Minggu, 22 November 2026
16:16 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Pengangguran Bandar Lampung Turun Signifikan, Tetapi Puluhan Ribu Warga Masih Mencari Kerja Lampung Selatan Bakauheni Makin Ketat: Sinergi Aparat Berantas Narkoba Lintas Sumatera-Jawa Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Resmi Naik 7,79 Persen, Lampaui Jakarta Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Ditetapkan, Buruh Anggap Jauh dari Kebutuhan Hidup Layak Bandar Lampung Dosen Unila Peringatkan Potensi PHK Massal Akibat Kenaikan UMP Lampung 7,79% Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Bandar Lampung Pengangguran Bandar Lampung Turun Signifikan, Tetapi Puluhan Ribu Warga Masih Mencari Kerja Lampung Selatan Bakauheni Makin Ketat: Sinergi Aparat Berantas Narkoba Lintas Sumatera-Jawa Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Resmi Naik 7,79 Persen, Lampaui Jakarta Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Ditetapkan, Buruh Anggap Jauh dari Kebutuhan Hidup Layak Bandar Lampung Dosen Unila Peringatkan Potensi PHK Massal Akibat Kenaikan UMP Lampung 7,79% Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang

Putusan serta-merta

Bagikan:

Putusan serta-merta (dari bahasa Belanda uitvoerbaar bij voorraad) adalah putusan pengadilan dalam perkara perdata yang amarnya memerintahkan agar putusan itu dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun belum berkekuatan hukum tetap dan meskipun diajukan perlawanan atau banding.[1]: angka 1  Di Indonesia, dasar hukumnya adalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).[2]: Pasal 180 ayat (1) [3]: Pasal 191 ayat (1)  Mahkamah Agung (MA) mengatur penggunaannya, terutama melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001.[1]: angka 2 

Putusan semacam ini adalah pengecualian dari asas bahwa putusan baru dapat dieksekusi setelah berkekuatan hukum tetap.[4]: 2–3  Pelaksanaannya diuraikan dalam Eksekusi putusan perdata.

Dasar hukum

Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg memungkinkan pengadilan negeri memerintahkan agar putusannya dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan atau banding dalam keadaan berikut:[2]: Pasal 180 ayat (1) [3]: Pasal 191 ayat (1) [1]: angka 4 

  • ada surat autentik atau tulisan tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian;
  • sebelumnya sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
  • tuntutan provisi (tuntutan sementara) dikabulkan;
  • sengketanya mengenai hak besit (bezitrecht).

Pelaksanaan lebih dahulu itu sama sekali tidak boleh berujung pada penyanderaan.[2]: Pasal 180 ayat (2) [3]: Pasal 191 ayat (2) 

Reglement op de Rechtsvordering (Rv) memuat ketentuan yang lebih rinci tentang pelaksanaan sementara. Menurut Pasal 54 Rv, pelaksanaan sementara dapat diperintahkan apabila putusan didasarkan pada alas hak autentik, pada surat di bawah tangan yang diakui atau dianggap diakui, atau pada putusan terdahulu yang tidak dapat dilawan atau dibanding. Pemberian jaminan perseorangan diserahkan kepada pertimbangan hakim.[5]: Pasal 54  Apabila hakim tidak memerintahkan pelaksanaan sementara dalam putusannya, ia tidak dapat memutuskannya kemudian.[5]: Pasal 56  Pelaksanaan sementara tidak dapat diperintahkan terhadap biaya, meskipun biaya itu dikabulkan sebagai pengganti kerugian dan bunga.[5]: Pasal 57  SEMA Nomor 3 Tahun 2000 juga merujuk Pasal 54 dan Pasal 332 Rv.[6]: angka 1 huruf f dan angka 3 

Menurut rumusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MA tahun 2012, penjatuhan putusan serta-merta bersifat eksepsional dan fakultatif. Hakim tidak wajib mengabulkan permohonan serta-merta, tetapi dapat mengabulkannya apabila syarat Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg terpenuhi.[1]: angka 3  Rumusan yang sama juga menyatakan bahwa putusan serta-merta hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pengadilan tingkat pertama, sedangkan hakim pengadilan tingkat banding tidak berwenang menjatuhkannya.[1]: angka 9 

Pengaturan oleh Mahkamah Agung

Sebelum tahun 2000

Dengan SEMA Nomor 06 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, MA menyatakan bahwa Pasal 180 ayat (1) HIR memberikan kewenangan diskresioner yang tidak bersifat imperatif. MA meminta hakim tidak menjatuhkan putusan semacam itu walaupun syaratnya terpenuhi, kecuali dalam hal yang tidak dapat dihindarkan. Apabila putusan itu dijatuhkan, jaminan yang seimbang dapat diminta dari pemohon eksekusi, berupa benda yang mudah disimpan dan tidak berupa jaminan orang (borg).[7]

SEMA Nomor 3 Tahun 2000

SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 lahir dari temuan MA atas praktik di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Putusan serta-merta dikabulkan berdasarkan bukti yang keautentikannya dibantah dengan bukti yang juga autentik, pertimbangan hukumnya tidak memadai, dan putusan itu dijatuhkan hampir dalam setiap jenis perkara.[6]: angka 1  SEMA itu menyatakan tidak berlaku lagi SEMA Nomor 16 Tahun 1969, SEMA Nomor 3 Tahun 1971, SEMA Nomor 3 Tahun 1978, serta SEMA yang terkait.[6]: angka 8 

MA memberi petunjuk agar hakim tidak menjatuhkan putusan serta-merta, kecuali dalam hal berikut:[6]: angka 4 

  • gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau tulisan tangan (handschrift) yang isi dan tanda tangannya tidak dibantah;
  • gugatan utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
  • gugatan sewa-menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, apabila hubungan sewanya sudah berakhir atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya;
  • gugatan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan perceraiannya berkekuatan hukum tetap;
  • gugatan provisionil dikabulkan dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
  • gugatan didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan berhubungan dengan pokok gugatan;
  • pokok sengketanya mengenai hak besit (bezitsrecht).

SEMA Nomor 4 Tahun 2001

SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 diterbitkan karena MA makin banyak menerima keluhan mengenai putusan dan eksekusi putusan serta-merta. SEMA itu meminta majelis hakim berhati-hati dan berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000. Setiap pelaksanaan putusan serta-merta harus disertai penetapan tentang jaminan sebagaimana diatur dalam angka 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000, dan tanpa jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta-merta. Majelis yang akan mengabulkan permohonan serta-merta harus memberitahukannya kepada ketua pengadilan.[8]

Rumusan Rakernas MA tahun 2012 menyatakan bahwa dari sejumlah SEMA tentang putusan serta-merta, yang masih berlaku dan menjadi pedoman bagi hakim adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001.[1]: angka 2 

Pelaksanaan

Paling lambat 30 hari setelah putusan serta-merta diucapkan, salinan putusan yang sah dikirim ke pengadilan tinggi atau pengadilan tinggi agama. Apabila penggugat memohon agar putusan itu dilaksanakan, permohonan beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke pengadilan tingkat banding disertai pendapat ketua pengadilan negeri atau ketua pengadilan agama.[6]: angka 5–6  Menurut rumusan Rakernas tahun 2012, ketua pengadilan tinggi harus meneliti permohonan itu secara cermat dan memperhatikan dampak sosialnya sebelum memberikan persetujuan. Persetujuan itu tetap diberikan oleh ketua pengadilan tinggi walaupun perkaranya sudah sampai di tingkat kasasi.[1]: angka 6 

Pelaksanaan mensyaratkan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang atau objek eksekusi, agar pihak lain tidak dirugikan apabila putusan tingkat pertama kemudian dibatalkan.[6]: angka 7  Setelah ketua pengadilan tinggi menyetujui, ketua pengadilan negeri membuat penetapan tentang pemberian jaminan. Karena SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tidak merinci bentuk jaminan, rumusan Rakernas tahun 2012 merujuk SEMA Nomor 06 Tahun 1975 dan menganjurkan jaminan berupa uang atau barang, misalnya emas, yang nilainya setara dengan objek eksekusi.[1]: angka 7  Kajian dalam jurnal Verstek tahun 2018 mencatat bahwa dalam praktik di sebuah pengadilan negeri, jaminan masih dipandang tidak mutlak dengan bersandar pada Pasal 55 Rv.[9]: 90–92 

Apabila putusan serta-merta telah dieksekusi, lalu dibatalkan di tingkat banding atau kasasi dan gugatan ditolak seluruhnya, keadaan harus dipulihkan seperti semula. Objek yang masih utuh diserahkan kembali kepada termohon eksekusi. Jika objek itu sudah beralih kepada pihak ketiga, pemulihan dilakukan dengan mengajukan gugatan. Pihak ketiga yang memperolehnya dengan iktikad baik, misalnya melalui lelang eksekusi, harus dilindungi, dan termohon eksekusi dapat menggugat ganti rugi kepada pemohon eksekusi.[1]: angka 8 

Hubungan dengan putusan provisi

Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg menyebut dikabulkannya tuntutan provisi sebagai salah satu keadaan yang memungkinkan putusan dijalankan lebih dahulu.[2]: Pasal 180 ayat (1) [3]: Pasal 191 ayat (1)  SEMA Nomor 3 Tahun 2000 mengatur putusan serta-merta bersama putusan provisionil, dan pengiriman permohonan pelaksanaan ke pengadilan tingkat banding berlaku untuk keduanya.[6]: angka 4 huruf e dan angka 6  Rumusan Rakernas MA tentang putusan provisi menyatakan bahwa putusan provisionil bersifat serta-merta, sehingga pelaksanaannya harus memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001.[10]: angka 5 

Lihat pula

Referensi

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Komisi Bidang Teknis Komisi I Peradilan Umum Sub Komisi IA (Perdata), Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. Manado: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2012-10-31.
  2. 1 2 3 4 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor 44, terjemahan tidak resmi.
  3. 1 2 3 4 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Staatsblad 1927 Nomor 227, terjemahan tidak resmi. 1927.
  4. ↑ Manan, Abdul (2011). "Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata" (PDF). Kepaniteraan Mahkamah Agung (Makalah Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung). Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-04.
  5. 1 2 3 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), Staatsblad 1847 Nomor 52 jo. Staatsblad 1849 Nomor 63, terjemahan tidak resmi.
  6. 1 2 3 4 5 6 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2000-07-21. Nomor MA.Kumdil/232/VI/K/2000.
  7. ↑ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1975 tentang Uitvoerbaar bij Voorraad. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1975-12-01. Nomor M.A./Pemb./1022/75.
  8. ↑ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2001-08-20.
  9. ↑ Bramantyo, Gregorius Yoga; Harjono (2018). "Syarat Pemberian Jaminan pada Putusan Serta Merta". Verstek. 6 (1): 85–93. doi:10.20961/jv.v6i1.39099. Diakses tanggal 2026-11-04.
  10. ↑ Rumusan Rakernas Nomor RAKERNAS/2005/I/PERDATA tentang Putusan Provisi dan Putusan Insidentil. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan