Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jenis
Jenis	Alat kelengkapan DPR yang bertujuan membahas dan menetapkan rancangan bagi alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Pimpinan
Ketua	Said Abdullah(PDI-P)
Wakil Ketua	Muhidin Mohamad Said(Golkar)
Wakil Ketua	Wihadi Wiyanto(Gerindra)
Wakil Ketua	Syarief Abdullah Alkadrie(NasDem)
Wakil Ketua	Jazilul Fawaid(PKB)
Komposisi
Partai & kursi	PDI-P (22)   Golkar (15)   Gerindra (14)   NasDem (10)   PKB (10)   Demokrat (9)   PKS (9)   PAN (8)   PPP (2)
Situs web
Badan Anggaran DPR RI
L •B

Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari tiap-tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi

Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Tugas

• membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;
• menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait;
• membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga;
• melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
• membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan
• membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi.

Anggota komisi dalam Badan Anggaran harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada komisi. Badan Anggaran

Daftar Ketua dan Wakil Ketua

Periode 2014-2019

Periode 2019-2024^[1]

Periode 2024-2029^[2]

Tantangan dan Masalah

Meskipun terdapat upaya untuk mengoptimalkan dana transfer pemerintah pusat dalam bentuk belanja modal, Badan Anggaran DPR RI menghadapi sejumlah tantangan dan masalah yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut.^[3] Pertama, ketidakpatuhan daerah terhadap porsi anggaran belanja yang ditetapkan oleh Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu faktor utama.^[4] Sebagai contoh, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa minimal 20 persen penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pembangunan infrastruktur atau belanja modal belum dipenuhi oleh 302 daerah.^[5]

Kedua, kapasitas birokrat di daerah yang belum memadai untuk merealisasikan dana transfer juga menjadi kendala.^[6] Hal ini menyebabkan dana transfer pemerintah pusat mengendap di deposito bank,^[7] karena pejabat daerah cenderung memilih untuk "main aman" akibat kekhawatiran berurusan dengan hukum.^[8] Ketiga, terdapat permasalahan dalam pertanggungjawaban belanja daerah yang dibiayai dari dana transfer,^[9] yang sering kali menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan berpotensi menyebabkan kerugian negara.^[10]

Selain itu, rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan tren penurunan, sementara rasio belanja modal masih fluktuatif dan belum mencapai target nasional. Rendahnya rasio belanja modal ini berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun belanja modal memiliki multiplier effect yang signifikan terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.^[11]

Pemerintah pusat telah mengambil langkah untuk mendisiplinkan perilaku pemerintah daerah dengan mewajibkan 25% dari DAU digunakan untuk belanja modal/infrastruktur. ^[12]Namun, diperlukan langkah-langkah konkrit lebih lanjut untuk mengubah pola pikir pemerintah daerah agar realisasi belanja modal dapat meningkat dan berkualitas.

Referensi

Pranala luar

• Situs Resmi DPR mengenai Banggar Diarsipkan 2011-09-26 di Wayback Machine.
• Ketua, Wakil ketua, Anggota Diarsipkan 2011-09-26 di Wayback Machine.

l b s Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Fungsi	Legislasi Anggaran Pengawasan
Tugas dan wewenang	Persetujuan Pertimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Hak	Interpelasi Angket Menyatakan pendapat
Alat kelengkapan	Pimpinan (Ketua Wakil Ketua) Badan Musyawarah Komisi (I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII) Badan Legislasi Badan Anggaran Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Mahkamah Kehormatan Dewan Badan Urusan Rumah Tangga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Aspirasi Masyarakat Panitia khusus Panitia kerja
Periode	1945–1950 (KNIP) 1950 (DPR RIS) 1950-1956 (DPRS) 1956–1959 DPR Peralihan 1960–1965 (DPR-GR) 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI) 1966–1971 (DPR-GR/DPR Orde Baru) 1971–1977 1977–1982 1982–1987 1987–1992 1992–1997 1997–1999 1999–2004 2004–2009 2009–2014 2014–2019 2019–2024 2024–2029
Anggota	RIS 1950–1956 (DPRS) 1956–1959 1960–1965 (DPR-GR) 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI) 1966–1971 1971–1977 1977–1982 1982–1987 1987–1992 1992–1997 1997–1999 1999–2004 2004–2009 2009–2014 2014–2019 2019–2024 2024–2029
Program Legislasi Nasional	2014-2019 2020-2024
Kode Etik dan Tata tertib	Kode etik Tata tertib
Sekretariat Jenderal	Deputi Bidang Perundang-undangan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen Deputi Bidang Administrasi
Fraksi aktif	PDIP Golkar Gerindra NasDem Demokrat PKB PAN PKS
Fraksi non aktif	Reformasi KKI PDU PDKB PBB TNI/Polri BPD PBR PDS PPP Hanura
Media	TVR Parlemen
Lihat pula: Politik dan pemerintahan Indonesia Pemilihan umum

l b s Topik Indonesia
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia)	Garis waktu Prasejarah Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Islam Kerajaan Kristen Era kolonial Portugis Era VOC Era Hindia Belanda Era pendudukan Jepang
Sejarah Indonesia	Sejarah nama Proklamasi Era transisi Revolusi nasional KMB Pengakuan Belanda Era RIS Era demokrasi liberal Dekret Presiden 5 Juli 1959 Pemilihan Umum 1955 Era demokrasi terpimpin Politik Mercusuar Trikora Konfrontasi ke Malaysia G30S Era orde baru Supersemar Pendudukan di Timor Timur Gerakan 1998 Era reformasi Referendum Timor Timur
Geografi	Air terjun Bendungan dan waduk Danau Pegunungan Gunung berapi Pulau dan kepulauan menurut provinsi abjad A-L M-Z Perairan Laut Pantai Selat Sungai Teluk Tanjung Tempat Titik-titik garis pangkal Wilayah
Politik dan pemerintahan	Ibu kota negara Lembaga negara Pemerintah Presiden Kementerian MPR DPR DPD Kekuasaan kehakiman MA MK KY BPK Perwakilan di luar negeri Kepolisian Militer Administratif (Provinsi Kabupaten/kota Kecamatan dan kelurahan/desa) Hubungan luar negeri Hukum Undang-undang Pemilu Partai politik Kewarganegaraan
Ekonomi	APBN APBD Bank Pasar modal IDX JFX Pariwisata Pertanian dan perkebunan Perusahaan BUMN Sains dan teknologi Transportasi Penerbangan Perkeretaapian
Demografi	Suku bangsa Bahasa nasional Bahasa daerah Agama Nama orang Tokoh Kesehatan Kesehatan hewan Pelayanan kesehatan Pendidikan Olahraga
Budaya	Seni Film Tari Sastra Musik Lagu Teater Bela diri Masakan Mitologi Permainan tradisional Busana daerah Arsitektur Bandar udara Pelabuhan Stasiun kereta api Terminal Pembangkit listrik Warisan Budaya UNESCO Wayang Batik Keris Angklung Tari Saman Noken
Simbol	Sang Saka Merah Putih Garuda Pancasila Ibu Pertiwi Nusantara
Flora dan fauna	Fauna Indonesia Binatang endemik Identitas nasional dan regional Flora Indonesia Tumbuhan endemik Identitas nasional dan regional Burung endemik Ikan Mamalia Reptil Cagar alam Suaka margasatwa Taman nasional Terumbu karang
Lainnya	Media Telekomunikasi Internet Permainan video Penyiaran Televisi Terestrial Berlangganan Radio Tanda kehormatan Kode pos Kode telepon Kode kendaraan Hari penting
Garis besar • Portal

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s