Kepolisian Resor Poso

Kepolisian Resor Poso
Lambang Polres Poso
Singkatan	Polres Poso
Struktur yurisdiksi
Wilayah hukum	Poso, Indonesia
Peta wilayah yurisdiksi Polres Poso
Lembaga pemerintah	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Struktur operasional
Lembaga pengawas	Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
Markas besar	Jl. P. Sumatra, Gebangrejo Timur, Poso Kota, Poso, Sulawesi Tengah
Pejabat eksekutif	AKBP Alowisius Londar, Kapolres Kompol. Suriadi, Wakapolres
Hal terkemuka
Program	Polisi Madago Raya
Operasi terkenal	Operasi Sugili Operasi Camar Maleo Operasi Madago Raya

Kepolisian Resor Poso atau Polres Poso adalah pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Poso. Polres Poso berada di bawah lingkup komando Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng), serta membawahi 12 kepolisian sektor (polsek) yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Poso. Polres Poso adalah lembaga penegak hukum dengan klasifikasi tipe D, sehingga pemimpinnya haruslah seorang perwira menengah dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Polres Poso saat ini dipimpin oleh AKBP Alowisius Londar, yang mulai menjabat sejak tanggal 12 Maret 2025.

Polres Poso memiliki sejarah panjang dan pengalaman dalam menghadapi aksi-aksi kriminal berskala tinggi, khususnya penanganan terorisme. Mereka telah berkontribusi dalam sejumlah operasi keamanan seperti membantu Satuan Tugas Bareskrim Polri dalam Operasi Sugili (2006–2007) untuk memburu para DPO dari kelompok Mujahidin Tanah Runtuh, dan terlibat dalam Operasi Madago Raya (2016–2025) untuk menumpas kelompok Mujahidin Indonesia Timur.^[1][2][3][4]

Sejarah

Catatan sejarah paling awal tentang jejak kepolisian di Poso dimulai pada akhir abad ke-19. Pada bulan Maret 1895, Kontrolir Poso bernama G.T.M. Liebert yang baru saja menjabat, membawa 33 orang polisi Hindia Belanda yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara.^[5] Pada tahun 1966, upaya kudeta terhadap Bupati Poso—B.L. Sallata—yang dipimpin Dandim 1307 Poso pada saat itu, Letkol. Sutikno Slamet, menemui kegagalan karena seseorang yang berhasil lolos dari kepungan militer, melaporkan tindakan Dandim ke atasannya di Palu. Dalam waktu singkat, Slamet serta Kapolres Poso Raden Bey (yang juga anggota Panca Tunggal) dicopot dari posisi mereka masing-masing sebagai Dandim dan Kapolres, dan diperiksa oleh atasan mereka masing-masing.^[6][7]

Pada tahun 2006, Polres Poso sempat naik status sementara menjadi Polres Khusus, diiringi dengan penambahan personel dari 600 orang menjadi 2000 orang.^[8]

Pada tanggal 3 Juni 2013, Mapolres Poso menjadi target bom bunuh diri yang dilakukan oleh seorang teroris jaringan Santoso. Tidak ada korban tewas dalam ledakan ini selain pelaku, dan hanya melukai seorang pekerja bangunan.^[9][10]

Sesuai dengan keputusan Kapolri Listyo Sigit Prabowo tertanggal 23 Maret 2021, Polsek Poso Kota yang berada di dalam wilayah hukum Polres Poso termasuk dalam daftar Polsek yang tidak lagi dapat melakukan penyidikan, dan diberikan prioritas untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Masyarakat masih dapat menyampaikan laporan kepada Polsek tersebut, tetapi proses penyidikan akan dilakukan oleh Polres.^[11]

Program

Pada tahun 2018, saat Bogiek masih menjabat sebagai Kapolres, Polres Poso menggagas program "Polisi Madago Raya" atau "Polisi Baik Hati". Program ini bertujuan untuk menciptakan kondisi aman dan tenteram di wilayah Kabupaten Poso. Melalui program ini, Polres Poso membantu mantan jaringan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur bernama Mulyadi untuk membuka usaha berupa bisnis depot air isi ulang di rumahnya.^{[12][13][14][15]}

Penghargaan

Pada tanggal 19 September 2023, Polres Poso menerima penghargaan dari Kapolda Sulteng, Irjen. Pol. Agus Nugroho, karena mampu mencapai predikat terbaik dalam persentase penyelesaian kasus untuk semester I tahun 2023.^[16]

Pejabat

Kapolres

Pada tanggal 23 Oktober 2003, AKBP Budi Astono digantikan oleh AKBP Abdi Dharma.^[17] Pada bulan Maret 2007, AKBP Rudy Sufahriadi dimutasi menjadi Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dan posisinya digantikan oleh AKBP Adeni Muhan Daeng Pabali.^[18] AKBP Pulung Rohmadianto digantikan oleh mantan Kapolres Banggai Kepulauan AKBP Eko Santoso pada tanggal 13 Oktober 2012.^[19][20] Pada tanggal 2 Januari 2015, AKBP Susnadi, dimutasi menjadi Kapolres Tasikmalaya. Posisinya sebagai Kapolres digantikan oleh AKBP Ronny Suseno.^[21][22] Ronny kemudian digantikan oleh AKBP Bogiek Sugiyarto pada tanggal 5 Januari 2017.^[23] Bogiek dimutasi menjadi Kapolres Mojokerto Kota, dan digantikan oleh AKBP Darno pada tanggal 2 September 2019.^[24]

Berikut adalah para perwira menengah Polri yang pernah menjabat sebagai Kapolres Poso:

Wakapolres

Berikut adalah para perwira menengah Polri yang pernah menjabat sebagai Wakapolres Poso:

Pejabat teras

Wilayah hukum

Kabupaten Poso memiliki 19 kecamatan, tetapi 7 kecamatan belum memiliki kepolisian sektor (polsek). Berikut daftar polsek yang berada di bawah yurisdiksi Polres Poso, beserta Kapolsek yang memimpinnya:

Per 16 Mei 2026.

1. Kepolisian Sektor Lage — Iptu. Ringgon Situmorang
2. Kepolisian Sektor Lore Selatan — Iptu. Made Putrayasa
3. Kepolisian Sektor Lore Tengah — Ipda. Rinald Alexandro Herlambang
4. Kepolisian Sektor Lore Utara — AKP Tamrin Samuda
5. Kepolisian Sektor Pamona Barat — Iptu. Made Suparta
6. Kepolisian Sektor Pamona Selatan — Iptu. Oktavianus Batara
7. Kepolisian Sektor Pamona Timur — Iptu. Risman A.M.
8. Kepolisian Sektor Pamona Utara — Iptu. Fathurrahman
9. Kepolisian Sektor Poso Kota — AKP Sappewali
10. Kepolisian Sektor Poso Pesisir — Iptu. Risdiyanto
11. Kepolisian Sektor Poso Pesisir Selatan — AKP Arkam AR
12. Kepolisian Sektor Poso Pesisir Utara — Iptu. I Kadek Agus Hermanta

Referensi

Bacaan lanjutan

Pranala luar

• Situs web resmi

l b s Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pimpinan	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pengawas dan Pembantu Pimpinan serta Pelayanan	Inspektorat Pengawasan Umum Staf Utama Operasi Staf Utama Perencanaan Umum dan Anggaran Staf Sumber Daya Manusia Staf Logistik Divisi Profesi dan Pengamanan Divisi Hukum Divisi Hubungan Masyarakat Divisi Hubungan Internasional Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Sahli Kapolri Staf Pribadi Pimpinan Sekretariat Umum Pelayanan Markas
Pelaksana Tugas Pokok	Badan Intelijen dan Keamanan Badan Pemelihara Keamanan Korps Pembinaan Masyarakat Korps Samapta Bhayangkara Korps Kepolisian Perairan dan Udara Direktorat Kepolisian Perairan Direktorat Kepolisian Udara Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Pusat Informasi Kriminal Nasional Pusat Indonesian Automatic Finger Indentification System Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korps Lalu Lintas Korps Brigade Mobil Detasemen Khusus 88 Anti Teror
Pendukung	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Staf dan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Akademi Kepolisian Sekolah Pembentukan Perwira Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan Transnasional Pendidikan dan Pelatihan Reserse Pusat Pendidikan Korps Brimob Sekolah Polisi Wanita Sekolah Bahasa Pusat Pendidikan Administrasi Pusat Pendidikan Intelijen Pusat Pendidikan Lalu Lintas Pusat Pendidikan Samapta Bhayangkara Pusat Pendidikan Brigade Mobil Pusat Pendidikan Kepolisian Perairan Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Sekolah Polisi Negara Pusat Penelitian dan Pengembangan Pusat Keuangan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Pusat Sejarah
Kepolisian Daerah	Sumatra Polda Aceh Polda Sumut Polda Sumbar Polda Riau Polda Jambi Polda Bengkulu Polda Sumsel Polda Lampung Polda Kep. Babel Polda Kepri Jawa Polda Metro Jaya Polda Jabar Polda Jateng Polda DIY Polda Jatim Polda Banten Kepulauan Nusa Tenggara Polda Bali Polda NTB Polda NTT Kalimantan Polda Kalbar Polda Kalteng Polda Kalsel Polda Kaltim Polda Kaltara Sulawesi Polda Sulut Polda Gorontalo Polda Sulteng Polda Sulsel Polda Sultra Polda Sulbar Maluku Polda Malut Polda Maluku Papua Polda Papua Barat Polda Papua Barat Daya Polda Papua Polda Papua Tengah Polda Papua Pegunungan (rencana) Polda Papua Selatan (rencana) Bekas Teritorial Polda Timtim
Presiden Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional