Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah surat edaran yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) kepada pengadilan di bawahnya. SEMA ditujukan kepada pimpinan pengadilan, misalnya para ketua pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama di seluruh Indonesia.^[1] Melalui SEMA, MA memberikan petunjuk tentang penanganan perkara dan pelaksanaan tugas pengadilan.^[2] Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000, misalnya, MA menyatakan bahwa pengaturan kembali putusan serta merta dilakukan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.^[3]

Salah satu jenis SEMA adalah SEMA tahunan yang memberlakukan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar MA sebagai pedoman bagi pengadilan.^{[4]: iv–v}

Dasar hukum

Undang-Undang tentang Mahkamah Agung menempatkan MA sebagai pelaksana pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan di bawahnya. MA berwenang meminta keterangan tentang teknis peradilan dari pengadilan di bawahnya serta memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di bawahnya. Pengawasan dan kewenangan itu tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.^{[5]: Pasal I angka 12 (Pasal 32 ayat (1), (3), (4), dan (5))}

MA juga dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Menurut penjelasannya, peraturan yang dikeluarkan MA berdasarkan ketentuan itu dibedakan dari peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang. MA tidak mencampuri pengaturan hak dan kewajiban warga negara pada umumnya, dan tidak mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian, penilaian pembuktian, atau pembagian beban pembuktian.^{[6]: Pasal 79 beserta penjelasannya} Pasal itu dan penjelasannya tidak menyebut surat edaran.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengakui keberadaan peraturan yang ditetapkan oleh MA, dan peraturan itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Ketentuan itu tidak menyebut surat edaran.^{[7]: Pasal 8 ayat (1)–(2)} Pasal itu tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.^[8][9]

Hubungan dengan peraturan lain

Rumusan dalam SEMA dapat dinyatakan tidak berlaku oleh SEMA yang lebih baru, antara lain karena materinya kemudian diatur dalam peraturan lain. Contohnya, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan rumusan tertentu dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tidak berlaku sepanjang bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2019.^{[10]: Lampiran, Rumusan Kamar Perdata Khusus angka 2} SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mencabut satu rumusan kamar pidana dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 karena materinya telah menjadi norma dalam Pasal 44C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.^{[11]: Lampiran, Rumusan Kamar Pidana huruf A angka 5}

Dalam rumusan rapat pleno kamar tata usaha negara tahun 2013, MA menyatakan bahwa objek hak uji materiil adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sedangkan peraturan kebijakan (beleidsregel) tidak dapat diuji oleh hakim.^{[12]: Lampiran, Rumusan Kamar Tata Usaha Negara huruf A angka 5}

Rumusan hasil rapat pleno kamar

Sejak tahun 2012, setiap kamar di MA secara rutin menyelenggarakan rapat pleno kamar sebagai salah satu instrumen untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan.^[13] Rumusan hukum hasil rapat itu setiap tahun diberlakukan dengan SEMA tersendiri.^{[4]: iv–v}

Rumusan tahun 2012 diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di MA, dan juga sebagai pedoman bagi pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan tingkat pertama dan banding.^[14] SEMA Nomor 4 Tahun 2014 sampai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2024 masing-masing menjadikan seluruh rumusan sejak tahun 2012 satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. SEMA Nomor 4 Tahun 2014 juga menyatakan tidak berlaku rumusan tahun 2012 yang secara tegas direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan tahun 2013.^{[12]: angka 1–2 [13]: angka 2} SEMA Nomor 2 Tahun 2024 tidak lagi memuat pembatasan "sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan" pengadilan tingkat pertama dan banding. Seluruh rumusan tahun 2012 sampai dengan tahun 2024 diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara pada semua tingkat peradilan dan program kesekretariatan MA.^{[13]: angka 2}

Sumber tabel: Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA edisi ke-12 tahun 2026, dicocokkan dengan naskah masing-masing SEMA sampai dengan tahun 2024, kecuali tanggal SEMA Nomor 2 Tahun 2019.^{[4]: iv–viii}

Contoh SEMA lain

SEMA Nomor 3 Tahun 1963

Pada tahun 1963, MA menerbitkan surat edaran tentang gagasan untuk tidak lagi menganggap Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHPerdata) sebagai undang-undang, melainkan sebagai dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tak tertulis. Gagasan itu diajukan oleh Menteri Kehakiman Saharjo pada bulan Mei 1962. Sebagai konsekuensinya, MA menganggap tidak berlaku lagi antara lain Pasal 108 dan 110, Pasal 1238, Pasal 1460, Pasal 1579, dan Pasal 1682 KUHPerdata.^[15]

Putusan serta merta

Dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, MA mengatur kembali penggunaan lembaga putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). SEMA itu menyatakan tidak berlaku lagi SEMA Nomor 16 Tahun 1969, SEMA Nomor 3 Tahun 1971, SEMA Nomor 3 Tahun 1978, serta SEMA terkait.^[3] SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 kemudian menegaskan bahwa setiap pelaksanaan putusan serta merta harus disertai penetapan, dan tanpa jaminan tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.^[16]

Peninjauan kembali dalam perkara pidana

Pada tanggal 6 Maret 2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.^[17]: amar

MA menanggapinya dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014. Menurut SEMA itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak serta merta menghapus norma tentang peninjauan kembali dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. MA berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali, kecuali apabila terhadap satu objek perkara terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009.^{[18]: angka 1–4}

Perkawinan beda agama

Dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 17 Juli 2023, MA memberikan petunjuk kepada hakim, untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.^{[1]: angka 1–2}

Publikasi

SEMA dipublikasikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) MA. Laman detail SEMA di JDIH MA memuat, antara lain, tanggal penetapan dan status berlaku.^[19] Direktori Putusan MA juga memuat kategori peraturan berjenis SEMA.^[20]

Lihat pula

• Mahkamah Agung Republik Indonesia
• Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
• Peraturan perundang-undangan Indonesia
• Sumber hukum

Referensi

l b s Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pimpinan	Ketua (daftar) Wakil Ketua (daftar) Ketua Kamar (daftar)
Hakim Anggota	Hakim Agung (daftar) Hakim Ad Hoc
Kepaniteraan	Panitera Panitera Muda Panitera Muda Kamar Panitera Pengganti
Sekretariat	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Badan Peradilan Agama Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Badan Pegawasan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Urusan Administrasi
Pengadilan Tingkat Banding	Pengadilan Tinggi • Pengadilan Tinggi Agama • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Pengadilan Militer Utama • Pengadilan Militer Tinggi
Pengadilan Tingkat Pertama	Pengadilan Negeri • Pengadilan Agama • Pengadilan Tata Usaha Negara • Pengadilan Militer • Pengadilan Militer Tinggi
Putusan	Yurisprudensi Daftar putusan penting (landmark decisions)