Eksekusi putusan perdata adalah pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata, pada umumnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi baru dijalankan dengan bantuan pengadilan apabila pihak yang kalah tidak memenuhi putusan itu secara sukarela.[1]: 2 Di Indonesia, putusan dalam perkara perdata dilaksanakan oleh panitera dan juru sita yang dipimpin oleh ketua pengadilan, dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.[2]: Pasal 54 ayat (2)–(3) Ketua pengadilan juga wajib mengawasi pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[2]: Pasal 55 ayat (1)
Dasar hukum
Tata cara eksekusi diatur dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yang berlaku untuk Jawa dan Madura, pada bagian tentang menjalankan keputusan.[3]: Pasal 195–224 Di luar Jawa dan Madura, ketentuan serupa dimuat dalam Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).[4]: Pasal 206–258 Uang paksa diatur dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv).[5]: Pasal 606a–606b
Putusan yang dapat dieksekusi
Eksekusi dijalankan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.[1]: 2 Pengecualiannya adalah putusan yang oleh pengadilan diperintahkan untuk dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan atau banding, yang dikenal sebagai putusan serta-merta.[3]: Pasal 180 ayat (1) [4]: Pasal 191 ayat (1)
Hanya putusan yang amarnya bersifat menghukum (condemnatoir) yang dapat dieksekusi. Putusan deklaratoir dan konstitutif tidak dilaksanakan dengan eksekusi.[1]: 2 Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip Abdul Manan, ada tiga jenis eksekusi, yaitu eksekusi putusan yang menghukum pembayaran sejumlah uang, eksekusi putusan yang menghukum seseorang melakukan suatu perbuatan, dan eksekusi riil.[1]: 4
Apabila orang yang dihukum melakukan suatu perbuatan tidak melakukannya dalam waktu yang ditentukan hakim, pihak yang menang dapat memohon kepada pengadilan negeri agar kepentingan yang akan diperolehnya dari pemenuhan putusan itu dinilai dengan uang.[3]: Pasal 225 [4]: Pasal 259 ayat (1)
Pimpinan eksekusi
Putusan dalam perkara yang diperiksa pada tingkat pertama oleh pengadilan negeri dijalankan atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara itu pada tingkat pertama.[3]: Pasal 195 ayat (1) [4]: Pasal 206 ayat (1) Apabila putusan harus dijalankan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri itu, ketuanya meminta bantuan secara tertulis kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang.[3]: Pasal 195 ayat (2)
Aanmaning
Jika pihak yang kalah tidak mau atau lalai memenuhi putusan secara damai, pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri, secara lisan atau tertulis. Ketua lalu memanggil pihak yang kalah dan memperingatkannya agar memenuhi putusan dalam tempo yang ditentukan ketua, paling lama delapan hari.[3]: Pasal 196 [4]: Pasal 207 Peringatan ini disebut teguran atau aanmaning.[6]
Menurut Abdul Manan, teguran disampaikan dalam sidang insidentil di hadapan ketua pengadilan dan panitera, dengan menghadirkan pihak yang kalah. Pihak yang kalah yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil dengan patut kehilangan haknya untuk dipanggil lagi, sehingga tidak perlu ada sidang peringatan berikutnya.[1]: 6
Sita eksekusi
Apabila tempo itu lewat dan putusan belum juga dipenuhi, atau pihak yang kalah tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut, ketua karena jabatannya memerintahkan secara tertulis penyitaan barang bergerak milik pihak yang kalah. Apabila barang bergerak tidak ada atau tidak cukup, barang tidak bergerak juga disita sampai dianggap cukup untuk membayar jumlah uang dalam putusan ditambah biaya pelaksanaannya.[3]: Pasal 197 ayat (1) [4]: Pasal 208 Penyitaan ini disebut sita eksekusi (executorial beslag).[6]
Penyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri dengan bantuan dua orang saksi. Hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dipakai untuk mata pencaharian pihak yang kalah tidak dapat disita.[3]: Pasal 197 ayat (2), (6), dan (8) Berita acara penyitaan barang tidak bergerak diumumkan dengan menyalinnya dalam daftar yang ditentukan.[3]: Pasal 198 ayat (1) Sejak hari pengumuman itu, pihak yang barangnya disita tidak lagi dapat memindahkan, membebani, atau menyewakan barang tersebut. Perjanjian yang bertentangan dengan larangan itu tidak dapat dipakai untuk melawan pihak yang menjalankan penyitaan.[3]: Pasal 199 ayat (1)–(2)
Apabila dalam putusan telah ada sita jaminan, sita eksekusi tidak diperlukan lagi karena sita jaminan itu dengan sendirinya menjadi sita eksekusi. Pengadilan cukup menerbitkan surat penegasan.[1]: 10
Lelang
Barang yang disita dijual dengan perantaraan kantor lelang, atau menurut pertimbangan ketua, oleh juru sita atau orang lain yang cakap dan dapat dipercaya yang ditunjuk ketua.[3]: Pasal 200 ayat (1) Penjualan barang bergerak diumumkan menurut kebiasaan setempat dan tidak dapat dilakukan sebelum lewat hari kedelapan setelah barang itu disita.[3]: Pasal 200 ayat (6) [4]: Pasal 217 ayat (1) Setelah masa pengumuman lewat, ketua pengadilan meminta bantuan kantor lelang negara untuk melelang barang sitaan.[1]: 11
Penjualan dihentikan setelah hasilnya mencapai jumlah dalam putusan ditambah biaya pelaksanaan, dan sisa barang dikembalikan kepada pihak yang dihukum.[3]: Pasal 200 ayat (5) Hak atas barang tidak bergerak yang dilelang beralih kepada pembeli setelah ia memenuhi syarat pembelian.[3]: Pasal 200 ayat (10) [4]: Pasal 218 ayat (1) Apabila beberapa permohonan eksekusi diajukan terhadap orang berutang yang sama, penyitaan dilakukan dengan satu berita acara untuk jumlah semua putusan. Ketua pengadilan negeri kemudian menentukan cara membagi hasil penjualan di antara para penagih utang.[3]: Pasal 201 dan 204
Eksekusi riil
Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip Abdul Manan, eksekusi riil adalah eksekusi atas putusan yang memerintahkan agar benda tetap dikosongkan.[1]: 4 Abdul Manan menyebut dasar hukumnya Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) RBg, dan Pasal 1033 Rv. Cakupannya meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan melakukan sesuatu.[1]: 5 [6]
Apabila orang yang barangnya dilelang enggan meninggalkan barang tidak bergerak itu, ketua pengadilan negeri memerintahkan pejabat yang berwenang, dengan bantuan panitera dan jika perlu dengan pertolongan polisi, agar barang itu dikosongkan oleh orang tersebut dan keluarganya.[3]: Pasal 200 ayat (11) [4]: Pasal 218 ayat (2) Rv juga menentukan bahwa orang yang barangnya dieksekusi dapat dipaksa mengosongkan bangunan dengan cara yang diatur dalam Pasal 1033 Rv.[5]: Pasal 526
Rumusan kamar perdata Mahkamah Agung tahun 2013 menyatakan bahwa apabila objek hak tanggungan dilelang oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang dan pihak yang barangnya dilelang tidak mau mengosongkannya, eksekusi pengosongan dapat diajukan langsung kepada ketua pengadilan negeri tanpa gugatan. Rumusan ini merevisi rumusan kamar perdata tanggal 14–16 Maret 2011 yang mengharuskan gugatan karena lelang semacam itu dianggap lelang sukarela, bukan lelang eksekusi.[7]: Rumusan Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum angka 4
Uang paksa
Putusan yang menghukum seseorang untuk sesuatu selain membayar sejumlah uang dapat menetapkan bahwa, sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman itu, ia harus menyerahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan. Uang itu dinamakan uang paksa.[5]: Pasal 606a Apabila putusan tidak dipenuhi, pihak lawan berwenang melaksanakan putusan terhadap uang paksa yang telah ditentukan tanpa lebih dahulu memperoleh alas hak baru.[5]: Pasal 606b Uang paksa juga dikenal sebagai dwangsom. Lembaga ini tidak dapat dijatuhkan untuk hukuman pembayaran sejumlah uang.[5]: Pasal 606a [8]
Penangguhan eksekusi
Pada prinsipnya, eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat ditunda, menurut Abdul Manan. Hanya perdamaian antara para pihak yang berperkara yang dapat mengesampingkannya. Ada tidaknya penundaan diputuskan kasus demi kasus oleh ketua pengadilan.[1]: 22
Perlawanan pihak yang kalah terhadap pelaksanaan putusan tidak menghalangi dimulainya atau dilanjutkannya eksekusi, kecuali ketua pengadilan negeri memerintahkan agar eksekusi ditangguhkan sampai pengadilan negeri memutus perlawanan itu. Ketentuan ini berlaku juga bagi perlawanan orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita adalah miliknya.[3]: Pasal 207 ayat (3) dan Pasal 208 ayat (1) [4]: Pasal 227 ayat (1) dan Pasal 228 ayat (1) Rumusan kamar perdata Mahkamah Agung menyebut dasar perlawanan pihak ketiga itu Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR.[9]: Rumusan Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum angka VII huruf b [10]: Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum
Alasan kemanusiaan hanya dapat menunda eksekusi untuk sementara. Perlawanan pihak ketiga baru dapat menunda eksekusi apabila, setelah diperiksa dengan saksama, perlawanan itu menunjukkan bahwa barang yang akan dieksekusi milik pelawan. Penundaannya berlangsung sampai perlawanan diputus dengan kekuatan hukum tetap. Manan juga menganjurkan penundaan apabila objek eksekusi masih diperiksa dalam perkara lain, untuk menghindari putusan yang saling bertentangan.[1]: 22–23
Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.[11]: Pasal 66 ayat (2) [1]: 23
Putusan yang tidak dapat dieksekusi
Abdul Manan mencatat beberapa keadaan yang membuat eksekusi tidak dapat dijalankan, yaitu:[1]: 16–21
- harta kekayaan pihak yang akan dieksekusi tidak ada;
- putusan bersifat deklaratoir karena tidak memuat amar yang menghukum;
- objek eksekusi berada di tangan pihak ketiga berdasarkan alas hak yang sah;
- barang yang akan dieksekusi sedang disewakan atau diagunkan;
- objek eksekusi telah beralih status menjadi milik negara;
- objek eksekusi berada di luar wilayah Indonesia;
- terdapat dua putusan berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan atas objek yang sama.
Pernyataan tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel) dapat bersifat sementara, misalnya apabila batas atau ukuran tanah yang akan dieksekusi belum jelas.[1]: 17 Dalam rumusan kamar agama tahun 2022, Mahkamah Agung menyatakan bahwa eksekusi hak asuh anak dianggap non-executable apabila anak tidak bersedia ikut pemohon eksekusi. Apabila anak tidak ditemukan, eksekusi dapat ditunda dua kali, dan apabila anak tetap tidak ditemukan, eksekusi dianggap non-executable.[12]: Rumusan Kamar Agama huruf C angka 5 huruf b
Perlawanan terhadap eksekusi
Perlawanan terhadap pelaksanaan putusan, termasuk perlawanan orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita adalah miliknya, diadili oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya putusan itu dijalankan.[3]: Pasal 195 ayat (6) [4]: Pasal 206 ayat (6)
Rumusan kamar perdata tahun 2013 membedakan upaya hukum pihak yang barangnya dilelang menurut tahap eksekusi pengosongan. Selama eksekusi pengosongan belum selesai, upaya hukumnya adalah perlawanan. Setelah eksekusi pengosongan selesai, upaya hukumnya adalah gugatan.[7]: Rumusan Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum angka 7 Rumusan kamar perdata tahun 2016 menyatakan bahwa eksekusi atau lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika objeknya telah diserahkan kepada pemohon eksekusi atau pemenang lelang. Keberatan terhadap penyerahan itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, bukan perlawanan.[13]: Rumusan Kamar Perdata huruf B, Perdata Umum angka 6
Lihat pula
Referensi
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Manan, Abdul (2011). "Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata" (PDF). Kepaniteraan Mahkamah Agung (Makalah Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung). Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-04.
- 1 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. 2009.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor 44, terjemahan tidak resmi.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Staatsblad 1927 Nomor 227, terjemahan tidak resmi. 1927.
- 1 2 3 4 5 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), Staatsblad 1847 Nomor 52 jo. Staatsblad 1849 Nomor 63, terjemahan tidak resmi.
- 1 2 3 Pandiangan, Eko Ardiansyah (2019-02-28). "Langkah Jika Tergugat Tidak Mau Melaksanakan Putusan Pengadilan". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-04.
- 1 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2014-03-28.
- ↑ Yasin, Muhammad (2019-11-14). "Mengenal Dwangsom dan Jejaknya dalam Hukum Indonesia". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-04.
- ↑ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2012-09-12.
- ↑ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018-11-16.
- ↑ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73. 1985.
- ↑ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2022-12-15.
- ↑ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2016-12-09.