Toko keringat

Toko keringat atau pabrik keringat merupakan julukan dari aktivis buruh untuk pabrik-pabrik yang mereka anggap sangat memeras keringat pekerjanya.^[1] Pengertian lain untuk toko keringat ialah kondisi kerja yang melanggar hak asasi manusia dan kadang-kadang juga melanggar kebijakan publik. Toko keringat dapat ditemukan baik di negara maju maupun negara berkembang.

Kondisi yang berada didalam toko keringat biasanya melanggar beberapa regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menciptakan kondisi bekerja yang layak,^[2] khususnya undang-undang tentang upah minimum, pekerja anak, keselamatan dan kesehatan kerja, beserta kekerasan seksual.^[3]^[4] Toko keringat juga telah memperburuk dampak lingkungan dari industri mode. Namun, di beberapa kasus, toko keringat diakui sebagai pionir yang mentransisikan ekonomi beserta meningkatkan standar hidup ke-4 macan asia pada tahun 1950-an.^[5]

Mayoritas toko keringat didunia terletak di Tiongkok, India, Kamboja, Vietnam, Indonesia, dan Bangladesh.

Industri mode merupakan salah satu industri yang paling bergantungan dengan tenaga buruh. Sekitar 80-100 milyar potongan baju diproduksi setiap tahunnya.^[6] Pada tahun 2023, di dalam toko keringat, pekerja di Bangladesh diupahkan rata-rata $0.33/jam dan $0.58/jam di India.^[7]

"Toko keringat digital" merupakan tempat dimana pekerja melatih model AI dan moderasi konten. Pusat penipuan juga memiliki kondisi toko keringat. Fasilitas kerja paksa pidana (yang mempekerjakan tahanan) dapat dikelompokkan ke dalam label pabrik pelecehan kerja (Toko keringat) karena kondisi kerja dengan upah rendah. Sifat kontroversial dari pabrik pelecehan kerja ini telah memicu lahirnya gerakan anti-toko keringat.^[8]

Sejarah Istilah Toko Keringat

Pada akhir abad ke-18, sebagai bagian dari revolusi industri Britania Raya, orang-orang mulai membuka dan bekerja didalam pabrik keringat, dan pada awal abad ke-19, toko keringat mulai muncul di wilayah Amerika Serikat. Mayoritas dari toko keringat pada periode itu dibuka di Rhode Island dan Massachusetts. Sistem ini kemudian merambah ke distrik tekstil di Manhattan. Wilayah tersebut baru menyadari lonjakan kedatangan imigran asal Italia dan Yahudi Eropa Timur yang belum fasih berbahasa Inggris. Kondisi inilah yang dimanfaatkan untuk mempekerjakan mereka dengan upah yang sangat rendah.^[9]

Banyak tempat kerja telah lama penuh sesak, bergaji rendah, memiliki ventilasi yang buruk, rawan kebakaran dan sarang tikus, serta tanpa jaminan kerja. Namun, konsep toko keringat pada masa itu merujuk pada jenis bengkel kerja spesifik di mana perantara tertentu, yang disebut sweater (pemeras), memimpin orang lain dalam pembuatan pakaian di bawah kondisi yang sangat berat.^[10]

Istilah sweater untuk pihak perantara dan sweat system (sistem pemerasan) untuk proses subkontrak pekerjaan borongan pertama kali dipublikasikan dalam kritik-kritik awal seperti tulisan Charles Kingsley yang berjudul Cheap Clothes and Nasty (1850), yang menggambarkan kondisi di London, Inggris. Tempat kerja yang diciptakan untuk sistem kerja tersebut dinamakan sweatshops (bahasa Inggris dari toko keringat) dan bisa saja hanya berisi beberapa pekerja atau bahkan mencapai 300 orang atau lebih. Semua pekerja tersebut dibayar rendah secara ilegal.^[11]^[12]

Industri tekstil kapas di Amerika Serikat pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 sangat bergantung pada tenaga kerja anak di bawah usia 16 tahun, sebelum akhirnya dilarang melalui Fair Labor Standards Act pada tahun 1938. Kondisi kerja yang buruk ini memicu lahirnya gerakan reformasi global, seperti pembentukan National Anti-Sweating League di Australia dan Inggris untuk memperjuangkan upah minimum, serta pendirian International Ladies' Garment Workers' Union di AS. Kesadaran publik juga digerakkan oleh jurnalisme investigasi dan tragedi besar seperti kebakaran Triangle Shirtwaist Factory pada tahun 1911 yang mendorong pengetatan hukum keselamatan kerja.^[11]^[13]

Komposisi pekerja sweatshop di AS terus bergeser seiring perubahan kebijakan. Kuota imigrasi pada dekade 1920-an menggantikan buruh Eropa Timur dan Selatan dengan warga Afrika-Amerika dan Puerto Riko, yang kemudian beralih ke pekerjaan berupah lebih baik pasca-Undang-Undang Hak Sipil 1964. Setelah tahun 1965, kelonggaran regulasi imigrasi dan perubahan politik global memicu lonjakan imigran Asia dan Hispanik yang kemudian mengisi posisi buruh tersebut. Di sisi lain, tuntutan konsumen akan barang murah memicu kompetisi global (race to the bottom) dari akhir 1960-an hingga 1990-an, sehingga banyak perusahaan merelokasi pabrik ke negara berkembang seperti Bangladesh, Thailand, dan Indonesia demi memangkas biaya produksi secara ekstrem.^[8]

Hingga era modern, eksploitasi di industri mode justru meningkat akibat fenomena fast fashion dan tren viral media sosial sejak dekade 2000-an. Meskipun intervensi hukum dan pengawasan ketenagakerjaan terus dilakukan, seperti pemulihan upah buruh oleh Departemen Tenaga Kerja AS serta penurunan jumlah pekerja anak global oleh ILO pelanggaran tetap marak terjadi, termasuk penahanan upah massal di Hong Kong dan pelanggaran hukum di mayoritas pabrik garmen Los Angeles. Tragedi runtuhnya Rana Plaza di Bangladesh pada 2013 yang menewaskan lebih dari 1.100 pekerja menjadi puncak kritik global terhadap industri ini. Pada dekade 2020-an, fenomena eksploitasi ini bahkan meluas ke sektor digital melalui kemunculan pusat penipuan daring (scam sweatshops) yang terikat dengan jaringan perdagangan manusia.^[14]^[15]^[16]^[17]^[18]^[19]

Toko Keringat Digital

Pada dekade 2020-an, fenomena ini meluas ke sektor digital melalui kemunculan "sweatshop digital". Di era ini, jutaan pekerja bertugas melatih model bahasa besar untuk kecerdasan buatan (AI) serta melakukan moderasi konten. Tugas tersebut mengharuskan mereka menyaring video kekerasan ekstrem, seperti pembunuhan, pemerkosaan, bunuh diri, dan pelecehan seksual anak. Di Filipina saja, terdapat lebih dari 2 juta orang yang melakoni pekerjaan ini. Para pekerja digital tersebut menghadapi eksploitasi berat, seperti upah yang sangat rendah (bahkan hingga $1.50/jam), pembayaran yang kerap terlambat atau ditahan, serta minimnya akses hukum untuk menuntut hak asasi mereka.^[20]