 |
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Rusia |
|
Federalisme |
|
 PortalRusia |
Federasi Rusia dibagi ke dalam 88 subjek federal (satuan-satuan konstituen), 21 di antaranya adalah republik atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Negara Bagian. Republik-republik ini mewakili wilayah-wilayah kelompok etnis non-Rusia. Kelompok etnis pribumi dari republik-republik ini dikenal sebagai "bangsa tituler". Karena berpuluh-puluh tahun (dalam kasus-kasus tertentu malah berabad-abad) migrasi internal di dalam Rusia, bangsa-bangsa ini biasanya bukanlah mayoritas dari populasi sebuah republik.
Status konstitusional
Republik-republik ini berbeda dari subjek federal dalam pengertian bahwa mereka mempunyai hak untuk menetapkan bahasa resmi mereka sendiri (Pasal 68 dari Konstitusi Rusia) dan mempunyai Konstitusi mereka sendiri. Subjek-subjek federal lainnya, seperti misalnya krai (wilayah) dan oblast (provinsi), tidak mempunyai hak seperti ini. Namun, seperti halnya dengan subjek-subjek federal lainnya, kedaulatan pemerintahan dalam sebuah republik tidak diakui (Pasal 3). Pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dari sebuah republik memiliki gelar presiden.
Tingkat otonomi sesungguhnya yang diberikan kepada satuan-satuan politik seperti ini berbeda-beda tetapi pada umumnya cukup luas. Dewan-dewan parlemen dari Republik-republik ini telah sering memberlakukan undang-undang yang berlawanan dengan Konstitusi Federal, dan para eksekutif Republik-republik ini cenderung sangat berkuasa. Namun, otonomi ini telah cukup banyak berkurang di bawah Putin, yang berusaha memaksakan supremasi Konstitusi Federal.
Pembentukan tujuh "distrik federal" di atas wilayah-wilayah dan Republik-republik Rusia, dengan gubernur-gubernur yang ditunjuk oleh presiden yang bertugas mengawasi kegiatan Republik-republik ini, telah memperkuat penegakan hukum, dan rasa hormat terhadap Konstitusi, di Republik-republik. Selain itu, Putin telah memperkuat posisi dewan legislatif Republik-republik ini dan memperlemah kekuasaan eksekutifnya. Para kepala eksekutif dari Republik-republik ini kini ditunjuk oleh Presiden Rusia sendiri, tetapi nominasi Presiden harus diterima oleh parlemen republik.
Di kebanyakan republik-republik ini terdapat beberapa gerakan separatis, tetapi umumnya tidak kuat. Namun, ada dukungan yang kuat terhadap kelompok-kelompok separatis di antara bangsa-bangsa Tatar, Bashkir, Yakut, dan sudah tentu pula Chechnya. Namun, keinginan memisahkan diri ini menjadi rumit karena besarnya kehadiran kelompok-kelompok etnis lainnya di wilayah-wilayah Republik (Tatarstan, Bashkortostan, Sakha). (Akibat dari Perang Chechnya, sedikit sekali orang non-Chechnya yang kini tinggal di Chechnya).
Bekas "Republik-republik Otonom"
Republik-republik otonom sebelumnya adalah suatu bentuk satuan konstituen nominal dalam RSFS Rusia dari Uni Soviet. Kini, nama ini kadang-kadang digunakan secara keliru untuk republik-republik Rusia, karena mereka dulunya adalah Republik-republik Otonom dari Uni Soviet di bawah sistem Soviet. Namun, Konstitusi Rusia 1993 yang membentuk Federasi Rusia menyatakan mereka semata-mata sebagai "republik." Mereka memang dapat disebut sebagai republik otonom, tetapi tidak menggunakan nama "republik otonom".
Daftar Republik-republik Rusia
 | ||
|
8. Kalmykia |
15. Ossetia Utara-Alania | |
.svg)
.svg)
