negara (bahasa Inggris: Chief of Protocol) adalah pejabat pemerintah yang mengepalai bidang protokoler suatu negara, mengawasi keamanan, logistik, dan etiket dalam fungsi diplomatik baik nasional ataupun internasional. Bidang keprotokoleran negara memutuskan hak keistimewaan tamu diplomatik, keamanan tuan rumah diplomatik, penggunaan lalu-lintas udara untuk keperluan diplomatik serta memastikan semua etiket kenegaraan berjalan dengan lancar. Bidang keprotokoleran ini biasanya dipimpin oleh Kepala Protokol yang terlibat sebagai kontak pertama dengan delegasi pemerintah asing yang bertamu ke negara penyambut untuk melaksanakan perencanaan kegiatan kedepan, seperti pertemuan puncak kunjungan bilateral maupun multilateral.

Di Indonesia

Kepala Protokol Negara disingkat "KPN" adalah Pejabat yang secara ex-officio dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menangani urusan keprotokolan dan kekonsuleran pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.^[1] Dalam hal ini dijabat oleh pejabat Eselon 1 dari Kementerian Luar Negeri yaitu Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler. Sebagai Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler (Dirjen Protkons) di Kementerian Luar Negeri, ia juga diembankan tugas tambahan oleh negara sebagai KPN.^[2] Ia dibantu oleh seorang Direktur Protokol Kementerian Luar Negeri yang bertanggung jawab untuk mengatur jalanya kegiatan, acara serta upacara kenegaraan yang melibatkan Presiden RI dengan tamu negara asing setingkat kepala negara dan/atau kepala pemerintahan serta perwakilan negara asing (seperti Duta besar) agar berjalan dengan lancar serta sesuai dengan rencana.

Lihat juga

• Protokol
• Diplomat

Referensi

l b s Diplomasi dan diplomat
Peran	Gelar kepala diplomatik Multilateral Duta besar keliling Wakil tetap PBB Wakil residen Bilateral-nasional Duta besar Komisaris tinggi Nunsius Kuasa usaha Kepala perwakilan Wakil kepala perwakilan Bilateral-subnasional Konsul Bilateral-insuler Agen jenderal Residen Komisaris residen Utusan Menurut portofolio (Atase) Atase sains Atase budaya Atase pertanian Atase udara Atase pertahanan Atase kepolisian Atase laut Atase hukum Komisaris perdagangan Kuasa misi Penasihat kuasa investasi Peran lain Menteri luar negeri Kepala Protokol Negara Kurir diplomatik Utusan ratu Klasifikasi Pangkat diplomatik
Kantor	Kedutaan besar de facto Komisariat tinggi Konsulat Korps diplomatik Korps konsuler Legasi Negara pelindung Nunsiatur apostolik Perwakilan diplomatik
Jenis	Diplomasi pertahanan Paradiplomasi Diplomasi budaya Diplomasi elektronik Diplomasi lepas Diplomasi spektrum penuh Diplomasi preventif Diplomasi buku cek Diplomasi koersif Diplomasi komersial Diplomasi gerilya Diplomasi senjata Diplomasi baru Diplomasi publik Diplomasi stadion Diplomasi ziarah Diplomasi jebakan utang Diplomasi segitiga Diplomasi ulang alik Gastrodiplomasi
Topik	Akreditasi diplomatik Kopor diplomatik Kawat diplomatik Korps diplomatik Kredensial diplomatik Sejarah diplomasi Kelemahan diplomatik Kekebalan diplomatik Hukum diplomatik Pangkat diplomatik Jasa diplomatik Seragam diplomatik Korps konsuler Kekebalan konsuler Bantuan konsuler Protokol
Dokumen	Eksekuatur Surat kepercayaan Surat protes
Topik lain	Kota kembar dan saudara Bantuan pembangunan (Lembaga) Delegasi parlementer
Kategori