Pro-Eropanisme

Uni Eropa

Artikel ini adalah bagian dari seri: Politik dan pemerintahan Uni Eropa

Parlemen Presiden Roberta Metsola Kelompok terbesar; Manfred Weber: EPP Iratxe Garcia: S&D Sesi ke-10 AP (720) Periode 2024-29 Biro Wakil Presiden Quaestor Konferensi Prosedur legislatif

Dewan Menteri Kepresidenan Denmark Konfigurasi Umum Luar Negeri Ekonomi Euro Prosedur legislatif Pemungutan suara Sekretariat Sekretaris Jenderal Juhansone COREPER

Dewan Eropa Presiden António Costa Partai Daftar rapat

Komisi Kom. Von Der Leyen Presiden Ursula Von Der Leyen Wakil Presiden Teresa Ribera Kaja Kallas Henna Virkkunen Stéphane Séjourné Raffaele Fitto Roxana Mînzatu

Mahkamah Mahkamah Pengadilan Umum Pengadilan Pelayanan Sipil Anggota Keputusan

Institusi lain Bank Sentral Presiden ESCB Euro EMU Zona Euro Pengadilan Auditor Anggaran OLAF Bank Investasi CoR EESC Ombudsman Badan lain Lembaga Parlemen nasional

Kebijakan dan masalah Anggaran Empat Kebebasan Wilayah ekonomi Pasar tunggal Wilayah FS&J Schengen Kebijakan Pertanian Energi Perikanan Regulasi IUU Regional Kewarganegaraan Identitas Pro-Eropanisme Euroskeptisisme Integrasi Supranasionalisme Federalisme E.S. Multi-kecepatan Opt-out Kerjasama Pengunduran diri

Hubungan luar negeri Perwakilan Tinggi Catherine Ashton Federica Mogherini Ext. Action Service Delegasi Kebijakan Asing Kebijakan Pertahanan Perluasan

Pemilihan Umum 1979, 1984, 1989 1994, 1999, 2004 2009 (pemilu terakhir) 2014 (pemilu selanjutnya) Partai politik Konstituensi Referendum

Hukum Acquis Primasi Subsidiaritas Traktat Hak-Hak Dasar Keanggotaan l b s

Pro-Eropanisme (bahasa Inggris: Pro-Europeanism) adalah orientasi politik yang mendukung integrasi Eropa, kerja sama antarnegara Eropa, serta penguatan hubungan politik, ekonomi, dan sosial di tingkat Eropa. Pendukung pandangan ini umumnya memandang integrasi Eropa sebagai sarana untuk menghadapi persoalan lintas negara, mempertahankan perdamaian, memperkuat demokrasi, dan meningkatkan kerja sama ekonomi. Pro-Eropanisme juga terkadang disebut juga sebagai Unionisme Eropa,^[1][2] adalah sebuah pandangan politik yang mendukung integrasi Eropa dan keanggotaan Uni Eropa (EU).^[3] Pandangan tersebut dipegang oleh para federalis Eropa, yang berniat untuk menciptakan Uni Eropa federal yang disebut sebagai Federasi Eropa.^[3] Istilah yang terkait adalah ’Eurofilia’.^[3]

Sehingga, pandangan tersebut berlawanan dengan Euroskeptisisme, yang merujuk kepada sikap politik yang skeptis atau menentang integrasi Eropa, tetapi tak sama dengan istilah ’Anti-Eropanisme’.

Dalam konteks politik kontemporer, Pro-Eropanisme berkaitan erat dengan dukungan terhadap Uni Eropa dan pengembangan integrasi Eropa. Pandangan ini mencakup berbagai pendekatan, mulai dari dukungan terhadap kerja sama antarpemerintah hingga penguatan lembaga supranasional. Pro-Eropanisme juga berkaitan dengan pembentukan identitas Eropa sebagai bentuk identitas politik dan sosial yang dapat melengkapi identitas nasional negara-negara Eropa.

Latar Belakang

Pro-Eropanisme dilihat dari isu dari Integrasi Uni Eropa. Beberapa krisis di dekade terakhir membawa tekanan terhadap partai-partai arus utama yang Pro-Eropa untuk menjelaskan lebih jelas dan konkrit seperti apa yang mereka dukung.

Dalam membahas pro Eropanisme perlu membedakan gagasan yang mendasar seperti tatanan politik yang sifatnya redistributif yang mengorganisasi solidaritas lintas negara dan tatanan politik yang bersifat regulatif yang memperkuat kemandirian nasional. Kedua gagasan tersebut mendukung integrasi namun memiliki implikasi kebijakan yang berbeda.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi dukungan partai-partai arus utama terhadap dua gagasan tatanan politik Eropa menunjukkan bahwa orientasi ideologis dan kondisi domestik memiliki peran penting dalam menentukan sikap partai terhadap redistribusi di tingkat Uni Eropa. Penelitian tersebut menggunakan data dari aplikasi rekomendasi pemilihan umum EUandI, yang menghimpun posisi partai politik di negara-negara anggota Uni Eropa mengenai isu-isu utama integrasi Eropa dalam empat periode pemilihan umum Parlemen Eropa antara 2009 dan 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan terhadap redistribusi umumnya berkaitan dengan orientasi ideologis partai dalam dimensi ekonomi dan budaya. Partai-partai progresif dan kiri cenderung mendukung redistribusi pada tingkat Uni Eropa, sedangkan partai-partai konservatif dan kanan lebih cenderung mendukung tatanan politik Eropa yang berorientasi pada regulasi. Kecenderungan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor domestik, termasuk tingkat kepentingan suatu isu bagi masyarakat serta posisi fiskal negara anggota sebagai kontributor bersih (net payer) dalam anggaran Uni Eropa.^[4]

Pengaruh ideologi partai terhadap dukungan redistribusi juga berbeda-beda menurut bidang kebijakan. Dalam kebijakan fiskal dan perpajakan, orientasi ideologis dalam dimensi ekonomi maupun budaya sama-sama memengaruhi dukungan terhadap redistribusi. Sementara itu, dalam kebijakan migrasi, dukungan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh orientasi budaya. Adapun dalam bidang keamanan dan pertahanan, partai-partai arus utama berhaluan kanan menunjukkan kecenderungan dukungan terhadap solidaritas Eropa yang lebih tinggi dibandingkan partai-partai berhaluan kiri. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persaingan politik mengenai redistribusi di tingkat Uni Eropa semakin menonjol, sementara dukungan terhadap solidaritas antarnegara anggota tetap dipengaruhi oleh konteks politik domestik dan karakteristik masing-masing bidang kebijakan.

Landasan ideologis dan identitas Eropa

Pembentukan identitas Eropa

Identitas Eropa merupakan salah satu unsur penting dalam wacana politik Pro-Eropanisme. Identitas tersebut dibentuk melalui gagasan mengenai kesamaan sejarah, nilai, norma, budaya, dan aspirasi masa depan masyarakat Eropa. Dalam konteks ini, identitas Eropa tidak hanya berkaitan dengan keanggotaan dalam lembaga politik, tetapi juga dengan pembentukan rasa kebersamaan dan keterikatan terhadap komunitas Eropa.

Penelitian Melek Aylin Özoflu mengenai kampanye pemilihan umum Parlemen Eropa 2019 menunjukkan bahwa partai-partai pro-Eropa menggunakan narasi identitas kolektif untuk memperkuat dukungan terhadap integrasi Eropa. Penelitian tersebut mengidentifikasi dua pendekatan utama, yaitu representasi positif terhadap identitas Eropa dan pembentukan narasi mengenai sejarah bersama serta visi masa depan Eropa. Narasi tersebut dibangun melalui penekanan terhadap nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, solidaritas, dan persatuan dalam keberagaman.

Partai-partai pro-Eropa juga menggunakan identitas Eropa sebagai sarana mobilisasi politik dan legitimasi integrasi. Dalam pendekatan tersebut, identitas Eropa diposisikan sebagai identitas supranasional yang dapat berdampingan dengan identitas nasional masyarakat negara anggota Uni Eropa.^[5]

Nilai dan prinsip politik

Wacana Pro-Eropanisme berkaitan dengan sejumlah nilai politik, termasuk demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, solidaritas, dan kerja sama multilateral. Nilai-nilai tersebut digunakan oleh partai dan organisasi pro-Eropa untuk menggambarkan Uni Eropa sebagai komunitas politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip bersama.

Dalam penelitian terhadap kelompok politik Eropa pada pemilihan umum Parlemen Eropa 2019, Özoflu mengidentifikasi penggunaan narasi mengenai sejarah bersama, warisan budaya, demokrasi, dan keberagaman untuk membangun identitas kolektif Eropa. Meskipun demikian, konstruksi identitas tersebut tidak selalu seragam. Partai politik dapat menekankan aspek yang berbeda sesuai dengan orientasi ideologi dan kepentingan politik masing-masing.^[6]

Dukungan dan gerakan politik

Partai politik pro-Eropa

Partai-partai pro-Eropa merupakan salah satu aktor utama dalam mendukung integrasi Eropa. Dukungan tersebut tercermin dalam program politik, manifesto pemilihan umum, pidato politik, dan kegiatan di Parlemen Eropa.

Penelitian Özoflu (2022) mengkaji konstruksi identitas Eropa oleh sejumlah kelompok politik yang mendukung integrasi Eropa, yaitu Partai Rakyat Eropa (EPP), Partai Sosialis Eropa (PES), Aliansi Liberal dan Demokrat untuk Eropa (ALDE), serta Partai Hijau Eropa (EGP). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelompok-kelompok politik tersebut menggunakan narasi mengenai demokrasi, keberagaman, solidaritas, dan masa depan bersama untuk memperkuat identitas Eropa.

Meskipun memiliki dukungan terhadap integrasi Eropa, partai-partai tersebut tidak selalu memiliki pandangan yang sama mengenai bentuk dan arah perkembangan Uni Eropa. Perbedaan orientasi politik dan kepentingan domestik memengaruhi cara masing-masing kelompok mengartikulasikan identitas dan integrasi Eropa.^[7]

Gerakan masyarakat sipil pro-Eropa

Selain partai politik, organisasi masyarakat sipil juga berperan dalam mempromosikan integrasi Eropa. Organisasi tersebut melakukan advokasi melalui kampanye publik, pernyataan kebijakan, kegiatan komunikasi, dan mobilisasi masyarakat.

Di Britania Raya, gerakan masyarakat sipil pro-Eropa mengalami perkembangan setelah referendum Brexit 2016. Penelitian Kristína Hučková (2025) terhadap dua organisasi, yaitu European Movement UK dan Best for Britain, menunjukkan bahwa organisasi-organisasi tersebut mengembangkan berbagai narasi untuk mempertahankan hubungan antara Britania Raya dan Uni Eropa setelah Brexit.

Penelitian tersebut mengidentifikasi empat kerangka utama dalam cara kedua organisasi menggambarkan Uni Eropa, yaitu sebagai mitra pragmatis dalam menyelesaikan persoalan bersama, aktor politik yang menetapkan aturan, komunitas yang berlandaskan nilai-nilai bersama, serta ruang identitas dan rasa memiliki. Kerangka pertama merupakan yang paling dominan dalam materi komunikasi kedua organisasi, sedangkan kerangka identitas dan rasa memiliki memiliki proporsi paling kecil.^[8]

Dukungan masyarakat

Dukungan pemilih terhadap integrasi Eropa

Dukungan masyarakat terhadap integrasi Eropa merupakan salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan Pro-Eropanisme. Sikap pemilih terhadap isu integrasi Eropa dapat memengaruhi persaingan partai politik dan menjadi pertimbangan dalam kampanye pemilihan umum.

Penelitian Milena Rapp yang diterbitkan dalam Politische Vierteljahresschrift pada 2025 mengkaji tingkat kepentingan isu integrasi Eropa bagi pemilih pro-Eropa dan Euroskeptis di sejumlah negara anggota Uni Eropa selama periode 2008–2019. Penelitian tersebut menggunakan data dari European Social Survey, European Election Studies, dan Chapel Hill Expert Survey.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu integrasi Eropa secara umum lebih menonjol bagi pemilih Euroskeptis dibandingkan pemilih pro-Eropa. Namun, tingkat kepentingannya bagi pemilih pro-Eropa cenderung meningkat seiring waktu. Pada 2019, isu integrasi Eropa hampir setara dengan isu ekonomi dalam tingkat kepentingannya bagi pemilih secara keseluruhan.

Penelitian tersebut juga menemukan bahwa isu integrasi Eropa lebih mungkin menjadi pertimbangan elektoral bagi pemilih pro-Eropa di negara-negara yang memiliki partai Euroskeptis sayap kanan radikal yang berhasil secara elektoral. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persaingan politik mengenai masa depan integrasi Eropa turut memengaruhi perhatian pemilih yang mendukung integrasi tersebut.^[9]

Politisasi integrasi Eropa

Politisasi integrasi Eropa berkaitan dengan meningkatnya perdebatan publik dan persaingan politik mengenai arah serta kewenangan Uni Eropa. Pada tahap awal integrasi, dukungan masyarakat terhadap pengembangan kerja sama Eropa relatif tidak banyak diperdebatkan dalam politik domestik. Namun, meningkatnya keterlibatan Uni Eropa dalam persoalan kedaulatan nasional, identitas, migrasi, dan kebijakan ekonomi menjadikan integrasi Eropa semakin menonjol dalam perdebatan politik.

Dalam teori integrasi pascafungsional yang dikemukakan oleh Liesbet Hooghe dan Gary Marks, perkembangan tersebut dikaitkan dengan pergeseran dari permissive consensus menuju constraining dissensus. Pergeseran ini menggambarkan meningkatnya keterlibatan opini publik dalam perdebatan mengenai integrasi Eropa dan semakin besarnya pengaruh isu tersebut terhadap persaingan politik domestik.^[10]

Perkembangan kontemporer

Pro-Eropanisme dan Brexit

Referendum Brexit pada 23 Juni 2016 menjadi salah satu peristiwa penting dalam perkembangan Pro-Eropanisme di Britania Raya. Hasil referendum tersebut menunjukkan dukungan mayoritas pemilih terhadap keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa dan memicu perdebatan mengenai hubungan masa depan antara kedua pihak.

Dalam analisis yang diterbitkan oleh London School of Economics pada Juli 2016, Eunice Goes berpendapat bahwa kemenangan kampanye Leave tidak hanya berkaitan dengan strategi kampanye Euroskeptis, tetapi juga dengan kelemahan komunikasi politik kelompok pro-Eropa di Britania Raya. Menurut Goes, partai-partai politik selama bertahun-tahun cenderung menghindari penyampaian argumen positif mengenai manfaat keanggotaan Uni Eropa. Sebaliknya, pembahasan mengenai Uni Eropa sering ditekankan pada kebutuhan reformasi dan kritik terhadap birokrasi lembaga-lembaganya.

Goes juga menyoroti peran sebagian media Euroskeptis yang secara konsisten menyebarkan pemberitaan negatif mengenai Uni Eropa, termasuk persoalan migrasi dan kedaulatan nasional. Kondisi tersebut, menurut analisisnya, turut membentuk lingkungan politik yang memungkinkan kampanye Leave memperoleh dukungan luas.^[11]

Gerakan pro-Eropa setelah Brexit

Setelah referendum Brexit, organisasi masyarakat sipil pro-Eropa di Britania Raya mengembangkan pendekatan baru dalam mengadvokasi hubungan dengan Uni Eropa. Advokasi tersebut tidak hanya berfokus pada kemungkinan kembalinya keanggotaan Britania Raya, tetapi juga pada pentingnya kerja sama ekonomi, lingkungan, keamanan, penelitian, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Penelitian Hučková (2025) terhadap European Movement UK dan Best for Britain menunjukkan bahwa kedua organisasi menggambarkan Uni Eropa sebagai mitra yang dapat membantu menghadapi tantangan bersama. Kerja sama dalam perdagangan, ekonomi, lingkungan, keamanan, pertahanan, penelitian, dan kesehatan masyarakat merupakan beberapa tema yang muncul dalam komunikasi kedua organisasi tersebut.

Kedua organisasi juga menekankan peran aturan dan standar Uni Eropa dalam menciptakan kepastian kebijakan, perlindungan hak, serta stabilitas hubungan ekonomi. Namun, terdapat perbedaan penekanan di antara keduanya. European Movement UK lebih banyak menggunakan narasi identitas Eropa, perdamaian, hak asasi manusia, dan solidaritas, sedangkan Best for Britain lebih menekankan manfaat praktis dan konsekuensi kebijakan bagi Britania Raya.^[12]

Referensi