Tata kelola Internet

Internet
Sebuah visualisasi Opte Project dari jalur routing melalui sebagian dari Internet
Umum Akses Penyensoran Demokrasi Kesenjangan digital Hak digital Kebebasan informasi Sejarah Internet Fenomena Internet Kenetralan Internet Perintis Privasi Sosiologi Penggunaan
Tata kelola ICANN Internet Engineering Task Force Internet Governance Forum Internet Society
Infrastruktur informasi Domain Name System Hypertext Transfer Protocol Titik sambung Internet Internet Protocol Internet protocol suite Penyedia jasa Internet Alamat IP Internet Message Access Protocol Simple Mail Transfer Protocol
Jasa Blog Mikroblog Surel Faks Berbagi berkas Transfer berkas Permainan Pesan instan Podcast Toko Televisi Voice over IP World Wide Web pencarian
Panduan Buku Indeks Garis besar
PortalInternet
l b s

Tata kelola Internet adalah pengembangan dan penerapan prinsip, norma, aturan, prosedur pengambilan keputusan, dan program bersama yang membentuk evolusi dan penggunaan Internet.^[1]

Tata kelola Internet tidak sama dengan tata kelola elektronik (e-governance), yaitu pemanfaatan teknologi oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Latar belakang

Artikel utama: Internet

Tidak ada satu pun orang, perusahaan, organisasi, atau pemerintah yang mengoperasikan Internet. Internet adalah jaringan terdistribusi global yang terdiri atas berbagai jaringan otonom yang saling terhubung (interkoneksi) secara sukarela. Internet beroperasi tanpa badan pengatur utama; setiap jaringan pembentuk Internet menentukan dan menjalankan kebijakannya masing-masing. Tata kelolanya dijalankan oleh jaringan multipemangku kepentingan terpisah dan internasional yang terdiri atas kelompok-kelompok otonom saling terhubung dari masyarakat sipil, sektor swasta, pemerintahan, kalangan akademik dan penelitian, dan organisasi nasional dan internasional. Mereka bekerja sama sesuai perannya masing-masing untuk membuat kebijakan dan standar bersama yang mempertahankan interoperabilitas global Internet sebagai barang milik bersama.

Namun, untuk menjamin interoperabilitas, sejumlah aspek teknis dan kebijakan penting dalam infrastruktur dan ruang nama utamanya diatur oleh Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) yang bermarkas di Los Angeles, California. ICANN mengurus penetapan penanda unik global di Internet seperti nama domain, alamat protokol Internet, nomor port aplikasi dalam protokol pemindahan, dan parameter-parameter lainnya. Tujuannya adalah menciptakan ruang nama terpadu global demi menjamin jangkauan Internet secara global. ICANN dipimpin oleh dewan direksi internasional yang anggotanya berasal dari komunitas teknis, bisnis, akademik, dan non-komersial. Namun, keputusan akhir terhadap perubahan zona akar DNS ditetapkan oleh National Telecommunications and Information Administration, sebuah lembaga di bawah Departemen Perdagangan Amerika Serikat.^[2]^[3] Kewenangan mengatur berkas zona akar menjadikan ICANN salah satu lembaga yang memiliki pengaruh terpusat atas Internet yang tidak terpusat.^[4] Menurut Komitmen Departemen Perdagangan dan ICANN tanggal 30 September 2009, Departemen Perdagangan secara resmi mengakui bahwa "proses koordinasi swasta yang fleksibel mampu memenuhi kebutuhan Internet dan penggunanya yang selalu berubah" (para. 4).^[5] Meski ICANN menganggap ini sebagai deklarasi kemerdekaannya, para pengamat tidak sependapat. Karena Departemen Perdagangan A.S. bisa membatalkan Komitmen dengan ICANN secara sepihak, kewenangan pengaturan DNS bisa dicabut dan diserahkan ke satu negara saja, Amerika Serikat.^[6]

Dasar teknis dan standardisasi protokol inti Internet (IPv4 dan IPv6) diurus oleh Internet Engineering Task Force (IETF), organisasi nirlaba yang para anggotanya memiliki keahlian teknis.

Pada tanggal 16 November 2005, World Summit on the Information Society (WSIS) di Tunis membentuk Internet Governance Forum (IGF) untuk memulai diskusi bebas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan tentang masa depan tata kelola Internet.^[7] Sejak WSIS, istilah "tata kelola Internet" diperluas hingga mencakup berbagai isu kebijakan Internet, bukan isu teknis semata.^[8]^[9]

Lihat pula

Badan Internet

Global Commission on Internet Governance
International Organization for Standardization, Maintenance Agency (ISO 3166 MA)
Internet Architecture Board (IAB)
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
Internet Engineering Task Force (IETF)
Internet Governance Forum (IGF)
Kelompok operator jaringan Internet (NOG)
Internet Society (ISOC)
Number Resource Organization (NRO)
Pengelola Internet regional (RIR)
World Wide Web Consortium (W3C)

Badan PBB

Internet Governance Forum (IGF)
- IGF Regional, National, and Subject Area Initiatives
- Commission on Science and Technology for Development (CSTD) Working Group on Improvements to the IGF (CSTDWG)
International Telecommunications Union (ITU)
- World Conference on International Telecommunications (WCIT)
World Summit on the Information Society (WSIS)
- WSIS Forum
- WSIS + 10
Working Group on Internet Governance (WGIG)

Sumber

Artikel ini mengandung teks dari karya konten bebas. Licensed under CC BY SA 3.0 IGOLicense statement: World Trends in Freedom of Expression and Media Development Global Report 2017/2018, UNESCO. Untuk mengetahui cara menambahkan teks berlisensi terbuka ke artikel Wikipedia, baca Wikipedia:Menambahkan teks berlisensi terbuka ke Wikipedia. Untuk informasi tentang mendaur ulang teks dari Wikipedia, baca ketentuan penggunaan.

Referensi

↑ The Editorial Board (15 Oktober 2018). "There May Soon Be Three Internets. America's Won't Necessarily Be the Best. - A breakup of the web grants privacy, security and freedom to some, and not so much to others". The New York Times. Diakses tanggal 16 Oktober 2018.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
↑ Klein, Hans. (2004). "ICANN and Non-Territorial Sovereignty: Government Without the Nation State." Diarsipkan 2013-05-24 di Wayback Machine Internet and Public Policy Project. Georgia Institute of Technology.
↑ Packard, Ashley (2010). Digital Media Law. Wiley-Blackwell. hlm. 65. ISBN 978-1-4051-8169-3.
↑ Mueller, Milton L. (2010). Networks and States: The Global Politics of Internet Governance. MIT Press. hlm. 61. ISBN 978-0-262-01459-5.
↑ "Affirmation of Commitments by the United States Department of Commerce and the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers". ICANN. Diakses tanggal 11 Oktober 2013.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
↑ Woltag, Johann-Christoph (2012). Rüdiger Wolfrum (ed.). Internet. Max Planck Encyclopedia of Public International Law: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-965791-9.
↑ Mueller, Milton L. (2010). Networks and States: The Global Politics of Internet Governance. MIT Press. hlm. 67. ISBN 978-0-262-01459-5.
↑ Mueller, Milton L. (2010). Networks and States: The Global Politics of Internet Governance. MIT Press. hlm. 79–80. ISBN 978-0-262-01459-5.
↑ DeNardis, Laura, The Emerging Field of Internet Governance (17 September 2010). Yale Information Society Project Working Paper Series.

Bacaan lanjutan

Roadmap for the Internet of Things - Its Impact, Architecture and Future Governance, by Mark Fell, Carré & Strauss. 2014.
Manifesto for Smarter Intervention in Complex Systems, by Mark Fell, Carré & Strauss. 2013.
What is Internet Governance? Diarsipkan 2017-04-27 di Wayback Machine A primer from the Council on Foreign Relations
The Global War for Internet Governance, Laura DeNardis, Yale University Press, 2014. Explains global power dynamics around technical and political governance of the Internet.
http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=10205/^{[pranala nonaktif permanen]} by Milton Mueller, MIT Press, 2002. The definitive study of DNS and ICANN's early history.
http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=11893/^{[pranala nonaktif permanen]}, Laura DeNardis, MIT Press, 2009. IP addressing and the migration to IPv6
"One History of DNS" by Ross W. Rader. April 2001. Article contains historic facts about DNS and explains the reasons behind the so-called "dns war".
"The Emerging Field of Internet Governance", by Laura DeNardis. September 2010. Suggests a framework for understanding problems in Internet governance.
Launching the DNS War: Dot-Com Privatization and the Rise of Global Internet Governance by Craig Simon. December 2006. Ph.D. dissertation containing an extensive history of events which sparked the so-called "dns war".
"[email protected]: Toward a Critical Theory of Cyberspace", by A. Michael Froomkin, 116 Harv. L. Rev. 749 (2003). Argues that the Internet standards process undertaken by the IETF fulfils Jürgen Habermas's conditions for the best practical discourse.
Mueller, Milton L. (2010). Networks and States: The Global Politics of Internet Governance. MIT Press. ISBN 978-0-262-01459-5.
Dutton, William H.; Malcolm Peltu (Maret 2007). "The emerging Internet governance mosaic: Connecting the pieces". Information Polity: The International Journal of Government & Democracy in the Information Age. 12 (1/2): 63–81. ISSN 1570-1255.{{cite journal}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Malte Ziewitz and Christian Pentzold provide in "In search of internet governance: Performing order in digitally networked environments" Diarsipkan 2016-03-23 di Wayback Machine, New Media & Society 16 (2014): pp. 306–322 an overview of definitions of Internet Governance and approaches to its study.